Connect with us

Nasional

BKN Apresiasi Penerapan Prokes Saat Ujian SKD di Kemendagri

Published

on

BKN Apresiasi Penerapan Prokes Saat Ujian SKD di Kemendagri

Channel9.id-Jakarta. Ketua Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengapresiasi penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan PNS Kemendagri Tahun 2021 di titik lokasi mandiri Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri. Hal itu disampaikan Bima saat meninjau langsung pelaksanaan ujian tersebut, Senin (13/9/2021).

Dia menjelaskan, dalam melakukan seleksi Calon PNS (CPNS), protokol kesehatan menjadi hal mutlak untuk diterapkan. Ini sesuai dengan syarat yang diberikan Satgas Penanganan Covid-19 Nasional terkait pelaksanaan seleksi tersebut. Pihaknya terus memastikan setiap pelaksanaan seleksi CPNS ini di seluruh titik lokasi telah menerapkan protokol kesehatan. “Kita ingin menjaga peserta lain, kita ingin menjaga panitianya, dan masyarakat,” ujar Bima.

Baca juga: Kemendagri Minta Calon PNS sesuai dengan Passion dan Panggilan Hidup

Bima mengatakan, pelaksanaan ujian SKD yang berlangsung di Kantor BPSDM Kemendagri telah memenuhi standar protokol kesehatan yang ditentukan. Dirinya mengaku telah melihat secara langsung bagaimana protokol kesehatan tersebut diterapkan. Protokol tersebut baik berupa pemakaian masker, menjaga jarak, menunjukkan hasil tes Covid-19, dan sebagainya. Setelah melakukan peninjauan, dia juga menilai, lokasi tes hanya diisi seperempat dari kapasitas ruangan. “Jadi itu semua sudah memenuhi syarat,” kata Bima.

Sementara itu, Bima mengimbau, agar para peserta menaati semua peraturan yang telah ditentukan penyelenggara, termasuk tertib saat mengikuti ujian maupun usai meninggalkan ruangan. Dengan begitu, kata Bima, panitia maupun peserta, dapat bersama-sama menjalankan protokol kesehatan.

Seperti diketahui, pandemi Covid-19 yang masih merebak membuat pelaksanaan seleksi CPNS 2021 termasuk tahapan SKD dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemendagri sendiri menerapkan protokol tersebut dengan mengacu pada surat rekomendasi Satgas Covid-19 DKI Jakarta, Nomor: 989/-1.772.1 tanggal 3 September 2021 tentang Rekomendasi Pelaksanaan SKD Pengadaan PNS Kemendagri Tahun 2021.

Rekomendasi tersebut berisi 24 poin yang perlu dilakukan oleh penyelenggara. Beberapa di antaranya: penyelenggara diminta agar membentuk Satgas internal untuk menerapkan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan. Kemudian jumlah peserta juga dibatasi hanya 25 persen dari kapasitas ruangan, dan membagi pelaksanaan SKD ke dalam beberapa sesi.

Untuk itu, sebagai upaya mencegah penularan Covid-19, dalam pelaksanaan SKD kali ini panitia seleksi telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana sesuai Prokes yang ditetapkan. Beberapa di antaranya seperti: masker dan faceshield; hand sanitizer; tempat cuci tangan dengan air mengalir; penyemprotan cairan disinfektan; tanda pembatas jarak antar peserta; ruang isolasi bagi peserta dengan suhu tubuh ≥ 37,3 derajat Celcius; pengukur suhu tubuh; dan peralatan dan obat-obatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

Tak hanya itu, untuk mencegah terjadinya kerumunan peserta, pengantar peserta, dan masyarakat setempat dalam pelaksanaan SKD, tahun ini panitia seleksi tidak menyediakan LCD proyektor yang menampilkan hasil seleksi peserta di ruang publik/ruang tunggu peserta seperti tahun sebelumnya. Namun demikian, hasil seleksi para peserta dapat disaksikan secara langsung (live score) dan real time melalui kanal youtube resmi BKN.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

BPIP Peroleh Tambahan Dana Rp150 Miliar

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar Rp 343,9 miliar untuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun depan.

Sebetulnya, dalam RAPBN 2022, anggaran untuk penguatan ideologi pancasila mulanya ditetapkan sebesar Rp 193,9 miliar.

Namun, seiring pembahasan di DPR RI, anggaran ditambah sebanyak Rp 150 miliar.

“Tambahan anggaran untuk BPIP Rp 150 miliar. (Anggaran) BPIP ini untuk penguatan ideologi Pancasila,” ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, Rabu 16 September 2021.

Baca juga: BPIP: Muhammad Kece Menjadi Duta Pancasila Adalah Hoax

Dalam RAPBN 2022, anggaran BPIP sebanyak Rp 193,9 miliar itu dialokasikan hampir setengahnya untuk belanja pegawai.

Adapun elanja pegawai sebesar Rp 82,3 miliar dan Rp 4,5 miliar untuk belanja modal.

Kemudian untuk belanja barang sebesar Rp 107 miliar. Lalu tambahan Rp 150 miliar untuk penguatan ideologi dan mental pancasila.

Pada tahun 2022, BPIP akan melanjutkan pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Pembinaan Ideologi Pancasila yang digunakan untuk menyukseskan 3 janji Presiden.

Pertama mengoptimalkan peran dan fungsi BPIP. Kedua, menerapkan standarisasi materi dan metode pembelajaran Pancasila. Terakhir, mengevaluasi dan membaharui peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila

Continue Reading

Nasional

Profil Juri Ardiantoro, Ph.D, Rektor Unusia Jakarta

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj telah secara resmi melantik Juri Ardiantoro, Ph.D sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta periode 2021-2025, di Gedung PBNU Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat, pada Kamis (16/9) siang.

Kiai Said memimpin pelantikan dan membacakan ikrar Rektor Unusia, kemudian diikuti oleh Juri Ardiantoro, Ph.D. Ikrar itu diawali dengan kesediaan untuk menegakkan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.

“Menjunjung kode etik Unusia, mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan Unusia, menjaga nama baik dan kehormatan Unusia, mampu bekerja sama dan bertekad kuat untuk memajukan Unusia. Menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya,” demikian bunyi ikrar Rektor Unusia, dibacakan Kiai Said dan diikuti Juri Ardiantoro

Siapa Juri Ardiantoro, Ph.D ?

Saat ini Juri Ardiantoro lebih dikenal sebagai Deputi IV Kantor Staff Presiden Republik Indonesia. Namun sebelum itu, pria kelahiran Brebes, 6 April 1973 itu banyak malang melintang di dunia pergerakan mahasiswa dan pendidikan.

Pada tahun 1992, Juri kuliah di Universitas Negeri Jakarta, waktu itu masih Institut Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta. Selain aktif kuliah, Juri juga aktif menempa dirinya di organisasi kemahasiswaan, baik intra univeritas maupun esktra universitas.

Baca juga: Juri Ardiantoro Dilantik Jadi Rektor Unusia, Ini Harapan Ketua PBNU

Ia terlibat aktif dalam berbagai organisasi, diantaranya menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Sejarah, Lembaga Pers Mahasiswa DIDAKTIKA, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PMII dan Pendiri sekaligus Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta sejak tahun 1996 hingga tahun 2003.

Juri lulus di UNJ (red: dulu IKIP Jakarta) pada tahun 1999. Ia menghabiskan waktu hampir 7 tahun untuk menyelesaikan S1 di UNJ. Juri kemudian menempuh pendidikan lanjutan, hingga pada tahun 2000 ia melanjutkan studi magister di jurusan Sosiologi, Universitas Indonesia (UI). Ia lulus S2 UI pada tahun 2003.

Juri masih belum puas lulus S2 Sosiologi UI. Pada tahun 2005 ia melanjutkan program doktoral di University Malaya, dan lulus pada tahun 2013. Ia pun meraih gelar Ph.D dari universitas Malaya.

Dunia pendidikan bagi Juri Ardiantoro bukanlah perkara baru. Pria kelahiran Brebes itu meniti karir menjadi guru. Ia sempat mengajar di SMA Labschool Jakarta dari tahun 1997 hingga tahun 2000. Ia mengajar mata pelajaran Sosiologi di Labschool Jakarta. Pada tahun 2001 hingga 2003.

Kemudian Juri menjadi dosen di Universitas Bung Karno, lalu menjadi Dosen Sosiologi Pariwisata di FIS UNJ dari tahun 2005.

Juri pun kemudian mendapat kepercayaan menjadi Associate Research di Pusat Kajian Komunikasi FISIP UI dan Lab Sosio, Departemen Sosiologi FISIP UI, 2002 – 2003.

Juri kemudian mencari pengalaman di luar dunia pendidikan. Ia menapaki profesi terkait dunia politik. Pada tahun 2003, ia mendaftarkan diri sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Pengalamannya sebagai pendiri KIPP Jakarta menperlancar dirinya untuk menggeluti kepemiluan. Ia pun diterima sebagai anggota KPU DKI Jakarta pada tahun tersebut pada usia 29 tahun.

Ia beruntung menjabat anggota KPU Provinsi DKI Jakarta untuk periode tahun 2003-2008. Pada tahun 2005, ia terpilih menjadi Plt ketua dan Ketua menggantikan M. Taufik. Pada tahun 2008, ia kembali terpilih menjadi anggota KPU DKI Jakarta dan kembali terpilih menjadi Ketua untuk masa bakti 2008-2013.

Namun pada periode tersebut tidak ia tuntaskan, karena pada tahun 2012 ia terpilih menjadi anggota KPU RI periode 2012-2017. Pada tahun 2016, ia terpilih menjadi Ketua KPU RI menggantikan almarhum Husni Kamil Manik. Juri menjabat Ketua KPU RI dari tahun 2016-2017.

Kegiatan keorganisasian, kemasyarakatan dan pendidikan, Juri terus berlanjut. Juri adalah salah seorang Ketua PB NU. Pada tanggal 12 Mei 2017, Juri juga terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat IKA UNJ periode 2017-2020. IKA UNJ merupakan alumni para pendidik. Juri adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa “Darus Sohabah”.

Sebagai orang yang punya perhatian pada kepemiluan dan demokrasi di Indonesia, Juri menjadi Koordinator Nasional Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI). JaDI adalah organisasi para mantan anggota KPU.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Dituding Endapkan Dana di Bank, Ini Respon Ganjar Pranowo

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menepis tudingan terkait banyaknya anggaran pemerintah daerah yang mengendap di bank. Ia mengatakan, tudingan tersebut menggelikan.

“Sebenarnya cerita seperti ini menggelikan buat saya, menakutkan si tidak, tapi menggelikan,” kata Ganjar dalam acara diskusi virtual bertajuk “Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan” yang disiarkan Youtube Kemendagri, Kamis (16/9).

Ganjar menegaskan bahwa saat ini Pemprov Jawa Tengah memiliki saldo kas per Agustus 2021 sebesar Rp 2,39 triliun. Pihaknya, kata dia, tidak ada upaya kesengajaan untuk mengendapkan dananya di bank.

Ganjar menjelaskan dana yang mengendap di bank adalah proses yang normal dan selalu terjadi di setiap daerah. Pasalnya, seluruh dana yang masuk dan keluar harus lewat rekening daerah yang ada di perbankan.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Kalau memang serapan mau cepat, boleh tidak gaji PNS dibayar pada Januari untuk satu tahun? Boleh tidak ya kami paksakan lelang-lelang itu kami langsung bayar, tidak perlu terminasi? Tapi kan faktanya tidak demikian,” ungkap Ganjar dalam Talkshow `Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan`, Kamis (16/9).

Baca juga: Dukung PPKM, Ganjar Pranowo: Prioritaskan Kesehatan Dulu 

Sementara, Ganjar menyebut seluruh pendapatan asli daerah (PAD) akan masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD). Dengan begitu, saldo di RKUD akan bertambah setiap hari.

“Pajak masuk maka RKUD akan naik turun. Penggunaannya akan mengikuti kapan belanja harus dikeluarkan,” terang Ganjar.

Ganjar juga membantah bahwa pemprov atau pihaknya sengaja menyimpan dana di bank dalam waktu lama demi imbal hasil atau bunga. Menurutnya, bunga dari dana yang disimpan di perbankan bukan target pemprov.

“Apalagi bunga diambil kepala daerah, itu berlebihan deh,” imbuh Ganjar.
Selain itu, beberapa hal lain yang membuat ada dana yang disimpan lama di bank lantaran ada aturan tertentu kapan pemda bisa mengeluarkan uang tersebut. Sebagai contoh, pemda bisa membayar barang yang dibeli setelah barang itu diterima.

“Sesuai aturan pembayaran APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima, kadang kan ada yang terlambat juga (barang atau jasanya),” kata Ganjar.

Selain itu, dana yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur di daerah tak bisa dicairkan cepat karena kontraktor terkadang tak ingin terima uang muka.

“Banyak kontraktor tidak mau ambil uang muka karena modal kerja mereka kuat. Otomatis uang daerah yang belum digunakan akan mengendap di bank,” jelas Ganjar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto mengatakan total simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan sebesar Rp178,95 triliun per akhir Agustus 2021. Angkanya naik dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp173,73 triliun.

Ia menjelaskan simpanan ini terdiri dari pemerintah provinsi yang sebesar Rp56,42 triliun dan kabupaten/kota sebesar Rp122,53 triliun.

Lebih rinci, mayoritas simpanan itu disimpan dalam bentuk giro, yakni Rp122,42 triliun. Sisanya, sebesar Rp51,86 triliun dalam bentuk deposito dan tabungan Rp4,67 triliun.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC