Connect with us

Nasional

Banyuwangi Terpilih Menjadi Pilot Project Pengendalian Hipertensi Oleh Kemenkes

Published

on

Banyuwangi Terpilih Menjadi Pilot Project Pengendalian Hipertensi Oleh Kemenkes

Channel9.id-Banyuwangi. Hingga saat ini penyakit hipertensi masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan ini telah lama mendapat perhatian khusus dari kementerian kesehatan (kemenkes).

Banyuwangi, Jawa Timur terpilih sebagai pilot project penerapan pencegahan dan pengendalian penyakit hipertensi. Kegiatan ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan RI.

Baca juga: Mendagri Apresiasi Berbagai Inovasi Pemkab Banyuwangi

Program ini akan dijalankan menggunakan konsep Pentahelix Collaborative Governance Model, yakni model penanganan yang melibatkan lintas elemen.

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, dr Widji Lestariono mengatakan, Banyuwangi termasuk salah satu dari lima daerah yang ditunjuk untuk menjadi perintis pelaksanaan program ini. Kecamatan Cluring ditunjuk sebagai wilayah pelaksanaan pilot project ini.

Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Ketahanan Industri Obat Dan Alat Kesehatan, Laksono Trisnantoro menyatakan, Banyuwangi selama ini sudah dikenal dengan inovasi pelayanan publiknya. Pihaknya yakin program ini akan berjalan baik di Banyuwangi mengingat semangat inovasi yang telah dimiliki Banyuwangi selama ini.

“Banyuwangi ini sudah terkenal dengan inovasi pelayanan publiknya, kami yakin program ini akan berjalan baik di sini mengingat semangat inovasi yang telah dimiliki Banyuwangi selama ini. Bila ini berjalan dengan sukses, maka akan direplikasi oleh daerah lain di Indonesia,” Ujar Laksono Trisnantoro saat pencanangan Model Inovasi Administrasi Publik Petahelix Collaborative Governance di Banyuwangi, Kamis (14/10/21).

Dilanjutkan Laksono, program ini akan diawali dari tingkat RT. Pelacakan pasien akan dipusatkan pada warga di skala RT. “Nantinya, setiap RT di wilayah yang ditunjuk akan memiliki alat pengukur tekanan darah, sehingga mudah diakses oleh warga,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama dr Mukti Eka Rahardian, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Pusat Analisis Determinan Kesehatan Sekretariat Jenderal Kemenkes mengatakan bahwa ada empat proses yang perlu dilakukan dalam penanganan hipertensi. Mulai dari pelacakan dan penemuan penderita, konsultasi dokter dan pengobatan, rehabilitasi penderita, kegiatan promotif preventif kepada warga.

“Dengan proses semacam itu, maka dibutuhkan penanganan yang komprehensif dan melibatkan banyak pihak. Mulai dari pemerintah, akademisi/profesi, sektor bisnis, ormas, dan media. Itulah yang kami sebut dengan pentahelix,” terang Mukti.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Update Covid-19 RI, Positif 723

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan 723 kasus positif Covid-19 pada hari ini, Kamis (28/10). Dengan demikian total positif Covid-19 berjumlah 4.242.532.

Sebanyak 984 pasien dinyatakan bebas dari Covid-19, sehingga total pasien Corona yang dinyatakan sembuh hingga saat ini berjumlah 4.086.759.

Baca juga: Kasus Covid-19 Menurun, Menkeu: Stabilitas Sistem Keuangan Normal 

Namun, 34 pasien Corona dinyatakan meninggal dunia, naik dari sehari sebelumnya yang mencatat 29 kematian.  Sehingga total pasien wafat terpapar Covid-19 berjumlah 143.333.

Adapun kasus aktif hari ini tercatat 12.440. Kasus aktif artinya pasien yang dinyatakan masih positif Corona hingga hari ini. Kasus aktif Covid-19 hari ini turun 295 dari hari sebelumnya. Jumlah suspek yang dipantau hari ini. Ada 7.248 suspek yang dipantau. Sedangkan jumlah spesimen yang diuji hari ini sebanyak 259.541.

Continue Reading

Nasional

Mendagri Lantik Sejumlah Pejabat di Kemendagri dan BNPP

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Fungsional Ahli Utama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pelantikan dilakukan di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri pada Rabu (27/10/2021).

Dalam sambutannya, Tito menjelaskan mutasi perpindahan jabatan merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan, termasuk di Kemendagri dan BNPP. Tujuannya adalah untuk penyegaran, regenerasi, mengisi kekosongan, dan lain-lain.

“Diharapkan dengan adanya pergantian jabatan akan dapat lebih memicu dan memacu kinerja organisasi kita, baik Kemendagri maupun BNPP,” ujarnya.

Baca juga: Kemendagri Pantau Pilkades Serentak di 6 Kabupaten 

Tito mengungkapkan, para pejabat yang dilantik merupakan hasil dari seleksi. Karena itu, ia mengimbau para pejabat yang terpilih untuk melaksanakan amanahnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

“Jalankan amanah ini secara maksimal dengan hati yang tulus. Dan yang belum berkesempatan terpilih saya minta tetap saja bekerja, ada waktunya dan ada masanya, sambil tentunya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,”ucapnya.

Lebih lanjut Tito meminta para pejabat yang sudah dilantik untuk menjaga hubungan komunikasi baik dari jajaran atas hingga bawah. Menurutnya, Mendagri, hubungan personal menjadi sangat penting, karena dapat menembus batas-batas formal. Untuk itu, upaya membangun hubungan baik dengan semua pihak di internal Kemendagri, BNPP maupun eksternal menjadi kewajiban.

“Sekali lagi selamat bertugas bagi rekan-rekan yang terpilih dan saya selaku pimpinan Kemendagri dan BNPP menunggu hasil kinerja yang terbaik dari rekan-rekan,” tandasnya.

 

Continue Reading

Hot Topic

Polri: Pelanggar Karantina Terancam Penjara 1 Tahun dan Denda Rp100 Juta

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, masyarakat yang melanggar kegiatan kekarantinaan kesehatan bisa mendapatkan sanksi penjara selama 1 tahun dan/atau denda Rp100 juta.

“Apabila masyarakat melanggar Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, itu bisa dikenakan sanksi penjara 1 tahun dan/atau denda Rp100 juta,” kata Rusdi Hartono dalam program Dialog Produktif Kabar Kamis bertajuk Karantina Wajib untuk Semua, demi Indonesia Bebas Pandemi yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube FMB9ID_IKP, Kamis 28 Oktober 2021.

Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, ketidaktertiban masyarakat terhadap penanganan wabah penyakit menular juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Baca juga: Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Mafia Lolos Karantina Covid-19

Warga yang tidak tertib terhadap penanganan wabah penyakit menular, kata Rusdi, dapat memperoleh sanksi berupa hukuman penjara 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah. Sanksi tersebut merujuk pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984.

“Ini dua undang-undang dan beberapa pasal yang digunakan. Sekarang bagaimana memastikan bahwa aturan-aturan itu bisa berjalan dengan baik,” kata Rusdi.

Mengutip ucapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Rusdi menyatakan bahwa penting untuk memastikan kenyamanan warga yang menjalani karantina guna mencegah munculnya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti meloloskan diri dari lokasi karantina sebelum durasi karantina berakhir.

Selain itu, dia juga mengingatkan agar setiap wilayah harus mampu memastikan penerapan protokol kesehatan oleh seluruh kalangan masyarakat dengan sesuai dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada.

Jika seluruh masyarakat berkomitmen untuk mencegah Covid-19 kembali menyebar di Indonesia, tentunya aturan-aturan dan arahan yang tertuang di dalam surat edaran dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 harus dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat.

“Dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, khususnya bagi masyarakat yang datang dari luar negeri,” ujar Rusdi.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC