Channel9.id-Jakarta. Sebagai universitas yang menyandang nama besar Pancasila, Universitas Pancasila memiliki tanggung jawab moral untuk senantiasa mengembangkan wacana pembumian nilai-nilai Pancasila di semua kalangan masyarakat. Wacana pembumian dan aktualisasi nilai akan menumbuhkan pemahaman yang pada gilirannya terefleksi dalam prilaku keseharian.
Hal tersebut disampaikan oleh Rektor Universitas Pancasila, Edie Toet Hendratno di acara diskusi bulanan Monthly Luncheon Talk yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila (PSP), Universitas Pancasila, Kamis, (16/2/2023).
“Wacana pembumian dan aktualisasi nilai akan menumbuhkan pemahaman yang pada gilirannya terefleksi dalam prilaku keseharian,”ujarnya.
Sementara Direktur Eksekutif PSP Darmansjah Djumala mengatakan, Monthly Luncheon Talk adalah forum bulanan yang diadakan secara rutin oleh PSP sebagai ajang tukar pikiran dan informasi terkait ikhtiar pembumian dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.
Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda yang menjadi narasumber menguraikan perjalanan dan perjuangan diplomasi Indonesia di awal-awal Kemerdekaan Indonesia.
Baca juga: Dihadiri Megawati Soekarnoputri, BPIP Adakan Kegiatan Pancasila dalam Tindakan
Hassan mengatakan, perjuangan diplomasi Indonesia di awal kemerdekaan difokuskan pada pengakuan oleh negara anggota PBB. “Saat itu tatanan dunia masih kental diwarnai oleh kolonialisme dan persaingan ideologis Perang Dingin. Kemerdekaan negeri jajahan hanya diakui jika ada persetujuan, aggreement, antara negeri terjajah dan negara penjajah. Tapi para founding fathers kita justru menyatakan kemerdekaan secara sepihak”, katanya.
Menurut Hassan, pernyataan kemerdekaan secara sepihak itu adalah sikap pemberontakan pemimpin Indonesia tidak saja terhadap pemerintah kolonial, tetapi juga terhadap tatanan dunia dan hukum internasional saat itu.
“Pemimpin Indonesia melangkah lebih dulu dari PBB dengan berani menyatakan bahwa merdeka itu adalah “hak segala bangsa”. Indonesia merebut kemerdekaannya tanpa menunggu “agreement” atau persetujuan negara colonial”, tegasnya.
Hassan melanjutkan, hak kemerdekaan (right to independence) yang menjadi argumen para pemimpin Indonesia dulu sebenarnya adalah manifestasi nilai-nilai demokrasi juga. Sebab, demokrasi mengakui hak individu untuk bebas menyatakan sikap dan bersuara.
“Jadi manakala sebuah bangsa menyatakan kemerdekaannya itu adalah refleksi demokrasi, yaitu hak untuk untuk menyatakan pendapat dan bersuara terhadap negara penjajah, dan bahkan terhadap dunia dan PBB,”ucapnya.
Monthly Luncheon Talk adalah program yang digagas oleh Darmansjah Djumala sebagai Direktur Eksekutif PSP. Program rutin bulanan ini dimaksudkan sebagai forum diskusi untuk mempertukarkan ide, gagasan dan pemikiran terkait isu-isu kenegaraan, terutama tentang Pancasila.
“Dengan adanya forum diskusi yang diadakan secara reguler ini diharapkan para civitas academica Univrsitas Pancasila dapat memperoleh ide dan gagasan dalam membumikan dan mengaktualisasikan Pancasila baik di lingkungan kehidupan kampus maupun masyarakat,”katanya.
