Channel9.id – Jakarta. Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti mencium adanya kelompok yang terobsesi mendaur ulang peristiwa kerusuhan Agustus 2025 lalu
Dia menilai aksi massa yang akan digelar pada 27 Agustus 2026 dengan tuntutan pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor pada dasarnya masih sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, Haris mengingatkan agar gerakan tersebut tidak ditunggangi kepentingan politik yang berpotensi memicu kekacauan sosial.
Haris mengatakan Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah langkah mendasar yang melampaui tuntutan gerakan massa, terutama dalam upaya mencegah kebocoran kekayaan negara dan menindak praktik korupsi yang melibatkan kepentingan oligarki di sektor tambang, hutan, dan lahan.
“Sebetulnya aksi massa tanggal 27 Agustus 2026 yang menuntut pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor masih sejalan dengan arah kebijakan dan tekad Presiden Prabowo,” kata Haris di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Dia menegaskan, pemerintah tidak menutup mata terhadap aspirasi rakyat. Salah satu buktinya, lanjut dia, adalah tindakan terhadap pelaku korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri.
“Presiden Prabowo sendiri tidak menutup mata dan telinga terkait aspirasi yang berkembang di masyarakat. Itu dibuktikan dengan menindak tegas pelaku korupsi MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri,” beber Haris.
Haris menilai tata kelola program MBG mulai mengalami perbaikan setelah dilakukan pembenahan melalui kepemimpinan baru.
Dia mempertanyakan momentum aksi 27 Agustus 2026 yang dinilainya sangat provokatif. Haris menduga ada “kekuatan senyap” yang berupaya mengulang kembali prahara Agustus 2025, ketika kerusuhan dan penjarahan terjadi di sejumlah lokasi, termasuk rumah beberapa pejabat negara.
Peristiwa tersebut meninggalkan duka mendalam setelah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol), meninggal dunia.
“Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap yang melancarkan kampanye kekacauan sosial dengan menunggangi gerakan massa. Mereka ingin menciptakan krisis kepercayaan dan delegitimasi terhadap kebijakan progresif dan populis Presiden Prabowo,” tandas Haris.
Terkait aksi yang akan digelar 27 Agustus besok, Haris menduga momentum satu tahun wafatnya Affan Kurniawan sengaja dimanfaatkan untuk membangkitkan kemarahan pengemudi ojol dan masyarakat luas hingga mendorong pembangkangan sosial.
Namun, dia meyakini komunitas ojol tidak akan mudah terprovokasi. Menurut Haris, sejumlah tuntutan pengemudi ojol telah direspons oleh DPR maupun pemerintah. Dia menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang beberapa kali menerima dan mendengarkan langsung aspirasi delegasi komunitas ojol.
“Kami yakin kawan-kawan komunitas driver ojol tidak akan terprovokasi. Karena baik DPR RI maupun pemerintahan Prabowo telah mengakomodasi tuntutan kawan-kawan driver ojol,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Haris juga mengingatkan masyarakat mengenai teknik information laundering atau pencucian informasi yang menurutnya dapat digunakan untuk membuat disinformasi terlihat kredibel.
Dia menduga teknik tersebut sedang digunakan untuk memanaskan situasi menjelang aksi massa 27 Agustus 2026. Menurut Haris, information laundering merupakan proses ketika disinformasi atau berita palsu yang awalnya beredar secara massif di media sosial kemudian dibuat seolah-olah kredibel melalui penyebaran ulang lewat saluran media yang memiliki tingkat kepercayaan publik lebih tinggi.
“Disinformasi dan berita palsu adalah konten itu sendiri, sedangkan pencucian informasi adalah teknik yang digunakan untuk melegitimasi konten disinformasi dan berita palsu tersebut sehingga tampak sebagai sebuah kebenaran,” jelas Haris.
Dia mengatakan, tanpa proses tersebut, disinformasi dan hoaks cenderung bergerak terbatas di ruang-ruang marginal media sosial.
“Jika kita cermati, laundering informasi atau pencucian informasi telah digunakan sebagai teknik dalam peperangan psikologis. Tujuannya adalah meruntuhkan kepercayaan publik dan kepercayaan pasar kepada pemerintah,” ujarnya.
Haris menilai fenomena tersebut merupakan bagian dari rangkaian kampanye destabilisasi yang menurutnya telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir.
