Connect with us

Nasional

BRIN: Riset Keantariksaan Miliki Potensi Ekonomi Besar, Tapi Berbiaya Tinggi

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyampaikan integrasi berbagai lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) akan memberikan kekuatan baru untuk meningkatkan aktivitas riset keantariksaan di Indonesia.

Penyebabnya, dia menyebutkan bidang keantariksaan ini merupakan bidang yang berbiaya tinggi sehingga butuh kolaborasi antarlembaga.

“Untungnya saat ini telah banyak aspek komersial yang memanfaatkan hasil riset antariksa seperti mendukung sektor telekomunikasi, remote sensing, dan lain sebagainya,” ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu (15/9).

Baca juga: DPR RI Dukung Pembangunan Bandar Antariksa di Biak 

Lebih lanjut, dia menjelaskan riset keantariksaan ini memiliki potensi kontribusi ekonomi yang cukup tinggi, sehingga BRIN memiliki peluang untuk mendorong perkembangan keantariksaan di Indonesia itu ke level yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Sekadar informasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Organisasi Riset (OR) Penerbangan dan Antariksa bekerja sama dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI menyelenggarakan Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (SINAS KPA) VI selama dua hari, yaitu 15—16 September 2021.

Mengusung tema Diplomasi Keantariksaan sebagai Instrumen Mencapai Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan, seminar ini bertujuan untuk menggali masukan dan mendiseminasikan penelitian kebijakan terkait keantariksaan.

Dia melanjutkan, karena berbiaya tinggi, riset keantariksaan tidak bisa hanya bertumpu pada pembiayaan berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh sebab itu, dia menilai perlu dilakukan pembiayaan tambahan dengan menjalin kerja sama dengan mitra-mitra potensial yang telah menaruh minat kerja sama seperti terkait dengan Bandar Antariksa Biak dan Observatorium Nasional Timau.

Handoko menambahkan, dalam konteks keantariksaan Indonesia harus mampu memanfaatkan keunggulan lokal kita, seperti lokasi geografis yang berada di khatulistiwa yang tidak banyak negara lain memiliki hal tersebut.

Selain itu, juga bagaimana memanfaatkan potensi pasar lokal kita seperti kebutuhan akan komunikasi berbasis satelit dan remote sensing apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal-hal tersebut yang harus menjadi pertimbangan dalam membuat regulasi turunan dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Turun Lagi, Positif Covid-19 RI Tambah 2.137

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Indonesia mencatat penambahan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 2.137 pada Sabtu (25/9). Angka ini turun dari sebelumnya yang tercatat 2.557 orang. Dengan demikian total jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air berjumlah 4.206.253 kasus.

Kasus aktif  pada hari ini mencapai 44.071 orang. Kasus aktif artinya pasien masih positif Corona di RI hingga hari ini. Jumlah itu turun 1.732 kasus dari hari sebelumnya.

Baca juga: Naik Lagi, Kasus Aktif Covid-19 Sentuh 10.064 

Sebanyak 3.746 pasien dinyatakan bebas dari Covid-19, sehingga total pasien Corona yang dinyatakan sembuh hingga saat ini berjumlah 4.020.801 orang.

Sementara itu, 123 pasien Corona meninggal 141.381. Turun dari sebelumnya yakni 144 orang.

Adapun jumlah kasus suspek yang dipantau hari ini, yaitu sebanyak 375.061 orang. Sedangkan jumlah spesimen yang diuji hari ini sebanyak 257.803.

Continue Reading

Nasional

Mendagri Minta Kabupaten Banggai Tangkap Peluang Kekayaan SDA

Published

on

By

Channel9.id-Luwuk. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Kabupaten Banggai memanfaatkan peluang kekayaan sumber daya alam (SDA) untuk menggenjot sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu menyusul realisasi pendapatan Kabupaten Banggai yang lebih kecil dari belanjanya.

“Kami menyarankan kepada Bapak Bupati agar ada upaya untuk meningkatkan pendapatan,” kata Tito dalam kunjungan kerjanya di Kantor Bupati Banggai, Sulawesi Tengah, Sabtu (25/9).

Menurutnya, Kabupaten Banggai memiliki potensi luar biasa, misalnya saja dari sektor pangan yang tetap bisa tumbuh positif di tengah pandemi. Di luar itu terdapat sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, dan lainnya.

“Banyak sekali sebetulnya potensi-potensi yang bisa dikembangkan di sini, kekayaan sumber daya alam yang ada ini dapat dimanfaatkan,” ujar Tito.

Baca juga: Mendagri Minta Daerah Berinovasi Tingkatkan PAD 

Tito meyakini, Kabupaten Banggai dapat bangkit dan memulihkan sektor ekonomi. Apalagi, lanjutnya, Bupati Banggai memiliki spirit dan antusiasme untuk membuat lompatan dalam membangun Kabupaten Banggai, di samping tetap mengendalikan penanganan pandemi dan menjaga ekonomi agar tetap hidup.

 

Continue Reading

Nasional

100 Persen Bentuk Posko PPKM di Tingkat Desa, 15 Provinsi Mendapat Apresiasi Kemendagri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) memberikan penghargaan dan apresiasi kepada 15 Provinsi yang telah 100 persen membentuk Posko PPKM Mikro pada seluruh desa di wilayahnya.

Ke-15 wilayah itu adalah Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemdes Yusharto Huntoyungo mengatakan, pihaknya juga terus mendorong provinsi lain yang tengah berupaya untuk membentuk Posko PPKM Mikro dan menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

“Tim koordinasi yang dibentuk pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa terus melakukan upaya fasilitasi, pemberian penjelasan tentang arti penting dan tujuan pembentukan posko maupun prosedur pembentukannya,” kata Yusharto.

Secara persentase, berikut capaian provinsi lainnya dalam pembentukan Posko PPKM Mikro: Bengkulu (96,94%), Kalimantan Tengah (93,93%), Nusa Tenggara Barat (93,73%), Sulawesi Tenggara (96,54%), Sulawesi Tengah (88,17%), dan Kalimantan Barat (82,03%).

Selanjutna, Jawa Tengah (81,11%), Sumatera Utara (63,50%), Kepulauan Riau (62,55%), Banten (47,58%), Maluku Utara (45,34%), Kalimantan Selatan (49,84%), Sulawesi Utara (29,53%), Papua Barat (10,85%), Nusa Tenggara Timur (8,89%), Sulawesi Barat (3,30%), Maluku (3,17%), dan Papua (0,74%).

Baca juga: Kapolri Instruksikan Jajaran Bangun Posko PPKM di Pasar 

Yusharto menambahkan, hingga saat ini beberapa desa yang ia kunjungi belum memahami dan mengerti peranan posko dalam pengendalian pandemi Covid-19 dan cara mengalokasikan belanja dalam APBDes.

Menurutnya, pertama, peranan dari Posko PPKM meliputi pencegahan dengan beragam kegiatan, di antaranya: pemberian penyuluhan, edukasi dan sosialisasi secara intens kepada masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Bahkan, saat ini Posko-Posko PPKM tersebut sedang gencar pula melakukan kampanye kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti vaksinasi.

Kedua, Posko PPKM juga memiliki peranan dalam aspek penanganan. Terkait hal ini terdapat berbagai kegiatan yang dijalankan, di antaranya pendataan warga yang terinfeksi, memfasilitasi warga yang sedang melakukan isolasi mandiri, hingga penyediaan tempat isolasi terpusat (Isoter) di tingkat desa yang menjadi tempat perawatan sementara. Dengan adanya Isoter, apabila terjadi pemburukan pada pasien, dapat segera dikirimkan ke pusat pelayanan kesehatan, berupa Rumah Sakit terdekat.

Ketiga, peran pembinaan juga dilakukan oleh Posko PPKM melalui penegakan disiplin kepada warga yang melanggar protokol kesehatan. Setiap pelanggaran yang terjadi di tingkat desa disertai dengan pemberian sanksi yang sesuai. Bagi yang melanggar juga dilakukan pendataan.

Keempat, posko juga berfungsi sebagai instrumen pendukung. Setidaknya, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, di antaranya pendataan dan koordinasi dengan stakeholder, melakukan dan menata administrasi, membuat pelaporan, serta pengadaan logistik untuk mendukung berbagai kegiatan Posko PPKM.

“Bagi desa-desa yang telah membentuk Posko PPKM Mikro sangat mengharapkan kepemimpinan Kepala Desa yang juga merangkap sebagai Ketua Posko PPKM Mikro di tingkat desa, membangun sinergi, menciptakan keterpaduan kegiatan yang dilaksanakan berbagai pihak di tingkat desa,” ujarnya.

Adapun para pihak yang diharapkan dapat bersinergi yaitu dari Satgas Covid-19, kader PKK, Kader Posyandu, Bidan Desa, Perawat Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, Puskesmas, swasta, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga desa dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengendalian Covid-19 di desa.

“Kami mengimbau (untuk) desa-desa yang belum membentuk posko atau belum melaporkan keberadaan posko agar segera membentuk dan melaporkan kegiatannya kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa,” lanjut Yusharto.

Adapun pemberian pelaporan dapat disampaikan melalui aplikasi sederhana yang dikembangkan, atau menggunakan Whatsapp. Hal itu bertujuan untuk memudahkan perangkat desa atau petugas Posko PPKM dalam berinteraksi dengan Tim yang telah dibentuk. Melalui komunikasi ini Tim akan memandu dalam penyusunan SK Pembentukan Tim Posko, serta memberikan bimbingan untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan peranan dan fungsi Posko.

“Selanjutnya dari sisi pembiayaan dapat menggunakan alokasi sekurang-kurangnya 8 persen dari alokasi Dana Desa, diprioritaskan menggunakan mata anggaran Bidang 5, yaitu bidang penanggulangan, keadaan darurat dan mendesak desa,”imbuhnya.

“Kegiatan pada bidang lainnya yaitu bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa juga dapat dipergunakan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan Posko PPKM Mikro di setiap desa,” pungkas Yusharto.

Continue Reading

HOT TOPIC