Channel9.id-Lombok. Kemendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) di Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Teguh Narutomo mengatakan NTB memiliki peluang investasi besar, mulai dari enam bendungan strategis nasional, KEK Samota hingga potensi hilirisasi pertambangan. Namun, peluang tersebut perlu ditopang infrastruktur dan layanan dasar yang memadai.
“Optimalisasi manfaat investasi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan skema pembiayaan yang tepat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah,” kata Teguh dalam kegiatan asistensi KPDBU se-NTB di Lombok, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, KPDBU memungkinkan badan usaha terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, sementara Pemda membayar berdasarkan ketersediaan dan kualitas layanan. Meski demikian, komitmen pembayaran jangka panjang tetap harus diperhitungkan karena dapat memengaruhi ruang fiskal daerah.
Teguh mendorong Pemprov NTB mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun pipeline proyek KPDBU. Salah satu yang dapat dikaji ialah penyediaan dan peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui program bersama antardaerah “Nusa Tenggara Barat Terang”.
Anggota Komisi II DPR RI dari Dapil NTB II Fauzan Khalid menilai KPDBU dapat menjadi opsi penyediaan infrastruktur sekaligus mendukung penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mencontohkan PJU yang tidak hanya meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga berpotensi mendukung penerimaan daerah melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT-TL).
Kemendagri berharap asistensi tersebut mendorong Pemda di NTB segera mengidentifikasi proyek prioritas dan mempercepat pembentukan pipeline KPDBU.
Baca juga: Jelang Musim Hujan, Aceh Selatan Kejar Serapan TKD untuk Infrastruktur di Atas 50 Persen
