Channel9.id – Jakarta. Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.

CBA menduga penyelewengan uang negara itu terkait proyek pengadaan tenaga cleaning service selama dua tahun (2020-2021). Hal tersebut dilihat dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan proses lelang yang janggal.

Karena itu, CBA meminta KPK untuk memanggil Menteri Desa Abdul Halim Iskandar untuk dimintai keterangan.

“Berdasarkan catatan ini, kami mendorong KPK agar segera turun tangan melakukan penyelidikan atas proyek pengadaan tenaga cleaning service Kemendes PDT dan transmigrasi. Panggil dan periksa pejabat terkait seperti Pokja ULP dan PPK, serta panggil Menteri desa Abdul Halim Iskandar selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk dimintai keterangan,” kata Koordinator CBA Jajang Nurjaman, Selasa 19 Januari 2021.

Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal Kemendes PDT dan Transmigrasi dalam dua tahun terakhir menghabiskan anggaran sebesar Rp 16,6 miliar untuk pengadaan tenaga Cleaning Service. Menurut Jajang, angka tersebut tidak masuk akal untuk melakukan pengadaan tenaga Cleaning Service.

“Angka ini terbilang fantastis bahkan ditenggarai ada permainan dalam pelaksanaannya,” kata Jajang.

Jajang menyatakan, pihaknya menduga penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Kemendes PDT dan transmigrasi tidak disusun dengan jujur dan benar. Hal ini terlihat dari pagu anggaran dan harga perkiraan sendiri yang terlampau tinggi.

“Proyek untuk tahun 2020 misalnya pagu anggaran ditetapkan Rp 8 miliar pas, dan HPS Rp7.999.999.808. Kemudian, proyek tenaga cleaning service sejenis di tahun 2021 pagu anggaran Rp 9 miliar pas dan HPS Rp8.999.980.848,” katanya.

CBA pun memiliki dua catatan dalam RAB itu. Pertama, terdapat selisih selebar rambut antara pagu dan HPS dan ini sangat menguntungkan pihak swasta dalam pengajuan tawaran. Kedua, ada lonjakan nilai proyek dengan spesifikasi sama sebesar Rp 1 miliar hanya dalam 1 tahun.

Selanjutnya, dalam proses lelang pihak yang dimenangkan oleh Kemendes PDT dan transmigrasi adalah perusahaan yang sama yakni Rivada Sejahtera Abadi (RSA) yang beralamat di Jl. Pondok Kelapa Raya, Rukan Taman Pondok Kelapa, Blok B3 RT:001/001, Duren Sawit, Jakarta Timur.

“Kami menduga, RSA adalah perusahaan favorit Kemendes PDT dan transmigrasi karena selalu menang meskipun nilai tawaran yang diajukan sangat mahal. Contoh,proyek tahun 2021 tawaran terendah dari PT PJA senilai Rp 7,7 m tapi kalah sama RSA yang mengajukan tawaran Rp 8,7 miliar,” katanya.

“Menurut kami nilai proyek jasa tenaga cleaning service tahun 2021 idealnya tidak sampai Rp 8 miliar seperti yang dihabiskan tahun sebelumnya di angka Rp 7,8 miliar. Selain itu, RSA sebagai pemenang tender dua tahun berturut-turut dan mengantongi uang sebesar Rp 16,6 miliar faktanya bergerak di bidang konstruksi bukan jasa kebersihan, hal ini cukup janggal,” katanya.

Karena RAB dua proyek pengadaan tenaga cleaning service dan proses lelang yang janggal, CBA mencatat ada pemborosan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar.

HY

Channel9.id-Jakarta. Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, kasus positif Covid-19 mingguan secara nasional meningkat 27,5% per Minggu, 17 Januari 2021. Angka itu naik bila dibandingkan dengan kasus mingguan pekan sebelumnya pada 10 Januari 2021.

“Angka ini menunjukkan kenaikan yang paling tinggi selama masa pandemi di Indonesia,” kata Wiku saat konferensi pers, Selasa (19/01).

Ia menuturukan, umumnya kenaikan terjadi sebesar 10-15 persen per minggu. Sementara itu, penambahan kasus harian sebanyak 9 ribu-10 ribu kasus per hari.

“Namun, ternyata di minggu ini kita mengalami penambahan kasus harian hingga 14.000 kasus per hari,” jelas Wiku.

Baca juga: Tambah 10.365 Kasus Positif Corona, Kematian Pecahkan Rekor 

Ia menyebut lima daerah penyumbang kenaikan kasus tertinggi per 17 Januari 2021. Pertama, Jawa Barat yang naik sebanyak 4.929 kasus. Kemudian, DKI Jakarta naik 4.364 kasus, Jawa Tengah naik 3.986 kasus, Bali naik 806 kasus, dan Sulawesi Selatan naik 792 kasus.

Sedangkan, lima daerah dengan kenaikan kasus tertinggi per 10 Januari 2021, DKI Jakarta naik 3.562 kasus, Jawa Barat naik 2.196 kasus. Selanjutnya, Kalimantan Timur naik 696 kasus, Jawa Timur naik 639 kasus, dan Jawa Tengah naik 484 kasus.

“Dalam satu minggu ini artinya terjadi perkembangan ke arah yang lebih buruk ditandai dengan kasus mingguan yang naik dua kali lipat,” kata Wiku.

Leibh lanjut ia mengatakan, kenaikan penambahan kasus harian tertinggi sejak pandemi covid-19 ini disebabkan keterlambatan verifikasi data. Keterlambatan menyebabkan penumpukan pelaporan data di beberapa daerah.

“Kedepannya Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah harus terus memperbaiki integrasi data covid-19,” tutupnya.

Channel9.id – Jakarta. Komjen Listyo Sigit Prabowo telah menyerahkan makalah calon Kapolri kepada Komisi III DPR untuk keperluan fit and proper test yang akan digelar pukul 10.00 WIB, Rabu 20 Januari 2021 besok.

Makalah tersebut diantarkan langsung ke Gedung DPR oleh tiga jenderal berbintang dua yakni Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta, dan Kadiv Propam Irjen Ferdi Sambo.

“Kita hari ini menyerahkan naskah fit and proper test yang akan dilaksanakan. Intinya itu saja, kami datang ke sini mewakili calon Kapolri,” kata Wahyu, Selasa 19 Januari 2021.

Wahyu menyatakan, dirinya tidak bisa menjelasakan isi dan detail dari makalah Listyo. Lantaran, hal itu merupakan kewenangan Listyo untuk menjelaskan dalam proses fit and proper test.

“Diumumkan fit and proper mulai jam 10 kemudian akan diberikan waktu kepada beliau untuk memberikan paparan. Dan juga kemudian ada penyampaian ke Komisi III,” kata Wahyu.

Wahyu pun mengaku dirinya bukan tim ahli dari pembuatan makalah Listyo.

“Yang mewakilkan tim naskah saja, saya bukan tim ahli,” katanya.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyampaikan, judul makalah Listyo adalah PRESISI yang merupakan akronim dari Prediktif-Responsibilitas-Transparansi Berkeadilan.

Lebih lanjut, dia menyatakan, setiap fraksi di Komisi III akan mempelajari terlebih dulu isi makalah tersebut. Kemudian, pada proses fit and proper test, pihaknya akan menanyakan langsung visi dan misinya sebagai Kapolri.

HY