Connect with us

Nasional

Bantah Makam Gus Dur Dibiayai Negara, Alissa Wahid: Jangan Asal

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Putri Sulung KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, membantah tuduhan bahwa makam Gus Dur dibiayai negara.

Diketahui sebelumnya, Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik menyebut makam Gus Dur dibiayai negara.

Alissa menegaskan, makam Gus Dur sampai saat ini dibiayai oleh keluarga. “Makam Gus Dur sampai saat ini dibiayai oleh Keluarga Ciganjur, termasuk prasasti. PP (Pondok Pesantren) Tebuireng pun hormati ini,” kata Alissa Wahid melalui akun Twitter pribadinya, dilansir NU Online, Sabtu 20 Februari 2021.

Baca juga: Tak Jadi Wasekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik: Saya Mau Daftar Stafsus Jokowi

Alissa menyampaikan, dana negara tidak digunakan untuk makam. Namun, untuk jalan raya dan lahan berjualan warga.

“Dana negara tidak untuk makam, tetapi untuk jalan raya dan lahan berjualan warga. Maklum, ada 1,5 sampai 2 juta peziarah setiap tahun. Negara urus ini,” tegasnya.

Alissa juga menegaskan sesungguhnya tidak ada dana untuk Museum Gus Dur. Yang ada hanya bantuan untuk Museum Islam Nusantara.

“Setahu saya disepakati Gus Solah (KH Salahuddin Wahid) dengan pemerintah sebelum Gus Dur wafat,” kata Alissa.

Alissa menambahkan, setiap bulan Makam di Tebuireng hanya menerima sangat sedikit bantuan dari pemerintah. Belum lagi untuk mengelola Makam Pahlawan Nasional yaitu Hadlratussyekh KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahid Hasyim.

“Sedangkan Makam Gus Dur tidak termasuk (mendapat biaya dari pemerintah). Jadi, next time lebih hati-hati ya, Rachland Nashidik. Jangan asal,” tegas Alissa.

Sedangkan, Pengurus Pusat (DPP) Barisan Kader (Barikade) Gus Dur menyampaikan surat terbuka atau somasi kepada Rachland.

Mereka menegaskan, tuduhan tersebut merupakan alasan atau mengaitkan sebagai pembanding atas polemik pembangunan Museum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan yang dibiayai uang APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur sebesar Rp9 miliar.

DPP Barikade Gus Dur juga mengungkapan pernyataan Rachland sangat tidak benar, tendensius, dan mengada-ada. Bahkan, membuat para santri Gus Dur merasa terlecehkan. Sebab, Makam Gus Dur di Tebuireng, Jawa Timur, sepenuhnya dibiayai keluarga inti.

“Bahwa negara mengeluarkan biaya adalah untuk pembangunan infrastruktur jalan demi kelancaran lalu lintas, karena ribuan peziarah hadir setiap hari sepanjang tahun dan museum Islam Nusantara. Jadi sama sekali tidak untuk membiayai makam Gus Dur,” demikian bunyi surat terbuka pada Sabtu siang.

“Maka berdasarkan hal-hal di atas, kami mendesak dengan tegas agar saudara mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf, sebelum kami melakukan tindakan hukum,” kata Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur H Priyo Sambadha.

Pada 17 Februari lalu, Rachland Nashidik menulis pernyataan di twitter tanpa menyinggung Gus Dur.

Rachland berasumsi tidak ada yang salah dengan Museum Kepresidenan. Sebab Indonesia memiliki Museum Bung Karno dan Amerika Serikat punya museum dari presiden-presidennya.

“Museum adalah jejak bagi ingatan sejarah, bisa jadi rujukan bagi standar pencapaian pada suatu bangsa. Dan obyek wisata bagi pendapatan daerah,” kata Rachland.

Cuitan tersebut kemudian dikomentari oleh seorang warganet yang memiliki akun twitter bernama @EAndalusy. Akun ini menyatakan, tidak ada yang salah dan tidak ada yang menyalahkan kalau pembiayaan pembangunannya bersumber dari pribadi.

“(Tapi) yang bikin prihatin dan Tuhan tidak suka kok teganya di masa krisis pandemi ini ada yang mengemis anggaran hanya demi museum keluarga,” cuit akun @EAndalusy itu.

Dari komentar itu, kemudian Rachland membalas dan menyinggung Gus Dur. Dia awalnya mengklarifikasi bahwa Museum SBY bukan museum keluarga. Lalu inisiatif pendanaan datang dari Pemprov yang itu juga sebagian.

“Pertama, bukan museum keluarga. Kedua, inisiatif pendanaan datang dari Pemprov, itu juga cuma sebagian. Terbesar berasal dari sumbangan dan partisipasi warga. Ketiga, sebagai pembanding, Anda tahu makam Presiden Gus Dur dibangun negara?” demikian cuitan Rachland Nashidik.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Hari Perempuan, DPR Serukan Perang Melawan Kekerasan Gender

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta kepada para perempuan Indonesia untuk terus mengampanyekan perang melawan Kekerasan Berbasis Gender (KBG).

Diketahui, beberapa waktu terakhir KBG menjadi persoalan utama yang menimpa perempuan di tengah pandemi Covid-19. KBG diartikan sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender.

“Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman, paksaan, dan penghapusan kemerdekaan,” kata Politisi Partai Golkar tersebut dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (8/3).

Menurut Azis, perang melawan KBG atau kekerasan seksual harus juga melibatkan kaum pria.

“Kerja dan gerak bersama dari berbagai pihak dan berbagai lapisan untuk melakukan penanganan dan membangun rujukan adalah harapan. Pelibatan kaum adam dalam pembangunan kesejahteraan perempuan untuk akhiri kekerasan berbasis gender juga penting untuk dikedepankan,” sambungnya.

Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama organisasi perempuan lainnya, telah meluncurkan panduan perlindungan hak perempuan dari diskriminasi dan KBG dalam situasi pandemi Covid-19.

Di sisi lain, Azis menyatakan peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2021 merupakan momentum bahwa perempuan Indonesia harus berani menghadapi tantangan serta rasa takut dalam menggapai cita-cita. “Perempuan tidak hanya berada di belakang layar karena memiliki energi, pengaruh dalam kemajuan sebuah bangsa,” ujar politisi dapil Lampung II itu.

Azis menyebut pesan nasihat dari orang tua bahwa perbuatan besar diawali dari langkah pertama. Meskipun berupa langkah kecil, tapi Azis meyakini hal itu menjadi penentu bahwa semua sudah bergerak. “Perempuan Indonesia harus berani menggapai cita-cita. Choose to Challenge,” tegas Azis.

Menurut dia, hidup di alam modern dan demokratis, membuat kesempatan perempuan terbuka luas. Tiada ada lagi kekhawatiran, keraguan, hingga ketakutan yang dulu kerap mendominasi. Bahkan, pemerintah melindungi setiap hak warga negara.

”Pemerintah memberikan keleluasaan untuk membangun bangsa ini. Mulailah berkarya dengan passion yang dimiliki. Soal tantangan di tengah jalan, tak lantas jadi penghalang, justru dijadikannya sebagai motivasi untuk maju,” tutur Azis.

Ia mengingatkan keberanian mengalahkan ketakutan juga yang menjadi modal saat menjejakkan kaki pada persaingan semua lini. Prinsip berani melangkah dan tak lupa pada rumah utamanya yakni keluarga, harus terus dipegang teguh oleh para perempuan Indonesia.

IG

Continue Reading

Nasional

Hari Kesatuan Gerak ke-49, Ketum TP-PKK Tekankan Sinergitas

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Ketum TP-PKK), Tri Tito Karnavian, menekankan pentingnya sinergitas antara TP-PKK dengan kementerian/lembaga dan pihak lainnya.

Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan di acara tasyakuran Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 sekaligus Rapat Kerja Nasional PKK ke-9, di Gedung C Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Senin (8/3).

Dalam sambutannya, Tri menjelaskan, gerakan PKK memiliki kemampuan yang luar biasa. Meski begitu, dalam bekerja organisasi ini tidak bisa mengandalkan anggota TP-PKK sendiri. Untuk itu, Tri meminta TP-PKK dapat bekerja sama dengan semua stakeholder, terutama kementerian/lembaga dan pihak lainnya.

Baca juga: Ketum TP PKK Ajak Komunitas Masyarakat Sosialisasikan Masker

“Salah satunya kita tadi sudah saksikan ada kerja sama dengan pihak Isuzu di mana dengan kerja sama itu kita juga bisa membantu beberapa Posyandu dengan bantuan sekitar 100 alat timbang,” ujarnya.

Kemitraan dan sinergitas ini, kata Tri, sangat diperlukan mengingat anggaran TP-PKK cukup terbatas untuk menjalankan semua program.

Tri menyebut, dari hasil evaluasi yang dilakukannya, ia menilai kerja sama TP PKK harus dilakukan juga dengan internal Kemendagri yang memiliki banyak program.

Oleh karena itu, ia pun meminta kepada tim panitia perumus, agar program-program yang ada dapat disinergikan, sehingga tidak hanya menunggu permintaan kementerian dan lembaga di luar Kemendagri. Tri menekankan agar TP-PKK berperan sebagai subjek dalam melaksanakan program pemerintah.

Selain itu, Tri juga meminta kepada semua Ketua TP-PKK di tingkat provinsi untuk bersinergi dengan pemerintah daerahnya masing-masing.

“Kepada Ibu-Ibu semua pengurus PKK pusat, provinsi, dan semua kader provinsi yang mengikut Rakernas, selamat bekerja untuk merumuskan semua strategi dan rencana kita ke depan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, secara simbolis TP-PKK Pusat juga menerima bantuan berupa 100 timbangan bayi dari donatur. Timbangan tersebut diperuntukkan bagi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang mebutuhkan.

Continue Reading

Nasional

Kemendikbud: Pembukaan Kampus Sesuai SKB 4 Menteri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud, Nizam menyatakan pembukaan kampus masih mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang diumumkan Mendikbud Nadiem Makarim beberapa waktu lalu.

Dalam SKB itu, pimpinan kampus dapat memberikan izin pembelajaran tatap muka (PTM) sesuai penerapan protokol kesehatan.

“SKB Empat Menteri yang telah diumumkan pada November 2020 menyebutkan bahwa pimpinan perguruan tinggi dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan Dirjen Dikti,” kata Nizam dalam keterangan tertulis, Senin 8 Maret 2021.

Kebijakan yang dimaksud tertuang pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Nizam menyatakan, masyarakat Indonesia termasuk mahasiswa akan segera mengikuti program vaksinasi Covid-19.

“Karena itu, sebelum hadirnya vaksinasi nasional Covid-19, pimpinan satuan pendidikan telah didorong untuk mengakselerasi pembelajaran tatap muka sesuai kondisi satuan pendidikan dan dengan menerapkan protokol kesehatan,” kata Nizam.

Dengan demikian, vaksinasi Covid-19 ini dapat mengakselerasi persiapan pembelajaran tatap muka di lingkungan pendidikan tinggi.

“Saya berharap seluruh warga pendidikan tinggi dapat bersabar dan terus mendukung program vaksinasi ini,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC