Connect with us

Hot Topic

Banyak Sekolah Langgar Prokes Saat PTM, Ini Rekomendasi P2G

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan evaluasi terhadap 16 provinsi yang sudah mulai melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas, ada daerah yang mulai PTM sejak Januari, Februari, dan April 2021.

Adapun 16 provinsi itu yakni provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat.

Dalam evaluasi tersebut, ditemukan lima masalah saat pelaksanaan PTM terbatas pada sejumlah sekolah di masa pandemi Covid-19. Dua di antara masalah itu yakni masih banyaknya pelanggaran prokes di dalam sekolah dan belum meratanya vaksinasi guru di sejumlah sekolah. Untuk mengatasi masalah itu, Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyampaikan, pihaknya memiliki sejumlah rekomendasi.

Pertama, P2G meminta Pemda membentuk “Satgas Khusus PTM Sekolah” yang melibatkan unsur: Kepolisian, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendidikan. Tugasnya mengawasi dan memantau mobilitas siswa dan guru sepulang sekolah. Agar betul-betul taat Prokes. Mengantisipasi siswa dan guru yang melanggar prokes bahkan jika perlu meminta siswa atau guru langsung pulang ke rumah. Termasuk mengontrol mobilitas dan ketaatan Prokes siswa dan guru ketika menggunakan angkutan umum.

“Adapun Satgas Covid Sekolah tentu tak punya kapasitas mengontrol siswa sepulang sekolah mengingat jumlah guru yang terbatas dan akses rumah siswa yang beragam,” tutur Satriwan Salim dalam keterangan resmi, Rabu 7 April 2021.

Kedua, Satriwan melanjutkan, Pemda hendaknya menindak tegas sekolah dan guru yang melanggar Prokes. P2G juga meminta Dinas Pendidikan memaksimalkan peran Satgas Khusus tersebut serta Pengawas sekolah untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) dan mengevaluasi kedisiplinan warga sekolah dalam menerapkan Prokes. Sidak mesti dilakukan setiap hari dan memastikan semua sekolah terawasi dengan baik. Pelanggaran terhadap 3M dan Prokes baik di sekolah maupun luar sekolah harus betul-betul zero tolerance.

“Tidak ada toleransi sedikitpun atas pelanggaran, sebab sekolah dan guru adalah entitas edukatif, yang berfungsi mendidik dan menjadi teladan publik,” ujar guru Labschool UNJ ini.

Ketiga, P2G mendesak Pemerintah Daerah mengakselerasi proses vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan. Termasuk meminta Kemendikbud untuk menegaskan dan mengingatkan kembali agar Dinas Pendidikan dan Sekolah dipastikan sudah mengisi Daftar Periksa Kesiapan Sekolah Tatap Muka (check list) dan Dinas Pendidikan dipastikan sudah mengkroscek terhadap sekolah yang sudah mengisi Daftar Periksa tersebut.

Menginggat lambannya pengisian Daftar Periksa Kemendikbud terebut oleh sekolah. Hingga 7 April 2021 ini, sekolah yang mengisi baru 52,87 % atau 282.940 sekolah. Sementara itu, sekolah belum merespon sebanyak 252.210 sekolah atau 47,13%.

Keempat, Satriwan meminta agar Dinas Pendidikan setempat memberikan bekal pelatihan metode “cyber pedagogy” dan “blended learning” kepada para guru. Guru mesti terus dibekali kompetensi melaksanakan pembelajaran ganda, memadukan yang konvensional dengan digital di waktu yang bersamaan. _Cyber pedagogy_ ini tidak pernah didapatkan saat belajar di LPTK oleh para calon guru.

“Kelima, P2G meminta sekolah jujur dan terbuka, jika tidak siap melakukan Uji Coba PTM. Jangan karena ada desakan Dinas Pendidikan, lantas sekolah melaksanakan uji coba PTM, padahal sarana pendukung prokes dan Daftar Periksa belum dipenuhi,” lanjut Satriwan.

Juga perlu diingat, izin orang tua masih menjadi penentu sekolah dibuka. Sekolah wajib memberikan informasi yang utuh, jujur, dan komprehensif kepada orang tua terkait kesiapan sekolah, sampai kepada SOP yang sudah dibuat sekolah dan perkembangan vaksinasi guru plus tendik.

Semua data tersebut mesti disampaikan pada orang tua siswa. Sehingga orang tua betul-bentul memeroleh informasi yang utuh (well informed) dari sekolah. Sehingga mereka memutuskan dengan penuh pertimbangan. Sekolah jangan hanya menyodorkan Surat Persetujuan yang berisi pilihan Setuju/Tidak Setuju Siswa Tatap Muka. Model surat yang banyak terjadi selama ini.

“P2G juga mendesak para Kepala Sekolah dan Yayasan, segera mengalokasikan dan membelanjakan Dana BOS untuk memenuhi syarat Daftar Periksa, melengkapi sarana prasarana pendukung protokol kesehatan. Agar ketika uji coba PTM dilakukan, sekolah betul-betul sudah siap,” pungkas Satriwan.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

BPOM Sebut Semua Bahan Baku Vaksin Nusantara Diimpor dari AS

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan bahwa semua komponen utama yang digunakan dalam pengembangan Vaksin Nusantara diimpor dari Amerika Serikat.
Komponen yang dimaksud berupa antigen, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), medium pembuatan sel, dan alat-alat persiapan.

“Semua komponen utama pembuatan vaksin dendritik ini diimpor dari USA,” kata Kepala BPOM Penny K Lukito melalui keterangan tertulis, Rabu (14/4).

BPOM menegaskan vaksin yang diprakarsai oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu membutuhkan waktu cukup lama jika ingin dibuat secara sepenuhnya di Indonesia alias tanpa impor komponen lagi.

Penny menjelaskan bahwa antigen SARS COV-2 Spike Protein yang dipakai dalam penelitian ini merupakan produksi Lake Pharma, California, USA. Kemudian GM-SCF juga diproduksi oleh Sanofi dari USA.

Pengembangan dan uji klinis vaksin Nusantara sendiri merupakan kerjasama antara PT Rama Emerald Multi Sukses (Rama Pharma) bersama AIVITA Biomedical asal USA, Universitas Diponegoro, dan RSUP dr. Kariadi Semarang.

“Jika akan dilakukan transfer teknologi dan dibuat di Indonesia membutuhkan waktu yang lama mengingat sampai saat ini Industri Farmasi yang bekerjasama dengan AIVITA Biomedica Inc belum memiliki sarana produksi untuk produk biologi,” ujar Penny.

“Membutuhkan waktu 2-5 tahun untuk mengembangkan di Indonesia,” imbuhnya.

Penny sekaligus menjelaskan bahwa proses pembuatan vaksin sel dendritik dilakukan oleh peneliti dari AIVITA Biomedica. Meski staf di RS. Kariadi diberikan pelatihan, tetapi pada pelaksanaannya dilakukan oleh AIVITA Biomedica.

Penny mengatakan bahwa dari hasil inspeksi, ada beberapa komponen tambahan dalam sediaan vaksin yang tidak diketahui isinya. Tim dari RSUP dr Kariadi pun tidak memahami itu.

“Semua pertanyaan dijawab oleh peneliti dari AIVITA Biomedica, dimana dalam protokol tidak tercantum nama peneliti tersebut. Peneliti utama dr Djoko dari RSPAD Gatot Subroto dan dr Karyana dari Balitbangkes tidak dapat menjawab proses-proses yang berjalan karena tidak mengikuti jalannya penelitian,” ungkap Penny.

Dengan temuan-temuan pada uji klinis fase I vaksin Nusantara itu, BPOM urung memberikan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II vaksin Nusantara.

BPOM meminta tim peneliti vaksin Nusantara untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

IG

Continue Reading

Hot Topic

Presiden Jokowi: Pencegahan Penyebaran Pandemi Harus Jadi Prioritas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Saat ini pemerintah masih berfokus pada upaya percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi. Keduanya berjalan beriringan dengan menjaga keseimbangan penanganan antara keduanya.

Kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar pada Rabu, 14 April 2021, secara virtual Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk mampu mengelola keduanya dengan baik dan seimbang.

“Gas dan remnya harus dilakukan secara tepat karena yang namanya Covid-19 ini barangnya tidak kelihatan. Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi kemudian tidak memperhatikan penyebaran Covid-19, yang terjadi kenaikan kasus meningkat, pertumbuhan ekonominya justru tertekan turun,” ujarnya dari Istana Negara, Jakarta.

Oleh karena itu, pencegahan penyebaran pandemi harus menjadi prioritas. Sementara penanganan pasien yang terpapar Covid-19 juga harus dilakukan secara konsisten.

Kepala Negara juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak tergesa untuk membuka sektor-sektor yang ada di daerahnya. Sebaliknya, lakukan pembukaan sektor secara bertahap dan sangat berhati-hati agar tidak terjadi lonjakan kasus baru di kemudian waktu.

“Bulan Januari yang lalu misalnya, saya enggak usah sebut negaranya, turun anjlok (kasus penyebaran). Begitu dibuka (sektor ekonomi), bulan Maret lompatannya naik tinggi sekali. Hati-hati dengan itu. Jangan sampai karena kasusnya sudah turun kemudian tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada,” kata Presiden.

Di Indonesia sendiri, pada Januari lalu kasus aktif harian sempat menyentuh angka 14 ribu bahkan mencapai 15 ribu. Namun, beberapa waktu belakangan, angka kasus harian relatif terkendali di angka 4 ribu hingga 6 ribu berkat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang disertai dengan kebijakan vaksinasi massal.

Presiden juga meminta daerah untuk menerapkan kebijakan PPKM berskala mikro untuk mencegah penyebaran virus korona meluas di wilayahnya.

“Isolasi lingkungan terkecil sebelum kasus itu menyebar lebih luas lagi. Jadi jangan sampai kita itu me-lockdown kota atau kabupaten. Kalau di satu kabupaten kasusnya hanya terjadi di satu atau dua desa, ya desa itu yang diisolasi sehingga tidak menyebar lebih luas,” ucapnya.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta dukungan penuh terhadap program vaksinasi massal yang dijalankan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan PPKM berskala mikro, kebijakan vaksinasi massal, dan penegakan protokol kesehatan yang baik maka pemulihan kesehatan dapat dilakukan dengan segera.

 

Continue Reading

Hot Topic

TNI-Polri Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Usai Aksi Pembakaran Helikopter Oleh KKB

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pasukan TNI-Polri meningkatkan pengamanan objek vital usai insiden pembakaran helikopter oleh KKB di bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada 11 April 2021.

Dalam hal ini, Kapolda Papua telah menginstruksikan jajarannya bersama personel TNI untuk meningkatkan pengamanan objek vital terutama di bandara.

“Kapolda Papua telah menginstruksikan kepada jajarannya bersama TNI untuk meningkatkan menjaga objek vital yang dijaga secara ketat terutama di Bandara,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers, Rabu 14 April 2021.

Tidak hanya itu, TNI-Polri juga sedang melakukan pengejaran untuk menangkap pelaku pembakaran tersebut. Identitas pelaku KKB Papua itu juga telah dikantongi oleh TNI-Polri.

“Saat ini personel gabungan TNI dan Polri masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembakaran dari KKB tersebut,” kata Ramadhan.

Ramadhan menjelaskan, Helikopter yang dibakar KKB Papua sejatinya sudah rusak. KKB membakar helikopter itu diduga untuk mengganggu aktivitas penerbangan.

“Kami sampaikan bahwa kondisi helikopter yang dibakar dalam keadaan rusak dan tidak bisa terbang. Bersyukur kita dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa,” kata Ramadhan.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC