Connect with us

Hot Topic

Bupati Nganjuk Ditahan di Bareskrim Polri

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Bareskrim Polri telah menetapkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan, Novi ditahan di sel Bareskrim Polri.

“Ya ditahan di Bareskrim Polri,” kata Argo, Selasa 11 Mei 2021.

Argo menyampaikan, penahanan Novi dilakukan hari ini.

“Betul (hari ini),” katanya.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemkab Nganjuk, Jawa Timur.

Baca juga: Kronologi KPK dan Bareskrim Polri OTT Bupati Nganjuk

Adapun penerima suap yakni Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) dan M Izza Muhtadin (MIM) selaku ajudan Bupati Nganjuk.

Sementara pemberi suap, yaitu Dupriono (DR) selaku Camat Pace, Edie Srijato (ES) selaku Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Haryanto (HR) selaku Camat Berbek, Bambang Subagio (BS) selaku Camat Loceret, dan Tri Basuki Widodo (TBW) selaku mantan Camat Sukomoro.

“Dalam perkara tersebut telah ditetapkan tersangka sebagai berikut. NRH, Bupati Nganjuk yang diduga sebagai penerima hadiah atau janji,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto, Senin 10 Mei 2021.

Djoko menjelaskan, pada Minggu 9 Mei 2021 sekira pukul 19.00 WIB, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan KPK telah mengamankan Bupati Nganjuk dan beberapa camat di jajaran Kabupaten Nganjuk dalam kasus suap tersebut.

Dalam modus operandinya, para Camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk.

“Penyidikan akan dilanjutkan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan dukungan dan kerja sama dari KPK,” kata Djoko.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah melanjutkan proses penyelidikan tersebut ke tahap penyidikan dengan persangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun barang bukti yang sudah diperoleh berkaitan kasus tersebut, yaitu uang tunai sebesar Rp647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Muncul Varian Covid-19, MPR Sarankan Pemerintah Tunda PTM

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menyarankan pemerintah menunda atau menjadwalkan ulang pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah digelar karena muncul varian baru Covid-19 di beberapa wilayah di Indonesia.

“Kita berada dalam pilihan yang sulit, sebaiknya mendahulukan kesehatan daripada yang lain. Sebaiknya pembelajaran tatap muka ditunda sampai waktu yang memungkinkan untuk dibuka kembali,” kata Jazilul atau Gus Jazil dalam keterangannya, Minggu 20 Juni 2021.

Jazilul menyampaikan, anak-anak Indonesia perlu dilindungi dari pandemi Covid-19 karena mereka adalah generasi muda penerus bangsa.

Dia merasa prihatin dengan munculnya varian baru Covid-19 dan terbukti semakin tingginya angka penularan membuat kondisi mengancam dari proses pembelajaran tatap muka yang tengah berlangsung.

“Dalam menghadapi pandemi, apalagi dengan ditemukannya varian baru yang lebih berbahaya, kita tidak boleh pesimis, pasrah, apalagi putus asa,” ujarnya.

Dia menyatakan, di saat bangsa Indonesia mulai membuka kembali sekolah tatap muka, muncul varian baru Covid-19 yang memiliki daya penularan yang lebih cepat.

Akibat varian baru tersebut, katanya, menimbulkan lonjakan penularan, seperti di Bangkalan (Jawa Timur), Kudus (Jawa Tengah) dan Jakarta, merupakan tempat di mana varian baru itu ditemukan.

Padahal, dengan digelarnya pembelajaran tatap muka, membuat Indonesia terhindar dari hilangnya masa depan generasi penerus bangsa atau lost generation.

“Sudah setahun lebih anak-anak Indonesia tidak pergi ke sekolah, itu tidak hanya membuat bangsa ini terancam lost generation, namun juga bisa mengakibatkan anak-anak Indonesia malas belajar dan pergi ke sekolah,” ujarnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Anggota DPR Minta Polri Transparan Usut Kasus Pembunuhan Mara Salem

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Polri segera mengungkap secara transparan motif pelaku penembakan terhadap Pemimpin Redaksi LasserNewsToday, Mara Salem Harahap di Medan.

“Segera hentikan kekerasan dan ancaman teror kepada para jurnalis. Polri harus dapat segera menangkap pelaku dan membuka secara transparan motif pelaku,” kata Andi Rio, Minggu 20 Juni 2021.

Andi Rio menjelaskan, pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Sebab, peran media sangat berkontribusi dalam mengawal proses demokrasi dalam membangun kemajuan bangsa dan negara.

Menurutnya, pers jangan sampai diintimidasi bahkan dibinasakan karena mereka harus menyampaikan berita secara objektif kepada masyarakat.

“Pers memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya demokrasi bangsa. Karena itu jangan sampai bangsa ini mengalami kemunduran, karena banyaknya ancaman atau tindak kekerasan kepada para insan pers dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,” ujarnya.

Baca juga: AJI Medan Tuntut Polres Simalungun Ungkap Pembunuhan Jurnalis Mara Salem Harahap

Dia juga berharap agar seluruh elemen dan lapisan masyarakat untuk tidak berspekulasi serta bersabar dalam menunggu hasil keterangan resmi dari pihak kepolisian dalam menyelidiki kasus tersebut.

“Jangan sampai ada informasi liar yang berkembang yang tentunya dapat merugikan semua masyarakat sehingga lebih baik menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan aparat kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Kasus Corona DKI Cetak Rekor, DPR: Jakarta Terancam Kolaps

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengatakan Provinsi DKI Jakarta mencetak rekor angka harian Covid-19. Selama Dua hari berturut-turut, DKI mencetak rekor tertinggi angka kematian harian, yakni 66 jiwa dan angka kasus harian 4.895 kasus.

“Ini membuat DKI menjadi provinsi dengan BOR faskes tertinggi secara nasional, atau dengan kata lain terancam kolaps,” ucapnya dikutip dari Antara, Minggu, 20 Juni 2021.

“Melihat kondisi tersebut, Jakarta bukan hanya sedang tidak baik-baik saja, dalam kondisi DKI begitu, langkah Gubernur DKI Anies Baswedan yang hanya memperketat penegakan aturan PPKM mikro jelas tidaklah cukup,” katanya menambahkan.

Data harian keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) faskes DKI kata dia, sudah di atas 80 persen, jauh di atas standar WHO 60 persen. Bahkan, BOR RSDC Wisma Atlet sudah 90 persen, atau tertinggi selama faskes darurat itu berdiri.

Gubernur DKI, menurut Charles, harus menerapkan PSBB total, sebagaimana yang pernah diterapkan di ibu kota pada 16 Maret 2020 dan 14 September 2020. Sebab, menurut dia kondisi penularan Covid-19 di DKI hari ini lebih parah dari kondisi sebelum gubernur menerapkan dua PSBB sebelumnya.

Pada PSBB terakhir di DKI diterapkan 14 September 2020, angka kasus harian berkisar sekitar 1.300 kasus dan angka kematian 20 jiwa lebih, sementara sekarang sudah mencapai 4.800 lebih kasus dan 60 lebih angka kematian.

Baca juga: Jelang PSBB Transisi, DKI Catat Kasus Positif Covid-19 Tertinggi

Charles menyatakan jika dalam kondisi penularan COVID-19 tergawat di DKI sekarang ini gubernur tidak kunjung mengajukan permohonan PSBB total kepada Pemerintah Pusat, sebagaimana mekanisme aturan yang berlaku, maka dasar kebijakan Gubernur DKI pada dua PSBB sebelumnya menjadi pertanyaan buat publik.

“Kalau di awal pandemi dulu Gubernur Anies menjadi yang paling awal dan rajin menarik rem darurat bagi wilayahnya, apa yang menjadi pertimbangan Anies sekarang belum melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu keputusan dari pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan rem darurat ataupun hingga kebijakan “lockdown” terkait kasus Covid-19 di Jakarta yang meningkat signifikan.

“Nanti kita akan pelajari, tunggu keputusan pusat ya,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Jumat, 18 Juni 2021.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC