Channel9.id – Jakarta. Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan 5.000 hingga 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan metode penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan hingga akhir 2026. Metode ini diklaim dapat membantu mengurangi risiko keracunan pangan sekaligus menjaga makanan tetap hangat saat dikonsumsi siswa.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan uji coba metode tersebut telah dilakukan di 66 dapur dan akan diperluas ke sekitar 230 dapur tambahan. Menurut dia, pelaksanaan tahap awal belum menemukan kasus keracunan, meski penerapannya masih akan diperluas.
“Target saya adalah sampai dengan akhir tahun, untuk mengurangi keracunan, makanan-makanan rusak, gangguan kesehatan, dan paling diminati oleh siswa ini, maka kami berharap sampai dengan akhir tahun, kita bisa implementasi MBG Prasmanan ini 5.000 sampai dengan 10.000 dapur sudah bisa mengimplementasikan ini,” ujar Sudaryono dalam keterangannya yang diterima Channel9.id, Kamis (29/10/2026).
Dalam skema tersebut, makanan tidak disajikan dengan mengharuskan seluruh siswa berkumpul di satu lokasi. SPPG membawa makanan sesuai jumlah siswa ke masing-masing kelas untuk kemudian disajikan dan dikonsumsi bersama.
Sudaryono menjelaskan, makanan dibawa dalam kondisi hangat dan suhunya dijaga minimal 60 derajat Celsius. Dengan cara ini, makanan diharapkan dapat langsung dikonsumsi tanpa perlu dipanaskan kembali di sekolah.
“Kalau di kelas ada 30 orang, dia bawa 30 porsi nasi, sayur, lauk, ditaruh di kelas, dia sajikan, dia makan, dia beresin, kemudian selesai. Jadi hangat-hangat, enggak perlu diangetin karena dibawanya hangat-hangat, dijaga suhunya di 60 derajat minimal,” kata Sudaryono.
Metode prasmanan juga memungkinkan siswa mengambil tambahan makanan jika masih lapar. BGN menyatakan makanan tambahan tetap harus memperhatikan takaran dan kebutuhan gizi yang ditetapkan, sementara sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi makanan yang tersisa.
“Jadi orangnya dapat porsi sesuai dengan takaran gizinya tapi masih ada spare, nah spare-nya itu orang bisa, kalau masih lapar bisa nambah jadi ini, so far so good dan kami ingin ini mandatory, harus dilaksanakan seluas-luasnya terhadap semua dapur dan semua sekolah,” ujarnya.
Untuk menyesuaikan pelayanan dengan jumlah siswa, BGN menyiapkan skema dapur yang berbeda. Sekolah dengan jumlah siswa besar, seperti yang memiliki sekitar 3.000 siswa, dapat memiliki dapur di lingkungan sekolah, sedangkan sekolah dengan jumlah siswa di bawah 1.000 orang akan dilayani melalui dapur terpusat atau central kitchen.
Sudaryono menyebut metode tersebut mengacu pada praktik penyediaan makanan di sejumlah negara, termasuk Jepang dan negara-negara Eropa. Namun, BGN menargetkan penerapannya diperluas ke ribuan dapur dalam waktu sekitar dua bulan sebelum akhir tahun.
“Ini adalah best practice yang kami belajar dari banyak negara dan beberapa negara salah satunya Jepang, kemudian ada dari Eropa juga kami lihat, caranya sama. Jadi sebetulnya ini best practice bukan karangan saya,” pungkasnya.
Baca juga: Kendalikan Mutu Gizi Ibu Hamil dan Anak, Pemda Diberi Wewenang Evaluasi Kelayakan SPPG
HT
