Connect with us

Nasional

Berita Duka, Lebih 70 Perawat Meninggal Akibat Covid-19

Published

on

Tenaga medis yang beristirahat di sela-sela waktu merawat pasien Covid-19

Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadhilah, mengatakan lebih dari 70 perawat meninggal dunia selama pandemi virus corona di Indonesia. Mereka meninggal setelah menangani pasien Covid-19.

“Lebih dari 70 perawat telah gugur akibat Covid-19,” katanya dalam acara Doa Perawat Untuk Negeri yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Selasa (15/09).

Meninggalnya lebih dari 70 perawat ini menjadi duka mendalam bagi PPNI. PPNI merasa kehilangan perawat yang memiliki kompetensi tinggi dan berdedikasi terhadap bangsa. “Kami merasa kehilangan yang luar biasa,” ujar Harif.

Baca juga: 115 Dokter Meninggal, 300 Ribu Orang Terancam Kehilangan Layanan Kesehatan

Harif menyebut, perawat dan petugas kesehatan lain merupakan tenaga vital dalam penanganan covid-19. Mereka berjibaku, bahu membahu dalam memutus rantai penularan corona tanpa mengenal lelah dan waktu.

Bahkan, mere115ka mempertaruhkan nyawa saat menangani pasien Covid-19. “Kerja dalam kondisi penuh risiko membahayakan bahkan dapat merenggut jiwanya,” kata dia.

Dalam kesempatan sama, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan ucapan duka cita mendalam atas meninggal dunianya para perawat akibat terpapar Covid-19 saat bertugas. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para perawat yang sudah bertugas dalam menangani pasien Covid-19.

Terawan menekankan pentingnya bagi para perawat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan selama menjalankan tugas.

“Saat ini banyak teman rekan sejawat tenaga kesehatan yang sakit dan meninggal karena terpapar saat menangani Covid. Ini bukti bahwa kerja ini berisiko tinggi hingga bertaruh nyawa demi raga yang lain. Kuncinya disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” kata Terawan.

Sebelumnya, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi menyampaikan, kematian dokter terkait COVID-19 akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat.

“Kematian dokter yang saat ini 115 dokter dengan asumsi satu dokter melayani 2.500 orang. Maka, menggambarkan rakyat Indonesia hampir 300.000 orang akan kehilangan pelayanan dari dokter,” ujar Adib dalam keterangan tertulis, Senin (14/09).

“Begitu juga dengan meninggalnya dokter gigi dan perawat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Adib mengungkapkan, jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara, yaitu 0,4 dokter per 1.000 penduduk.

“Artinya, Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000 penduduknya,” ungkapnya.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Cegah Pengerahan Massa, Pakar Komunikasi: Ketum Parpol Buat Kesepakatan  

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan kerumunan yang melibatkan massa banyak di setiap tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada), terutama saat kampanye harus dibatasi. Mendagri mengatakan, apapun bentuknya, harus dibatasi semaksimal mungkin.

Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, kerumunan massa saat Pilkada dalam pandemi Covid-19 bisa dicegah. Menurutnya, para ketua umum partai politik saling bertemu dan bersepakat tidak menggelar kampanye langsung yang mengerahkan massa, demi menekan angka penyebaran Covid-19.

“Ketua-ketua umum parpol berkumpul membuat kesepakatan tidak boleh ada kampanye langsung mengundang massa, baik di dalam maupun luar ruangan,” ungkap Emrus di Jakarta, Sabtu (21/09).

Ia meyakini, kesepakatan itu akan ditaati oleh kader-kadernya, termasuk yang menjadi bakal pasangan calon peserta pilkada, sekaligus lebih efektif ketimbang Peraturan KPU maupun regulasi lainnya.

Baca juga: Mendagri: Kerumunan Massa dalam Setiap Tahapan Pilkada Harus Dibatasi

Emrus menilai kader-kader parpol pasti akan patuh dengan perintah ketua umumnya, seiring kondisi sosiologis politik di Indonesia menunjukkan fenomena tersebut.

“Semua (kader) partai manut sama ketua umumnya. Mana partai yang kadernya tidak patuh? Artinya, bukan hanya sekadar kesepakatan tidak berkampanye langsung, tetapi kesepakatan juga terkait sanksi bagi kader yang melanggar,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Emrus Corner ini menantang parpol yang berani memberikan sanksi berupa penarikan dari kontestasi pilkada bagi kadernya yang melanggar.

“Sekali melanggar kasih sanksi peringatan. Tapi kalau 3-4 kalinya melanggar ditarik dari pilkada. Tegas. Sanksinya harus disepakati, diserahkan Bawaslu untuk menegakkan. Para ketua umum parpol kan negarawan, berkumpullah, buat kesepakatan,” tegasnya.

Jika harus membuat regulasi lagi, lanjut Emrus, termasuk Peraturan KPU, ia khawatir mengkhawatirkan prosesnya yang lama.

“Bagaimana dengan calon independen? Kan ada pertanyaan seperti itu pasti. Nah, peraturan bisa dibuat KPU untuk calon independen ini, merujuk pada kesepakatan yang dibuat ketua-ketua umum parpol tadi,” paparnya.

Intinya, saat ini hanya menyerahkan tindakan para ketua umum parpol untuk proaktif dalam mencegah kampanye langsung, yang mengundang banyak orang dalam kontestasi pilkada tersebut.

“Jangan sampai terjadi kluster baru dalam pelaksanaan pilkada. Jangan dorong KPU membuat PKPU, dan sebagainya. Tetapi, para ketua umum berkumpul, buat kesepakatan,” ujarnya.

Adapun kampanye memang tetap harus berjalan, tetapi tidak lagi dengan mengundang orang banyak, seperti rapat umum, konser, dan sebagainya, melainkan memanfaatkan ruang-ruang virtual yang ada.

“Kampanye kan bisa melalui media sosial, media massa, selain lewat spanduk, baliho, dan sebagainya. Kemudian, berbagai macam aplikasi (pertemuan) virtual. Bikinlah konten kreatif,” katanya.

Sehingga, kata Emrus, tingkat kreativitas tim sukses masing-masing pasangan calon peserta pilkada akan diuji. “Peserta ditantang kemampuannya membuat konten-konten kampanye menarik di ruang virtual,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Pegiat Pemilu: Tak Tepat Pilkada Jadi Kambing Kegagalan Penanganan Pandemi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pasca pendaftaran Paslon lalu yang berbuntut arak-arakan massa, tuntutan penundaan Pilkada Serentak 2020 makin kencang. Pegiat pemilu Jeirry Sumampow angkat suara, menurutnya, tak tepat jika Pilkada dijadikan kambing hitam kegagalan dalam menangani penyebaran covid-19.

Dia mengatakan, apa bedanya kumpulan orang yang setiap hari beraktifitas di pasar tanpa protokol Covid-19 yang ketat dengan kumpulan massa di Pilkada.

“Dalam kerangka penanganan Covid-19, mestinya sama saja. Tapi yang disalahkan adalah kumpulan massa dalam Pilkada. Yang di pasar dianggap ok saja, tak masalah,” ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) itu dalam keterangan tertulisnya,  Ahad (20/09).

Kalau mau didalami, kata Jeirry, ada ketidakberesan penyelenggara yang tak mengantisipasi tahapan pendaftaran calon , sehingga menjadi ramai diperbincangkan sebagai pembuat cluster penularan Covid-19 baru.

“Lagi-lagi, ketakberdayaan terhadap Pandemi Covid-19 seolah dijadikan tameng untuk membenarkan kinerja penyelenggara yang tak becus itu,” imbuh Jeirry.

Baca juga: Pegiat Pemilu Minta Sanksi Tegas Pelanggar Prokes Pilkada

Dia menegaskan penyelenggara tak boleh pasrah dan membiarkan seolah memang sudah begitulah keadaannya Pilkada dalam suasana Pandemi Covid-19.  Kata dia, penyelenggara tak boleh merasa bahwa karena Pandemi Covid-19 ini maka mereka tak punya kuasa apa-apa untuk mengatasinya, tanpa berupaya serius memikirkan bagaimana agar tahapan tak menjadi cluster penularan Covid-19.

“Bukankah mereka diberikan kewenangan oleh UU untuk mengatur, jika perlu memaksa, agar tahapan Pilkada tak menjadi arena penularan Covid-19? Bagi kami itu jelas dalam UU No.6/2020?,” cetus Jeirry.

Dalam kerangka Pilkada dimasa Covid-19 ini, lanjut dia,  penyelenggara juga mesti menyesuaikan hal-hal dalam tahapan yang berpotensi menjadi media penularan Covid-19. Mekanisme teknis dalam setiap tahapan harus disederhanakan. Tak boleh persis sama dengan pada masa normal. Jika ada hal yang bisa menjadi media penularan, maka itu bisa saja ditiadakan. Itu bagian dari resiko yang harus diambil demi kebaikan dan keselamatan bersama.

“Tak boleh takut untuk melakukan hal itu,” katanya.

Dia memberi contoh, dalam tahapan penetapan calon nanti atau kampanye pengerahan massa harus dilarang dan jika terjadi harus ditindak dengan tegas. Berikan sangsi sesuai dengan regulasi yang ada.

“Jika ditunda, kapan tundanya? Jika menunggu Pandemi Covid-19 berakhir, kapan itu? Bisa satu, dua atau bahkan 5 tahun lagi. Apakah kita harus menunggu selama itu dalam ketidakpastian? Karena tidak ada yang bisa memberikan kepastian, maka bukankah lebih baik kita lanjutkan dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang lebih ketat dan penerapan sangsi yang lebih tegas?,” ucap Jeirry.

Jeirry mengungkapkan, terlalu cepat menuntut penundaan Pilkada, tanpa melihat seberapa serius upaya kita dalam mengantisipasi dampaknya. Kata dia, cara ini terkesan terlalu pasrah dan ingin menghindar dari kenyataan.

“Tentu keselamatan rakyat penting sekali jadi perhatian. Bagi kami, itu harus jadi perhatian paling tinggi. Dan ini juga jadi fokus ketika, di bulan Juni lalu, mengambil keputusan sebagai bangsa untuk tetap melaksanakan Pilkada Serentak tahun ini,” tuturnya.

Jeirry menilai, penundaan Pilkada 2020 boleh saja, baik saja. Tapi melakukan itu tanpa melakukan evaluasi mendalam dan memetakan letak persoalannya, merupakan sikap dan tindakan yang terlalu terburu-buru.

“Pertanyaannya apakah perhatian itu sudah kita laksanakan dengan baik? Disini perlu ada evaluasi untuk melihat dimana letak persoalannya. Bukan dengan buru buru mengusulkan penundaan Pilkada,” imbuhnya.

“Cara kita menangani persoalan memang cenderung cari gampang. Bukan lihat dan dalami persoalan lalu cari solusi, tapi cenderung mencari kambing hitam. Ini terjadi mulai dari persoalan yang sifatnya remeh-temeh sampai persoalan yang serius dan rumit. Kami menilai bahwa cara inilah yang terjadi dalam kasus tuntutan penundaan Pilkada. Jika begini, memang bakal repot terus ke depan, tak akan ada kepastian,” pungkasnya.

IG

Continue Reading

Nasional

Mendagri: Kerumunan Massa dalam Pilkada Harus Dibatasi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kerumunan yang melibatkan massa banyak di setiap tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada), terutama saat kampanye harus dibatasi. Mendagri mengatakan, apapun bentuknya, harus dibatasi semaksimal mungkin.

“Saya tidak setuju ada rapat umum, konser apalagi, saya tidak sependapat. Maka Kemendagri membuat surat keberatan tentang itu langsung ke KPU,” ujar Tito saat jadi narasumber dalam webinar nasional Seri 2 KSDI bertajuk,”Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikan Ekonomi” di Jakarta, Minggu (20/09).

Meski demikian, Tito menilai jika semua kerumunan menjadi kurang fair bagi non petahana. Menurutnya, jika dibatasi total maka yang diuntungkan adalah petahana.

“Agak kurang fair jika dibatasi total, karena yang diuntungkan adalah petahana. Maka diberikan ruang yang disebut rapat terbatas. Oleh karena itu sebagai Mendagri, telah mengusulkan pertemuan atau rapat terbatas hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang,” jelasnya.

Baca juga: Puan Maharani Minta Semua Pihak Patuhi Protokol Kesehatan dalam Pilkada 2020

Tito menuturkan, untuk mencegah terjadinya kerumunan massa yang besar, dirinya juga mendorong kampanye daring.

“Memang ada hambatan yang tidak memiliki saluran komunikasi yang baik, tapi ada RRI ada TVRI yang bisa tembus dan di beberapa daerah hijau masih bisa dilakukan kampanye terbatas,” ucapnya.

Pilkada ini, sambungnya, sebetulnya jika setting-nya baik menjadi momentum emas untuk membuat 270  daerah daerah yang menggelar pemilihan bergerak menangani covid-19. Mereka yang menjadi pasangan calon bergerak semua menangani covid.

“Kampanye harus dilakukan sehingga masyarakat nanti menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah ini di daerahnya. Otomatis kalau bisa dibangun setting ini para calon kepala daerah ini di pikiran mereka hanya berpikir bagaimana tangani covid-19 itu,” imbuhnya.

Tito mendorong adanya regulasi untuk mencegah kerumunan sosial dan untuk mendorong serta mewajibkan para calon kepala daerah ini dan tim suksesnya melakukan kampanye masif. Misalnya, lanjut Tito, dengan membagikan masker, hand sanitizer atau sabun. “Semakin banyak semakin baik, itu akan membantu sebetulnya langkah-langkah penanganan covid-19,” pungkasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC