Channel9.id-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menaikkan anggaran penanganan dampak Covid-19 menjadi Rp 695,2 triliun dari Rp677,2 triliun. Anggaran itu akan dialokasikan pada pos pembiayaan korporasi serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).
“Pengurangan tekanan akibat penurunan kesejahteraan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dilakukan dengan Rp695,2 triliun. Kami mulai track seluruh belanja penanganan Covid-19 agar efektif,” ujarnya, Selasa, 16 Juni 2020.
Total anggaran Rp695,2 triliun itu terdiri dari kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral K/L dan pemda Rp106,11 triliun.
Sri Mulyani berharap dengan anggaran itu mampu mengurangi tekanan berat yang terjadi pada kuartal II-2020 sehingga kuartal III dapat mulai terjadi pemulihan. “Seluruh APBN difokuskan mengurangi tekanan berat jadi diharapkan masyarakat, dunia usaha, dan daerah bisa mulai melakukan pemulihan kegiatan ekonominya,” ujarnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu menyatakan dana pembiayaan korporasi naik Rp9 triliun yaitu dari Rp44,57 triliun menjadi Rp53,57 triliun untuk program kredit modal kerja sektor padat karya. “Stimulus ini masih sedang tahap finalisasi,” ujarnya.
Febrio merinci program tersebut berbentuk boost kredit modal kerja korporasi melalui penjaminan sehingga pemerintah tidak menyalurkan pinjaman menggunakan APBN. “Mirip dengan penjaminan kredit modal kerja UMKM. Jadi pemerintah bayar imbal jasa penjaminan (IJP), iuran jasa penjaminannya. Ini masih difinalisasi,” kata Febrio.
Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti menuturkan untuk penambahan bantuan kepada pemerintah daerah naik menjadi Rp 5 triliun dari Rp1 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). “Ini akan ditingkatkan dari PT SMI akan minta Rp5 triliun dan masih standby kan juga yang lain sekitar Rp5 triliun sampai Rp10 triliun,” ujarnya.
Primanto melanjutkan penambahan anggaran juga dilakukan untuk cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya dihentikan dan kini diaktifkan kembali yaitu dari Rp8,7 triliun menjadi Rp9,1 triliun. “DAK akan diaktifkan lagi dan diarahkan untuk proyek padat karya yang bisa diselesaikan dalam waktu empat sampai lima bulan sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi daerah,” kata dia.
Pemerintah juga berencana menyiapkan anggaran untuk hibah yang terkait pariwisata Rp3,3 triliun, namun masih menunggu waktu untuk peluncurannya. “Itu dukungan pemerintah pusat ke pemda disamping pemda sendiri saat ini ada 537 daerah yang telah realokasi anggaran dan total sekarang Rp71,7 triliun,” kata Primanto.
