Oleh: Darmansjah Djumala*
Channel9.id-Jakarta. Ada satu warisan diplomasi Indonesia yang kembali menemukan relevansinya di tengah dunia yang semakin terbelah: Bandung Spirit.
Ketika Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai semangat Bandung dalam KTT BRICS di New Delhi, 12-13 September 2026, pesan yang disampaikan sesungguhnya jauh melampaui sekadar mengingat kembali sebuah peristiwa sejarah. Ada konteks geopolitik yang membuat semangat Konferensi Asia Afrika 1955 kembali penting untuk dibicarakan.
Dunia hari ini memang berbeda dengan dunia ketika 29 negara Asia dan Afrika berkumpul di Bandung. Kolonialisme dalam bentuk klasik telah berakhir. Banyak negara yang dahulu terjajah kini telah menjadi negara merdeka. Namun, ketimpangan dalam hubungan internasional belum sepenuhnya hilang.
Persoalannya kini bukan semata-mata siapa yang menjajah dan siapa yang dijajah. Pertanyaannya adalah: siapa yang memiliki suara paling menentukan dalam menetapkan aturan dunia?
Di sinilah Bandung Spirit kembali menemukan maknanya.
Konferensi Asia Afrika 1955 lahir dari kesadaran bahwa negara-negara yang baru merdeka tidak dapat membiarkan masa depan mereka ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan besar. Secara individual, suara mereka mungkin kecil. Tetapi ketika mereka bersatu dalam solidaritas, suara itu dapat menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan.
Itulah salah satu warisan terbesar Bandung.
Bandung Spirit pada dasarnya bertumpu pada prinsip kesetaraan, solidaritas, kemandirian, penghormatan terhadap kedaulatan, serta penolakan terhadap dominasi dan ketidakadilan dalam hubungan internasional. Prinsip-prinsip tersebut tidak kehilangan relevansinya hanya karena zaman berubah.
Justru sebaliknya. Ketika dunia kembali menghadapi fragmentasi geopolitik, rivalitas kekuatan besar, ketegangan perdagangan, konflik bersenjata, dan ketimpangan dalam tata kelola ekonomi global, prinsip-prinsip tersebut memperoleh konteks baru.
Karena itu, ketika Presiden Prabowo mengangkat kembali Bandung Spirit dalam forum BRICS, hal itu dapat dibaca sebagai upaya menghubungkan dua momentum sejarah.
Yang pertama adalah Bandung 1955, ketika negara-negara Asia dan Afrika berusaha memastikan bahwa suara negara-negara yang baru merdeka tidak tenggelam dalam pertarungan kekuatan besar di era Perang Dingin.
Yang kedua adalah kebangkitan Global South dewasa ini, ketika negara-negara berkembang berusaha memperkuat posisi tawar mereka dalam sistem internasional yang masih banyak dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan politik negara-negara besar.
Memang, BRICS bukanlah Konferensi Asia Afrika. Konteks, struktur, maupun kepentingannya berbeda. Namun terdapat benang merah yang penting: keinginan negara-negara berkembang untuk memperluas ruang kerja sama, memperkuat posisi tawar, dan memastikan tata kelola global tidak hanya ditentukan oleh segelintir kekuatan.
Dalam konteks itu, kehadiran Indonesia di BRICS dan berbagai forum Global South bukanlah episode yang berdiri sendiri. Ia dapat dilihat sebagai kelanjutan dari tradisi diplomasi yang telah dibangun Indonesia sejak Bandung.
Indonesia memiliki pengalaman historis bahwa solidaritas negara-negara berkembang bukan sekadar gagasan idealistik. Bandung 1955 menunjukkan bahwa negara-negara yang secara ekonomi dan militer tidak dominan tetap dapat memengaruhi percakapan global ketika mampu membangun kesamaan kepentingan.
Warisan tersebut kemudian berkontribusi pada lahirnya berbagai perkembangan penting dalam hubungan internasional, termasuk menguatnya suara negara-negara berkembang di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Karena itu, Bandung Spirit tidak semestinya ditempatkan hanya sebagai memorabilia diplomasi Indonesia. Ia seharusnya menjadi salah satu sumber gagasan bagi politik luar negeri Indonesia di tengah perubahan tatanan dunia.
Tantangannya sekarang adalah bagaimana menerjemahkan semangat tersebut ke dalam agenda yang konkret.
Indonesia tidak cukup hanya menyerukan solidaritas Global South. Solidaritas itu harus diterjemahkan menjadi kerja sama yang memberikan manfaat nyata: perdagangan yang lebih adil, penguatan ketahanan pangan dan energi, kerja sama teknologi, pembiayaan pembangunan, transformasi digital, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga reformasi lembaga-lembaga multilateral agar lebih mencerminkan realitas dunia yang semakin multipolar.
Di sinilah Indonesia memiliki ruang untuk memainkan peran.
Indonesia bukan sekadar salah satu negara anggota BRICS. Indonesia juga memiliki warisan diplomasi yang memberikan legitimasi historis untuk berbicara mengenai kepentingan negara-negara berkembang. Posisi tersebut dapat menjadi kekuatan diplomatik apabila disertai dengan gagasan dan agenda yang jelas.
Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo mengenai Bandung Spirit di BRICS sebaiknya tidak berhenti sebagai nostalgia sejarah. Ia dapat dikembangkan menjadi gagasan strategis mengenai bagaimana Indonesia melihat masa depan tata kelola global.
Salah satu gagasan yang patut dipertimbangkan adalah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika II.
KAA II tentu tidak dimaksudkan untuk mengulang Bandung 1955. Dunia telah berubah terlalu jauh untuk sekadar mengulang sejarah. Yang dibutuhkan adalah membawa spirit Bandung ke persoalan-persoalan abad ke-21.
Jika Bandung 1955 berbicara mengenai kemerdekaan, kolonialisme, perdamaian, dan kesetaraan negara-negara yang baru merdeka, maka Bandung abad ke-21 dapat berbicara mengenai ketimpangan ekonomi global, perubahan iklim, keamanan energi dan pangan, teknologi, kecerdasan buatan, transformasi digital, reformasi multilateralisme, serta posisi negara-negara berkembang dalam menentukan aturan global.
Dengan kata lain, yang perlu dihidupkan kembali bukan konferensinya semata, melainkan keberanian Bandung untuk menawarkan arah baru bagi dunia.
Indonesia memiliki sejarah untuk itu. Tantangannya sekarang adalah apakah sejarah tersebut cukup berani diterjemahkan menjadi agenda masa depan.
Sebab Bandung Spirit pada akhirnya bukan tentang mengenang masa lalu. Ia adalah tentang memastikan bahwa negara-negara berkembang tidak hanya menjadi objek dari perubahan dunia, tetapi ikut menentukan ke mana dunia bergerak.
Dan mungkin, setelah lebih dari tujuh dekade, sudah waktunya Indonesia kembali mengundang dunia ke Bandung—bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk membicarakan masa depan.
*Dewan Pakar BPIP; Duta Besar RI untuk Austria (2017 – 2021); Duta Besar LBPP RI untuk Republik Polandis Ke-15 (2010 – 2014)
Baca juga: Darmansjah Djumala: BRICS Ranah Baru Aktualisasi Prinsip Bebas Aktif Indonesia
