Connect with us

Ekbis

Banyak Tindak Pidana, Pemerintah Akan Moratorium Penerbitan Izin Pinjol

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa tata kelola pinjaman online (pinjol) harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik mengingat telah ada lebih dari 68 juta rakyat yang mengambil bagian di dalam aktivitas kegiatan teknologi finansial tersebut. Perputaran dana atau omzet dari pinjol juga telah mencapai Rp260 triliun.

Namun demikian, mengingat banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana di dalam ruang pinjol, maka Presiden memberikan arahan yang sangat tegas dalam rapat yang membahas hal tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 15 Oktober 2021.

“Pertama, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru, meningkatkan 107 pinjol legal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jhonny G. Plate dalam keterangannya usai rapat bersama Presiden.

Baca juga: Terima Pengaduan Masyarakat, Polda Jatim Bentuk Satgas Penindakan Pinjol Ilegal

Menurut Jhonny, Kementerian Kominfo sejak tahun 2018 hingga 15 Oktober 2021, telah menutup 4.874 akun pinjaman online. Untuk tahun 2021 saja, pinjol yang telah ditutup sebanyak 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram, serta di file sharing.

“Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruangan digital dari praktik-praktik pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius,” imbuhnya.

Jhonny melanjutkan, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah tegas di lapangan berupa penahanan, penindakan, dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman. Hal itu karena yang terdampak adalah masyarakat kecil, khususnya masyarakat dari sektor ultra mikro dan UMKM.

“Kami tidak akan membuka ruang dan kompromi untuk itu,” tegas Jhonny.

Di samping itu, Kominfo sendiri telah membentuk Forum Ekonomi Digital Kominfo yang secara berkala setiap bulan melakukan pertemuan untuk membicarakan pengembangan, peningkatan, dan pemutakhiran ruang-ruang digital dan transaksi-transaksi ekonomi digital, termasuk membicarakan terkait dengan pinjaman online dan penangkalan pinjaman online tidak terdaftar atau ilegal.

“Sekali lagi, Kominfo akan membersihkan ruang digitalnya, melakukan proses take down secara tegas dan tepat, di saat yang bersamaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia akan mengambil langkah-langkah tegas atas semua pelaku tindak pidana pinjaman online tidak terdaftar,” tandas Jhonny.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso mengimbau masyarakat agar memilih penyedia pinjaman yang telah terdaftar secara resmi di OJK. Pihaknya juga telah membuat kesepakatan bersama Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Koperasi dan UKM untuk memberantas pinjol ilegal.

“Kerja sama ini di antaranya harus ditutup platformnya dan diproses secara hukum baik bentuknya apapun, mau koperasi, mau payment, mau peer to peer, semua sama. Untuk itu, pemberantasan segera dan masif ini menjadi agenda kita bersama, terutama OJK, Kapolri, dan juga Pak Kominfo. Ini supaya masyarakat tidak terjebak pada tawaran-tawaran pinjaman-pinjaman dari pinjol ilegal,” ujar Wimboh.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Dua Kementerian Sinergi Genjot Produksi Minyak

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Kementerian Keuangan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersinergi untuk meningkatkan produksi minyak yang saat ini terus menurun. “Kementerian ESDM baru-baru ini berdiskusi dengan Kemenkeu untuk mencoba melihat perbaikan dari segi fiskal,” ujarnya, Selasa, 30 November 2021.

Sri Mulyani mengatakan produksi minyak dan gas yang terus menurun akan menciptakan kesenjangan permintaan yang semakin lebar. Hal ini harus segera diatasi agar tidak berdampak pada neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengatakan dukungan berupa perbaikan dari segi fiskal perlu disediakan untuk memberikan kebijakan dan reformasi yang komprehensif terkait dengan pemulihan biaya, gross split dan perpajakan. Di sisi lain, kata dia, dukungan untuk menaikkan produksi minyak nasional tidak hanya harus dilakukan dari sisi fiskal saja melainkan juga peningkatan investasi di industri hulu migas.

Selain itu, dalam meningkatkan produksi minyak turut dibutuhkan adanya kepastian kontrak industri, efisiensi dan pemanfaatan teknologi sekaligus transparansi tata pemerintahan yang baik. Hal ini terkait minyak yang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui dan pasti akan habis sehingga pemerintah perlu memikirkan terkait ketersediaannya bagi generasi berikutnya.

Sri Mulyani mengatakan terdapat 95 cekungan baru yang potensial dalam menghasilkan minyak dan belum digarap. Potensi ini menjadi satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan minyak.

Continue Reading

Ekbis

Mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Published

on

By

Wakil Presiden dorong Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah

Channel9.id-Jakarta. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menginstruksikan kepada jajaran menteri untuk mempercepat tercapainya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. “Pleno ini dalam rangka menyatukan langkah untuk menuju tercapainya Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, sebagai cita cita yang ingin kita wujudkan,” kata ujarnya seusai memimpin rapat pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Selasa, 30 November 2021.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kata Ma’ruf, pemerintah mengutamakan empat program yang dikembangkan KNEKS, yakni pengembangan industri halal, pengembangan industri keuangan, pengembangan dana sosial syariah dan perluasan usaha syariah. “Dan (rapat) ini selain merupakan laporan yang disampaikan oleh masing-masing kementerian dan lembaga (K/L), juga kami merumuskan langkah-langkah percepatan selanjutnya ke depan,” ujarnya,

Dalam rapat pleno tersebut dihadiri antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. ” KNEKS untuk pertama kalinya mengadakan rapat pleno lengkap, saya sebagai Ketua Harian dan dihadiri oleh Menko bidang Perekonomian dan enam menteri,” kata Ma’ruf.

Menteri Airlangga menyebutkan indeks berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia mengalami kenaikan peringkat di tingkat global, seperti terlapor dalam Islamic Finance Index. Perbaikan urutan berbagai sektor ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tersebut, antara lain di bidang makanan dan minuman halal di posisi keempat, fesyen muslim di posisi ketiga, media rekreasi di posisi kelima, wisata ramah muslim di posisi keenam, kosmetik dan farmasi di posisi keenam serta keuangan syariah di posisi keenam.

Airlangga mengatakan ekonomi syariah di Indonesia mempunyai peran penting. Kontraksi syariah pada 2020 lebih rendah daripada ekonomi nasional. “Jadi, kontraksinya hanya -1,75 dibandingkan dengan nasional -2,07,” ujarnya.

Guna mempercepat tercapainya visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, kata Airlangga, perlu penguatan di halal value chain; usaha mikro, kecil dan menengah; regulasi; ekonomi digital; literasi masyarakat serta riset dan inovasi.

Continue Reading

Ekbis

Presiden Minta APBN 2022 Responsif, Antisipatif, dan Fleksibel

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pandemi Covid-19 belum berakhir dan masih menjadi ancaman bagi Indonesia dan dunia, terutama dengan munculnya varian baru Omicron di sejumlah negara. Untuk itu, antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural dan pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilakukan, termasuk dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2022.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam arahannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin, 29 November 2021.

“Menghadapi ketidakpastian tahun 2022 kita harus merancang APBN tahun 2022 yang responsif, antisipatif, dan juga fleksibel. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik,” ujar Presiden.

Baca juga: Pemerintah Hormati dan Segera Laksanakan Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja

Presiden memandang bahwa APBN tahun 2022 memiliki peran sentral. Sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia harus menunjukkan kemampuan dalam menghadapi perubahan iklim, terutama dalam pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan.

“Kita harus menunjukkan aksi nyata, komitmen kita pada green dan sustainable economy,” imbuhnya.

Selain itu, APBN tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Presiden menekankan bahwa pemerintah akan fokus pada enam kebijakan utama, yaitu pertama melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

Ketiga, peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien.

“Sekali lagi di tahun 2022, kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi Covid yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangannya selepas acara menjelaskan bahwa aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat yang telah meningkat akan terus menjadi bekal untuk masuk ke tahun 2022 yang lebih kuat lagi dari sisi pemulihan ekonomi.

“Consumer Confidence Index kita sudah mulai pulih bahkan mendekati sebelum terjadinya Covid. PMI (Purchasing Managers Index) kita juga mengalami kenaikan dengan adanya kemampuan mengelola delta varian. Demikian juga dengan pertumbuhan indikator lain yang cukup kuat seperti ekspor, impor, dan konsumsi listrik,” jelas Menteri Keuangan.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa APBN tahun 2022 disusun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar Rp14.350 per dolar Amerika, suku bunga surat berharga negara 10 tahun di 6,8 persen, harga minyak 63 dollar per barrel, lifting minyak 703.000 barrel per hari, dan lifting gas 1.000.036 barrel per hari.

Untuk sasaran-sasaran yang akan dicapai tahun 2022 yaitu tingkat pengangguran tahun depan diharapkan akan menurun pada level 5,5 hingga 6,3 persen. Tingkat kemiskinan diharapkan akan bisa turun di bawah 9 persen lagi, yaitu antara 8,5 hingga 9 persen. Gini ratio akan membaik di 0,376 hingga 0,378. Indeks pembangunan manusia akan terus meningkat di 73,41 hingga 73,46. Nilai tukar petani akan dijaga di atas 100 yaitu 103 hingga 105, dan nilai tukar nelayan di 104 tinggal 106.

“Untuk tahun depan pendapatan negara sesuai dengan undang-undang adalah sebesar Rp1.846,1 triliun, terdiri atas perpajakan Rp1.510 triliun, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) Rp335 triliun, dan hibah Rp0,6 triliun. Belanja negara tahun depan mencapai Rp2.714,2 triliun, di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.944,5 triliun dan TKDD Rp769,6 triliun. Tahun depan kita masih mengalami defisit sebesar 4,85 persen dari PDB atau Rp868 triliun,” papar Menkeu.

 

Continue Reading

HOT TOPIC