Connect with us

Nasional

BPOM Pastikan Vaksin Corona Mundur dan Tersedia Januari 2021

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito pastikan vaksin Covid-19 yang ditargetkan Desember tertunda dan bakal mundur pada Januari 2021.

Hal ini lantaran emergency use of authorization (EUA) atau izin yang dikeluarkan untuk kepentingan mendesak tak mungkin diberikan akhir tahun ini.

“Kami sudah sampaikan pada pemerintah, bapak presiden, dan bapak menteri kesehatan bahwa data tidak bisa didapatkan untuk minggu ketiga Desember 2020, sehingga tidak bisa diberikan EUA pada Desember minggu kedua atau ketiga 2020,” ujar Penny dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (17/11).

Di Indonesia sendiri, uji klinis tahap akhir ditargetkan selesai Desember 2020.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Tidak Buru-Buru Vaksinasi Covid-19

Kata Penny, data yang tidak dapat dilengkapi itu di antaranya meliputi hasil uji klinik vaksin covid-19 Sinovac yang telah diuji coba di Bandung dan hasil analisis uji klinik mid term.

Penny memastikan apabila data-data tersebut dapat dilengkapi maka izin EUA dapat diberikan pada minggu ketiga Januari 2021.

“Sehingga kita mundur kembali ke rencana awal EUA diberikan pada minggu ketiga Januari 2021 dengan data-data. Kalau semua data bisa dilengkapi dengan baik kita bisa memberikan di minggu ketiga Januari 2021,” jelasnya.

Di sisi lain, Penny juga memberikan opsi apabila vaksin covid-19 sudah tiba di Indonesia pada November atau Desember ini. Menurutnya, penyuntikan vaksin covid-19 dapat diberikan berdasarkan compassionate use atau penggunaan obat atau vaksin yang masih dalam pengembangan tapi sudah memiliki cukup data yang dikaitkan dengan mutu.

“Tadi kami sudah konfirmasi dengan mutu, sudah memenuhi ketentuan dan juga cukup data yang dikaitkan keamanan. Compassionate use ini bisa diberikan dengan permintaan dari kementerian atau faskes dengan perluasan akses obat uji dengan kepentingan tertentu,” beber Penny.

Sebelumnya berbagai jenis vaksin yang diproduksi sejumlah negara diklaim siap didatangkan ke Indonesia yakni Cansino, G42 atau Sinopharm, hingga Sinovac.

Di antara beberapa kandidat vaksin yang dibeli di Indonesia, Sinovac sudah menyelesaikan uji klinis fase akhir di beberapa negara termasuk Brasil dan China.

Sedangkan Sinopharm sudah menyelesaikan uji klinis tahap akhir di Uni Emirat Arab (UEA) dan Turki. Adapun CanSino sudah selesaikan uji klinis tahap akhir di Kanada, China, dan Arab Saudi.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Kemendagri: Pilkada Harus Memobilisasi Semua Pihak Jadi Agen Perlawanan Covid-19

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Benni Irwan menyampaikan pihaknya memiliki semangat untuk memobilisasi semua pihak menjadi agen perlawanan penyebaran Covid-19 pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Hal itu disampaikan Benni saat menjadi Keynote Speech Melalui Video Conference pada Program Budaya Sensor Mandiri dengan tema “Optimalisasi Iklan Kampanye Berbasis Media pada Pilkada 2020 Sebagai Upaya Mitigasi Penyebaran Covid-19”, Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (24/11).

Baca juga: Mendagri: Pilkada Jadi Agen Perlawanan Covid-19  

“Kami di Kemendagri sebenarnya mempunyai satu spirit bagaimana penyelenggaraan Pilkada 2020 ini menjadi momentum untuk memobilisasi masyarakat, untuk memobilisasi mesin-mesin politik dan memobilisasi mesin-mesin pemerintahan untuk menjadi agen-agen perlawanan penyebaran Covid-19, dan tentu ini tidak hanya di tingkat pusat saja, tentu ini harus bersama-sama di pusat dan di daerah,” ujarnya.

Menurut Benni, keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi pemikiran yang utama bagi pemerintah di tengah pandemi ini. Untuk itu, Kemendagri mendorong tahapan kampanye Pilkada dilaksanakan dengan berpedoman protokol kesehatan (prokes) yang ketat dan berbasis internet untuk mengurangi kerumunan massa yang dapat berpotensi penyebaran Covid-19.

Benni mengaku bahwa Kemendagri dan seluruh pihak penyelenggara juga menerapkan hal yang sama, yaitu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan melalui media online.

“Informasi-informasi terkait Pilkada yang berbasis prokes ini juga disampaikan melalui media yang sangat-sangat membantu. Kita menggunakan media televisi, radio, koran, majalah, media online, sosial media yang juga tidak kalah pentingnya yaitu rapat-rapat virtual,” ujarnya.

Bahkan, lanjut Benni, dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 47 sudah diatur tentang bagaimana iklan kampanye dimanfaatkan.

Benni menuturkan, bahwa Kemendagri mengapresiasi paslon-paslon yang sudah memanfaatkan media massa dan online untuk berkampanye. Berdasarkan data dari Kemendagri dari 741 paslon yang terdaftar pada pilkada 2020, 686 Paslon sudah mendaftarkan akun media sosialnya.

Selain itu, lanjutnya, kampanye dengan pemanfaatan media online memiliki banyak keunggulan pada kondisi pandemi ini, salah satunya tingkat keamanan.

“Aman karena ini potensi mengurangi pertemuan langsung, murah juga jika dibanding dengan kampanye-kampanye konvensional, dan dapat diikuti jejak digitalnya, seperti apa sebenarnya janji-janji yang disampaikan oleh paslon pada masa kampanye yang nanti bisa ditagihkan pada saat mereka terpilih,” kata Benni.

Benni pun berharap dukungan dari semua pihak sehingga target partisipasi Pilkada 2020 dapat mencapai target 77,5 persen.

“Mudah-mudahan dengan ini target 77,5 persen partisipasi masyarakat pada Pilkada dapat kita capai. Untuk itu kita perlu menyakinkan masyarakat dengan pemanfaatan media bahwa setiap tahapan Pilkada 2020 dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan,” pungkasnya.

Continue Reading

Hot Topic

Satgas Covid-19 Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Prokes

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menindak tegas pelanggar protokol kesehatan (prokes) sesuai aturan. Lantaran, wilayah ibu kota ini sudah tiga minggu berturut-turut masuk ke lima provinsi dengan penambahan kasus baru Covid-19 tertinggi.

“Bahkan di pekan ini, (DKI Jakarta) berada di peringkat pertama. Saya mohon kepada Gubernur DKI dengan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai peraturan yang berlaku,” jelas Wiku dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (24/11).

Baca juga: Gubernur Anies: Kenaikan Kasus Covid-19 Dampak Dari Libur Panjang 

Sebagai informasi, secara nasional kasus Covid-19 naik 3,9 persen pada pekan ini. DKI Jakarta naik 1.937 dari 6.600 menjadi 8.537 kasus. Selanjutnya, penyumbang kasus Covid-19 tertinggi lainnya adalah Riau yang naik 1.166 dari 867 menjadi 2.033.

Jawa Timur menyusul dengan mengalami kenaikan sebanyak 736 dari 1.666 di pekan sebelumnya menjadi 2.392 kasus di pekan ini. Lalu, D.I Yogyakarta naik 338 dari 281 menjadi 619. “Sedangkan kelima Sulawesi Tengah naik 245 dari 111 menjadi 356,” imbuh Wiku.

Dia pun meminta agar kepala daerah di lima provinsi tersebut mengambil langkah-langkah konkret untuk menekan kasus Covid-19 di wilayahnya. Wiku menilai, kenaikan kasus di lima provinsi merupakan masalah serius

“Kami melihat tren 5 kasus penambahan kumulatif tertinggi masih konsisten pada 5 provinsi pada pekan ini dan pekan sebelumnya. Tidak ada perubahan secara signifikan,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Ini 10 Pekerjaan Paling Dibutuhkan Usai Pandemi Covid-19

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan, ada sepuluh pekerjaan yang paling dibutuhkan usai pandemi Covid-19.

Daftar pekerjaan itu disimpulkan dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan pada 1.105 perusahaan mengenai pengaruh pandemi covid-19 terhadap kesempatan kerja.

Dari hasil survei didapat kesimpulan pekerjaan yang paling dibutuhkan antara lain di bidang penjualan, pemasaran, dan humas.

“Dari hasil survei ditemukan terdapat 10 jenis pekerjaan yang paling dibutuhkan, yang pertama adalah profesional penjualan, pemasaran dan humas,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono seperti dikutip dari Antara, Selasa (24/11).

Secara rinci, berikut daftar pekerjaan itu;

Pertama, pekerja profesional di bidang penjualan, pemasaran dan humas. Kemenaker menyebut 18,7 persen perusahaan yang disurvei menyatakan membutuhkan pekerja profesional di bidang itu.

Kedua, pekerja penjualan lain. Menurut hasil survei, 13,5 persen perusahaan yang menjadi responden menyatakan membutuhkan pekerja penjualan lain

Ketiga, tenaga teknik operasi TIK dan pendukungnya. Sebanyak 4,4 persen yang disurvei menyatakan membutuhkan tenaga bidang itu.

Keempat, pengemudi mobil, van, dan sepeda motor serta tenaga perkantoran umum. Hasil survei menunjukkan 3,8 persen perusahaan membutuhkan pengemudi mobil, van, dan sepeda motor serta tenaga perkantoran umum kalau pandemi sudah kelar.

Kelima, operator mesin stasioner dengan persentase 3,2 persen perusahaan yang disurvei.

Keenam, pekerja pertambangan dan konstruksi dengan persentase 3,1 persen perusahaan yang disurvei.

Ketujuh, pekerja instalasi dan reparasi peralatan listrik dengan jumlah 2,8 persen perusahaan yang disurvei.

Kedelapan, tenaga administrasi profesional dengan jumlah 2,4 persen perusahaan yang disurvei.

Kesembilan, pekerja kasar dengan jumlah 2,3 persen responden.

Kesepuluh, ahli di bidang teknologi.

Menurut survei yang dilakukan di 17 sektor usaha, 72 persennya di Pulau Jawa, keterampilan dalam bidang teknologi paling dicari setelah pandemi.

Sekitar 26,9 persen dari perusahaan yang disurvei membutuhkan pekerja dengan keterampilan teknologi, 6,2 persen perusahaan butuh keterampilan fisik dan manual, 4,1 persen perusahaan butuh keterampilan emosional dan sosial, serta 1,9 persen perusahaan butuh pekerja dengan keterampilan kognitif lanjutan.

Sebanyak 42,4 persen perusahaan responden menyatakan membutuhkan semua jenis keterampilan tersebut.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC