Connect with us

Ekbis

Catatan Arah Kebijakan Belanja RAPBN 2022

Published

on

*Oleh: Awalil Rizky

Channel9.id-Jakarta. “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dinyatakan sebagai tema kebijakan fiskal dan RAPBN tahun 2022. Nota Keuangan menjelaskan empat pokok kebijakan fiskal disertai narasi dan informasi data pendukungnya. Arah kebijakan belanja negara pun dijelaskan sebagai bagian dari itu.

Akan tetapi, pencermatan atas rincian postur belanja negara mengindikasikan banyak hal yang tidak sesuai dengan pokok kebijakan fiskal yang diusung. Sekaligus kurang mendukung arah kebijakan belanja.

Empat pokok kebijakan fiskal RAPBN 2022 adalah: (1) Pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan penanganan sektor kesehatan; (2) Program perlindungan sosial yang memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan; (3) Mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas dengan implementasi reformasi struktural dan reformasi fiskal; (4) Optimalisasi pendapatan dan penguatan spending better.

Arah kebijakan belanja negara dijelaskan terdiri dari tiga hal. Pertama, penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Diarahkan pada reformasi SDM unggul (kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan) dan transformasi ekonomi (infrastruktur dan birokrasi).

Kedua, penguatan spending better. Antara lain melalui: a. Fokus pada belanja prioritas dan berorientasi hasil; b. Efisiensi belanja non-prioritas di pusat dan daerah: c. Antisipasi terhadap ketidakpastian; d. Efektivitas bantuan sosial dan subsidi.

Ketiga, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas guna mendukung peningkatan kinerja daerah.

RAPBN 2022 merencanakan belanja sebesar Rp2.708,68 triliun. Sedikit meningkat dari outlook atau prakiraan pemerintah atas realisasi APBN 2021 yang sebesar Rp2.697,24 triliun.

Belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1.938,27 triliun, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp770,41 triliun. Dibanding outlook APBN 2021, BPP naik sebesar 0,58%, sedangkan TKDD relatif setara atau hanya naik 0,02%.

Alokasi TKDD yang tidak mengalami kenaikan tampak tidak mendukung penyebutannya sebagai salah satu arah kebijakan belanja di atas tadi. Bahkan, terjadi penurunan dalam alokasi Dana Desa. Alokasi APBN 2021 sebesar Rp72 triliun dan outlook realisasinya mencapai Rp71,87 triliun. Turun menjadi Rp68 triliun atau turun 5,4% dari outlook.

Baca juga: Ancaman Gagal Bayar Utang BUMN Nonkeuangan

Padahal, Nota Kuangan RAPBN 2022 mengedepankan keberhasilan kebijakan penggunaan Dana Desa pada tahun 2020. Ketika itu difokuskan untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan bantuan sosial berupa BLT Desa. Hal itu dinilai berdampak positif dalam menahan kenaikan tingkat kemiskinan dengan menjaga tingkat konsumsi kelompok termiskin.

Narasi advertorial RAPBN 2022 pun masih menyebut akan memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk program perlindungan sosial dan penanganan COVID-19 serta mendukung sektor prioritas.

Dalam hal Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dapat dicermati rinciannya berdasar fungsi, organisasi, dan jenis. Analisis umum atas ketiganya ternyata tidak memberi bukti kuat atas klaim arah kebijakan belanja.

BPP terdiri dari 11 fungsi. Terdapat kenaikan alokasi pada beberapa fungsi, sedangkan yang lainnya mengalami penurunan.

Alokasi terbesar sekaligus bertambah 19,8% dari pagunya pada outlook tahun 2021 adalah fungsi pelayanan umum yang mencapai Rp620,59 triliun. Dinarasikan sebagai dalam rangka mendorong birokrasi dan layanan publik yang lebih agile, berintegritas, produktif, dan profesional.

Namun narasi terkesan berlebihan jika melihat bagian terbesar dari alokasinya berupa pembayaran bunga utang, yang mencapai Rp405,87 triliun. Porsinya sebesar 65,40% dari fungsi pelayanan umum.

Fungsi pertahanan sebesar Rp134,08 triliun, meningkat 11,6% dari outlook tahun 2021. Lebih tinggi dari kenaikan rata-rata sebelum pandemi, yaitu pada tahun 2015-2019 yang sebesar 5,28%.

Anggaran dalam fungsi pertahanan dilaksanakan oleh beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) terkait antara lain Kementerian Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional, dan Lembaga Ketahanan Nasional.

Nota keuangan menyebut beberapa output stategis yang akan dicapai pada fungsi pertahanan pada tahun 2022, antara lain: (1) pengadaan alutsista; (2) pemeliharaan/peningkatan alutsista; (3) Operasi Militer Selain Perang (OMSP); (4) Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana Pertahanan; (5) penguatan cadangan pangan nasional; (6) penguatan revolusi mental dan kebudayaan; dan (7) pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Fungsi ketertiban dan keamanan akan memperoleh alokasi sebesar Rp176,68 triliun, meningkat 15,5% dari outlook tahun 2021. Akan digunakan antara lain untuk: (1) pemenuhan almatsus; (2) penanganan dan penyelesaian tindak pidana umum, narkoba, dan terorisme; (3) kerjasama regional, bilateral dan multilateral bidang keamanan siber; (4) operasi keamanan dan keselamatan laut dalam negeri; dan (5) pembangunan sarana dan prasarana e-court termasuk ruang sidang online.

Fungsi ini akan dilaksanakan oleh beberapa K/L. Yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Keamanan Laut.

Pada saat bersamaan, tiga fungsi lain mengalami penurunan signifikan dari outlook APBN 2021. Fungsi ekonomi dialokasikan sebesar Rp402,36 triliun, turun 12,5% dari Rp459,6 triliun. Fungsi kesehatan sebesar Rp141 triliun atau turun 22,9% dari Rp182,8 triliun. Fungsi perlindungan sosial sebesar Rp252,26 triliun atau turun 10,1% dari Rp280,6 triliun.

BPP dilihat dari organisasi yang membelanjakan, maka keseluruhan K/L memperoleh alokasi sebesar Rp940,6 triliun. Turun 11,21% dari outlook APBN 2021 yang mencapai Rp1.059,4 triliun.

Meski demikian, kondisinya bervariasi antara 89 organisasi K/L. Sebagian justeru memperoleh alokasi yang bertambah cukup besar. Diantaranya adalah: Kementerian Pertahanan, POLRI, Badan Intelijen Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri, DPR, Kemenparekraf, dan Kominfo.

Kementerian Pertahanan memperoleh alokasi terbesar, mencapai Rp133,9 triliun. Meningkat 13,28% dari outlook 2021 yang sebesar Rp118,2 triliun.

POLRI memperoleh alokasi terbesar kedua, mencapai Rp111,0 triliun. Meningkat 14,46% dari outlook 2021 yang sebesar Rp96,9 triliun.

Ada beberapa K/L yang tidak termasuk memiliki alokasi anggaran terbesar, namun mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kejaksaan memperoleh alokasi Rp10,1 triliun, naik 26,25% dari outlook 2021 yang sebesar Rp8,0 triliun. Badan Intelijen Negara memperoleh alokasi Rp10,5 triliun, naik 23,53% dari outlook 2021 yang sebesar Rp8,5 triliun.

Beberapa K/L mengalami penurunan cukup signifikan. Diantaranya adalah: Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BPP dilihat dari jenis belanja, yang mengalami kenaikan signifikan adalah belanja pegawai dan pembayaran bunga utang. Belanja pegawai sebesar Rp426,77 triliun, naik 6,88% dari outlook 2021 yang sebesar Rp399,31 triliun. Pembayaran bunga utang sebesar Rp 405,87 triliun, naik 10,82% dari Rp366,23 triliun.

Jenis Belanja lain-lain juga mengalami kenaikan sangat signifikan. Dijelaskan sebagai strategi untuk mengatasi hal-hal yang tidak terduga, serta beberapa perubahan alokasi karena perkembangan kondisi realisasi.

Sedangkan jenis yang mengalami penurunan antara lain: belanja barang, belanja modal, subsidi, dan belanja sosial.

Selama ini dikenal pula adanya penyebutan alokasi anggaran berdasar tematik, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur. Dalam hal tematik, tercakup alokasi BPP, TKDD, dan pengeluaran pembiayaan.

Anggaran Pendidikan sedikit meningkat, sedangkan anggaran Kesehatan menurun. Namun alokasi keduanya masih sesuai aturan batas minimal menurut undang-undang.

Anggaran perlindungan sosial menjadi Rp427,5 triliun, turun dari outlook 2021 yang sebesar Rp487,8 triliun. Sedangkan anggaran infrastruktur mengalami sedikit penurunan, namun masih terbilang sangat besar. Dialokasikan sebesar Rp384,8 triliun, sedangkan outlook 2021 sebesar Rp410,9 triliun.

Dari uraian di atas, penulis menilai pokok-pokok kebijakan fiskal dan arah kebijakan belanja RAPBN 2022 kurang tercermin pada rincian posturnya. Narasi dalam Nota Keuangan, materi Konferensi Pers dan advertorial RAPBN 2022 menjadi terkesan berlebihan.

Penulis khawatir, setan anggarannya bisa bersembunyi di balik rincian. Semoga pembahasan 2-3 bulan mendatang bisa mengeliminasi setan-setan itu, serta memperbaiki postur dan rinciannya. Sekurangnya bersesuaian dengan klaim pokok kebijakan fiskal dan arah kebijakan belanja.

*Ekonom

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Ketua DPR Minta Kenaikan Upah Minimum 2022

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar kenaikan upah minimum tahun 2022 dapat direalisasikan. Tujuanya demi pemulihan kesejahteraan rakyat, khususnya kaum buruh yang terdampak pandemi Covid-19.

“Kami mendorong agar kenaikan upah minimum 2022 dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang banyak terdampak akibat pandemi Covid-19. Kenaikan upah minimum harus bisa memenuhi kebutuhan rakyat,” kata Puan dalam keterangannya, Senin 25 Oktober 2021.

Dia meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempertimbangkan harapan buruh karena berdasarkan survei terhadap peningkatan harga-harga komoditas di pasar dari berbagai daerah, terjadi kenaikan harga sebagian besar komoditas.

Baca juga: Upah Minimum 2022 Dikaji Kemenaker dan Depenas

Puan meyakini kenaikan upah bisa kembali membangkitkan daya beli buruh sehingga diharapkan kesejahteraan buruh bisa bertambah.

“Karena tidak sedikit dari kawan-kawan buruh yang mengalami pengurangan upah, bahkan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dia mengapresiasi pemerintah khususnya Kemnaker yang memberi sinyal akan ada kenaikan upah minimum, meskipun besaran peningkatannya masih dalam proses penghitungan.

Mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu meminta masyarakat memahami bahwa kenaikan upah minimum tidak dapat memenuhi ekspektasi semua pihak.

“Namun saya berharap ada jalan tengah agar besaran kenaikan upah minimum dapat mengakomodir kebutuhan buruh, sekaligus sesuai dengan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional,” katanya.

Puan juga meminta Kemnaker untuk terus melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan upah minimum dan pendekatan humanis kepada kelompok buruh harus dikedepankan.

Dia mengingatkan agar pemerintah melibatkan kelompok buruh dalam pembahasan rencana kenaikan upah minimum dan bagi pihak buruh, diharapkan bisa menerima apabila kenaikan upah minimum tahun ini tidak sesuai ekspetasi.

“Kita ketahui saat ini masih dalam masa pemulihan dari dampak Covid-19. Adanya rencana kenaikan upah minimum tahun ini juga tentunya lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 yang tidak ada kenaikan,” ujarnya.

HY

Continue Reading

Ekbis

Bank Digital BNI Fokus kepada UKM

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mengembangkan bank digital yang nantinya akan berfokus pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dan dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan kehadiran bank digital akan membuat biaya operasional bank menjadi lebih murah dan bisa melayani sektor UKM yang memiliki potensi dan peran besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami percaya dengan memiliki anak perusahaan yang fokus sebagai bank digital akan membawa BNI memiliki layanan perbankan yang lebih efektif dan lebih tepat sasaran,” kata Royke, Senin, 25 Oktober 2021. Dia menambahkan, “kami telah mencapai kesepakatan awal untuk akuisisi bank ini yang memiliki ekosistem bisnis yang kuat untuk dikembangkan menjadi bank digital.”

Meski demikian, Royke menolak untuk menyebutkan nama bank yang akan diakuisisi oleh emiten berkode saham BBNI tersebut. Ia menyampaikan, rencana beserta dana yang dialokasikan perseroan untuk pengembangan bank digital tersebut sudah masuk dalam Rencana Bisnis Bank atau RBB tahun 2021.

“Target idealnya BUKU I BUKU II bedasarkan klasifikasi bank sebelumnya, yang artinya modal intinya tidak lebih dari Rp3 triliun. Tentunya proses akusisi akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan kami akan pastikan memiliki valuasi yang wajar,” ujar Royke.

Saat ini, lanjutnya, perseroan memiliki kecukupan modal yang kuat untuk melakukan ekspansi baik secara organik maupun anorganik. Baru-baru ini, BNI menjadi bank pertama di Indonesia yang menerbitkan Additional Tier-1 Capital Bond Tahun 2021 sebesar US$ 600 juta atau sekitar Rp8,6 triliun sebagai penguatan modal.

Menurut Royke rencana akusisi tidak akan bedampak signifikan terhadap permodalan BNI. Untuk rencana dukungan permodalan dua tahun ke depan, masih dalam proses pengkajian dengan mempertimbangkan banyak business modal bank digital yang akan diadopsi. “Yang pasti kita fundamentalnya akan sangat kuat,” kata dia.

 

Continue Reading

Ekbis

Ekonomi Triwulan III Diperkirakan Tumbuh 4,3 Persen

Published

on

By

Perekonomian Sirkular Sumbang Rp 642 Triliun kepada PDB

Channel9.id-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan ekonomi triwulan III-2021 tumbuh 4,3 persen. Angka ini membaik dari minus 3,5 persen pada triwulan III-2020.
“Dibanding triwulan II-2021 menurun, tetapi kalau dilihat pada triwulan III-2021 masih mengalami varian Delta yang sangat tinggi namun ternyata koreksinya tidak terlalu dalam,” ujarnya, Senin, 25 Oktober 2021.

Untuk pertumbuhan ekonomi pada 2021, Sri Mulyani memperkirakan berada di kisaran empat persen. Angka ini seiring dengan kinerja ekonomi yang menunjukkan pemulihan secara gradual dan perlu terus dipertahankan dengan upaya pengendalian Covid-19 yang komprehensif.

Permintaan domestik memang sempat tertahan pada triwulan III-2021 akibat penerapan restriksi mobilitas di Juli-Agustus. Namun aktivitas dan sektor terkait ekspor mampu tumbuh tinggi dan menopang kinerja ekonomi triwulan ketiga tahun ini.

Sri Mulyani memperkirakan perbaikan ekonomi hingga akhir tahun ini, ditopang potensi pembalikan arah ekonomi di triwulan IV-2021 dengan pola aktivitas yang lebih normal.
Meski demikian, eskalasi risiko global harus terus diwaspadai, terutama dari faktor rebalancing Cina, Amerika Serikat, dan Eropa, serta potensi peningkatan kasus Covid-19 domestik di akhir tahun ini. “Semuanya ini akan mempengaruhi outlook di triwulan keempat dan terutama untuk 2022,” kata dia.

Continue Reading

HOT TOPIC