Connect with us

Politik

Baleg DPR Akan Bahas Harmonisasi RUU Larangan Minuman Beralkohol

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam menyampaikan, Baleg DPR RI telah menerima surat yang ditandatangani oleh 21 orang pengusul dari tiga fraksi, yaitu Fraksi PPP, Fraksi PKS, dan Fraksi Gerindra tanggal 24 Februari 2020 perihal permohonan harmonisasi RUU Larangan Minuman Beralkohol.

“RUU ini merupakan kelanjutan yang dimulai lagi pada persidangan ini dari periode yang lalu, judulnya masih tetap sama yakni Larangan Minuman Beralkohol,” ucap Ibnu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).

Sebelum dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi tentang Larangan Minuman Beralkohol, lanjutnya, tentu Baleg memerlukan penjelasan  dari pengusul RUU terkait dengan urgensi, substansi dan hal-hal pokok lainnya yang menjadi dasar pentingnya RUU tersebut untuk memperkaya pemahaman Anggota Baleg dalam melakukan proses pengharmonisasian yang akan diakukan.

Ibnu mengatakan, pada pembahasan periode sebelumnya, RUU ini penuh dinamika. Pengusul menghendaki agar Anggota Baleg DPR RI bisa membahas dan menyetujui untuk diusulkan pada tingkat selanjutnya.

Baca juga: Wakil Ketua Baleg DPR: Kesalahan Ketik UU Ciptaker Bisa Diperbaiki

“Tetapi dinamika pembahasan tahun yang lalu itu sudah ditutup. (Namun) karena ada norma-norma baru, yang antara lain setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Di sini sudah ada draf yang (isinya) relatif sama dengan draf RUU yang sebelumnya dibahas dan penuh dinamika itu,” ujar Ibnu.

Di sisi lain, pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol yang diwakili oleh Anggota DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal sempat menjelaskan tentang latar belakang dan dasar filosofis pentingnya RUU Larangan Minuman Beralkohol. Illiza menyampaikan, penggunaan alkohol yang berlebihan dapat merugikan bagi kesehatan dan bisa menyebabkan gangguan psikologis, serta konsekuensi sosial yang merugikan.

“RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol merupakan RUU usulan dari Anggota DPR RI Fraksi PPP, Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol, dan menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum,” papar Illiza.

Ia menguraikan bahwa pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol terdiri dari 21 orang yang terdiri dari 18 orang anggota dari F-PPP, 2 orang dari F-PKS, dan 1 orang dari F-Gerindra. Surat permohonan harmonisasi dan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol tersebut dibuat pada tanggal 24 Februari 2020 dan diterima oleh Baleg pada tanggal 17 September 2020.

“Substansi RUU Larangan Minol antara lain terdiri dari judul, klasifikasi minuman alkohol, larangan, pengendalian, pengawasan, peran serta masyarakat, ketentuan pidana, serta penutup. Melihat realita yang ada, seharusnya pembahasan RUU Larangan Minol dapat dilanjutkan dan disahkan demi kepentingan generasi yang akan datang,” pungkasnya

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Prasetyo Edi: Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI Tidak Naik

Published

on

By

Channel9.id – Jakàrta. Ketua DPRD DKI Jakarta H. Prasetyo Edi Marsudi, SH menegaskan, gaji dan tunjangan anggota DPRD tidak naik sama sekali.

Hal ini disampaikan menyusul kabar yang beredar di dunia maya bahwa gaji dan tunjangan anggota DPRD mengalami kenaikan.

“Mengenai GAJI dan TUNJANGAN Anggota DPRD, saya sampaikan secara tegas bahwa tidak ada kenaikan sama sekali. Jadi yg beredar di sosial media sama sekali tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan,” kata Edi, Sabtu (5/12).

Edi menambahkan, tiap kenaikan Gaji dan Tunjangan wajib dipayungi oleh Perubahan Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan Anggota DPRD dan Pergub (Peraturan Gubernur) tentang hal tersebut.

“Sampai saat ini tidak ada perubahan sama sekali tentang perubahan payung hukum tersebut,” katanya.

Selain itu, Edi menegaskan, hasil Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang beredar sama sekali tidak benar, justru pihak yang menyebarkan dapat dipastikan melakukan pembohongan publik.

“Buktinya adalah lembaran yang beredar bukan berbentuk FORMAT KEUANGAN PEMERINTAHAN. Selama bertahun-tahun rapat pembahasan di Pansus RKT tidak pernah menetapkan dan memutuskan tentang angka-angka besaran biaya/belanja,” ujarnya.

Dia menjelaskan, yang mengalami perubahan adalah kegiatan Anggota DPRD sebagaimana yang telah berlaku selama ini dengan bentuk turun ke masyarakat.

“Seperti kegiatan Reses Serap Aspirasi, Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda), Sosialisasi Rancangan Perda, dan Sosialisasi Pilar Kebangsaan. Setiap kegiatan tersebut BUKAN DIKELOLA OLEH ANGGOTA DPRD, namun dikelola oleh penyelenggara yg didampingi Staf PNS Setwan (Sekretariat Dewan),” katanya.

“Saya tegaskan kembali bahwa tidak benar ada kenaikkan gaji dan tunjangan yang dianggap netizen sebagai upaya memperkaya diri. Saya juga menekankan bahwa kegiatan turun ke masyarakat justru sebagai bentuk kepedulian Anggota DPRD dalam masa pandemic covid-19,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Opini

Pemimpin Quantum Sumatera Barat

Published

on

By

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Era lompatan kuantum. Begitu yang terjadi dalam seperlima abad ini. Keputusan-keputusan berani layak diambil oleh seorang pemimpin. Apapun pilihan keputusan itu, bakal masuk mahkamah opini. Tersedot pusaran arus lubuk perebutan ruang publik.

Selama meja palanta lapau tidak disingkirkan. Pemain lawan tak dicederai. Kepala botak tidak ditandukkan. Tentu tak ada yang perlu dikhawatirkan.

Apalagi bagi yang belum disebut sebagai pemimpin dalam ranah hukum negara. Mereka yang sedang memanjat batang pinang pilihan raya yang dipenuhi gomok. Saling menginjak badan, bahu, dan kepala yang lain. Bertelanjang hingga sepinggang dan bawah pinggang. Ditertawakan segala pihak. Terutama oleh kaum bundo kanduang. Bagi yang sarawanya telanjur lepas, tak mengapa juga. Penonton yang menjadi wasit yang banyak tertawa adalah simbol utama Indeks Kebahagiaan Warga.

Jadi, kenapa takut berjanji? Pidato berapi? Jangan justru jadi badut. Berbalut bedak. Bertopeng ajaib. Jiwa anda bakal terbelah. Tak bisa keluar dari fase panjat pinang itu. Pilihan yang tersedia satu: menjadi Joker. Walau semua orang potensial menjadi Joker, tak mesti lewat jalur pilihan raya, bukan?

Bacalah. Teori-teori kritis dalam ilmu sosial adalah pijakan paling kuat – walau tetap gamang, seperti berpijak di lumpur gambut Kalimantan – dalam mengarungi pergantian abad baru. Walau sangat sulit dipahami, pascamodernisme dan pascstruktural telah mengambil alih sejumlah pemerintahan. Bukan saja menggantikan pemikiran berlogo kiri, kanan, atau jalan ketiga hasil kompromi Antony Giddens, tentu.  Negara-negara yang tak hendak berubah, disingkirkan oleh badai krisis, baik yang bersifat tunggal, ataupun multi-dimensional.

Yang paling tragis adalah nasib para pemimpin yang nyaman dengan strukturalisme. Mereka yang melupakan usia. Yang distrukturkan bukan lagi pemikiran dalam bentuk ideologi, tetapi diri sendiri, berikut DNA terdekat dalam genetika kekuasaan. Walau dikenang atau dikenal sebagai pahlawan dalam revolusi yang paling berdarah sekalipun, tetap saja sosok tua dan renta yang tak mau berubah dihoyak pikiran-pikiran anti kemapanan.

Tiga nama bisa dijadikan sebagai contoh abad ini. Ketiga nama itu berasal dari dunia Islam.

Satu, Saddam Hussein yang menjadi Presiden Irak sejak 16 Juli 1979 sampai 9 April 2003. Atau selama 24 tahun. Selama 11 tahun, Saddam menjadi Wakil Presiden Irak, sejak 1968.

Dua, Hosni Mubarak yang menjadi Presiden Mesir sejak 14 Oktober 1981 sampai 11 Februari 2011. Atau hampir 30 tahun. Sejak 1975, selama enam tahun, Hosni menjadi Wakil Presiden Mesir.

Tiga, Muammar Khadafi yang menjadi Presiden Libya sejak 1 September 1969 hingga 20 Oktober 2011. Atau lebih dari 42 tahun. Sebelum itu, Khadafi adalah seorang perwira militer berpangkat letnan.

Cerita tentang ketiganya?

Bagi yang baru tahu nama itu, pengguna smartphone, silakan klik wikipedia. Yang bisa berbahasa Inggris, langsung saja buka informasi yang lebih detil ketimbang yang berbahasa Indonesia. Tak perlu berlama-lama juga, jika bosan dengan tulisan panjang. Cukup lima belas hingga tigapuluh menit. Usai itu, silakan kembali ke aplikasi atau games yang anda sukai.

Di bawah kaki langit, perubahan adalah keabadian. Dan itu dimulai dari pikiran akan perubahan.

Jelang seminggu pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 nanti, sulit membaca kehebohan dalam isu publik di Sumatera Barat. Tigabelas pilkada tingkat kabupaten dan kota, serta satu di tingkat provinsi, berlangsung dalam rutinitas yang sudah berlangsung limabelas tahun ini. Tentu, terjadi perubahan tema. Sikap publik di tingkat keluarga inti (nuclear family) ikut pula berubah. Semakin jarang melihat orang saling usir di dalam akun media sosial masing-masing. Grup whatsapp paling khusus sekalipun, semakin biasa didatangi tiba-tiba oleh pilihan politik yang tak lagi seragam.

Dampak yang paling terasa adalah pergantian isu semakin cepat. Tak perlu menunggu hari, bahkan. Jarang satu isu bertengger di puncak polemik lebih dari satu hari. Hal ini berbeda dibandingkan lima atau sepuluh tahun lalu. Pertengkaran tentang satu topik atau isu bisa berminggu. Serat-serat otak pemilih semakin meranting. Isu semakin tersebar. Tak berhenti pada batang atau dahan, tapi terus bergerak ke ranting pohon dalam impuls syaraf otak.

Apa bentuk pemikiran yang bisa mengundang polemik?

Perpindahan ibukota Sumatera Barat bisa menjadi pilihan.  Saya meyakini, jika dimulai hari ini, bisa tak selesai hingga fase penyoblosan berakhir. Di daerah manapun, persoalan ibukota (negara, provinsi, atau kabupaten), selalu berhasil mengundang komentar pro-kontra dalam waktu lebih dari seminggu. Ibarat jurus-jurus dalam rimba persilatan, bicara ibukota Sumbar baru adalah ajian simpanan. Bersifat pamungkas. Ditertawakan? Sudah resiko kan? Bukankah banyak lawan terkekeh mendengar kentut Kakek Segala Tahu? Toh mereka yang tertawa itu juga yang bergelimpangan.

Kebetulan, tiga dari empat calon gubernur sudah pernah berkantor di Kota Padang. Fakhrizal, 3 tahun. Mahyeldi Ansyarullah, 10 tahun. Nasrul Abit, 5 tahun. Hanya Mulyadi yang tidak berkantor di Kota Padang. Keseharian Mulyadi diluar perjalanan ke Daerah Pemilihan tentu di Ibukota Negara, Jakarta.

Pertarungan tentang Ibukota Baru Sumbar bakal memperlihatkan visi strategis keempat calon gubernur ini.

Apa parameter yang dipakai sebagai alat ukur pemilih? Sebelum tabulasi hasil pilkada diumumkan?

Dari sisi tour of duty, Fakhrizal lebih luas. Berhubung Indonesia tidak mengenal polisi lokal dan polisi federal, area tugas seorang anggota kepolisian adalah seluruh Indonesia. Perjalanan karir Fakhrizal menunjukkan itu. Migrasi menjadi bagian yang selalu ada dalam kehidupan seorang polisi. Berpindah tempat. Kesigapan selalu ada. Plus kecepatan. Yang lambat laun membentuk ketenangan dalam kewaspadaan. Tak geger budaya. Apalagi mental.

Nasrul? Lama menjadi Aparatur Sipil Negara di Lampung. Bahkan sebelum menempuh pendidikan universitas. Berdinas di bidang kesehatan tentu membawa Nasrul dalam sejumlah penugasan lain, terutama dalam bentuk penataran atau pelatihan, baik di seluruh Lampung, maupun di daerah lain. Berhubung Nasrul menjadi Wakil Gubernur Sumbar  selama lima tahun, tentu daya jelajahnya lebih jauh, dalam, dan lama dibanding saya yang hanya sempat delapan bulan menelusuri jalanan delapan kabupaten dan kota di Sumbar II pada tahun 2008-2009. Itupun hanya sesekali singgah di enam kabupaten-kota. Konsentrasi saya hanya di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, plus Agam bagian pesisir.

Mulyadi, setahu saya adalah seorang perencana (planner, atau bisa juga disebut perekayasa), baik di dalam atau luar negeri. Daya jelajahnya lebih jauh, dalam, dan lama di Sumbar, tidak hanya Sumbar II, dibanding saya. Tentu saja. Saya hanya sekali minta izin maju sebagai calon legislator nasional. Kalau bidang saya, perencana (ilmu) sosial juga, tetapi lebih banyak disebut sebagai pengamat atau analis. Padahal, dari keseluruhan karya akademik atau intelektual saya, substansi yang berisi tentang perencanaan jauh lebih banyak, dibanding amat-mengamati.

Ketika Fakhrizal, Mahyeldi, Mulyadi, Nasrul dan saya, serta seabrek profesional lain menyeburkan diri ke dalam politik praktis, kegiatan perencanaan berpindah ke dalam pikiran.

Mahyeldi? Dibanding Fakhrizal, Nasrul Abit, dan Mulyadi yang lebih beraroma rantau, Mahyeldi lebih berlogo ranah. Disamping menempuh pendidikan tinggi di Kota Padang, Mahyeldi pun menjadi Walikota di Padang. Tetapi, apakah ranah yang ditempuh Mahyeldi berarti juga diluar Kota Padang? Tentu, Buya Mahyeldi punya perhatian kepada sektor kelautan, dalam kesaksian saya. Tetapi seberapa banyak naik perahu, rakit, hingga kapal kayu dibanding saya di perairan Sumbar, saya belum punya info.

Nah, silakan hitung sendiri prosentase rantau-ranah itu, dalam mesin aritmetika politik anda masing-masing. Lalu gunakan untuk membuat proyeksi, bakal seperti apa wujud ibukota baru Sumbar dalam perencanaan mereka.

Dalam arsir saya, tentu Nasrul Abit tetap lebih visiografik. Tugas di bidang kesehatan masyarakat tidak main-main. Area yang selalu dibuat kaum profesional bidang kesehatan ini tentu selalu berisi sterilisasi area, sebelum memasukkan pasien. Lingkungan puskesmas, misalnya. Atau beranda rumah. Ketahanan manusia terletak dalam ketahanan lingkungan manusia. Tidak bisa orang yang bisa sembuh dari penyakit, jika lingkungan orang itu penuh salemo, misalnya.

Nah, masukin lagi indikator profesi masing-masing tokoh kita ini ke dalam area yang bisa anda perkirakan dalam corat-coret di pulpen yang anda pegang. Hitung lagi prosentasenya. Mana yang bisa dianggap mampu mengatasi penyakit-penyakit birokrasi sebagaimana yang anda alami di Kota Padang, ketika berurusan dengan kantor gubernur dan hulubalang kedinasannya. Bikin skor.

Indikator yang lain? Ah, sudah kepanjangan. Sudah lebih dari 1.300 kata lho. Tak perlu dilanjut, kan? Anda bikin sendirilah.

Tentu, sebelum tongkat kepemimpinan politik berpindah ke salah satu dari keempat tokoh kita ini. Seminggu lagi. Sekarang, tongkat itu berada di tangan anda masing-masing sebagai pemilih.

Ya, bagaimana lagi. Tugas politisi itu berisi “kutukan” seperti tongkat Nabi Musa yang disimpan di dalam tabut. Tongkat yang berarti kekuasaan atau kekuatan luar biasa. Apabila berhasil dipegang, bakal digunakan untuk menumbuk kekuasaan atau kekuatan lain yang menisbikan kemanusiaan. Itu niatannya. Itu janjinya. Itu yang tertulis. Walau praktek bisa jauh Padang dibanding Pariaman dari Bandara, tetap saja tugas pencarian tongkat itu diberikan kepada politisi di negara-negara demokrasi.

Seorang analis di bidang ilmu sosial bukanlah seorang perenung di kakus umum. Tan Malaka pun bukan perenung. Walau, naskah Madilog ia simpan di buluh-buluh bambu kakus umum di tepian Sungai Ciliwung, Kalibata. Untuk menghindari pengejaran intelijen kepolisian Kerajaan Belanda, tentu.

Sim salabim! Abdakadabra!

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

Continue Reading

Politik

Rizieq Shihab Mangkir Panggilan Polisi, PKB: Sebaiknya Datang Jika Sehat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mangkir dari pemanggilan polisi terkait kerumunan acara pernikahan anaknya. PKB menilai sebaiknya Habib Rizieq memberikan alasan jika tidak memenuhi panggilan polisi.

“Saya berpendapat sebaiknya HRS kalau memang sehat dapat memenuhi panggilan polisi,” kata Ketua DPP PKB Faisol Riza kepada wartawan, Selasa (1/12/2020).

Habib Rizieq sejatinya dipanggil Polda Metro Jaya pada hari ini. Faisol mengatakan, jika memang Habib Rizieq tak memenuhi panggilan polisi karena sakit, seharusnya menyampaikan alasannya.

Baca juga: Hari Ini Diperiksa, Polisi: Rizieq Shihab Jangan Bawa Massa  

“Tapi kalau memang sakit sebaiknya disampaikan juga alasannya agar tidak ada simpang siur,” ujarnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya masih menunggu konfirmasi kehadiran Habib Rizieq Shihab untuk menjalani pemeriksaan soal kasus kerumunan di Petamburan. Jika hingga malam ini Habib Rizieq tak juga hadir, polisi akan melayangkan surat panggilan kedua.

“Kalau tidak ada malam ini, kita layangkan lagi surat panggilan kedua terhadap MRS dan MHA,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12).

Tak hanya Habib Rizieq, menantunya, Hanif Alatas, juga ditunggu oleh penyidik. Keduanya akan dipanggil kembali pada Kamis (3/12) jika hingga malam ini tak menghadiri pemeriksaan.

“Mudah-mudahan kita jadwalkan hari Kamis (3/12) nanti panggilan kedua untuk bisa yang bersangkutan hadir untuk memenuhi panggilan penyidik Krimum Polda Metro Jaya,” kata Yusri.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC