Connect with us

Nasional

Antisipasi Klaster Pengungsian, Satgas: Lakukan Skrining dan Terapkan Prokes

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Timbulnya pengungsi akibat bencana banjir yang melanda sebagian wilayah Indonesia, menjadi suatu hal yang harus diantisipasi dengan baik. Karena saat ini dalam masa pandemi, dan lokasi pengungsian dapat berpotensi terjadinya penularan Covid-19. Untuk itu Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito meminta disiplin protokol kesehatan di lokasi pengungsian terus diterapkan.

“Pencegahan ini dapat dilakukan melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat termasuk juga skrining melalui rapid test antigen. Sehingga mereka yang positif dapat segera dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan di daerahnya untuk memperoleh penanganan lebih lanjut,” ia menyampaikan dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (23/2/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam penanggulangan bencana alam, para petugas yang berada di posko-posko Covid-19 daerah dapat membantu penyediaan bantuan, serta mengawasi kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Hal ini agar para pengungsi tidak tertular Covid-19. Sehingga pengungsian tidak menjadi klaster baru.

Wiku menambahkan bahwa bencana alam membawa tantangan sendiri namun dengan bergotong royong, dapat mencegah terjadinya penularan Covid-19. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi dalam masa pandemi Covid-19.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memberi perhatian penuh terhadap pengungsi, kerusakan, serta proses rehabilitasi banjir yang terjadi.

“Semoga bencana banjir yang sedang dihadapi beberapa provinsi dapat segera teratasi,” lanjut Wiku.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Tekan Penyebaran Covid-19, Jatim Canangkan Gerakan Santri Bermasker

Published

on

By

Tekan Penyebaran Covid-19, Jatim Canangkan Gerakan Santri Bermasker

Channel9.id-Surabaya. Untuk menekan penyebaran virus Covid-19 terutama dilingkungan pondok pesantren, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto menginisiasi gerakan santri bermasker.

Gerakan ini didukung para kiai dan ulama Jatim. Launching berlangsung di Rupatama Polda Jatim.
Pencanangan Gerakan Santri Bermasker ini secara langsung dihadiri oleh Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur Prof Akhmad Muzakki, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim KH Rosidi, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim Dr. Saad Ibrahim MA, Pengasuh Ponpes Bumi Sholawat Sidoarjo KH Gus Ali Mashuri, perwakilan dari Kanwil Kemenag Jatim serta Kejaksaan Tinggi Jatim.

Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh kiai maupun alim ulama dari seluruh pondok pesantren (Ponpes) di Jawa Timur. Serta ketua dan pengurus MUI, NU dan Muhammadiyah tingkat kabupaten/kota, dan Forkopimda kabupaten/kota di 38 jajaran Polres kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur, secara virtual.

Baca juga: Polda Metro Jaya Luncurkan Gerakan Jakarta Bermasker

Gubernur Khofifah mengatakan gerakan tersebut juga sebagai langkah preventif agar pondok pesantren tidak menjadi klaster baru Covid-19 sehingga perlu dilakukan upaya ajakan dan melibatkan peran banyak pihak termasuk TNI dan Polri.

“Hari ini yang dilakukan adalah kembali pada gerakan bermasker untuk para santri, karena memang di Jawa Timur ini pesantren-pesantren dengan jumlah santri ribuan itu cukup besar dan cukup banyak. Dan kegiatan di pesantren banyak hal yang terus terkawal protokol kesehatannya. Terutama bagaimana bermasker dengan benar dan menjaga jarak serta mencuci tangan, 3M. Bahkan sekarang 5M. Ini menjadi bagian yang kita konsolidasikan seiring dengan proses vaksinasi,” papar Gubernur Khofifah, Kamis (25/2/21)

Kapolda Jatim dalam sambutannya mengatakan, pencanangan Gerakan Santri Bermasker merupakan bagian penting dalam penanganan dan pencegahan wabah COVID-19 di Jatim. Kapolda yakin dengan jumlah pesantren dan santri di Jawa Timur yang banyak, bisa memutus mata rantai COVID-19.

“Kami mempunyai pemikiran bahwa santri akan menjadi basis yang kuat dan penting dalam menghadapi COVID-19,” ucap Nico Afinta saat meluncurkan Gerakan Santri Bermasker.

Dalam acara ini Kapolda Jatim membagikan 1.287.000 masker. Yang secara simbolis diterima oleh perwakilan santri yang mengikuti acara ini. Tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jatim, para kiai, alim ulama, dan santri atas sinergitas yang telah terbangun selama ini, bersama TNI-Polri dan pemerintah daerah. Serta Kamtibmas di Jawa Timur yang berjalan kondusif dan baik.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur untuk bermunajat dan berdoa bersama-sama memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua dapat terbebas dari COVID-19 demi terwujudnya Jawa Timur Bangkit dan Indonesia Maju,” imbuhnya.

Continue Reading

Nasional

Jokowi: Kecepatan Penanganan Pandemi Kunci Pemulihan Ekonomi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kunci dari pemulihan ekonomi nasional saat ini ialah bagaimana pandemi Covid-19 yang melanda setidaknya 215 negara dunia dapat teratasi. Untuk menangani hal tersebut, pemerintah Indonesia tengah berupaya keras untuk melakukan percepatan dalam penanganan krisis kesehatan.

Saat menyampaikan pidato kunci secara virtual pada acara tahunan CNBC Indonesia Economic Outlook 2021 pada Kamis, 25 Februari 2021, yang mengangkat tema “Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021”, Presiden Joko Widodo menguraikan fokus kerja pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi beserta dampak yang ditimbulkannya.

“Kunci pemulihan ekonomi kita adalah kemampuan kita dalam mengatasi pandemi. Penanganan 3M, 3T dan PPKM skala mikro harus terus kita lanjutkan. Pada saat yang sama, sekarang ini kita besar-besaran melakukan vaksinasi,” ujarnya.

Indonesia sendiri termasuk negara tercepat yang melakukan vaksinasi Covid-19 bagi warganya di antara negara-negara Asia lainnya. Vaksinasi tersebut pada tahapan awal memprioritaskan tenaga kesehatan dan pekerja publik sebelum kemudian berlanjut kepada masyarakat luas.

Kecepatan dalam penanganan krisis kesehatan tersebut selaras dengan upaya pemerintah untuk turut mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Tahun 2021 ini, Presiden mengungkap, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp372 triliun untuk mengupayakan hal itu.

“Berbagai stimulus telah diberikan dari sisi permintaan dan penawaran baik melalui bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi gaji, Kartu Prakerja, program padat karya yang sangat banyak, bantuan produktif bagi UMKM, serta relaksasi maupun restrukturisasi pinjaman, keringanan pajak, dan kemudahan-kemudahan lainnya,” imbuhnya.

Melalui sejumlah program seperti padat karya dan belanja pemerintah, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat terdampak dapat diwujudkan dalam jangka pendek. Namun, Kepala Negara menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan hanya dapat diwujudkan dari para pelaku usaha di sektor swasta.

Oleh karena itu, untuk mendorong pergerakan perekonomian sektor swasta, pemerintah telah mengeluarkan beragam insentif dan kemudahan. Selain hal tersebut, pemerintah juga sudah bersiap untuk memulihkan ekonomi nasional yang di antaranya diupayakan melalui reformasi struktural dan Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya.

“Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, PP dan Perpres, sudah selesai disiapkan yang memberikan kemudahan bagi pengembangan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sovereign Wealth Fund, Indonesia Investment Authority (INA), juga telah terbentuk agar kita mempunyai alternatif pembiayaan baru yang murah,” kata Presiden.

Sebelumnya, sejumlah lembaga keuangan dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini akan tumbuh positif antara 4 sampai 5 persen. Beberapa indikator perekonomian di dalam negeri juga menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.

Dengan modal tersebut dan dengan bergerak bersama seluruh pihak terkait, upaya pemulihan ekonomi nasional akan menjadi semakin efektif. Presiden juga menyebut bahwa sumbangsih pemikiran para ekonom, pelaku usaha, dan para investor dalam memformulasikan kebijakan ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi saat ini juga amat dinantikan.

“Mari kita buktikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021 ini lebih tinggi dari yang telah diperkirakan serta lapangan kerja terbuka dan kesejahteraan rakyat meningkat,” tuturnya.

 

Continue Reading

Nasional

Kepala Bappenas: Rakortekbang Simpul Penyelarasan Rencana Kerja Pusat-Daerah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menjelaskan, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) merupakan simpul penyelarasan Rencana Kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan.

“Jadi ada beberapa sumber yang lain sampai nanti Musrenbang provinsi, Musrenbang nasional. Intinya adalah agar terbentuk dan terjadi sinergi perencanaan pusat-daerah dan RKP 2022 ini menjadi salah satu turunan dari RPJMN 2020-2025,” katanya dalam acara pembukaan Rakortekrenbang Tahun 2021, di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (25/02).

Baca juga: Sinkronisasi Pembangunan Pusat-Daerah, Kemendagri Gelar Kortekrenbang 2021

Suharso menuturkan, koordinasi teknis tersebut merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bersama-sama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

“Kita berharap rencana kerja pemerintah daerah/RKPD-nya itu bisa juga sinkron dengan rencana kerja pemerintah, agar kualitas belanja (budget qualitynya) itu menjadi lebih baik lagi. Kualitas belanja yang bagus itu, antara lain sinkronnya anggaran yang tersedia di tingkat nasional melalui APBN (dengan) di tingkat provinsi dan kabupaten,” tuturnya.

Tak hanya itu, sambung Suharso, Rakortekrenbang juga merupakan bagian dari rangkaian aktivitas perencanaan tahunan baik di Pusat maupun di daerah.

“Tujuan Rakortekrenbang adalah terbangunnya sinkronisasi rencana program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional,”tutupnya.

Adapun hasil yang dicapai Rakortekrenbang 2021 akan menjadi bahan masukan Ranpermendagri tentang Pedoman Umum RKPD Tahun 2022 untuk dapat dipedomani oleh Pemerintah Daerah, serta sinkron dengan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Continue Reading

HOT TOPIC