Connect with us

Politik

Aduan Soal Azis Syamsuddin Belum Diproses, MKD: Masih Reses

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakkan Hukum Indonesia (LP3HI) terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Namun, MKD disebutnya belum dapat memproses laporan aduan yang masuk karena DPR masih menjalani masa reses hingga 5 Mei mendatang.

“Reses baru berakhir tangal 6 Mei mendatang dan seluruh anggota MKD sedang berada di dapil masing-masing untuk melayani konstituennya. Setelah masuk masa sidang mendatang baru kami bisa melakukan rapat-rapat internal,” ujar Habiburokhman, Selasa (27/4).

Pihaknya, kata dia, saat ini tengah memeriksa kelengkapan laporan aduan tersebut.

Baca juga: Azis Syamsuddin Dilaporkan ke MKD DPR Terkait Kasus Suap Penyidik KPK

“Saat ini petugas sekretariat MKD sedang memeriksa kelengkapan syarat syarat formil aduan tersebut dan pengadu memiliki waktu untuk melengkapi semua persyaratan dalam waktu 14 hari,” ucapnya.

Sebelumnya, LP3HI resmi melaporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke MKD DPR. Laporan tersebut terkait dugaan keterlibatan dalam perkara suap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Wali Kota Tanjungbalai.

“Terkait dengan dia memfasilitasi pertemuan antara Syahrial dan penyidik KPK itu. Kan di KPK itu ada peraturan internal di mana penyidik dan pegawai itu tidak boleh ketemu dengan pihak yang akan diperiksa atau pihak yang terlibat,” ujar Wakil Ketua LP3HI Kurniawan Adi Nugroho, Senin (26/4).

Menurutnya, Azis telah keliru dalam menggunakan wewenangnya sebagai Wakil Ketua DPR. Apalagi, politikus Partai Golkar itu diketahui juga merupakan anggota Komisi III yang bermitra dengan KPK.

“Ini sudah melanggar, kalau menurut kami sudah bertentangan dengan kewajiban, melanggar kode etik. Maka kemudian kita laporkan beliau ke MKD,” ujar Kurniawan.

Sedangkan Partai Golkar masih menunggu kepastian hukum terkait kasus yang menyeret nama Wakil Ketua Umum Azis Syamsuddin. Nama Azis ikut disebut dalam kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara M Syahrial. Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta menegaskan pihaknya tidak ingin ada spekulasi apapun terkait terseretnya nama Azis.

Hatta mengaku pihaknya masih menunggu kepastian hukum dari KPK. “Kita tidak perlu banyak berkomentar kemudian berspekulasi, juga kita harus mengedepankan dan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah,” ujar Hatta saat dihubungi, Selasa (27/4).

Ia menjelaskan, Dewan Etik Partai Golkar tidak bisa tiba-tiba menggelar sidang etik sebelum adanya kepastian hukum. Pihaknya tetap menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap Azis Syamsuddin.

Nama Azis yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR disebut bertemu penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju di rumah dinas untuk membahas kasus yang menjerat Syahrial. “Apa saja yang kita lihat ini mengarah kepada kemungkinan pelanggaran etik. Itu kita tidak bisa istilahnya kemudian melakukan spekulasi begitu,” tegas Hatta.

IG

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

PKPI Pilih Sunan Kalijaga Setelah Diaz Hendropriyono Mundur

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Diaz Hendropriyono mundur dari posisi Ketua Umum Partai Keadilan den Persatuan Indonesia (PKPI). Ketua Penasihat PKPI AM Hendropriyono mengatakan bahwa Diaz yang juga putranya itu akan digantikan oleh Sunan Kalijaga, yang sementara waktu menjabat pelaksana tugas (Plt) ketua umum PKPI.

“Saya sangat senang dengan pengunduran diri ketua umum Diaz dengan alasan yang rasional,” ujar Hendropriyono dalam keterangan videonya, Senin (10/5).

Hendropriyono juga mengaku lega dengan sosok pengganti Diaz, yakni Sunan Kalijaga. Ia menilai, Sunan mumpuni mengisi posisi tersebut.

“Seorang tokoh nasional dan tokoh masyarakat yang saya harapkan bisa melanjutkan kepemimpinan di PKPI ini dalam mencapai tujuan kita,” ujar Hendropriyono.

Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu berharap partai segera menggelar musyawarah luar biasa (Munaslub) untuk menunjuk Sunan sebagai ketua umum definitif.

“Karena sebagai seorang senior di PKPI ini saya melihat Saudara Sunan Kalijaga ini adalah yang terbaik. Selamat berjuang bersama saudara-saudara dan saya akan tetap berada di PKPI bersama saudara-saudara,” ujar Hendropriyono.

Sebelumnya, PKPI melantik sejumlah Dewan Pimpinan Nasional (DPN) periode 2018-2024 di Gedung Sekar Wijaya, Cipayung, Jakarta, Rabu (30/5). Putra mantan ketua umum PKPI AM Hendropriyono, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, menjadi salah satu yang dilantik dalam pelantikan kali ini.

Diaz Hendropriyono resmi dilantik sebagai Ketua Umum PKPI periode 2018 – 2024 menggantikan sang ayah. Sebelumnya, Diaz secara aklamasi melalui Kongres Luar Biasa DPN PKPI pada Ahad (13/5) lalu.

“Terima kasih Pak Try Sutrisno atas kepercayaan kepada saya yang telah diberikan kepada saya sejak 2015. Insya Allah amanah ini akan saya jalankan di tahun 2018 ini,” kata Diaz dalam sambutannya kala itu.

IG

Continue Reading

Politik

PDI Perjuangan: Bupati Nganjuk Bukan Kader, Tidak Miliki KTA

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat terkait dugaan jual beli jabatan. Novi sempat menyatakan diri sebagai kader PDI Perjuangan.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat membantah klaim itu. Djarot menekankan, Novi bukan kader partai dan tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan.

“Bukan anggota dan tidak ber-KTA PDI Perjuangan,” kata Djarot dikutip Kompas, Senin 10 Mei 2021.

Djarot menyampaikan, Wakil Bupati Nganjuk H Marhaen Djumadi yang merupakan kader PDI Perjuangan.

Dia mengakui Novi dan Marhaen memang diusung oleh PDI Perjuangan bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk.

Baca juga: Bupati Nganjuk Terjaring OTT KPK Tadi Malam

“Wakil bupatinya yang kader pengurus, salah satu Wakil Ketua DPD Jatim. Waktu Pilkada keduanya diusung PDI Perjuangan dan PKB,” kata Djarot.

Djarot menegaskan, PDI Perjuangan mendukung aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan korupsi.

“Kami mendukung penuh dan memberikan apresiasi pada KPK dan Bareskrim dalam upaya pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim menegaskan, Novi bukan merupakan kader PKB berdasarkan pernyataannya di kanal Youtube.

“Bersama ini kami kirimkan link video di kanal YouTube yang berisi pengakuan langsung Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai kader salah satu partai politik di mana partai politik tersebut bukan PKB ” kata Luqman, Senin 10 Mei 2021.

Video yang dibagikan merupakan milik channel MaduTV. Dalam video tersebut, Novi mengaku sebagai kader PDI Perjuangan.

“Saya menyampaikan secara resmi dan secara yang sebenarnya bahwa saya ini kader PDI Perjuangan. Saya bukan kader partai lain,” kata Novi dalam video itu.

Dengan adanya bukti itu, Luqman meminta partainya tidak dikaitkan dengan Novi.

“Dengan adanya bukti link video tersebut, saya mohon keberadaan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tidak dikait-kaitkan dengan PKB,” ujarnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Bupati Nganjuk Di-OTT KPK, PKB: Novi Rahman Hidayat Bukan Kader PKB

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Gerakan Sosial dan Kebencanaan DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim angkat bicara terkait penangkapan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Luqman menegaskan bahwa Novi Rahman bukan kader PKB.

“Bersama ini kami kirimkan link video di kanal Youtube yang berisi pengakuan langsung Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat sebagai kader salah satu partai politik dimana partai politik tersebut bukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),” kata Luqman, Senin (10/5).

Dengan adanya bukti video tersebut, dirinya memohon agar keberadaan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat tidak dikait-kaitkan dengan PKB. Sementara itu PKB menghormati langkah-langkah hukum yang dilakukan KPK sebagai upaya tak kenal lelah untuk memberantas praktik korupsi di Tanah Air.

“Baik langkah penindakan maupun pencegahan,” ucapnya.

Dalam video yang beredar, Novi terlihat hadir dalam acara Musyawarah Anak Cabang PDIP se-Kabupaten Nganjuk pada 2 Maret 2021. Dirinya secara tegas mengatakan bahwa dirinya merupakan kader partai PDIP.

“Saya menyampaikan secara resmi dan secara sebenarnya bahwa saya ini kader PDI Perjuangan. Saya bukan kader partai lain, oleh sebab itu kehadiran  saya di sini untuk menepis anggapan bahwa saya kader si A si B, si C,” tegasnya.

Sebelumnya Tim satgas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jawa Timur (Jatim) pada Ahad (9/5) sore. Salah satu yang ikut terjaring dalam operasi senyap tersebut yakni Bupati Nganjuk, Jawa Timur, Novi Rahman Hidayat (NRH).

“Benar KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk, ” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Senin (10/5).

IG

Continue Reading

HOT TOPIC