Channel9.id – Jakarta. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melaporkan perkembangan Sekolah Rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Saat ini, kata Gus Ipul, Sekolah Rakyat telah beroperasi di 182 titik dengan jumlah siswa lebih dari 44.000 orang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90 titik Sekolah Rakyat telah menggunakan gedung permanen.
Ia mengatakan pemerintah masih melakukan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk mendukung operasional sekolah.
“Ya tentu kami akan sedikit melaporkan tentang perkembangan Sekolah Rakyat yang sekarang sudah beroperasi di 182 titik, 90 lebih itu menggunakan gedung permanen. Di mana siswanya sekarang sudah lebih dari 44 ribu,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).
Menurut Gus Ipul, proses pembelajaran di Sekolah Rakyat secara umum telah berjalan. Namun, sejumlah kebutuhan pendukung masih dalam tahap konsolidasi dan pemenuhan.
“Yang terus kita lakukan konsolidasi dan terus berusaha untuk memenuhi kekurangan-kekurangan sumber daya manusia maupun juga dukungan-dukungan sarana-prasarana. Tapi secara umum dapat saya sampaikan adalah semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia mengatakan para siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga rentan dengan latar belakang yang beragam. Sebagian di antaranya pernah mengalami putus sekolah selama satu hingga dua tahun, bekerja di tempat yang tidak semestinya, hingga membutuhkan rehabilitasi sebelum mengikuti pembelajaran secara optimal.
“Yang sekolah di sini adalah anak-anak istimewa dari keluarga rentan dengan memiliki latar belakang yang beragam, berbeda-beda,” kata Gus Ipul.
Rapat terbatas tersebut juga membahas rencana perluasan akses pendidikan gratis dan bermutu, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi negeri. Pemerintah turut membahas perluasan layanan pendidikan gratis di sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak dan madrasah negeri, serta peningkatan kualitas guru.
Untuk pendidikan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran dan menyiapkan tahapan pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN).
Prabowo meminta kajian tersebut diperdalam oleh tim khusus yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno sebelum dilaporkan kembali sebagai dasar penentuan langkah selanjutnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Pratikno, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.
HT
