Channel9.id – Jakarta. Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pemasangan kamera pengawas atau CCTV yang terhubung ke kantor pusat di 5.000–10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga akhir 2026. Sistem tersebut ditujukan untuk memantau proses pengolahan makanan dan mendeteksi pelanggaran standar kebersihan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, CCTV akan dilengkapi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk membantu mengidentifikasi praktik pengolahan makanan yang tidak sesuai standar. Sejauh ini, CCTV telah terpasang di 70 SPPG dan akan diperluas secara bertahap.
Melalui sistem tersebut, BGN dapat memantau aktivitas di dapur, termasuk penanganan bahan makanan dan proses penyajian. Pelanggaran seperti meletakkan bahan makanan di lantai atau tidak menggunakan sarung tangan saat mengolah makanan diharapkan dapat terdeteksi lebih awal.
“Maka yang kami lakukan adalah kami ingin CCTV yang gambarnya dinikmati oleh si pemilik dapur itu, kemudian bisa kami nikmati dengan cara dikoneksikan ke pusat, kemudian dikasih Artificial Intelligence,” kata Sudaryono dikutip Channel9.id dari tayangan di kanal Youtube resmi BGN, Kamis (29/10/2026).
Selain pengawasan berbasis teknologi, BGN membuka akses bagi masyarakat untuk memantau pelaksanaan program MBG. Orang tua siswa, petugas posyandu, guru, dan kepala sekolah dipersilakan memeriksa dapur serta memberikan masukan terkait operasional dan menu makanan.
“Karena MBG sekarang ini ingin melibatkan publik seluas-luasnya. Kita ingin kita diawasi oleh siapa pun seluas-luasnya. Dapur bisa dilihat, dapur bisa dicek oleh orang tua siswa, oleh posyandu, oleh guru, oleh kepala sekolah, dan sebagainya,” ujar Sudaryono.
BGN juga menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat dan platform Radar MBG. Platform tersebut memungkinkan masyarakat melihat menu harian, penerima manfaat, penanggung jawab dapur, serta kandungan gizi makanan yang disajikan.
Sudaryono mengatakan, masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program. Ia menegaskan, BGN akan menindaklanjuti laporan yang masuk.
“Manakala keterlibatan publik ini kita buka seluas-luasnya, kami akan follow up dan kami perbaiki,” katanya.
Di sisi lain, BGN berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melibatkan kepala daerah dan perangkatnya dalam pemeriksaan dapur MBG. Pemeriksaan tersebut mencakup kesesuaian standar dapur dan kapasitas operasional setiap SPPG.
“Jadi nanti kepala daerah itu sidak semua dapur di standarnya. Dari standar dapurnya dan kapasitas dapurnya, itu semua dinilai,” kata Sudaryono.
Penguatan pengawasan ini menjadi bagian dari upaya BGN memperbaiki tata kelola program MBG. Sudaryono mengatakan, lembaganya juga melakukan pembenahan terhadap aturan pelaksanaan program yang dinilai perlu diperbaiki.
“Aturan-aturan yang dulu tidak ada, kami adakan. Aturan-aturan yang salah di masa lampau, kami perbaiki. Ini yang kami lakukan selama 100 hari ini dan akan terus kami lakukan,” ujarnya.
Baca juga: BGN Targetkan 10.000 Dapur MBG Terapkan Sistem Prasmanan Akhir 2026
HT
