Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo telah memberi arahan untuk menyegerakan tranformasi digital. Untuk mewujudkan arahan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memperhitungkan penerapan berbagai teknologi di Indonesia dan memprediksi bahwa negara membutuhkan anggaran hingga Rp108 triliun.
“Kami Kementerian Kominfo telah menghitung berapa jumlah biaya yang diperlukan untuk melakukan seluruh transformasi digital hingga 2024, keluarlah angka Rp 108 triliun,” ungkap Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Kominfo, Anang Latif, Senin (13/12).
Ia menjelaskan bahwa biaya itu bukan hanya untuk menyelesaikan infrastruktur, melainkan juga sumber daya manusia dan konten. Harapannya agar setiap pemerintah pusat, daerah, dan desa bisa melakukan transformasi digital. “Itu kenapa, kami sudah merampungkan peta jalan transformasi digital untuk menyelesaikan persoalan hingga tahun 2024,” imbuh Anang.
Anang merinci bahwa Rp75 triliun untuk infrastruktur telekomunikasi, seperti pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G, Palapa Ring, Palapa Ring Integrasi, hingga Satelit Republik Indonesia alias satelit Satria.
“Ini belum termasuk 5G, karena 5G di sini peran operator, swasta yang meng-inject. Ketika kelak ada kebutuhan di daerah 3T untuk 5G, nanti kita siapkan infrastruktur yang sudah ada,” lanjut dia.
Untuk merealisasikan semuanya, tak semua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, prioritas pemerintah pusat saat ini untuk sektor kesehatan, jalan, maupun pendidikan. Selain itu, meski bisa menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Universal Service Obligation (USO) yang dipungut dari 1,25% pendapatan operator seluler setiap tahun, ini tak bisa memenuhi proyek infrastruktur strategis secara keseluruhan.
Oleh karena itu, Kominfo kemudian menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu upaya untuk menambal kekurangan itu.
“Investasi swasta kita buka. Beberapa proyek yang kita kenal dengan istilah KPBU, kerjasama swasta dan pemerintah itu kita siapkan. Infrastruktur dibangun sepenuhnya dari swasta, secara perlahan pemerintah mengembalikan investasi tersebut dalam jangka waktu 10-15 tahun,” terang Anang.
(LH)
