Connect with us

Hukum

Eks Dirut Perumda Didakwa Rugikan 152 Miliar Terkait Pengadaan Tanah Munjul

Published

on

Channel.id-Jakarta. Mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 152.565.440.000 terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

KPK mendakwa Yoory melakukannya bersama sejumlah pihak lain di antaranya, Anja Runtuwene, Tommy Adrian, Rudy Hartono Iskandar dan PT Adonara Propertindo.

“Yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp 152.565.440.000,” ujar jaksa KPK, Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Baca juga: Anak Buah Anies Dipanggil KPK Terkait Korupsi Pengadaan Lahan 

Jaksa menjelaskan, pada 2018 Yoory mengajukan usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Gubernur DKI Anies Baswedan untuk dianggarkan pada APBD Pemprov DKI Jakarta TA 2019 sebesar Rp 1.803.750.000.000,00 dengan rencana penggunaan untuk pembelian alat produksi baru, proyek hunian DP 0 Rupiah, dan proyek sentra primer Tanah Abang.

Tommy lantas memerintahkan Manajer Operasional PT Adonara Propertindo, Anton Adisaputro, untuk mencari tanah sesuai kriteria. Pada Februari 2019, Anton menemukan tanah yang berlokasi di Munjul dengan luas 41.921 m2.

“Surat penawaran tidak dilengkapi dokumen pendukung bukti kepemilikan hak atas tanah, namun terdakwa memerintahkan kepada para Senior Manajer PPSJ agar segera ditindaklanjuti,” kata jaksa, dikutip Antara.

KPK menyatakan sebenarnya bawahan Yoory sudah beberapa kali melakukan kajian. Hasilnya tanah Munjul tidak layak untuk dijadikan hunian. Namun, Yoory tetap memerintahkan pembelian tersebut.

Selain itu, menurut jaksa, kepemilikan tanah Munjul juga tidak pernah beralih ke Sarana Jaya. Sehingga telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp 152,5 miliar.

Atas perbuatannya, Yoory didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

KPK Tetapkan Bupati Musi Banyuasin Sebagai Tersangka

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa. Anak mantan gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin itu dicokok KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (15/10) lalu.

“Dari kegiatan ini, tim KPK selain mengamankan uang sejumlah Rp 270 juta, juga turut diamankan uang yang ada pada MRD (ajudan Bupati) Rp 1,5 miliar,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Jakarta, Sabtu (16/10).

Operasi senyap itu dilakukan setelah KPK menerima informasi akan adanya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara. Uang tersebut akan diberikan dari tersangka Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy (SUH) kepada Dodi Reza Alex Noerdin.

Uang tersebut diberikan Suhandy melalui Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Herman Mayori (HM) dan Kabid Sumber Daya Air (SDA) sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddi Umari (EU).

Suhandy kemudian melakukan transfer dari rekening perusahaannya ke rekening bank milik salah satu keluarga Eddi. Anggota keluarga tersebut lantas melakukan tarik tunai untuk kemudian diserahkan kepada Eddi.

Eddi selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada Herman untuk diberikan kepada Dodi Reza Alex Noerdin. KPK kemudian mengamankan Herman di salah satu tempat ibadah di Kabupaten Musi Banyuasin dan ditemukan uang Rp 270 juta dengan dibungkus kantong plastik.

Alexander mengatakan, tim selanjutnya mengamankan Eddi dan Suhandy serta pihak terkait lainnya. Dia melanjutkan, mereka kemudian dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan untuk dilakukan permintaan keterangan.

Tim KPK kemudian juga mengamankan Dodi Reza Alex Noerdin di Jakarta. Dodi ditangkap di salah satu lobi hotel di Jakarta dan selanjutnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan.

KPK mengamankan enam orang dalam operasi senyap tersebut. Selain Dodi, Herman, Eddi dan Suhandi, lembaga antirasuah itu juga mengamankan Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, IF; Ajudan Bupati, MRD; Staf Ahli Bupati, BRZ dan Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, AF.

Dari keenam orang tersebut, KPK lantas menetapkan empat tersangka yakni Dodi Reza Alex, Herman Mayori, Eddi Umari dan Suhandy. Dalam perkara ini, Dodi diyakini menerima suap Rp 2,6 miliar dari empat proyek yang dimenangkan tersangka Suhandy.

“Total komitmen fee yang akan diterima oleh DRA dari SUH dari empat proyek dimaksud sejumlah sekitar Rp 2,6 miliar,” kata Alexander lagi.

Atas perbuatannya, tersangka Suhandy sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan tersangka Dodi, Herman dan Eddi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

IG

Continue Reading

Hukum

Polisi Tangkap Direktur BSTV Bondowoso Terkait Berita Hoaks

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan, direktur televisi swasta lokal di Jawa Timur yang ditangkap terkait penyebaran berita hoaks dan SARA bernama Arief Zainurrohman (AZ). AZ adalah Direktur BSTV Bondowoso.

“AZ ini adalah direktur salah satu PT di Jawa Timur, PT media televisi di Jawa Timur,” kata Yusri, Jumat 15 Oktober 2021.

Namun, Yusri menegaskan, AZ ditangkap terkait postingannya di channel akun YouTube Aktual TV. AZ tidak menyebarkan berita hoaks di PT perusahaan televisinya.

“Dia adalah direktur, tapi bedakan konteks pidana di sini beda dengan konteks medianya dia. Karena yang dia sampaikan konteks yang dia sampaikan berita bohong ini bukan melalui PT perusahaan televisi, tapi ada konten yang dia buat di salah satu YouTube,” katanya.

Baca juga: IJTI Ungkap Sosok Direktur TV Swasta Lokal yang Ditangkap Polisi

Yusri menambahkan, Aktual TV yang dioperasikan AZ tidak terdaftar di Dewan Pers. Selain AZ, polisi juga mengamankan M dan AF.

“M, ini adalah pengelola channel yang melakukan editing, mengupload dan konten kreator Aktual TV ini. Sedangkan AF itu pengisi suara,” ujar Yusri.

Saat ini ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap ketiganya itu.

HY

Continue Reading

Hot Topic

KPK Panggil Ketua DPD Nasdem Probolonggi Terkait Kasus Suap

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Ketua DPD Nasdem Probolinggo, Achmad Rifa`i alias Haji Rifa`i.

Haji Rifa`i diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap jual beli jabatan yang menjerat Puput Tantriana Sari (PTS), selaku Bupati Probolinggo.

“Hari ini (15/10) pemeriksaan saksi TPK terkait seleksi jabatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021, dugaan gratifikasi dan TPPU untuk tersangka PTS,” kata Pelaksana tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Jumat (15/10).

Baca juga: Tertangkap OTT, Bupati Probolinggo Tiba di Gedung KPK 

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota nonaktif DPR Hasan Aminuddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sebelumnya, Puput dan Hasan merupakan tersangka dugaan suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.

“Dalam perkara ini, setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, tim penyidik melakukan pengembangan perkara khusus untuk tersangka PTS (Puput Tantriana Sari) dan tersangka HA (Hasan Aminuddin) dengan kembali menetapkan kedua tersangka tersebut dengan dugaan gratifikasi dan TPPU,” ujar Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (12/10).

IG

Continue Reading

HOT TOPIC