Channel9.id – Jakarta. Putri Sulung KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, membantah tuduhan bahwa makam Gus Dur dibiayai negara.
Diketahui sebelumnya, Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik menyebut makam Gus Dur dibiayai negara.
Alissa menegaskan, makam Gus Dur sampai saat ini dibiayai oleh keluarga. “Makam Gus Dur sampai saat ini dibiayai oleh Keluarga Ciganjur, termasuk prasasti. PP (Pondok Pesantren) Tebuireng pun hormati ini,” kata Alissa Wahid melalui akun Twitter pribadinya, dilansir NU Online, Sabtu 20 Februari 2021.
Baca juga: Tak Jadi Wasekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik: Saya Mau Daftar Stafsus Jokowi
Alissa menyampaikan, dana negara tidak digunakan untuk makam. Namun, untuk jalan raya dan lahan berjualan warga.
“Dana negara tidak untuk makam, tetapi untuk jalan raya dan lahan berjualan warga. Maklum, ada 1,5 sampai 2 juta peziarah setiap tahun. Negara urus ini,” tegasnya.
Alissa juga menegaskan sesungguhnya tidak ada dana untuk Museum Gus Dur. Yang ada hanya bantuan untuk Museum Islam Nusantara.
“Setahu saya disepakati Gus Solah (KH Salahuddin Wahid) dengan pemerintah sebelum Gus Dur wafat,” kata Alissa.
Alissa menambahkan, setiap bulan Makam di Tebuireng hanya menerima sangat sedikit bantuan dari pemerintah. Belum lagi untuk mengelola Makam Pahlawan Nasional yaitu Hadlratussyekh KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahid Hasyim.
“Sedangkan Makam Gus Dur tidak termasuk (mendapat biaya dari pemerintah). Jadi, next time lebih hati-hati ya, Rachland Nashidik. Jangan asal,” tegas Alissa.
Sedangkan, Pengurus Pusat (DPP) Barisan Kader (Barikade) Gus Dur menyampaikan surat terbuka atau somasi kepada Rachland.
Mereka menegaskan, tuduhan tersebut merupakan alasan atau mengaitkan sebagai pembanding atas polemik pembangunan Museum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan yang dibiayai uang APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sebesar Rp9 miliar.
DPP Barikade Gus Dur juga mengungkapan pernyataan Rachland sangat tidak benar, tendensius, dan mengada-ada. Bahkan, membuat para santri Gus Dur merasa terlecehkan. Sebab, Makam Gus Dur di Tebuireng, Jawa Timur, sepenuhnya dibiayai keluarga inti.
“Bahwa negara mengeluarkan biaya adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan demi kelancaran lalu lintas, karena ribuan peziarah hadir setiap hari sepanjang tahun dan museum Islam Nusantara. Jadi sama sekali tidak untuk membiayai makam Gus Dur,” demikian bunyi surat terbuka pada Sabtu siang.
“Maka berdasarkan hal-hal di atas, kami mendesak dengan tegas agar saudara mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf, sebelum kami melakukan tindakan hukum,” kata Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur H Priyo Sambadha.
Pada 17 Februari lalu, Rachland Nashidik menulis pernyataan di twitter tanpa menyinggung Gus Dur.
Rachland berasumsi tidak ada yang salah dengan Museum Kepresidenan. Sebab Indonesia memiliki Museum Bung Karno dan Amerika Serikat punya museum dari presiden-presidennya.
“Museum adalah jejak bagi ingatan sejarah, bisa jadi rujukan bagi standar pencapaian pada suatu bangsa. Dan obyek wisata bagi pendapatan daerah,” kata Rachland.
Cuitan tersebut kemudian dikomentari oleh seorang warganet yang memiliki akun twitter bernama @EAndalusy. Akun ini menyatakan, tidak ada yang salah dan tidak ada yang menyalahkan kalau pembiayaan pembangunannya bersumber dari pribadi.
“(Tapi) yang bikin prihatin dan Tuhan tidak suka kok teganya di masa krisis pandemi ini ada yang mengemis anggaran hanya demi museum keluarga,” cuit akun @EAndalusy itu.
Dari komentar itu, kemudian Rachland membalas dan menyinggung Gus Dur. Dia awalnya mengklarifikasi bahwa Museum SBY bukan museum keluarga. Lalu inisiatif pendanaan datang dari Pemprov yang itu juga sebagian.
“Pertama, bukan museum keluarga. Kedua, inisiatif pendanaan datang dari Pemprov, itu juga cuma sebagian. Terbesar berasal dari sumbangan dan partisipasi warga. Ketiga, sebagai pembanding, Anda tahu makam Presiden Gus Dur dibangun negara?” demikian cuitan Rachland Nashidik.
HY
