Oleh: Kemal H Simanjuntak*
Ada pemandangan kontras yang memantik kegelisahan ketika menengok dinamika di Tiongkok baru-baru ini. Di balik reputasi provinsi Fujian dan Guangdong yang selama ini kesohor sebagai sentra manufaktur dunia, kota Guangzhou justru memperlihatkan “pabrik” jenis lain yang jauh lebih strategis: pabrik pencetak calon pemilik modal masa depan.
Alih-alih sekadar memoles ijazah akademis formal, para orang tua di sana rela merogoh kocek Rp30 juta hingga Rp35 juta untuk mengirim anak remaja mereka ke perkemahan literasi finansial intensif selama sepekan lebih. Tujuannya konkret, yakni membentuk mentalitas penguasa modal sejak usia dini.
Kurikulum yang disuguhkan dalam program kecerdasan finansial (Financial Quotient) ini bukan sekadar teori tabungan konvensional di celengan ayam. Anak-anak usia sekolah digembleng lewat simulasi bursa saham, skenario perdagangan internasional, hingga negosiasi langsung dengan investor riil. Di kelas lain, mereka turun ke jalan, mengelola kios dagang nyata, menyusun rencana bisnis formal, dan membaca laporan neraca keuangan mereka sendiri. Pendekatan berbasis STEM dan kewirausahaan ini membongkar mitos bahwa mencari nafkah adalah bakat alamiah semata; di tangan mereka, pengelolaan kekayaan adalah metodologi yang bisa dilatih dan direplikasi.
Fenomena ini tentu tidak lepas dari perdebatan etis di internal Tiongkok sendiri. Muncul kekhawatiran nyata mengenai pergeseran nilai keluarga menjadi terlalu transaksional—ketika seorang anak mulai menuntut imbalan finansial atas pencapaian akademis maupun tugas domestik di rumah. Namun, ada pesan mendasar yang sulit disangkal dari disrupsi ini: mereka menolak membiarkan generasi penerus tumbuh dengan mentalitas buruh pasif yang sekadar menunggu slip gaji bulanan. Mereka sengaja mendidik anak-anak untuk mengendalikan arus uang, bukan seumur hidup dikendalikan oleh uang.
Jika cermin itu kita arahkan ke tanah air, jarak disparitasnya terasa menohok. Bangku sekolah kita sebagian besar masih disibukkan oleh hafalan teori usang dan kepatuhan administratif yang kaku. Pola ini tanpa sadar terus melestarikan rantai pasok tenaga kerja pelayan di negeri sendiri, bukan perancang arah ekonomi. Jika bangsa ini ingin benar-benar berdaulat dan melompat dari jebakan negara berpendapatan menengah, transformasi kurikulum kecerdasan finansial bukan lagi materi ekstrakurikuler pemanis, melainkan keharusan strategis. Kita butuh melahirkan petarung-petarung ekonomi baru dari rahim Ibu Pertiwi yang berani mengambil risiko terukur dan menguasai peta permainan global.
*Konsultan Manajemen | GRC Expert | Asesor LSP Tatakelola, Risiko, Kepatuhan (TRK)
Baca juga: Janji Reformasi Setelah Bursa Koyak
