Connect with us

Politik

Abdullah Hehamahua Curhat Motivasi di Partai Masyumi Reborn

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Mantan penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua ditunjuk sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi. Hehamahua mengaku, ingin menyelamatkan partai berlambang bulan dan bintang itu sebelum dirinya tutup usia.

“Dalam kondisi gonjang-ganjing internal keluarga besar Masyumi, saya sebelum menutup mata, saya tampil ke depan untuk menyelamatkan kondisi internal umat Islam khususnya Masyumi,” ujar Hehamahua dalam keterangan pers video pengumuman kepengurusan Partai Masyumi yang dikutip Selasa (6/4).

Sebagai salah satu sosok yang hadir sejak kejayaan Partai Masyumi dulu, Hehamahua mengatakan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab moral terhadap partai ini. Setelah senior-senior Partai Masyumi telah meninggal, seperti Muhammad Natsir, Mohammad Roem, Yunan Nasution, dan Husein Umar yang telah meninggal dunia.

“Abdullah Hehamahua mengatasnamakan HMI dan itu orang (nama-nama yang disebutkan dalam pernyataannya) sudah meninggal, tinggal saya sendiri. Maka dari itu tanggung jawab moral saya sebagai orang yang diamanahkan,” ujar Hehamahua.

Setalah pembubaran Partai Masyumi pada 1959, cerita Hehamahua, partai berlambang bulan dan bintang itu sebetulnya berusaha untuk bangkit kembali. Namun usaha yang dilakukan pada Orde Baru disebutnya sulit, sehingga urung terlaksana waktu itu.

Baru setelah reformasi, Partai Masyumi kembali lahir. Meski waktu itu, perolehan suara yang diperoleh pada pemilihan umum (Pemilu) 1999 tak seperti kejayaannya di masa lalu.

“Kemudian tidur lagi dan sekarang waktunya untuk kita kembali lagi,” ujar Hehamahua.

Menurutnya, kematian untuk dirinya dan semua orang adalah sesuatu yang absolut. Sehingga ia mengaku tak takut dengan kematian yang pasti akan datang kepadanya, entah sekarang atau pada waktu lain.

“Untuk itu kemudian mudah-mudahan dalam sisa usia yang sudah senja itu, kalau ditakdirkan Allah mengambil saya, bapak-bapak ibu-ibu yang masih muda dari saya lanjutkan terus dan sekali lagi berkembang pantang mundur ke belakang. Mati pasti, jadi anda jangan takut dengan mati,” ujar Hehamahua.

Masyumi Reborn telah mengumumkan kepengurusannya. Mantan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani resmi ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Masyumi Reborn periode 2021-2026.

“Masyumi ini lahir adalah dalam rangka merespons hadirnya partai Islam di tengah-tengah masyarakat, yang pilihan-pilihan politiknya masih belum menentukan pilihannya,” ujar Ahmad Yani saat dihubungi, Senin (5/4).

Partai yang diketuainya memiliki jargon “Masyumi Memanggil”. Namun Ahmad Yani menegaskan, kehadiran Partai Masyumi Reborn bukanlah untuk melemahkan partai-partai Islam di Indonesia yang sudah ada.

Ia belum mengungkapkan, kapan kepengurusannya akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Namun, setelah terbentuknya kepengurusan Partai Masyumi Reborn, Ahmad Yani menjelaskan bahwa pihaknya akan segera menggelar konsolidasi.

“Konsolidasi menyelesaikan kepengurusan yang ada, baik kepengurusan di pusat, wilayah, daerah, cabang sampai ranting,” tutur Ahmad Yani.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

PKB Diguncang Isu Kudeta, Pengamat Jelaskan Beberapa Penyebabnya

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Setelah Partai Demokrat diguncang isu kudeta. Kini isu kudeta di PKB juga mulai mencuat. Ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) disebut menginginkan muktamar luar biasa (MLB) lantaran kecewa dengan kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta Ujang Komarudin mengatakan desakan MLB Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) muncul lantaran kekecewaan lawan politik Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di internal partai. Namun, Ujang mengatakan kelompok yang hendak melengserkan Cak Imin harus memiliki kekuatan yang lebih besar.

Terutama dengan meyakinkan para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) notabenenya adalah pemilik suara.

“Karena kalau melakukan perlawanan tapi tidak kuat itu akan merepotkan mereka begitu,” ucap Ujang, Rabu (14/4).

Ujang melihat beberapa faktor, hingga muncul upaya ‘kudeta’ di antaranya lantaran sejarah kisruh dualisme kepengurusan PKB yang melibatkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Cak Imin.

“Faktornya pertama tentu Cak Imin dulu menang dari Gus Dur juga dianggap mengkudeta. Karena dianggap ada intervensi pemerintah sehingga menang melawan Gus Dur. Itu jadi indikasi, dulu Cak Imin juga mengkudeta, sekarang pun bisa,” tutur Ujang, dilansir Tribunnews.com.

Ujang menjelaskan fakfor kedua, kader PKB banyak yang kecewa lantaran digeser posisinya.

Faktor selanjutnya ditengarai adanya penyalahgunaan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya (AD/ART).

“Keempat, bisa jadi tadi ada isu keterkaitan dengan isu jual beli jabatan,” ucap Ujang.

Menurut Ujang, PKB harus menjadi partai modern, Cak Imin dinilainya sudah lama menjadi ketua umum. Sehingga perlu adanya regenerasi memberi kesempatan yang lain.

Diberitakan sebelumnya, ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) pun disebut menginginkan muktamar luar biasa (MLB). Penyebabnya, ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

“Tetapi karena kezaliman Pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali, di dalamnya sudah tidak demokrasi,” tutur Andi, Senin (12/4).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum, sehingga AD/ART partai diubah. Satu di antaranya, DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

“Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART,” jelasnya.

“Pemilihan ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua,” beber Andi.

Pada realitasnya, ucap Andi, hal ini tidak sesuai AD/ART. Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.

Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.

“Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang, tidak ada lagi pengaderan. “Tidak ada lagi pemilihan ketua berdasarkan aspirasi dari bawah, tapi semua ditentukan DPP,” ungkapnya.

Hal ini, menurut Andi, yang membuat sekira seraturan DPC ingin diselenggarakannya MLB. Di Sulawesi Selatan, lanjut dia, sudah mencapai 12 DPC yang berkeinginan MLB. Total saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 113 DPC dan 10 DPW.

“Kita ingin menyelamatkan PKB. Cak Imin ibarat Tuhan yang menentukan semua, tidak mendengarkan aspirasi dari arus bawah,” ucap Andi.

Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.

“Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB, silakan. Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC,” sambungnya.

IG

Continue Reading

Politik

Tantang Moeldoko, Demokrat: Sikat yang Korupsi Jiwasraya dan Asabri, Berani?

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap menanggapi pernyataan  Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang akan sikat pihak-pihak yang nekad korupsi. Merespons itu, Yan  langsung menanggapi pernyataan itu dengan sebuah tantangan.

Tantangan itu dia sampaikan lewat akun Twitter pribadinya beberapa waktu lalu.

“Saya tantang Moeldoko sikat yang korupsi Jiwasraya dan Asabri. Berani?,” tuturnya, Rabu (14/4).

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko tampak menggebu saat berpidato di acara peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 secara virtual pada Selasa kemarin (13/4).

Baca juga: Jampidsus Kejagung Periksa 8 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Asabri 

Dengan tegas, mantan Panglima TNI itu mengatakan bahwa pemerintah tidak akan pandang bulu dalam menindak siapapun yang nekat melakukan korupsi.

“Sistem pencegahan korupsi sudah semakin kita perkuat dari hulu ke hilir. Jadi bagi siapa pun yang masih nekat (korupsi) pasti akan disikat tanpa pandang bulu,” kata Moeldoko.

Adapun total kerugian negara dalam perkara di Jiwasraya ditaksir mencapai Rp 16,81 triliun. Sementara di Asabri mencapai 23,73 triliun.

IG

Continue Reading

Politik

PPP dan PKS Buka Bersama Rabu Ini, Koalisi 2024?

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dijadwalkan akan bersilaturahim dengan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (14/4).

Rombongan PPP yang dipimpin Ketua Umum Suharso Monoarfa akan diterima langsung jajaran PKS yang dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam pertemuan berbalut buka bersama.

“Silaturahim ini kan besar manfaatnya, apalagi dalam suasana Ramadan. Alhamdulillah, PPP sebagai partai Islam yang sudah memiliki kontribusi panjang bagi bangsa bisa bertemu dan bersilaturahim dengan PKS sambil buka bersama, Insyaallah,” ujar Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy dalam keterangannya, Rabu.

Dia mengatakan, pertemuan antara PKS dan PPP sebagai pertemuan dengan suasana persaudaraan. Kedua partai sama-sama mengusung jalan Islam Rahmatan lil ‘alamin. Politik sebagai manifestasi Islam yang penuh kasih dan sayang.

“Jalan Islam Rahmatan Lil ‘Alamin adalah jalan yang memungkinkan kita berkomunikasi dan bekerjasama dengan siapa saja. Apalagi bagi PKS dan PPP yang sama-sama menjadikan Islam sebagai inspirasi kebangsaan,” ucapnya.

Dalam pertemuan sore nanti, kedua partai akan membahas kontribusi nyata bagi bangsa yang masih mengalami berbagai kesulitan di situasi pandemi dan banyaknya bencana.

“Kita menghormati pilihan masing-masing. Tapi kita sepakat, di manapun posisi kita wajib menghadirkan solusi untuk persoalan bangsa yang hari-hari ini semakin berat setelah pandemi dan banyaknya bencana. Semangat melayani bisa dilakukan semua elemen bangsa termasuk PKS dan PPP,” kata Aboe.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC