Connect with us

Hot Topic

Banyak Sekolah Belum Terima Subsidi Kuota, P2G: Dana Rp 7,2 Triliun Sia-sia

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menyampaikan, ada potensi dana Rp 7,2 triliun untuk bantuan kuota internet tidak terpakai maksimal, bahkan sia-sia. Lantaran, berdasarkan informasi dan laporan yang diterima P2G, masih banyak sekolah, guru dan siswa yang belum mendapatkannya.

Menurut P2G, dana fantastis Rp7,2 triliun itu melebihi anggaran pendidikan gabungan beberapa provinsi, yang mencover semua urusan pendidikan di daerah tersebut.

Terbaru, berdasarkan laporan pada 24-25 Oktober 2020 melalui pesan WhatsApp (WA), puluhan sekolah di sejumlah daerah belum mendapatkan bantuan itu.

“Sedari awal program ini dilaksanakan, masih banyak siswa dan guru di daerah termasuk Jakarta yang belum menerima subsidi kuota, padahal guru dan orang tua siswa sangat mengharapkan bantuan ini, untuk mengurangi beban belajar selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berlangsung, ” kata Koordinator P2G Satriwan Salim berdasarkan keterangan resmi, Senin (26/10).

“Kami menerima laporan dari para guru jaringan P2G yang tersebar dari 19 provinsi: Aceh, Sumbar, Kepri, Riau, Sumsel, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTT, Sulut, Sultra, Sulsel, Kaltim, Kalteng, Kalbar, dan Kaltara. Bahwa para siswa dan guru belum dapat bantuan kuota internet bulan September,” lanjutnya.

Dia melanjutkan, apalagi Pusdatin, Kemdikbud sudah mulai menyalurkan subsidi kuota bulan kedua Oktober pada 22-24 Oktober (tahap 1). P2G menilai Kemendikbud tidak benar-benar serius dalam melaksanakan program yang memakan dana jumbo, sebesar Rp7,2 triliun untuk empat (4) bulan sampai Desember.

“Laporan kepada P2G perihal siswa dan guru belum menerima bantuan kuota sebenarnya sudah pernah disampaikan akhir September lalu. Persoalan yang sama relatif dari tempat yang sama juga, masih terjadi hingga sekarang. Bahkan ada penambahan beberapa provinsi sehingga jumlahnya bertambah. Artinya, Kemendikbud tidak serius dalam menindaklanjuti temuan-temuan keluhan bantuan kuota bulan September lalu. Padahal mendapatkan bantuan kuota ini merupakan hak dasar siswa dan guru agar pembelajaran PJJ khususnya daring tetap terlaksana,” katanya.

Baca juga : Batasi Masa Pakai Kuota Bantuan Internet Hanya Sebulan, Potensi Rugikan Keuangan Negara

Sekretaris P2G Afdhal menyampaikan, Kemendikbud hendaknya berempati kepada guru-guru dan sekolah yang tetap semangat mengajar dan melayani walau bantuan kuota belum diterima.

“Bahkan faktanya, banyak orang tua mendatangi guru (wali kelas) dan kepala sekolah menanyakan dan menuntut perihal kapan bantuan kuota dari Kemendikbud ini cair ke nomor ponsel mereka (anaknya),” ujarnya.

Afdhal melanjutkan, sekolah juga sudah mendata jauh-jauh hari, melakukan verifikasi dan validasi, dan menandatangani SPTJM serta mengirimkannya. Wajar saja dari hampir 58 juta data pendidik dan peserta didik yang mesti disalurkan, serapannya baru sekitar 35 juta pada bulan Oktober ini.

“Mestinya 58 juta penerima kuota ini sudah diberikan sedari September. Walau ada persoalan kendala teknis terkait verifikasi validasi yang masih ada. Tapi mestinya sudah bisa diselesaikan, sebab sudah 1 bulan lebih waktu perbaikannya,” ujarnya.

Laporan diterima dari tanggal 24-25 Oktober 2020 melalui pesan WhatsApp (WA). Berikut rinciannya:

1. Dari beberapa SMP dan SMA swasta di DKI Jakarta. Banyak siswa yang belum menerima, begitu juga gurunya. Termasuk ada laporan dari guru dan siswa yang menggunakan nomor ponsel pascabayar.

2. Dari SMP Negeri di Kota Blitar, Jawa Timur, beberapa siswa dan guru belum dapat.

3. Dari SMA Negeri di Kab. Bogor, Jawa Barat. Sebagian siswa dan guru juga belum mendapatkan.

4. Dari SMP Negeri di Kab. Pandeglang, Benten. Untuk di Pandeglang masih banyak guru dan siswa yang belum. Dan ada beberapa SMP yang guru dan siswanya belum mendapatkan sama sekali.

5. Dari SDLB Kab. Bintan, Kepulauan Riau. Sebagian siswa belum mendapatkan.

6. Dari SMK Negeri 4 Kab. Berau, Kalimantan Timur. Semua guru dan siswa belum dapat kuota internet hingga sekarang, untuk yang September.

7. Dari SD Negeri di Kab. Bekasi, Jawa Barat. Masih banyak guru dan siswa di SD yang belum dapat. Untuk di Kab. Bekasi masih banyak guru dan siswa yang belum dapat, bahkan ada beberapa sekolah guru dan siswanya belum mendapatkan sama sekali. Padahal ada sebagian guru sudah dapat lagi bantuan kuota yang kedua Oktober. Sehingga guru dan siswa yang belum dapat kuota harus mengeluarkan modal ekstra sendiri untuk PJJ Daring.

8. Dari SMK Negeri di Kab. Ende, NTT. Sebagian kecil guru belum dapat dan sebagian besar siswa juga belum dapat.

9. Dari SMPN 1 Kab. Garut, Jawa Barat, beberapa guru belum menerima bantuan subsidi kuota dari bulan September.

10. Dari SMA Negeri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Guru sebagian besar belum dapat, siswa sebagian juga belum dapat.

11. Dari SMA Negeri 3 Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Yang dapat paket kuota data hanya 10 orang dari 86 guru yang bertugas di sekolah tersebut. Sedangkan untuk siswa sebagian juga belum.

12. Dari SMA Negeri di Kota Pekanbaru, Riau. Sebagian besar guru belum dapat dan sebagian kecil siswa juga belum.

13. Dari SMA Negeri di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebagian siswa belum dapat kuota internet.

14. Dari SMA Negeri 30 Kab. Garut, Jawa Barat. Guru dan siswa belum dapat kuota internet.

15. Dari SMA Negeri di Kab. Semarang, Jawa Tengah. Sebagian guru dan siswa belum menerima.

16. Dari SMA Negeri di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sebagian siswa dan guru yang belum dapat kuota.

17. Dari SMA Negeri di Kab. Pati, Jawa Tengah. Masih ada 20% siswa dan guru yang belum kunjung menerima bantuan kuota.

18. Dari SMA Negeri 1 Tabukan Utara, Kab. Sangihe, Sulawesi Utara. Hampir semua siswa dan guru sudah terkirim bantuan kuota sesuai yang telah diinput di dapodik. Namun, beberapa siswa dan guru yang belum terkirim dikarenakan setelah nomor diverifikasi, ternyata nomor tersebut tidak aktif.

19. Dari SMA Negeri di Kab. Karawang, Jawa Barat. Hampir 50 orang siswa belum dapat kuota, adapun semua guru sudah menerima.

20. Dari SMA Negeri di Kab. Jembrana, Bali. Sekitar 5% siswa belum dapat kuota yang bulan September. Siswa kemrin kendalanya adalah salah input nomor kartu.

21. Dari SMP Negeri Turatea, Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan. Sebagain kecil siswa masih ada yg belum dapat kuota.

22. Dari SMA Negeri 4 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Terdapat sebagian siswa yang belum dapat kuota internet.

23. Dari SMK Insan Medika, Kota Depok, Jawa Barat. Sebanyak 45 siswa (belum) dan 69 siswa (sudah) menerima kuota dari total siswa 114 orang.

24. Dari SMP Negeri 6 Satap Serawai, Kab. Sintang, Kalimantan Barat. Beberapa siswa dan guru belum mendapat kuota.

25. Dari SMA Negeri Baleendah, Kab. Bandung, Jawa Barat. Sebagian siswa dan guru belum dapat kuota internet.

26. Dari SMA Negeri Kota Banda Aceh, sebagian siswa dan guru belum mendapatkan kuota internet.

27. Dari SMP Negeri di Kota Batam, Kepulauan Riau. Sebagian siswa masih belum mendapatkan bantuan kuota.

28. Dari SD Negeri di Kab. Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Guru sudah mendapatkan kuota. Sedangkan sebagian besar siswa tidak mendapatkan kuota hingga sekarang.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Survei TII: DPR Lembaga yang Paling Korup

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil survei Global Corruption Barometer (GCB) 2020 yang mengungkapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga paling korup di Indonesia. Hal itu dikemukakan oleh 51 persen responden.

TII menuturkan temuan tersebut sejalan dengan tren di Asia di mana parlemen menjadi institusi publik yang paling korup.

Selain DPR, pihak yang dianggap korup berdasarkan survei yakni pejabat pemerintah daerah dengan persentase 48 persen, pejabat pemerintahan 45 persen, Polisi 33 persen, Pebisnis 25 persen, Hakim/Pengadilan 24 persen.

Baca juga: ICW dan TII Beri Rapor Merah Kinerja KPK Era Firli Bahuri 

Kemudian Presiden/Menteri 20 persen, LSM 19 persen, Bankir 17 persen, TNI 8 persen dan pemuka agama 7 persen.

“Dibandingkan pengukuran GCB 2017, seluruhnya cukup turun signifikan, kecuali persepsi pada Pemerintah Daerah yang naik 1 persen,” tulis TII, Jumat (4/12).

Survei GCB 2020 di Indonesia ini berdasarkan wawancara melalui telepon dengan menggunakan metode Random Digital Dialing (RDD) dengan kontrol kuota dalam pemilihan sampel dengan margin of error +/- 3.1 persen.

Survei melibatkan 1.000 responden rumah tangga, usia di atas 18 tahun dengan latar belakang pendidikan, gender, dan lokasi yang beragam. Ada pun periode pengambilan data berlangsung pada 15 Juni hingga 24 Juli 2020.

Komposisi responden di Indonesia terdiri dari 50,3 persen perempuan dan 49,7 persen laki-laki, serta persentase kelompok usia terbanyak 38,2 persen dalam rentang usia 26-35 tahun. Responden survei tersebar di 28 provinsi yang mewakili lima pulau di Indonesia.

“Sebanyak 772 responden berasal dari pedesaan (77,2 persen) dan 228 di antaranya berasal dari perkotaan (22,8),” kata TII.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Lemhannas: Polri Tidak Boleh Kalah Hadapi Tekanan Ormas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan, Polri tidak boleh kalah menghadapi tekanan organisasi kemasyarakatan (ormas).

“Karena Polri sebagai penegak hukum mewakili negara,” kata Agus dilansir Okezone.com, Kamis (3/11).

Hal itu diungkapkannya menanggapi adanya penghadangan oleh sekelompok orang terhadap petugas kepolisian yang hendak menyampaikan surat pemanggilan pemeriksaan Pemimpin FPI Rizieq Shihab, di Petamburan, Jakarta.

Dia menilai, seharusnya warga negara mematuhi undang-undang yang berlaku.

“Jadi jangan sampai ada juga bahwa ada komponen-komponen masyarakat yang sebetulnya tidak punya kewenangan untuk menghalang-halangi aparat pemerintah yang justru untuk menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan UU itu malah terhalang,” katanya.

Terlebih, aparat kepolisian sudah diberikan kewenangan melalui UU untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam aksi penghadangan, petugas kepolisian tersebut justru sedang bertugas.

“Negara ini kan sudah punya penataan. Penataan tentang pranata-pranata kepemerintahan. Siapa berbuat apa, diberi kewenangan apa oleh konstitusi atau UU,” katanya.

(HY)

Continue Reading

Hot Topic

Pelaku Penyebar Video Azan ‘Hayya Alal Jihad’ Ditangkap Polisi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial H yang menyebarkan video azan dengan lafaz ‘hayya alal jihad’.

Kadiv Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan, H mendapatkan video tersebut dari grup WhatsApp Forum Muslim Cyber One (FMCO News).

Baca juga: Lafaz Adzan Serukan Jihad, PP Muhammadiyah Minta Pihak Berwenang Bertindak 

“Modus operandi pelaku memang masuk dalam satu group WhatsApp FMCO News (Forum Muslim Cyber One), kemudian dia menemukan adanya unggahan video-video yang ada di group tersebut,” katanya, Kamis (3/12).

Kemudian, video yang diperoleh itu diunggah oleh tersangka H ke akun media sosial miliknya @hashophasan. H pun menyebarkan video itu secara masif di media sosial.

“Kemudian dia menyebarkan secara masif, hasil profiling yang dilakukan teman-teman Subdit Cyber Polda Metro Jaya, yang kemudian setelah kita lakukan profiling yang bersangkutan diketahui saudara H pemilik akun tersebut kemudian diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan memang betul akun itu milik saudara H sendiri,” ujarnya.

H ditangkap di rumahnya di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (2/12). Sejumlah barang bukti seperti handphone hingga akun Instagram milik H disita polisi.

H saat ini sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC