Hot Topic
Kapolri Cabut Surat Telegram Larang Media Humas Liput Arogansi Polisi
Channel9.id – Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencabut surat telegram Kapolri bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021 tertanggal 5 April 2021 tentang petunjuk dan arahan seluruh media humas Polri di kewilayahan dalam menyiarkan berita.
Diketahui salah satu poin ST itu yakni menginstruksikan seluruh media humas Polri di kewilayahan, tidak menayangkan atau menyiarkan tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Seluruh media Humas Polri diminta menayangkan kegiatan polisi yang tegas, tapi humanis.
Pencabutan itu tertuang dalam surat telegram bernomor ST/759/IV/HUM.3.4.5/2021 dan ditandatangani oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono.
“Sehubungan dengan referensi di atas, disampaikan bahwa ST Kapolri sebagaimana referensi di atas dinyatakan dicabut atau dibatalkan,” bunyi surat telegram tersebut.
Sebelumnya, Polri menerbitkan surat telegram itu dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja Polri.
“Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi, Selasa 6 April 2021.
Total ada 11 intruksi dalam surat telegram itu. Adapun 10 perintah lainnya yakni,
1. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana
2. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan kepolisian
3. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meski bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan atau fakta pengadilan.
4. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan atau kejahatan seksual.
5. Menyamarkan gambar, wajah, identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya serta orang yang diduga pelaku kejahatan dan keluarganya
6. Menyamarkan gambar, wajah, identitas korban dan keluarga yang pelaku maupun korban anak di bawah umur
7. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.
8. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.
9. Dalam upaya penangkapan pelaku kejahatan agar tidak membawa media, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten.
10. Tidak menampilkan gambar secara eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.
HY
Channel9.id – Jakarta. Saat ini pemerintah masih berfokus pada upaya percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi. Keduanya berjalan beriringan dengan menjaga keseimbangan penanganan antara keduanya.
Kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar pada Rabu, 14 April 2021, secara virtual Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk mampu mengelola keduanya dengan baik dan seimbang.
“Gas dan remnya harus dilakukan secara tepat karena yang namanya Covid-19 ini barangnya tidak kelihatan. Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi kemudian tidak memperhatikan penyebaran Covid-19, yang terjadi kenaikan kasus meningkat, pertumbuhan ekonominya justru tertekan turun,” ujarnya dari Istana Negara, Jakarta.
Oleh karena itu, pencegahan penyebaran pandemi harus menjadi prioritas. Sementara penanganan pasien yang terpapar Covid-19 juga harus dilakukan secara konsisten.
Kepala Negara juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak tergesa untuk membuka sektor-sektor yang ada di daerahnya. Sebaliknya, lakukan pembukaan sektor secara bertahap dan sangat berhati-hati agar tidak terjadi lonjakan kasus baru di kemudian waktu.
“Bulan Januari yang lalu misalnya, saya enggak usah sebut negaranya, turun anjlok (kasus penyebaran). Begitu dibuka (sektor ekonomi), bulan Maret lompatannya naik tinggi sekali. Hati-hati dengan itu. Jangan sampai karena kasusnya sudah turun kemudian tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada,” kata Presiden.
Di Indonesia sendiri, pada Januari lalu kasus aktif harian sempat menyentuh angka 14 ribu bahkan mencapai 15 ribu. Namun, beberapa waktu belakangan, angka kasus harian relatif terkendali di angka 4 ribu hingga 6 ribu berkat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang disertai dengan kebijakan vaksinasi massal.
Presiden juga meminta daerah untuk menerapkan kebijakan PPKM berskala mikro untuk mencegah penyebaran virus korona meluas di wilayahnya.
“Isolasi lingkungan terkecil sebelum kasus itu menyebar lebih luas lagi. Jadi jangan sampai kita itu me-lockdown kota atau kabupaten. Kalau di satu kabupaten kasusnya hanya terjadi di satu atau dua desa, ya desa itu yang diisolasi sehingga tidak menyebar lebih luas,” ucapnya.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta dukungan penuh terhadap program vaksinasi massal yang dijalankan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan PPKM berskala mikro, kebijakan vaksinasi massal, dan penegakan protokol kesehatan yang baik maka pemulihan kesehatan dapat dilakukan dengan segera.
Channel9.id – Jakarta. Pasukan TNI-Polri meningkatkan pengamanan objek vital usai insiden pembakaran helikopter oleh KKB di bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada 11 April 2021.
Dalam hal ini, Kapolda Papua telah menginstruksikan jajarannya bersama personel TNI untuk meningkatkan pengamanan objek vital terutama di bandara.
“Kapolda Papua telah menginstruksikan kepada jajarannya bersama TNI untuk meningkatkan menjaga objek vital yang dijaga secara ketat terutama di Bandara,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers, Rabu 14 April 2021.
Tidak hanya itu, TNI-Polri juga sedang melakukan pengejaran untuk menangkap pelaku pembakaran tersebut. Identitas pelaku KKB Papua itu juga telah dikantongi oleh TNI-Polri.
“Saat ini personel gabungan TNI dan Polri masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran dari KKB tersebut,” kata Ramadhan.
Ramadhan menjelaskan, Helikopter yang dibakar KKB Papua sejatinya sudah rusak. KKB membakar helikopter itu diduga untuk mengganggu aktivitas penerbangan.
“Kami sampaikan bahwa kondisi helikopter yang dibakar dalam keadaan rusak dan tidak bisa terbang. Bersyukur kita dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa,” kata Ramadhan.
HY
Channel9.id – Jakarta. Center for Budget Analysis (CBA) menemukan sedikitnya 31 Proyek bermasalah dengan total nilai kontrak sebesar Rp 54,5 miliar lebih, pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
CBA juga menemukan tiga penyelewengan anggaran di dalam proyek yang dilakukan Kemendes PDTT. Pertama dugaan Markup atau kenaikan harga tidak rasional.
“Contohnya dalam proyek Cleaning Service tahun 2021 Pihak Kemendes memenangkan CV Rivada Sejahtera Abadi, nilai kontrak yang disepakati Rp8.791.656.308,” kata Koordinator CBA Jajang Nurjaman, dalam keterangannya, Kamis 15 April 2021.
Jajang menyampaikan, dibandingkan harga proyek Cleaning Service di tahun 2020 senilai Rp7.840.555.699, ada kenaikan harga tidak rasional sebesar Rp 950 juta.
“Lebih janggal lagi yang melaksanakan masih perusahaan yang sama CV Rivada Sejahtera Abadi,” ujar Jajang.
Kedua, dugaan permainan dalam proses tender dengan mengunci perusahaan tertentu agar menjadi pemenang.
Contohnya pada proyek pembangunan RTJK tahun anggaran 2020 meskipun dalam tender ada beberapa perusahaan yang mengajukan harga efisien, pihak Kemendes tetap memenangkan CV Mitra Insan Sejati dengan nilai kontrak Rp3.169.360.000.
“Harga ini lebih mahal Rp 406 juta dibanding tawaran CV Yudira sebagai penawar terendah,” kata Jajang.
Ketiga, ditemukan 10 perusahaan yang mendapatkan double job dari Kemendes mulai dari dua proyek untuk satu perusahaan sampai enam proyek untuk satu perusahaan.
Berikut daftar 10 perusahaan yang diduga jadi favorit Kemendes PDTT:
1. CV Putra Jasindo Bersaudara beralamat di Kebon Jahe Kel. Cipare Kec. Serang Kota serang. Total mendapatkan 3 proyek senilai Rp.2.645.530.000
2. Rivada Sejahtera Abadi beralamat di Jl. PD kelapa, Blok B3, RT/RW:001/001 Pd Kelapa Duren Sawit. Total mendapatkan 2 proyek senilai Rp16.632.212.007.
3. PT Maria Utara Jaya beralamat di Jl. Kresek raya ruko green palm Blok J1 Lt.1 RT/RW: 005/013 Duri Kesambi, Cengkareng Jakbar. Total mendapatkan 4 proyek senilai Rp11.649.135.240.
4. CV Integra Prima beralamat di Griya Mulya Asri 02 Blok B No.15 Kota Makasar. Mendapatkan 6 proyek senilai Rp2.529.643.000.
5. Prambanan Agung beralamat di Jl. Letjen Sutoyo No.74 Kota Malang. Mendapatkan 3 proyek senilai Rp3.369.631.818.
6. CV Wahana Sukses sejahtera beralamat di Jl. Metro Tanjung Bunga No.53 Kota Makasar. Mendapatkan 2 proyek senilai Rp4.733.300.000.
7. CV Multi Sarana Mandiri beralamat di Jl Lamarauna No.21 Kel Tanjung Batu Kab. Donggala Sulsel. Mendapatkan 2 proyek senilai Rp1.818.990.236.
8. CV Santika Raya beralamat di Teluk dalem Kern desa medana, Tanjung, Lombok Utara. Mendapatkan 4 proyek senilai Rp5.760.992.288.
9. CV Adinda Lestari beralamat di Jl. Nusantara No.346 desa Sukamaju Kec. Simeuleu Timur, Kab. Simeuleu, Aceh. Mendapatkan 2 Proyek senilai Rp1.308.045.671.
10. CV Mitra Insan Sejati beralamat di Jl. Nuri No.131 Komplek PU, Makasar. Mendapatkan 3 proyek senilai Rp4.059.980.598.
Berdasarkan catatan di atas, Lembaga CBA mendorong KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Menteri Desa Abdul Halim Iskandar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, serta Sekjen Kemendes PDTT karena dari 31 proyek bermasalah banyak yang dibawah tanggungjawabnya.
HY
Jokowi Minta APBD Dimanfaatkan untuk Memperbanyak Program Padat Karya
Presiden Jokowi: Pencegahan Penyebaran Pandemi Harus Jadi Prioritas
Pancasila HiIang di PP 57/2021
TNI-Polri Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Usai Aksi Pembakaran Helikopter Oleh KKB
ISRI: Pemerintah Tidak Serius Membumikan Pancasila, Revisi PP 57/2021
Ancaman Arus Balik Modal bagi Perekonomian Nasional
Buruknya Rencana Utang Pemerintah
Impor Beras Kebijakan Tak Cerdas
Rektor UNJ: Posisi Guru Tak Bisa Digantikan Teknologi
Pengamat Politik Arbi Sanit Meninggal Dunia
Polri: 31 Terduga Teroris Kelompok Villa Mutiara Berhasil Ditangkap
Gempa Bumi Magnitudo 5,1 Guncang Bayah Banten, Tidak Berpotensi Tsunami
KPK Amankan Barbuk Baru Terkait Korupsi Nurdin Abdullah
Kapolda Papua: KKB Akan Berkumpul di Ilaga Kabupaten Puncak
Hasil Audit Pengamanan Mabes Usai Penyerangan Zakiah Aini, Polri: SOP Berjalan Dengan Baik
Polri Perketat Pengamanan Bandara di Papua Usai Pembakaran Helikopter oleh KKB
