Channel9.id, Jakarta – Pemerintah menargetkan pemangkasan potensi salah sasaran bantuan sosial (exclusion and inclusion error) pada 2027 melalui skema pemindaian biometrik instan berbasis data kependudukan. Penggunaan teknologi face recognition terintegrasi ini mampu mengonfirmasi profil serta kelayakan calon penerima bansos hanya dalam kurun waktu 5–7 detik.
Langkah akselerasi validasi digital ini dimatangkan dalam Rapat Tingkat Menteri Pembahasan Perluasan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kementerian Sosial, Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiagakan penuh infrastruktur data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) guna mendukung skema integrasi data lintas kementerian/lembaga (K/L).
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, percepatan verifikasi berbasis wajah ini dieksekusi melalui pengerahan Agen Perlinsos di tingkat tapak seperti kader posyandu dan tokoh komunitas lokal yang dibekali aplikasi sistem digital.
“Begitu wajah masyarakat ditampilkan di smartphone agen, dalam 5 sampai 7 detik data biometrik Dukcapil langsung mencocokkan identitasnya. Sistem ini memiliki kecepatan sangat tinggi untuk menentukan secara objektif apakah seseorang layak atau tidak menerima bansos,” ujar Tito.
Proses pencocokan biometrik berbasis data kependudukan (wajah, sidik jari, dan retina) tersebut tidak berdiri sendiri. Kemendagri menginterkoneksikan basis data Dukcapil dengan aset data K/L lain untuk membentuk sistem profiling ekonomi warga yang akurat.
Tito mengelaborasi, data kependudukan akan ditautkan dengan data kepemilikan tanah milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta data kepemilikan kendaraan bermotor dari Kepolisian RI.
Integrasi ini memungkinkan sistem mendeteksi secara riil tingkat kesejahteraan calon penerima bantuan, sekaligus merinci jenis bantuan yang berhak diterima, baik bansos tunai maupun non-tunai.
Guna mengatasi kendala literasi digital di lapisan masyarakat rentan, pemerintah menerapkan pendekatan inklusif dengan melatih relawan lokal di tiap daerah. Di Bali, misalnya, pengumpulan dan validasi data memanfaatkan jejaring kader posyandu serta ruang sosial Banjar.
Kemendagri memastikan kesiapan teknis, pelatihan agen, hingga penyiapan sistem di tingkat daerah guna mendukung penggelaran penuh (full deployment) Perlinsos Digital pada 2027.
“Kemendagri siap melalui Ditjen Dukcapil untuk memfasilitasi pelatihan agen dan menyiapkan sistem yang adaptif terhadap karakteristik tiap daerah,” kata Tito.
Rapat koordinasi strategis yang dipimpin Menteri Sosial Saifullah Yusuf tersebut turut dihadiri oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Desa PDT Yandri Susanto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
