Connect with us

Nasional

Tidak Semua Miliki Smartphone, Puan Maharani: Jangan Ada Diskriminasi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan tidak boleh ada diskriminasi pada masyarakat karena ketidakmampuan memiliki smartphone untuk pengunduhan aplikasi terkait vaksinasi Covid-19.

Menurutnya, hak rakyat yang hilang saat penanganan pandemi Covid-19 hanya karena yang bersangkutan tidak memiliki telepon seluler pintar (smartphone) tidak boleh terjadi. Apalagi hingga kini hampir separuh penduduk Indonesia tidak punya telepon pintar.

Sedangkan ponsel pintar menjadi alat utama untuk mengunduh aplikasi digital PeduliLindungi yang kini menjadi persyaratan banyak hal bagi masyarakat di masa pandemi Covid-19, termasuk mengakses ruang publik.

“Kita tahu tidak semua masyarakat Indonesia memiliki smartphone sehingga bisa mengunduh aplikasi PeduliLindungi. Karenanya, pemerintah harus memikirkan mekanisme lain bagi masyarakat yang tidak memiliki,” kata Puan, Senin (13/9).

Baca juga: Luhut Tegaskan Aplikasi PeduliLindungi Aman 

Menurut data Newzoo, pengguna ponsel pintar di Indonesia pada 2020 mencapai 160,23 juta orang. Jika menurut data BPS jumlah penduduk Indonesia pada 2020 berjumlah 270,20 juta jiwa, berarti masih ada 109,97 juta jiwa penduduk yang tidak memiliki ponsel pintar.

“Diskriminasi masyarakat karena kepemilikan smartphone dan pengunduhan aplikasi ini tidak boleh terjadi,” kata Puan.

Puan mengatakan bisa saja masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar tersebut sudah taat menjalani vaksinasi Covid-19. Menurutnya, masyarakat yang sudah taat divaksin namun tidak memiliki ponsel pintar untuk mengunduh PeduliLindungi, harus mendapat apresiasi yang sama dengan yang memiliki ponsel dan sudah mengunduh aplikasi tersebut.

“Jangan hanya karena mereka tidak punya smartphone dan tidak bisa mengunduh PeduliLindungi, jadi tidak bisa masuk mal, tidak boleh melakukan perjalanan, dan sebagainya,” imbuhnya.

Mantan Menko PMK menambahkan, diskriminasi juga tidak boleh terjadi kepada masyarakat yang sudah divaksin dan memiliki ponsel pintar, namun belum mau mengunduh PeduliLindungi dengan alasan keamanan data pribadi.

Menurut Puan, alasan tersebut tidak berlebihan karena dugaan kebocoran data pribadi lewat aplikasi tersebut sempat mencuat.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kemendagri Dorong APBD Berikan Kontribusi Nyata Melalui Tim Penggerak PKK

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dalam pemaparannya, Direktur Jenderal Bina Keuda Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto menyampaikan dampak positif dari partisipasi aktif Tim Penggerak PKK dalam pengendalian COVID-19.

“Kami belajar dari pengalaman COVID-19 ini, peran PKK cukup dominan untuk bisa memberikan kontribusi nyata dalam pengendaliannya (penyebaran COVID-19),” ujar Ardian.

Ardian menjelaskan, penetrasi PKK sampai dengan level pemerintahan terkecil dan kemampuan untuk dapat bergerak lintas sektor dapat menjadi salah satu terobosan.

“PKK ini (jangkauan) organisasinya sampai dengan tingkat RT dan RW, kader-kadernya sampai di sana,” imbuhnya.

Baca juga: Kemendagri: Realisasi Pendapatan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Capai 42.09 Persen 

Ardian menambahkan, PKK tidak hanya membantu Pemerintah dalam hal penanganan COVID-19, baik itu sosialisasi penegakan disiplin protokol kesehatan, tapi juga menyangkut permasalahan stunting (gizi buruk) dan sektor ekonomi produktif, yang saat ini menjadi atensi Bapak Presiden.

“Untuk mewujudkan kontribusi tersebut, diperlukan perubahan perspektif dan pola kerja Tim Penggerak PKK di setiap layer Pemerintahan,” tambahnya.

Lebih lanjut Ardian mengatakan, Mendagri mengingatkan agar PKK sudah harus melangkah lebih, tidak lagi program kegiatan menyangkut penguatan kader, pelatihan-pelatihan, itu sudah lewat. Tetapi langsung menyasar pada program kegiatan yang bersifat konkrit nyata, dan dibutuhkan oleh masyarakat, sebut saja pemberian makanan untuk penanganan gizi buruk.

“Selanjutnya, sesuai dengan arahan Bapak Mendagri, Kami berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Tim Penggerak PKK mulai dari level provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai dengan level RT/RW untuk bisa bersama menyatukan langkah dalam merumuskan kebijakan di setiap layer Pemerintahan, sehingga kontribusi nyata pemerintahan daerah dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.

 

Continue Reading

Nasional

Gelar Ujian SKD CPNS, Kemendagri Beri Pendampingan Khusus kepada Peserta Penyandang Disabilitas

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi pendampingan khusus kepada peserta penyandang disabilitas, yang mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pengadaan PNS di lingkungan Kemendagri 2021. Pendampingan ini diberikan kepada peserta yang mengikuti seleksi di titik lokasi mandiri Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri Rahajeng Purwianti mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan tim panitia agar siaga, bila ada peserta yang kesulitan berjalan atau membutuhkan bantuan. Sejumlah fasilitas lainnya juga disediakan, seperti kursi roda, tim kesehatan, dan kebutuhan lainnya.

“Kita sama-sama tadi mendampinginya, dan mereka pada saat setelah registrasi tidak menggunakan tangga jalan, tapi mereka melalui lift langsung,” ujar Rahajeng, di Jakarta, Kamis (23/9).

Selain itu, penyelenggara juga menyediakan tim dokter okupasi yang bertugas memverifikasi data dukung yang dilaporkan peserta ke dalam sistem.

Baca juga: Kemendagri Matangkan Persiapan Pelaksanaan SKD Dengan Prokes 

Rahajeng menuturkan, tahun ini Kemendagri menerima 7 peserta penyandang disabilitas. Dari jumlah itu, ada 4 peserta yang mengikuti ujian SKD di Kantor BPSDM Kemendagri. Sedangkan sisanya, mengikuti seleksi di kantor regional Badan Kepegawaian Negara (BKN). Mereka nantinya bakal mengisi 4 formasi ASN di Kemendagri.

“Alhamdulillah, 4 orang (yang mengikuti tes di titik lokasi BPSDM Kemendagri) itu sudah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar,” katanya.

Rahajeng menegaskan, pada pelaksanaan seleksi CPNS tahun sebelumnya, Kemendagri juga menerima peserta penyandang disabilitas. Penerimaan itu, kata dia, merupakan bentuk pemberian hak yang sama kepada semua warga negara yang dinyatakan memenuhi ketentuan dan persyaratan. Sebab pada dasarnya, kata dia, mereka juga memiliki kompetensi yang sama dengan peserta lainnya.

Rahajeng berharap, kepada seluruh peserta, termasuk penyandang disabilitas dapat memberikan kinerja terbaik dan tetap semangat, bila nanti menjadi ASN di Kemendagri. Di lain sisi, lanjutnya, Kemendagri juga bakal terus berbenah menyediakan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan pegawai penyandang disabilitas.

“Jadi saat ini kalau untuk penyediaan sarana dan prasarana, tentunya kami terus berbenah diri,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu peserta penyandang disabilitas Putra Rahmat Purna menceritakan, fasilitas yang diberikan penyelenggara cukup memudahkan dirinya dalam mengikuti proses ujian SKD di BPSDM Kemendagri. Putra mengaku sudah keempat kalinya mengikuti seleksi CPNS. Namun, baru tahun ini dirinya memilih formasi sebagai penyandang disabilitas.

“Dulu-dulu dicampur gitu saja, saya kan disabilitasnya di mata, kalau saya cari-cari sendiri (petunjuk arah) kadang tulisan tidak terlihat jelas, sehingga harus mendekat,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Amelia Sofia Hadi yang turut mendaftar sebagai peserta penyandang disabilitas. Menurutnya, pelayanan berupa pendampingan yang diberikan penyelenggara sangat membantu dirinya dalam mengikuti setiap tahapan SKD. Pendampingan itu diberikan, mulai dari pendaftaran hingga memasuki ruang ujian. “Itu benar-benar kita tuh dikhususin, benar-benar diprioritaskan,” ujarnya.

Continue Reading

Nasional

Update Covid-19, Positif Bertambah 2.881

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan kasus baru Covid-19 sebanyak 2.881 pada hari ini, Kamis, 23 September 2021. Angka ini kembali naik dari hari sebelumnya yang mencatat 2.234 kasus. Dengan demikian total jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air berjumlah 4.201.559 kasus.

Sementara itu, kasus aktif kembali turun  yakni 47.957. Lebih turun dari sehari sebelumnya yakni 49.662 kasus.

Baca juga: Kasus Aktif Turun ke Bawah 50 Ribu 

Sebanyak 4.386 pasien dinyatakan bebas dari Covid-19, sehingga total pasien Corona yang dinyatakan sembuh hingga saat ini berjumlah 4.012.448 orang.

Sementara itu, kasus kematian pasien meninggal akibat terpapar Covid-19 tercatat 160 orang. Angka ini naik dibanding kemarin yang mencatat 145 pasien Covid-19 wafat. Dengan demikian totalnya menjadi 140.628 orang meninggal karena Covid-19.

Continue Reading

HOT TOPIC