Channel9.id. Jakarta. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Kesamaan visi dan langkah dinilai penting agar program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Bima saat menghadiri acara 2 Tahun Prabowo-Gibran: Rapor untuk Rakyat di Universitas Tarumanagara, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
“Enggak mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau masing-masing berbeda. Nomor utama yang paling penting adalah bagaimana kita harus bergerak bersama membangun narasi dan orkestrasi menuju 2045,” ujar Bima.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berperan mengoordinasikan pemerintah daerah agar kebijakan dan program pembangunan selaras dengan prioritas nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui retret kepala daerah, pembinaan, dan koordinasi berkelanjutan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif hingga tingkat daerah.
Bima juga mendorong kepala daerah mengembangkan ekonomi berdasarkan potensi unggulan wilayah masing-masing, mulai dari sektor pangan, perdagangan, hingga jasa. Penguatan ekosistem yang menghubungkan produksi dan konsumsi dinilai penting untuk menciptakan nilai tambah serta membuka lapangan kerja.
“Economic growth is not only about government spending, bukan. Bukan hanya membelanjakan uang negara saja, bukan. Pertumbuhan ekonomi adalah produksi. Pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi. Pertumbuhan ekonomi adalah membawa ekosistem,” tegasnya.
Di sisi lain, Kemendagri terus mengawal pengendalian inflasi melalui koordinasi rutin dengan pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi kendala produksi dan distribusi yang memengaruhi harga kebutuhan masyarakat, sehingga daya beli tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berlanjut.
Sinkronisasi juga diperlukan dalam pelaksanaan program prioritas Presiden. Bima mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan pangan memadai. Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya lokal agar mampu menggerakkan ekonomi setempat.
Dalam pelayanan publik, Bima menyoroti pentingnya transformasi digital melalui integrasi data kependudukan lintas kementerian dan lembaga. Pengembangan identitas kependudukan tunggal diharapkan mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan, termasuk jaminan kesehatan, bantuan sosial, dan pendidikan.
Ia turut mendorong pemerintah daerah saling berbagi pengalaman dan mengadopsi inovasi yang sesuai dengan kebutuhan wilayahnya. Bima mencontohkan inovasi split bill di Kota Medan untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, serta pengolahan sampah menjadi energi di sejumlah kota sebagai upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya.
“Kota-kota di Indonesia harus terus bergerak menuju kota masa depan, saling menginspirasi, dan saling berbagi dengan semangat efisiensi untuk menuju Indonesia Emas 2045,” tandasnya.
Baca juga: Wamendagri Ribka: Indonesia Timur Punya Peran Penting Wujudkan Indonesia Emas 2045
