Channel9.id – Jakarta. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan peran keempat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja (raker) di ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS. Berdasarkan hasil penyidikan, keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut,” kata Suyudi, sebagaimana dilihat Channel9.id, Kamis (12/11/2026) dalam siaran langsung di kanal Youtube TV Parlemen.
Suyudi mengungkapkan, Listyo yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada mantan Kabagmon Polri Ahrie Sonta (AS). Listyo juga disebut menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan.
“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” ujar Suyudi.
Kemudian tersangka Irjen Slamet Uliandi (SU) yang berperan sebagai Kadiv TIK Polri periode 2021 sampai Oktober 2026. Slamet diduga berperan sebagai pemberi persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Ahrie Sonta kepada Listyo.
“Memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon (AS) berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” tutur Suyudi.
Selanjutnya tersangka ketiga, Eko Hadi Santoso yang menjabat sebagai Plt Kabagmon periode 2024 sampai 2025. Ia diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi yang berasal dari Listyo.
“Kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” ungkap Suyudi.
Tersangka terakhir, Ahrie Sonta yang menjabat sebagai Plt Kabagmon periode 2025 sampai 2026. Ia diduga menerima perintah dari Listyo, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
“Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance (pengawasan),” jelas Suyudi.
Ahrie Sonta juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp.
HT
