Connect with us

Politik

Bawaslu Sukoharjo Awasi Ketat Kampanye Tatap Muka di Pilkada 2020

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sukoharjo memperketat pengawasan kegiatan kampanye tatap muka terbatas di masa Covid-19.

Ada beberapa catatan khusus pelanggaran protokol kesehatan saat bergulirnya masa kampanye yang berakhir pada 5 Desember 2020.

Misalnya, peserta kampanye tatap muka terbatas terbatas tidak memakai masker, physical distancing, dan melebihi maksimal jumlah peserta yakni 50 orang.

Anggota panitia pengawas kecamatan (Panwascam) maupun pengawas desa langsung memberi peringatan jika ada pelanggaran protokol kesehatan.

Baca juga: Bawaslu: Paslon Kurang Kreatif Berkampanye 

“Mereka langsung menyadari dan kembali menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” kata Anggota Divisi Hukum, Data, dan Informasi Bawaslu Sukoharjo, Muladi Wibowo, Ahad (08/11/2020).

Selain itu, pendukung pasangan calon dilarang melakukan konvoi massa baik menggunakan kendaraan bermotor maupun jalan kaki. Hal ini telah disepakati masing-masing tim kampanye pasangan calon dan diatur dalam regulasi.

Menariknya, jumlah kampanye tatap muka terbatas di Sukoharjo terbanyak di Jawa Tengah. Dalam sehari, kegiatan kampanye tatap muka terbatas dilaksanakan di lebih dari 50 lokasi yang tersebar di 12 kecamatan.

Kampanye pasangan calon mengedepankan aspek kesehatan lantaran pesta demokrasi lima tahunan digelar di tengah pandemi Covid-19. Penyelenggara pemilu mendorong pasangan calon melakukan kampanye virtual di sisa masa kampanye.

“Esensinya tidak berubah jika pasangan calon menggelar kampanye virtual. Mereka tetap bisa menyampaikan visi dan misi serta program kerja kepada masyarakat. Justru pasangan calon diuntungkan secara fisik karena tak perlu pindah lokasi kampanye tatap muka ke lokasi lain,” ujar Muladi.

Muladi menyebut berdasarkan hasil koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sukoharjo belum ada peserta kampanye tatap muka terbatas yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Kendati demikian, pengawasan protokol kesehatan Covid-19 saat kegiatan kampanye tatap muka tetap dilakukan secara ketat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo, Nuril Huda, mengatakan pembatasan jumlah peserta kampanye tatap muka untuk mencegah penularan Covid-19.

Menurutnya, kedua pasangan calon telah melakukan deklarasi taat protokol kesehatan saat hari pertama masa kampanye. Komitmen ini harus dijalankan hingga masa kampanye pilkada berakhir pada 5 Desember.

IG

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Revolusi Apa Tanpa Perancis?

Published

on

By

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Sejumlah pesohor Indonesia dengan mudah menisbikan Perancis. Hanya akibat perilaku dan penilaian sebagian warga mereka, termasuk Presiden Emmanuel Macron, terhadap Islam, lantas membuat banyak pihak gelap mata. Cara yang ditempuh luamayan kuno dan berulang: boikot produk Perancis.

Dengan cara memboikot, terbukti selama ini ummat Islam Indonesia sama sekali tidak memiliki kemandirian dalam bidang ekonomi. Sebab, ancaman boikot bukan sekali ini saja, dan tidak hanya negara Perancis. Hampir seluruh negara yang dianggap memiliki masalah dengan ummat Islam Indonesia, ummat Islam di negara mereka sendiri, dan atau ummat Islam di seluruh dunia, selalu beri ajian pamungkas: boikot!

Ambil contoh negara Myanmar, India, atau China. Ketiga negara yang mayoritas berpenduduk Hindhu dan Budha itu juga diakhiri dengan kata boikot. Myanmar untuk masalah Rohingnya, India untuk kebangkitan kaum Hindu nasionalis di bawah Partai Baratya Janata, serta China bagi persoalan Uighur. Tak ada komite evaluasi pemboikotan. Dan apakah para pesohor yang berada di depan tetap pada komitmen pemboikotan itu.

Bagaimana yang terjadi terbalik? Keempat negara tadi melakukan boikot produk-produk mereka terhadao negara-negara muslim? Industri militer dan intelektual Perancis, sebagai contoh. Atau produk murah yang berasal dari China atau India? Serta pelbagai perkembangan destinasi wisata bagi kaum muslim kelas menengah yang terdapat di Myanmar, Vietnam, Thailand, hingga Vietnam? Pembatasan makanan halal dan restoran Muslim, misalnya?

Saya tidak bisa membayangkan, kalau Perancis menyusul Inggris, keluar dari Uni Eropa. Langkah dalam membendung kaum migran asal dunia Arab, akibat konflik dalam pengaruh kebiadaban ISIS. Setengah pesepakbola Perancis beragama Islam, termasuk legendaris Zinedine Zinade. Berapa banyak pula yang kudu mengembalikan status kewarganegaraan mereka, jika konflik perbedaan identitas berkelanjutan?

Jika kita menimba mata air sejarah, seberapa banyak yang mendapat pengaruh dari Perancis dalam menjalankan revolusi? Bisa jadi sebagian besar negara yang melakukan revolusi nasional dalam abad ke 20. Pengaruh, dalam arti pergulatan pemikiran yang mereka alami selama menetap, melarikan diri, atau berpetualang di Perancis.

Bahkan kemunculan abad pencerahan atau auflarung di Eropa hampir identik dengan Perancis. Yakni kehadiran café atau kedai-kedai kopi tempat banyak orang bertemu. Pertemuan yang berujung kepada pertukaran ide dan ilmu. Banyaklah istilah yang dipakai merujuk bahasa Perancis.

Terdapat empat bentuk atau jenis revolusi paling legendaris yang mendapat pengaruh dari Perancis. Yakni Revolusi Amerika Serikat dan Revolusi Perancis (abad 18), Revolusi Industri (abad 18-19) dan Revolusi Iran (abad 20). Bisa jadi, revolusi Bolshevic (1917) saja yang tidak mendapatkan pengaruh dari Revolusi Perancis.

Revolusi yang terjadi di pelbagai belahan dunia, termasuk revolusi kemerdekaan di Indonesia, revolusi di China dan bahkan Indo China, sudah bisa “ditebak” direguk dari anggur yang terhidang dari pikiran filsuf hingga kaum revolusioner asal Perancis.

Upaya membangun “kebencian” kepada Perancis dalam konteks demonstratif ala boikot-boikotan sungguh tak punya nalar yang kuat. Ketergantungan  sejumlah negara Arab dan Afrika terhadap persenjataan moderen asal Perancis sungguh besar. Bagaimana “jihad” dengan cara boikot bekerja dalam tataran industri pertahanan ini?

Atau dalam praktek yang lebih membius. Yakni penggunaan parfum asal Perancis. Memang ada parfum selain dari Perancis? Bahan wewangian itu bukannya tersibak dari setiap sapuan kafiyeh petinggi-petinggi agama yang “berperang” melawan bau keringat dari kegiatan mereka? Wewangian yang berlabel halal ataupun minimal berbahasa Arab, bukannya baru muncul belakangan di dunia selebritas Indonesia? Itupun diampu artis-artis yang naik tangga popularitas dari industri sinetron yang sulit dilepaskan dari keluarga Punjabi yang Hindu itu.

Semula, revolusi ditasbihkan kepada perubahan radikal (sampai ke akar) dalam sistem pemerintahan. Yakni dari monarki ke republik. Monarki yang ditopang oleh teokrasi dan kelompok feodal. Itulah yang menjadi dasar betapa revolusi Perancis disebut lebih dulu, ketimbang revolusi yang lain. Belakangan, revolusi dikaitkan dengan pembebasan nasional. Atas dasar itu, Amerika Serikat pun menyebut diri sebagai kekuatan revolusioner, tatkala membebaskan diri dari Inggris. Jejak Perancis jelas ada dalam revolusi Amerika, sekalipun revolusi di Perancis terjadi limabelas tahun setelah kemerdekaan Amerika Serikat.

Dari kilas lintas itu, terlihat betapa rapuh dan konyolnya istilah revolusi moral dan lain-lain yang dihembuskan di Indonesia belakangan. Mau mengubah republik menjadi monarko atau teokrasi? Dengan mencimooh Perancis, semakin tak ada bangunan logika sekecil apapun dalam seluruh pergerakan massa yang disebut jutaan itu.

Saya tidak begitu memahami apa yang dijelaskan oleh Pak Jusuf Kalla ketika menyebut demokrasi Indonesia seperti kehilangan daya tampung atas fenomena Rizieq Shihab. Setahu saya, bahkan tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan Rizieq Shihab adalah para pemilih dalam pemilu dan pilkada. Mereka bukanlah tokoh-tokoh yang meneriakkan golongan putih atau revolusi putih. Mereka pemilih. Suara mereka sudah ditampung dalam kotak-kotak demokrasi di tempat-tempat pemungutan suara.

Sudah lama muncul kajian di negara-negara Skandinavia, betapa satu orang warga memiliki lebih sari satu organisasi. Pun dalam sistem politik Indonesia, satu warga bisa saja pendukung Rizieq Shihab, tetapi sekaligus pendukung pasangan tertentu dalam pilpres atau pilgub. Pimpinan mereka juga orang-orang yang jelas-jelas berpartai. Dalam fenomena 212, massa partai politik jelas hadir di lapangan, pun sesudahnya, termasuk dalam jumlah mayoritas dari luar Jakarta.

Cek saja arus pemberitaan sepanjang 212. Arus massa berasal dari mana? Bis, pesawat, sampai kendaraan pribadi itu apa ditumpangi oleh warga Jakarta? Begitu juga dengan pesaing-pesaing mereka, juga berbaris dari luar Jakarta. Pemindahan tugas Kapolda Jawa Barat pascaperistiwa 212 jelas-jelas berdasarkan pertimbangan ketidak-mampuan menahan arus massa yang masuk ke Jakarta.

Berapa hari santri-santri asal Ciamis berjalan kaki?

Pun pihak-pihak yang melakukan “pembelaan” terhadap penumpukkan massa dalam mengarak Rizieq Shihab berasal dari tokoh-tokoh politik. Mereka yang berpidato di dalam mobil komando juga anggota-anggota parlemen nasional yang sebagian besar bukanlah legislator asal DKI Jakarta. Kemacetan luar biasa yang terjadi di Jakarta setiap aksi mobilisasi massa dilakukan, juga bukan terjadi dalam jalanan kampung. Tetapi di jalanan utama. Arus massa hilang juga tak masuk ke perumahan warga, melainkan bermuara di daerah-daerah penyangga hingga luar Jawa.

Dalam soal-soal seperti ini, Ali Syariati layak dikenang. Walau bukan pemimpin revolusi Iran, tetapi keberadaannya di Paris mampu menyusun lapisan intelektual yang secara konsisten mendukung penumbangan Syah Rezha Pahlevi. Kaset-kaset ceramah Imam Khomeini mereka sebarkan ke seluruh Iran, terutama Teheran. Siapapun yang mengaku kaum intelektual, tak bakal berkhianat kepada kehadiran sosok Ali Syariati ini.

Ketika revolusi sedang diteriakkan di Indonesia, siapa Ali Syariati-nya? Itu yang kabur gambarnya. Sehingga yang muncul ke permukaan lagi-lagi ampas, sampah, plus klaster baru Covid 19.

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara

 

Continue Reading

Politik

Pemerintah Usulkan Tiga RUU Baru, Salah Satunya RUU Wabah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengusulkan tiga rancangan undang-undang (RUU) untuk masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Tiga RUU itu, yakni RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Wabah, dan omnibus law sektor keuangan.

Yasonna mengatakan usulan itu berdasarkan pertimbangan dan pemikiran adanya kebutuhan hukum. Ia mengatakan RUU tentang Hukum Acara Perdata penting dalam memberi kepastian hukum dan mampu mengakomodasi perkembangan penyelesaian persengketaan perkara perdata.

“Apalagi dengan perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi, menuntut adanya peradilan yang dapat mengatasi penyelesaian persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien,” ujar Yasonna dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Senin (23/11).

Baca juga: RUU Ketahanan Keluarga Ditolak 4 Fraksi di DPR RI

Kedua, ia mengatakan, RUU tentang Wabah bertujuan mengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Regulasi yang ada saat ini hanya mengatur upaya penanggulangan pada saat wabah sudah terjadi.

RUU ini akan mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan dan deteksi dini sebuah wabah. “Sebagai upaya untuk meminimalisir penularan, menurunkan jumlah kasus, jumlah kematian, risiko kecacatan, dan perluasan wilayah serta dampak malapetaka yang ditimbulkan,” ujar Yasonna.

Sementara RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau omnibus law sektor keuangan, ia mengatakan, diperlukan dengan mempertimbangkan peran sektor keuangan yang sangat besar dalam mengakumulasi tabungan dan modal nasional. Ia menjelaskan, sektor keuangan Indonesia saat ini masih belum berkembang.

Di sisi lain, perkembangan industri jasa keuangan semakin kompleks dan memerlukan penguatan lembaga jasa keuangan. “Pembentukan RUU tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat,” tandas Yasonna.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Unggah Foto Baca ‘How Democracies Die’, Anies Dikritik

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah foto sedang membaca buku berjudul ‘How Democracies Die’ di media sosialnya. Saat mengunggah, Anies memakai baju koko berwarna putih dan sarung berwarna cokelat. Ia duduk di depan rak buku yang menjadi latar belakangnya.

Beberapa pihak pun turut merespon postingan Anies tersebut. Seperti Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco. Dia  menilai Anies tengah mencari perhatian.

“Kan biasa Pak Gubernur begitu, lagi cari perhatian atau lagi mengalihkan perhatian juga mungkin,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, Minggu (22/11/2020), dikutip detikcom.

Baca juga: Peneliti PARA Syndicate: JK Manfaatkan Rizeiq Shihab untuk Siapkan Anies Baswedan Jadi Presiden

Basri meminta Anies lebih fokus dalam mengurus rakyat Jakarta. Terlebih menurutnya banyak janji kampanye Anies yang belum terpenuhi.

“Seharusnya fokus urus rakyat Jakarta saja lah, banyak janji kampanye yang belum dipenuhi,” kata Basri.

Sementara, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gilbert Simanjuntak menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang menyindir diri sendiri saat membaca buku berjudul How Democracies Die.

Menurutnya, demokrasi akan mati oleh segelintir orang yang terlalu berkuasa, sebagaimana isi buku yang dibaca oleh Anies.

“Nyindir siapa? Nyindir dirinya kurasa lebih tepat. Demokrasi mati oleh segelintir orang yang terlalu berkuasa sesuai isi buku yang dia baca,” kata Gilbert, Minggu (22/11) dikutip CNNIndonesia.

Buku ‘How Democracies Die’ merupakan karya penulis profesor Harvard, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Buku tersebut membahas beberapa pemimpin di dunia yang terpilih melalui Pilpres tetapi lekat dengan label ‘diktator’.

Dalam bukunya, mereka mencatat bahwa kemunculan beberapa pemimpin diktator justru merupakan hasil dari pemilu. Demokrasi mati bukan karena pemimpin diktator yang memperoleh kekuasaan lewat kudeta, melainkan justru yang menang melalui proses pemilu.

Setidaknya hal ini mereka catat saat Donald Trump, yang diusung oleh Partai Republik, menang pada Pilpres Amerika Serikat tahun 2016. Trump unggul atas kandidat Partai Demokrat, Hillary Clinton. Padahal banyak lembaga survei lokal yang memprediksi kekalahan Trump. Trump diduga kuat menang karena berhasil memainkan isu rasisme kulit hitam dan menebarkan ketakutan melalui hoax.

Begitu terpilih, Trump langsung mengeluarkan pernyataan kontroversial yang semakin memunculkan kesan dia sebagai diktator. Beberapa di antaranya pernyataan perang yang diumumkan lewat akun Twitter pribadinya, rencananya membangun tembok perbatasan Meksiko-Amerika Serikat; kebijakan luar negeri Korea Utara dan Afghanistan yang memicu perang; reformasi pajak; sikapnya arogan pada media yang mengkritiknya, ketidakpercayaannya pada fenomena perubahan iklim; hingga yang paling kontroversial soal pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pada buku ‘How Democracies Die’, selain di Amerika Serikat, Brasil, Filipina, dan Venezuela, fenomena ‘soal pemimpin yang menang pemilu namun terkesan diktator’ ini terjadi di beberapa negara lain, misalnya Peru, Polandia, Rusia, Sri Lanka, Turki, dan Ukraina.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC