Channel9.id-Jakarta. Kolaborasi pemerintah bersama semua pihak untuk keluar dari krisis akibat pandemi harus meletakkan rakyat sebagai fokus utama. Arah kebijakan pemulihan krisis dan transformasi ekonomi untuk membangkitkan perekonomian nasional pascapandemi perlu mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan (ekonomi hijau), menciptakan ekosistem digital yang inklusif untuk rakyat, dan mampu memberikan solusi untuk mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.
Hal tersebut menjadi intisari dari makalah PARA Syndicate berjudul Ekonomi Hijau, Ekosistem Digital, dan Solusi Kemiskinan Menuju Indonesia Sehat dan Maju Pascapandemi, dikutip Selasa (6/4).
Dalam makalah tersebut dinilai juga bahwa “Strategi pedal “gas dan rem” pemerintah dalam menyeimbangkan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi yang selama ini dijalankan sudah terbukti efektif mengendalikan krisis.
Baca juga: Pengembangan Ekonomi Syariah Butuh Dukungan Riset dan Edukasi
“Beban krisis berlapis akibat pandemi Covid-19 harus segera diurai dengan upaya terfokus pengendalian krisis kesehatan dan tahap kebijakan ekonomi terukur menata kembali kegiatan ekonomi,” tulis makalah.
Meski begitu, tak dapat dipungkiri banyak sekali tantangan, karena gerusan pandemi, situasi yang membatasi, kegamangan membaca ketidakpastian. Sehingga, ekonomi tumbuh minus tahun lalu, bertambahnya jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan kembali ke dua angka, dan penduduk miskin bertambah.
Namun juga terbuka peluang, sektor pertanian tumbuh, beberapa sektor prioritas yang produktif dan aman serta berkontribusi besar pada PDB dan ekspor masih tumbuh, dan tercipta peluang model kerja baru ekonomi inklusif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif.
“Tahun 2021 ini menjadi momentum menentukan untuk langkah awal menggerakkan pemulihan krisis dan membangkitkan perekonomian mewujudkan Indonesia sehat dan maju,” tulis makalah.
PARA Syndicate menilai pemerintah perlu menyinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam menjalankan strategi kebijakan, mulai dari mengutamakan upaya pengendalian krisis kesehatan akibat pandemi, menata kebijakan fiskal dan moneter serta sinergi perbankan, mengatasi hambatan regulasi, hingga menggerakkan kegiatan sektor riil.
Pemerintah diharapkan mampu mengonsolidasikan strategi kebijakan agar kebangkitan ekonomi betul berjalan terukur secara sehat dan maju berkesinambungan. Langkah kolaborasi dan upaya sinergi dari pemerintah, BUMN, dunia usaha, semua pemangku kepentingan diharapkan menjadi kunci mengurai krisis.
“Dengan berjalan bersama dan kerja gotong-royong kita bisa segera mengatasi krisis dan membangkitkan ekonomi,” tulis makalah.
Selain itu, Pemerintah perlu juga terus memastikan konsistensi arah kebijakan menjaga pelandaian kurva Covid-19 berjalan seimbang dengan grafik pertumbuhan ekonomi.
PARA Syndicate menganggap arah kebijakan pemulihan krisis dan transformasi ekonomi perlu memperhatikan tiga hal pokok berikut; Pertama, perekonomian 2021 mulai terjadi pemulihan, model ekonominya “K-shape”: ada sektor yang naik dan ada sektor yang turun. Kedua, arah kebijakan adalah pemulihan (recovery) dan transformasi, dengan momentum pemulihan yang terjaga dengan baik akan mengarah transformasi.
“Ketiga, transformasi ekonomi; dengan melakukan adopsi teknologi, sejalan perubahan ekonomi; dan kebijakan ekonomi ramah lingkungan. Kerangka kebijakan pemerintah menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi bagaimana secara konsisten terus dijalankan: melindungi kehidupan (protecting life) – melindungi penghidupan/mata pencaharian (protecting livelihood) – menuju pemulihan (recovery),” tulis makalah.
IG
