Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 agar berjalan lancar dan kondusif. Ia menekankan pentingnya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menghasilkan kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, sebagaimana rilis yang diterima Channel9.id, Senin (16/11/2026).
Tito menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan pedoman nasional sebagai acuan penetapan upah minimum. Selanjutnya, pemerintah provinsi diminta menindaklanjuti pedoman tersebut dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.
Ia juga meminta kepala daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui dialog tripartit yang terdiri atas pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, dan kalangan pengusaha. Dengan begitu, formula pengupahan diharapkan dapat menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha.
“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” jelasnya.
Untuk memastikan proses berjalan sesuai jadwal, Kemendagri akan memperkuat koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah. Tito juga meminta jajarannya menyiapkan surat edaran yang memuat pedoman lebih terperinci, termasuk langkah-langkah pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan.
“Sehingga kita harapkan dalam bulan Desember semuanya sudah selesai,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) ditargetkan paling lambat 21 November 2026. Lima hari berikutnya menjadi batas penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Adapun penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditargetkan paling lambat 25 November 2026, disusul penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota lima hari setelahnya.
“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik),” jelas Yassierli.
Baca juga: Upah Minimum 2027 Diusulkan Naik hingga 9,5%, Ini Dasar Hitungnya




