Connect with us

Hot Topic

Baleg DPR: UU Ciptaker Solusi Hadapi Sulitnya Perekonomian Global Akibat Pandemi

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo menilai, UU Ciptaker mampu menjadi solusi untuk menghadapi sulitnya perekonomian global akibat pandemi Covid-19.‎

“UU ini sangat urgent dalam menghadapi ekonomi global ditambah pandemi Covid-19 sekarang ini. Ini menjadi persoalan tersendiri. Ini menjadi efek domino ke nasional kita,” kata Firman Soebagyo dilansir dari Antara, Senin (26/10).

Dia menilai, UU Ciptaker menguntungkan investor maupun tenaga kerja. Sebab di masa pandemi Covid-19 ini, Indonesia mengalami dampak buruk dari segi sektor ekonomi.

Terlebih, ribuan orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan banyak perusahaan tutup. Sehingga adanya UU Cipta Kerja mampu untuk menjawab permasalahan tersebut.

Adanya UU Ciptaker akan membuka lapangan pekerjaan yang besar, sebab orang akan mudah melakukan investasi di Indonesia.‎

“Ini yang menjadi dasar utama kita. Ini menjadi sebuah kebutuhan hukum di mana untuk lapangan kerja bisa diciptakan ketika kita juga bisa menarik investasi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri,” katanya.

Firman menyatakan, jika tidak ada terobosan mengenai seperti UU Ciptaker ini, maka Indonesia akan kalah dengan negara-neg ara lainnya.‎

“Di negara manapun akan melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak melakukan maka kita akan ketinggalan di negara-negara seperti Thailand, Malaysia dan sebagainya,” pungkasnya.

(HY)

Ekbis

Menkes: Jokowi Yakin Ekonomi Pulih Jika Kesehatan Bisa Diatasi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkeyakinan sektor ekonomi bisa pulih jika sektor kesehatannya bisa diatasi. Oleh karena itu, dia ingin agar pemerintah lebih fokus pada pemulihan sektor kesehatan baru kemudian ekonomi. Sebab, kesehatan menjadi isu utamanya. Hal tersebut diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat dengan Jokowi, Senin, 21 Juni 2021.

“Bapak Presiden jelas sejak di awal dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dan bapak presiden juga jelas di awal bahwa ekonominya tidak mungkin akan bisa selesai kalau kesehatan tidak selesai. Karena memang isu utamanya adalah isu kesehatan,” kata dia.

“Bapak Presiden mengutamakan isu kesehatannya nih harus selesai. Karena tidak mungkin ekonomi bisa balik kalau isu kesehatan tidak selesai. Saya rasa arahan beliau soal itu telah jelas,” tuturnya.

Saat ini sejumlah daerah seperti DKI Jakarta dan lainnya tengah dilanda lonjakan kasus Covid-19. Menkes mengatakan pemerintah terus berupaya mengendalikan hal ini demi menyelamatkan nyawa masyarakat. Kunci keberhasilan terletak di kepatuhan dalam PPKM skala mikro maupun protokol kesehatan.

“Arahan beliau adalah kita harus memperkuat implementasi lapangan untuk program PPKM Mikro, dan yang kedua kita harus mempercepat vaksinasi,” katanya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

IDI: Harus Lockdown, PPKM Mikro Tidak Ampuh

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban menilai kurang ampuh pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro untuk menekan laju Covid-19. Dia menyarankan agar pemerintah berani mencoba menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown selama dua pekan.

Usulan itu ia sampaikan mengingat sebaran kasus dalam sepekan terakhir. Pada Minggu, 20 Juni 2021 kemarin, kasus konfirmasi covid-19 tembus 13.737 orang, tertinggi sejak 30 Januari 2021.

“Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu,” kata Zubairi melalui cuitan di akun twitter pribadinya @ProfesorZubairi, Senin, 21 Juni 2021.

Zubairi melanjutkan, usulan lockdown itu juga dinilai mampu menekan transmisi virus corona di masyarakat sehingga tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) juga dapat diminimalisasi. Sebab apabila BOR RS penuh, hal itu mengindikasikan pasien Covid-19 mengalami perburukan gejala. Jika tidak mendapat perawatan maksimal, maka berpotensi meninggal dunia.

“Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan, dan yang pamungkas adalah menahan situasi pandemi jadi ekstrem, yang akan membahayakan lebih banyak nyawa,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Zubairi juga mengungkapkan usul lockdown itu juga berkaca pada kemunculan varian mutasi virus SARS-CoV-2 yang sudah teridentifikasi di sejumlah provinsi.

Baca juga: IDI: Sinovac Belum Tentu Ampuh Lawan Varian Baru Covid-19

Terlebih menurutnya saat ini kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan terus merosot.

Data Kementerian Kesehatan per 13 Juni 2021 mencatat, sudah ada 145 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 yang tergolong `Variant of Concern (VoC)`, yang berhasil teridentifikasi di Indonesia berdasarkan hasil Whole Genome Sequence (WGS) secara berkala.

Rinciannya, 36 kasus B117 Alfa, 5 kasus B1351 Beta, dan 104 kasus B1617.2 Delta.

Berdasarkan sejumlah studi, Zubairi menyebut varian delta B1617 memiliki pengaruh yang cukup mengkhawatirkan bagi kondisi pandemi covid-19 di sejumlah negara. Ia menyebut varian delta memiliki kemampuan lebih cepat menular dan menimbulkan gejala yang lebih berat.

“Terhadap orang yang sudah divaksinasi satu kali itu, virus ini bisa menghindar. Jadi yang terproteksi hanya sekitar 30 persenan lebih sedikit. Kalau sudah dua kali dosis, bervariasi 60-80 persen,” ujar Zubairi.

Desakan lockdown diketahui mulai diutarakan berbagai pihak selama sepekan terakhir, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra misalnya. Hermawan mengatakan pemerintah memiliki dua opsi yang bisa diambil saat ini, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat atau lockdown regional. Dari kedua opsi itu, pilihan yang paling sesuai saat ini menurut Hermawan adalah lockdown regional.

Desakan juga datang dari ribuan orang yang tergabung dalam Lapor Covid-19 dan segenap kelompok masyarakat sipil lainnya ikut meneken petisi daring yang mendesak agar Presiden Jokowi segera melakukan 10 langkah penanganan pandemi virus corona di Indonesia, salah satu poinnya adalah karantina wilayah atau lockdown.

Sementara itu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM skala mikro dengan sejumlah penguatan, mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

IG

Continue Reading

Hot Topic

PPKM Mikro Diperketat, Warung Makan Maksimal 25 Persen

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Lonjakan kasus Covid-19 beberapa hari terakhir membuat pemerintah memutuskan untuk melakukan pengetatan terhadap pelaksanaan PPKM mikro. Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Salah satu yang diperketat adalah jam operasional kegiatan restoran, warung, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak jalanan. Dalam hal ini baik yang berdiri sendiri, di pasar, di pusat perbelanjaan ataupun mall.

“Arahan bapak presiden tadi untuk melakukan penyesuaian. Jadi ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 sampai 5 Juli. Dua minggu kedepan. Ini untuk kegiatan dine in atau makan minum paling banyak 25 persen dari kapasitas. Dan sisanya di take away ataupun di bawa pulang. Dan layanan pesan antar atau bawa pulang juga sesuai jam operasi restoran. Jadi dibatasi sampai dengan pukul 8 malam. Dan kemudian protokol kesehatan diterapkan secara ketat,” ujarnya, Senin, 21 Juni 2021.

Kemudian kegiatan di mall juga dibatasi hanya sampai jam 20.00 dari sebelumnya 21.00. Dimana kapasitasnya diturunkan menjadi 25 persen.

“Kemudian kegiatan di pusat perbelanjaan mall ataupun pasar dan pusat perdagangan maksimal sampai dengan jam 20.00. Dan pembatasan pengunjung paling banyak 25% dari kapasitas,” tuturnya.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC