Channel9.id-Jakarta. Dua lembaga di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), akhirnya dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo (Widodo).

Adapun lembaga tersebut ialah Badan Pertimbangan Telekomunikasi (BPT) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Sebagai konsekuensinya, kedua peran dan tugas lembaga ini akan dikembalikan lagi ke Kominfo.

Sebagaimana dasar hukumnya, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 dan Kepres Nomor 55 Tahun 1989, BPT bertugas memberi pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah, dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan penyelesaian permasalahan yang bersifat strategis di bidang telekomunikasi.

Baca juga : Perketat Kebijakan, TikTok Hapus Konten Sesat

Lembaga ini berfungsi untuk menghimpun dan mengkaji bahan-bahan yang dinilai perlu bagi penyampaian pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah dalam perumusan kebijaksanaan dan penyelesaian permasalahan yang sifatnya strategis di bidang telekomunikasi.

Sementara itu, BRTI berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi di Indonesia. Lembaga ini dibentuk melalui Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Menyoal kepengurusannya, ‘wasit telco’ ini terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Untuk diketahui, keputusan membubarkan lembaga tersebut tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020, yang telah ditandatangani Presiden pada 26 November dan kemudian diundangkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.

Selain BPT dab BRTI, ada pula delapan lembaga yang dibubarkan Jokowi. Di antaranya yaitu Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Komisi Nasional Lanjut Usia, dan Badan Olahraga Profesional Indonesia.

Pada perpres di pasal 2 dan 3 dijelaskan bahwa semua tugas, fungsi, pendanaan, dan kepegawaian dikelola oleh kementerian terkait. Sementara, pengalihan dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan/atau kementerian/lembaga terkait.

(LH)

Channel9.id-Jakarta. Asal-usul virus corona SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 kerap dipertanyakan. Mulanya virus ini disebut berasa dari Wuhan, Cina, karena pertama kali menyebar di wilayah ini. Namun kemudian sejumlah penelitian dilakukan dan di antaranya ada yang menyebutkan bahwa virus ini bukan dari Cina.

Ya, sudah nyaris setahun virus ini bersemayam di muka bumi, namun belum ada jawaban pasti mengenai dari mana virus ini berasal.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) turut merespons sejumlah dugaan ini, termasuk pernyataan dari Cina yang berulang kali menegaskan Covid-19 bukan berasal dari negaranya. Klaim Cina ini berdasarkan pada ‘bukti’ adanya jejak Covid-19 di makanan beku impor. Selain itu, Cina juga merujuk pada jurnal ilmiah yang mendapati bahwa Covid-19 kemungkinan sudah beredar di Eropa lebih dulu.

“Saya pikir sangat spekulatif bagi kami untuk mengatakan bahwa penyakit itu tidak muncul di Cina,” ujar pakar darurat WHO Mike Ryan saat ditanya apakah Covid-19 muncul pertama kali di luar Cina saat briefing virtual di Jenewa, dikutip dari Reuters.

Baca juga : Dr Reisa Ajak Masyarakat Kenali Vaksin Covid-19

“Jelas dari perspektif kesehatan masyarakat bahwa Anda memulai penyelidikan di mana kasus manusia pertama kali muncul,” imbuh dia, mengatakan bahwa bukti kemudian dapat mengarah ke tempat lain.

Untuk diketahui, WHO saat ini kembali menginvestigasi asal-usul Covid-19 ke Wuhan, Cina mencari tahu soal awal mula wabah. Sebelumnya WHO sempat dituduh Trump terkait ‘Cina-sentris’, namun WHO membantah tuduhan tersebut berulang kali.

Sementara itu, studi baru-baru ini menyebutkan bahwa Covid-19 kemungkinan berasal dari India. Tim peneliti asal Cina yang dipimpin Dr Shen Libing ini melakukan pendekatan lain guna melacak asal-usul Covid-19. Mereka menghitung jumlah mutasi Covid-19 dalam setiap jenis virus.

Terdapat 17 negara yang menjadi objek penelitian. Kemudian didapati delapan negara yang memiliki mutasi paling sedikit, di antaranya Australia, Bangladesh, Yunani, AS, Rusia, India, Italia, dan Ceko.

Namun, area asal muasal wabah harus mempunyai keragaman genetik yang luar biasa. India dan Bangladesh disebut menjadi yang potensial, demikian lapor studi yang dimuat di The Lancet berjudul ‘The Early Cryptic Transmission and Evolution of SARS-CoV-2 in Human Hosts’.

“Informasi geografis strain yang paling sedikit bermutasi dan keanekaragaman strain menunjukkan bahwa India menjadi tempat penularan SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia yang paling awal terjadi,” tegas Shen.

Shen kemudian menyebut cuaca ekstrem mungkin memicu pandemi Covid-19 di India. Untuk diketahui, pada Mei 2019, India diserang gelombang panas terpanjang kedua. Kekeringan ini memaksa hewan dan manusia ambil sumber air minum dari tempat yang sama. “Ini mungkin telah meningkatkan kemungkinan virus menular ke manusia,” sambungnya.

Dibantah Ilmuwan Lain
Namun, ilmuwan lain mempertanyakan temuan Shen itu. Mereka mengatakan prinsip penelitian dan perangkat lunak yang digunakan tak sesuai dengan standar yang diharapkan untuk jenis analisis filogenetik ini.

“Memilih urutan virus yang tampaknya memiliki jumlah perbedaan paling sedikit dari yang lain dalam kumpulan acak tidak mungkin menghasilkan ‘nenek moyang’ dari virus,” ujar Marc Suchard, profesor di Departemen Biostatistik dan Genetika Manusia di Universitas California, Los Angeles.

Temuan Shen juga dibantah Mukesh Thakur, Ahli Virologi pemerintah India yang juga aktif di Zoological Survey of India. Thakur menekankan argumen yang dibangun oleh peneliti Cina tidak kuat. “Tampaknya hasil salah tafsir,” ucapnya.

(LH)

Channel9.id-Jakarta. Tiktok akan menurunkan konten yang menyesatkan. Hal ini merupakan upaya paltform ini untuk memperketat kebijakan kontennya.

“Kami membangun tim, proses, dan teknologi untuk mengidentifikasi dan, jika diperlukan, menghapus informasi menyesatkan dan salah,” ujar Director Trust & Safety, TikTok Asia Pacific Arjun Narayan, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (27/11).

Baca juga : Pelaku UMKM Bisa Untung Jika Manfaatkan Big Data dan AI

Untuk merealisasikan hal itu, Arjun menuturkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan para ahli kelas dunia guna mencegah kampanye provokatif dan agitasi. Selain itu, TikTok pun melarang konten palsu dan hoaks.

“Kami menambahkan kebijakan yang melarang konten palsu atau manipulatif yang menyesatkan pengguna dengan mengaburkan kebenaran suatu kejadian dalam cara yang dapat menyebabkan bahaya,” sambung dia.

Kemudian Tiktok pun membuat kebijakan tentang konten yang lebih transparan.

Panduan Komunitas telah menambahkan soal pelarangan konten tentang kampanye disinformasi. “Seperti pembuatan akun yang dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dan mengarahkan opini publik terhadap individu, komunitas, atau publik yang menyesatkan tentang indentitas, lokasi, ataupun tujuan akun tersebut,” terang dia.

Tiktok pun akan memperbesar tim dan program dengan memasang sistem untuk memudahkan pengguna melaporkan misinformasi di aplikasi. Kemudian Tiktok juga akan memperbesar tim internal yang bertanggungjawab untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran misinformasi serta disinformasi.

“Kami juga meluncurkan program pengecekan fakta pihak ketiga untuk Indonesia, dengan tim pengecek fakta yang meninjau dan memverifikasi konten yang dilaporkan. Begitu informasi dipastikan salah atau menyesatkan, kami mengambil langkah proaktif untuk menghapus konten, berdasarkan Panduan Komunitas kami,” tutup dia.

Sebagai informasi, pembaruan tersebut diduga berangkat dari viralnya video dari TikTok yang berisikan penghinaan terhadap Presiden RI Joko Widodo. Pada video Jokowi disebut sebagai keturunan binatang. Selain itu, nama Ketua DPR RI Puan Maharani turut terseret.

Video TikTok itu diduga diunggah oleh akun @acygacalfarucha. Polisi saat ini sudah mendalami video TikTok tersebut.

(LH)