Connect with us

Hot Topic

Anggaran Polri Tahun 2021 Dinilai Sudah Rasional

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Supriansa menilai, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) yang ada di Institusi Polri sudah rasional.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menyampaikan usulan tambahan anggaran untuk program kerja Polri di tahun 2021 sebesar Rp 19,668 triliun. Pagu anggaran Polri yang ditetapkan Kementerian Keuangan saat ini Rp 111,975 triliun.

Supriansa berharap anggaran yang telah disampaikan oleh Wakapolri benar-benar mampu memenuhi kebutuhan pokok yang menjadi dasar rencana kegiatan yang ada di Polri.

“Setelah mencoba untuk menyimak secara baik pemaparan anggaran dan rencana anggaran yang disampaikan oleh Pak Wakapolri baru-baru ini, maka kami bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa anggaran itu sangat rasional,” katanya, Kamis (17/9).

Komisi III DPR RI tidak akan mencoba untuk menghalangi pengajuan anggaran selama memang untuk kepentingan penegakan hukum demi terciptanya rasa keadilan di tengah-tengah masyarat.

“DPR RI sebagai presentase wakil rakyat tidak akan mencoba untuk menghalangi pengajuan itu selama memang itu diperuntukan Polri dengan segala aktivitasnya demi kepentingan masyarakat di bawah sana,” ujar Supriansa.

Lebih lanjut, dia menyarankan supaya rencana anggaran yang dialokasi untuk kegiatan pengamanan MotoGP bisa dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih mendesak, karena situasi pandemi Covid-19 yang belum kunjung reda.

Tak hanya itu, dia juga menyinggung soal rencana anggaran pengamanan Piala Dunia, yang kurang lebih mencapai Rp 73 miliar, dia menyatakan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk digeser karena masih dalam situasi pandemi.

Diketahui, Gatot menjelaskan dari angka pagu anggaran Polri tahun 2021 sebesar Rp 111,9 triliun itu akan diprioritaskan untuk lima program, yakni pertama program profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polri sebesar Rp 2,401 triliun.

Lalu, program penyelidikan dan penyidikan pidana sebesar Rp 5,496 triliun. Kemudian, program modernisasi alat material khusus dan sarana prasarana Polri sebesar Rp 37,900 triliun.

Keempat, program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar Rp 17,017 triliun serta program dukungan manajemen sebesar Rp 49,159 triliun.

“Kemudian, jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai Rp 53,977 triliun atau 48,21 persen. Belanja barang Rp 28,707 triliun atau 25,64 persen. Belanja modal sebesar Rp 29,290 triliun atau 26,16 persen,” ujarnya.

Gatot mengatakan dari pagu anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan anggaran sehingga Polri mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 19,6 triliun.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Tokoh NU Nilai KPU Tak Punya Sense of Crissis Jalankan Pilkada

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Tokoh Nahdhatul Ulama (NU), KH Halim Mahfud, yang juga cicit Hadratussyaikh KH Hasyim Azhari, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak memiliki sense of crissis ketika menyelenggarakan Pilkada di era pandemi.

“KPU dan KPUD sudah biasa menyelenggarakan Pilkada. Tetapi situasi Pilkada kali ini berbeda, karena di tengah pandemi. Jadi seharusnya ada sense of crisis. Ini yang tidak nampak dalam Pilkada kali ini,” katanya saat dihubungi Jombang, Jawa Timur.

Baca juga: KPU: Pilkada Serentak Ditunda Apabila Syarat Kesehatan Tidak Terpenuhi 

Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Semplak Jombang ini, tugas sebagai penyelenggara akan sukses jika jumlah pemilih yang besar dan melahirkan pimpinan daerah dengan aman.

“Proses Pilkada harus tetap jalan, tetapi harus dipikirkan juga tak sekedar mengajak sebanyak-banyaknya orang terlibat dalam Pilkada, tetapi juga harus dipikirkan keselamatan dan kesehatan warga,” katanya.

Gus Iim panggilan Halim Mahfudz, sangat kecewa saat terjadi arak-arakan pendaftaran calon kepala daerah. Harusnya KPU dan KPUD bisa lebih maksimal mencegah itu terjadi, ini belum terlambat masih ada tahapan kampanye sebelum puncaknya di pencoblosan dan penetapan pemenang.  Tak boleh lagi ada kerumunan massa, ujarnya.

“Pemerintah, Kemendagri, DPR, Polri sudah menyampaikan akan ada sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Bahkan sampai seniman protes, mereka tersinggung saat mencari makan di tempat yang lebih aman dilarang, sekarang malah dibolehkan berkonser yang lebih berbahaya. Semua ini harus menjadi perhatian KPU,” ujar ulama yang juga Master Sejarah Kajian Islam Asia Tenggara dari Cornell University AS ini.

Jadi, menurut Gus Iim, KPU dan KPUD harus lebih fokus. Mereka punya kewenangan dalam PKPU dan dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan, jika ada kesulitan menegakkan aturan.  Jangan main lempar masalah ke Presiden atau Kemendagri, karena KPU adalaha penyelenggara utama Pemilu maupun Pilkada serentak 2020 ujar Gus Iim.

 

 

Continue Reading

Hot Topic

Alumni Unpad Cinta Demokrasi Tolak Hasil Mubes 2020

Published

on

By

Channel9.id-  Bandung. Sekitar 180 alumni Universitas Padjajaran yang tergabung dalam Komunitas Alumni Cinta Ika Unpad yang Demokratis menolak hasil Musyawarah Besar (Mubes) IKA Unpad 2020 karena berjalan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.  Serta bertentangan dengan Surat Panitia Mubes pada tanggal 20 Februari 2020 (SK No. 006/MUBES/IKA-UNPAD/II/2020), dimana secara jelas berdasarkan Pasal 2 menyatakan bahwa sistem pemilihan menggunakan one man one vote (OMOV) dan tidak dapat diwakilkan.

Juru Bicara Komunitas Alumni Cinta IKA Unpad yang Demokratis, Dedi Heriadi mengatakan, justru dalam Mubes X yang diselenggarakan pada 11 – 13 September 2020, panitia malah mencabut hak suara seluruh alumni untuk memilih. “Pemilihan dilakukan hanya oleh segelintir orang yang berlabel komfak dan komda. Di saat para alumni sudah tergerak membangun kecintaan kepada Unpad, dengan mudahnya dicabut haknya oleh panitia,” tandas Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (24/9/2020).

“Sehingga jadi aneh, sekarang panitia menggunakan sistem perwakilan saat kontestasi sudah di ujung pemilihan. Bagaimana logikanya aturan main yang sudah ditetapkan dengan menggunakan AD/ART tahun 2016 diubah dengan aturan main dalam AD/ART 2020 yang baru saja disahkan pada saat Mubes padahal Mubes X tahun 2020 seharusnya diadakan berdasarkan AD/ART 2016,” urainya. Dalam pelaksanaan Mubes 2020 dengan system perwakilan, Pemilihan hanya dilakukan segelintir perwakilan, padahal ada 300 ribuan alumni yang juga berhak ikut memilih.

Alumni  memberikan sejumlah catatan kekeliruan  dalam pelaksanaan Mubes,  yakni: pertama, secara arbitrer panitia menginisiasi metode pemilihan dengan perwakilan komisariat daerah (komda) dan komisariat fakultas (komfak). Kekeliruan kedua, membajak, lalu menyempitkan lagi demokrasi dengan membuat voting untuk memilih siapakah yang mempunyai hak suara dari delegasi yang hadir. kelima perwakilan komda dan komfak, atau satu hak suara dari kelima perwakilan komda dan komfak yang hadir.

“Kami sebagai warga alumni Unpad sangat kecewa sebab sejak awal kami menghendaki agar Pemilu IKA Unpad dilakukan secara langsung, one man one vote, satu orang satu suara secara keseluruhan. Semua alumni Unpad memiliki suara. Bukan diwakilkan pada komda dan komfak, apalagi oleh panitia dikerdilkan lagi,” urai Dedi.

 

baca juga :dramatis-dua-calon-ketua-ika-unpad-mengundurkan-diri

Sebagai bagian dari alumni Dedi menyatakan sangat kecewa karena praktik pembajakan dan pengerdilan demokrasi, adanya penyingkiran hak suara seluruh alumni Universitas Padjadjaran. “Yang kami kehendaki adalah sebuah pemilihan yang sopan, jujur, transparan, demokratis, sebab ini bukan persoalan menang-kalah, tapi ingin melampaui ke hal yang lebih substansial yaitu pembelaan terhadap kehidupan berdemokrasi,” ujarnya.

Oleh karena, Dedi mengatakan sebagai bagian alumni dengan ini menolak legitimasi proses dan hasil pemilihan serta kontestasi pemilihan Ketua IKA Unpad 2020 yang mengasilkan Ketua IKA Unpad yang cacat demokrasi karena hasil dari sistem perwakilan yang merampas hak suara alumni. “Pemilihan melalui E-Voting adalah suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan pada era abad revolusi teknologi 4.0. Pemilihan melalui E-Voting tentunya lebih legitimate karena merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk menjaga hak pilih alumni dan juga menghindari timbulya klaster baru Covid-19 yang selalu didengung-dengungkan sebagai suatu justifikasi diadakannya pemilihan melalui sistem perwakilan,’ ujarnya.

Penolakan hasil Mubes juga disampaikan sejumlah alumni Unpad di media sosial (medsos). Salah satunya oleh Hilman Mutasi. “Seharusnya Mubes IKA Unpad kemarin cukup memilih Caretaker Ketua IKA, untuk nanti menyelenggarakan Pemilu Raya, selama/pasca Pandemi, biar legitimate,” dalam status FB Sementara Chevi S Iskandar menyatakan, pemimpin yang terpilih dengan mekanisme “susulumputan” hanya akan menghasilkan program kerja dan pengurus yang “mucunghul dan ngaleungit.”

Kekecewaan juga dilontarkan Ferry Mursidan Baldan terhadap proses pelaksanaan Mubes  IKA Unpad. “Dengan dikebirinya kedaulatan alumni dalam pemilihan Ketua IKA UNPAD yang baru berarti IKA UNPAD dengan sengaja telah mengerdilkan diri sendiri, dan menenggelamkan marwah IKA UNPAD ke dalam samudera nan luas,” ujar Ferry Mursyidan Baldan, mantan Ketua IKA UNPAD periode 2008-2012 dan alumni FISIP UNPAD angkatan 1981.

Continue Reading

Hot Topic

Sebut Pengurus Banser Keturunan PKI, Alfian Tanjung Minta Maaf

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Alfian Tanjung melakukan permintaan maaf kepada keluarga besar Ansor/Banser dan NU atas kasus ujaran kebencian yang menyebut pengurus Banser NU adalah anak keturunan PKI. Permintaan maaf tersebut dilakukan secara terbuka di kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Rabu (23/9).

Pernyataan permintaan maaf ini merupakan tindak lanjut dari hasil proses mediasi pada Selasa (8/9) lalu, antara Alfian Tanjung dan GP Ansor dengan Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Mediasi tersebut menghasilkan perjanjian perdamaian yang ditandantangani langsung oleh Tergugat, Alfian Tanjung dan Penggugat, Yaqut Cholil Qoumas.

Dalam Perjanjian perdamaian ada lima poin penting yang telah disepakati bersama. Pertama, tergugat secara tulus dan sadar mengakui kesalahannya serta dampak perbuatannya terhadap GP Ansor atau Banser, dan warga NU.

Kedua, tergugat bersedia melakukan konferensi pers untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Keluarga Besar Ansor, Banser, dan NU.

“Ketiga, tergugat berjanji untuk senantiasa menjaga dan mengangkat harkat serta marwah Ansor, Banser, dan NU,” demikian ditulis dalam perjanjian berdamaian itu.

Keempat, tergugat bersedia membayar ganti rugi senilai Rp 9.999.999. Kelima, penggugat bersedia memaafkan dengan catatan tergugat tidak lagi mengulangi kesalahannya.

“Apabila di kemudian hari tergugat ternyata mengulang kembali kesalahannya, maka Ansor/Banser akan mengambil langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik perdata maupun pidana. Sedangkan uang ganti rugi dari tergugat senilai Rp 9.999.999, seluruhnya akan disalurkan ke kas Masjid KH Abdurrahman Wahid, Jl Kramat Raya 65A, Jakarta Pusat,” demikian isi perjanjian itu.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC