Connect with us

Nasional

AGSI Respon Polemik Kamus Sejarah dan Hilangnya Mapel Sejarah

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Asosiasi Guru Sejarah atau AGSI buka suara terkait polemik PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I-II.

AGSI mengimbau kepada seluruh para Guru Sejarah agar terus melek terhadap berbagai jenis informasi atau pemberitaan yang bersifat aktual dengan mengedepankan prinsip heurisistik, kritik, dan interpretasi untuk mencapai sebuah kesimpulan.

“Berbagai jenis informasi atau pemberitaan yang bersifat aktual sebaiknya dapat digunakan untuk memperkuat pembelajaran sejarah kontekstual di ruang-ruang kelas,” ujar Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Sumardiansyah Perdana Kusuma, Jumat (23/4).

Sumardiansyah mengatakan, guru sejarah harus mengedepankan dialog dengan membuka wawasan dan menciptakan narasi-narasi yang menyejukan serta memperteguh kita sebagai bangsa dalam bingkai Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD 1945), dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Guru sejarah harus menjadi agen literasi dan penghalau hoax melalui kecakapan berpikir sejarah di tengah isu dan berserakannya berbagai informasi,” pungkasnya.

Baca juga: Mendikbud Akan Revisi Total Kamus Sejarah Indonesia

Selain itu, AGSI juga menanggapi Polemik PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sumardiansyah menilai mata pelajaran atau mata kuliah dasar yang berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa seperti Agama, Sejarah Indonesia, Bahasa Indonesia, Pancasila dan Kewarganegaraan harus diperkuat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“(Pemerintah) harus melakukan perubahan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat 1 dan 2 dan PP No. 57 Tahun 2021 tentang SNP Pasal 40 Ayat 2 dan 3, agar mencantumkan secara jelas diksi Agama, Sejarah Indonesia, Bahasa Indonesia, Pancasila dan Kewarganegaraan dalam muatan kurikulum wajib di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Perguruan Tinggi,” tuturnya.

“Menempatkan Agama, Sejarah Indonesia, Bahasa Indonesia, Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib dalam struktur kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Perguruan Tinggi dengan jumlah jam proporsional,” tambahnya.

Sementara itu, AGSI mengapresiasi niat baik dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan yang telah peduli dan mengambil inisiatif dengan memperkaya khazanah sejarah melalui penulisan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I-II.

“K.H Hasyim Asy’ari bersama para tokoh lain yang mengambil tempat dalam perjalanan sejarah bangsa, lokal maupun nasional, patut untuk diteladani sesuai dengan latar belakang, kapasitas dan lingkup perjuangannya masing-masing, karena itu kami setuju agar naskah Kamus Sejarah Indonesia Jilid I-II disempurnakan secara objektif dan komprehensif dalam rangka memperkuat jati diri kita sebagai sebuah bangsa,” terang Sumardiansyah.

Dia pun mengusulkan agar menghidupkan kembali Direktorat Sejarah dibawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Mengingat posisi sejarah yang sangat penting dalam pengarusutamaan karakter bangsa dan mencegah amnesia sejarah di tengah arus globalisasi, maka perlu ada pendekatan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berpihak kepada sejarah,” tandasnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kembangkan Statistik Hayati, Kolaborasi Dukcapil dan BPS Berlanjut

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kolaborasi Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS) bakal terus berlanjut demi mewujudkan soliditas pemerintah dalam menyediakan layanan satu data kependudukan Indonesia.

Setelah sukses menggelar Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dengan menggunakan data kependudukan Dukcapil Kemendagri, tahun ini BPS kembali bergandengan tangan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menggelar SP2020 lanjutan yang dikemas dalam pendataan long form (LF).

Selain itu menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono, pihaknya juga ingin terus menginisiasi kerja sama pengembangan statistik hayati sesuai landasan Perpres Nomor 62 Tahun 2019.

“Survei dengan menggunakan kuesioner LF yang akan dilaksanakan pada September 2021. Long Form, artinya pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden jauh lengkap,”ujarnya.

“Tujuannya adalah mengumpulkan data-data terkait parameter demografi (kelahiran, migrasi, dan kematian), pendidikan, disabilitas, ketenagakerjaan, perumahan, dan informasi penting lainnya,”sambung Ateng, di Jakarta, Senin (10/5/2021).

Sementarabitu, Dirjen Zudan mengaku menyambut gembira kolaborasi besar dengan BPS ini melakukan Sensus Sampel (Long Form SP2020) yakni sensus penduduk lanjutan berupa pendataan.

“Dukcapil mendapatkan transfer data besar dari BPS. Hasil Sensus Sampel Long Form SP2020 ini nantinya akan menambah akurasi data kelahiran, permindahan penduduk, maupun angka kematian by name by address,” katanya.

Selain itu, sambungnya, sesuai dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati, Adminduk itu sangat penting sebagai bagian dari catatan berbagai peristiwa dalam kehidupan setiap individu.

“Catatan tersebut menghadirkan dokumen kependudukan yang dibutuhkan setiap warga masyarakat untuk membangun identitas hukumnya. Dokumen ini sangat diperlukan untuk mengakses layanan penting seperti kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial,” jelas Zudan.n

Ia pun menambahkan, data-data penting yang didapat dari layanan adminduk juga memungkinkan tersedianya data perkiraan populasi, serta statistik demografi yang diproduksi secara tepat waktu dan akurat.

“Hal ini berkontribusi pada perencanaan yang efektif, alokasi sumber daya yang efisien, serta monitoring dan evaluasi yang akurat,”tandas Zudan.

Continue Reading

Nasional

Waspada, Sinabung Luncurkan Abu Vulkanik Setinggi 700 Meter

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tiga kali mengalami erupsi pada Selasa (11/5). Maksimal jarak luncur abu vulkanik setinggi 700 meter ke arah barat.

Petugas PVMBG Muhammad Asrori mengatakan, erupsi pertama terjadi pukul 07.12 WIB. Kolom abu teramati setinggi 700 meter berwarna kelabu dengan intensitas tebal.

“Erupsi ini beramplitudo 5 mm dengan durasi 2 menit 14 detik,” katanya, dilansir Antara.

Erupsi kedua terpantau pukul 07.18 WIB dengan kolom abu berwarna kelabu terpantau setinggi 500 meter dengan amplitudo 6 mm berdurasi 2 menit 9 detik.

Selanjutnya, erupsi ketiga terjadi pada pukul 08.24 WIB dengan tinggi kolom abu setinggi 500 meter.

“Erupsi ketiga beramplitudo 20 mm dengan durasi 1 menit 52 detik dan arah abu condong ke barat,” katanya.

Ia mengaku, aktivitas Sinabung masih sangat tinggi dan dapat terjadi erupsi serta awan panas susulan kapan saja.

“Kami imbau warga maupun wisatawan untuk tidak mendekat atau memasuki zona bahaya Sinabung yang sudah direkomendasikan,” ucapnya.

IG

Continue Reading

Nasional

DPR Desak Komnas KIPI Usut Penyebab Kematian Pasca Vaksin

Published

on

By

Amerika Serikat Donasikan 60 Juta Vaksin AstraZeneca

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo merespons kasus kasus meninggalnya seorang pemuda bernama Trio Fauqi Virdaus yang meninggal dunia setelah mendapatkan suntikan vaksin covid-19 AstraZeneca. Rahmad meminta Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (Komnas KIPI) bergerak cepat menginvestigasi penyebab kematian Trio.

Komnas KIPI, menurutnya, perlu bergerak cepat agar tidak ada asumsi yang menimbulkan keresahan di masyarakat terkait penyebab kematian Trio. Bila tidak ada hubungan dengan imunisasi, Komnas KIPI harus segera diumumkan ke publik, dan imunisasi ini terus jalan.

“Komnas KIPI untuk bergerak secepat cepatnya untuk mengetahui penyebab meninggalnya ini, apakah karena ada penyakit bawaan, adakah faktor lain di luar imunisasi, atau karena faktor imunisasi,” kata Rahmad, Selasa (11/5).

Dia menambahkan, jika Komnas KIPI menyimpulkan penyebab kematian karena faktor imunisasi maka harus merekomendasikan ke pemerintah  untuk mengambil langkah selanjutnya. Menurutnya, hal tersebut menjadi tanggung jawab KIPI untuk memutuskan dan merekomendasikan ke pemerintah.

“Sekali lagi KIPI harus bergerak cepat biar dapat kesimpulan dan kesimpulan ini pasti ditunggu oleh masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Komnas KIPI Hindra Irawan Satari mengatakan, saat ini Komnas KIPI masih melakukan investigasi terkait meninggalnya pemuda 22 tahun itu setelah divaksinasi AstraZeneca. Karena itu, Komnas KIPI masih belum bisa memastikan penyebab meninggalnya Trio.

“Komnas bersama Komda DKI sudah audit bersama pada Jumat yang lalu, dan internal Komnas kemarin sore menyimpulkan, belum cukup bukti untuk mengaitkan KIPI ini dengan imunisasi. Karena itu, masih perlu dilakukan investigasi lebih lanjut,” kata Hindra dalam keterangannya, Senin (10/5).

IG

Continue Reading

HOT TOPIC