Connect with us

Hukum

Bantah Haris Azhar, Jubir: Pak Luhut tidak Punya Bisnis Tambang di Papua

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Jodi Mahardi membantah argumen pengacara Aktivis HAM Haris Azhar yang menyebut pihak Luhut tidak pernah membantah terkait konten YouTube yang membahas terkait bisnis tambang di Papua. Jodi menegaskan Luhut tidak mempunyai bisnis tambang di Papua.

“Lawyer-nya Harris ini baca berita nggak, sih? Saya sudah pernah bilang dengan tegas bahwa Pak Luhut tidak punya bisnis tambang di Papua,” kata Jodi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (23/9).

Jodi mengaku berbicara sebagai jubir Menko Luhut karena menilai pihak Haris dan Fatia selalu menyampaikan posisi Luhut sebagai pejabat publik.

Dia menegaskan juga memiliki hak berkomentar terkait polemik konten YouTube yang berjudul `Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! tersebut.

“Saya bicara sebagai jubir Menko karena mereka selalu bilang menyerang Pak Luhut sebagai pejabat publik. Jadi saya punya hak juga untuk berkomentar. Lagi pula, kalau dibiarkan, bisa mengganggu kinerja Pak Menko, yang selama ini tugasnya banyak seperti kita ketahui bersama,” imbuhnya.

Baca juga: Digugat Luhut, Haris Azhar Siap Buka Data 

Lebih lanjut Jodi mengatakan demokrasi di negara Indonesia tetap sehat. Jodi lalu berbicara tentang kelompok pembela HAM yang dinilai tebang pilih.

“Demokrasi Indonesia yang sehat itu harus dijaga dari kelompok kepentingan berjaring internasional yang hanya membela HAM di Indonesia secara tebang pilih. Sengaja atau tidak sengaja tidak bisa membedakan fitnah dan kritik. Yang selalu playing victim dan tidak menghargai proses hukum yang tersedia bagi semua warga negara, tak terkecuali Pak Luhut,” ungkapnya.

Jodi menegaskan Luhut memiliki hak melapor ke polisi sebagai warga negara, namun justru dipersoalkan dan dinilai tidak bermartabat. Sebaliknya, ia menilai ada pihak yang lebih tidak bermartabat dengan menuduh tanpa klarifikasi sebelumnya.

“Pak Luhut lapor ke polisi sesuai haknya dan prosedur hukum yang tersedia sebagai warga negara dibilang tidak bermartabat? Lebih tidak bermartabat mana dengan menuduh orang tanpa klarifikasi sebelumnya? Kok jadi yang dituduh suruh datang dan klarifikasi, kan lucu…. Kalau mau klarifikasi, nanti saja di pengadilan…. Gitu aja kok repot dan bising ke mana-mana sampai ke internasional,” tandas Jodi.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan resmi melaporkan Haris Azhar dari Lokataru dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti terkait kasus pencemaran nama baik.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Polda Metro Jaya Kembali Periksa Rachel Vennya Pekan Depan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Polda Metro Jaya meminta selebgram Rachel Vennya kooperatif memenuhi panggilan tim penyidik setelah perkara yang melibatkan dirinya naik ke tahap penyidikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengemukakan bahwa tim penyidik tengah menyiapkan surat panggilan terhadap Selebgram Rachel Vennya.

“Kami sedang siapkan administrasi untuk panggil lagi yang bersangkutan untuk dimintai keterangan,” tuturnya di Polda Metro Jaya, Kamis (28/10).

Baca juga: Terkait Pelat Mobil RFS Selebram Rachel Vennya Dipanggil Polisi Hari Ini

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan bahwa Rachel Vennya bakal diperiksa pekan depan, tepatnya Senin 1 November 2021.

Namun, kata Tubagus, Rachel Vennya diperiksa masih dalam kapasitas sebagai saksi, bukan sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan. “Iya, diperiksanya masih sebagai saksi,” katanya dilansir Antara.

IG

Continue Reading

Hukum

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Uji Materi Perpu Corona

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan judicial review UU 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

UU itu dikenal masyarakat sebagai Perpu Corona. UU tersebut digugat oleh sejumlah pihak mulai dari Amien Rais hingga sejumlah aktivis.

Baca juga: PBNU Dukung Judicial Review UU Ciptaker ke MK 

Salah satu yang dipersoalkan adalah kekebalan hukum yang luar biasa dalam upaya penyelamatan ekonomi negara pada pihak tertentu yang diatur dalam Pasal 27.

Di mana negara tidak bisa digugat dalam hal penggunaan anggaran Covid. Namun oleh MK hal itu dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

“Mengabulkan permohonan para pemohon utuk sebagian. Menyatakan frase `bukan merupakan kerugian negara` bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai `bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan`,”kata Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang yang dibacakan di Gedung MK dan disiarkan di chanel YouTube MK, Kamis (28/10).

Sehingga bunyi Pasal tersebut berbunyi:
Pasal 27
(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan`,

MK juga mereview Pasal 27 ayat 3 menjadi:
Sebelum review:
(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Setelah direview MK:

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 serta dilakukan dengan itikad baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

IG

Continue Reading

Hukum

Awas, Mulai Hari Ini Pelanggar Gage Bakal Ditindak

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan menindak pelanggar sistem pembatasan kendaraan dengan ganjil genal atau gage mulai hari ini, Kamis, 28 Oktober 2021.

“Mulai hari ini pelanggar ganjil genap akan ditindak,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono.

Argo menyebut, pelanggar akan ditindak secara manual dan kamera tilang elektronik atau e-TLE. Pelanggar dapat dikenakan sanksi tilang mengacu Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Pengendara akan dikenakan denda sebesar Rp500 ribu,” ungkap Argo.

Baca juga: Maksimalkan E-TL, Hari Ini Ganjil Genap Berlaku Normal 

Argo mengku, pihaknya telah menyosialisasikan soal ganjil genap selama tiga hari. Menurutnya,  sosialisasi tidak perlu memakan waktu lama lantaran ke-13 titik gage tersebut bukanlah hal baru.

“Kalau terlalu lama tujuan untuk kegiatan gage tidak tercapai, kan kita mereduksi kemacetan, mengurangi mobilitas karena masih PPKM,” tegasnya.

Argo pun mengimbau masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang telah beroperasi normal 100%.

Continue Reading

HOT TOPIC