Connect with us

Hot Topic

Contact Tracing Anies dan Riza, Hasilnya 24 Positif Corona

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta melakukan pelacakan kontak erat (contact tracing) secara aktif kepada orang-orang di lingkungan kegiatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sebanyak 437 orang pun menjalani tes usap atau swab test usai Anies dan Riza positif Covid-19.

“Hingga Selasa kemarin, kami di Dinkes DKI Jakarta dan jajaran telah mencatat 158 orang telah dilakukan tes usap dari kontak erat Gubernur,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta Widyastuti dalam keterangan tertulis, Rabu (02/12).

Baca juga: Kronologi Anies Baswedan Terinfeksi Covid-19 

Hasilnya adalah 5 orang positif. Sedangkan 111 lainnya negatif dan 42 orang masih menunggu hasil.

Sementara itu, 279 orang yang diketahui melakukan kontak erat dengan Riza selama 28 November hingga 1 Desember juga telah dilakukan tes usap. Hasilnya 19 positif, 185 negatif, dan 75 orang lainnya masih menunggu hasil.

“Mereka yang terkonfirmasi positif Covid-19 kemudian menjalani isolasi mandiri ataupun perawatan sesuai dengan derajat gejala yang dialaminya,” jelas Widyastuti.

Namun, Widyastuti menegaskan kasus positif bukan berarti ditularkan dari Anies atau Riza, namun menentukan klaster kasus yang bersamaan terjadi selama masa inkubasi Covid-19.

“Saat ini belum ditemukan kasus positif di antara mereka yang berinteraksi langsung dengan gubernur baik dari keluarga maupun tim kerja setelah gubernur dikonfirmasi positif,” imbuhnya.

Widyastuti mengimbau, agar masyarakat dapat melaporkan ke Puskesmas dan dilakukan tes usap PCR secara gratis apabila termasuk kontak erat Anies maupun Riza.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Menkes Diminta Segera Jadwalkan Vaksinasi Bagi TNI dan Polri

Published

on

By

Channel9 id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepada Menteri Kesehatan untuk segera memprioritaskan dan menjadwalkan vaksinisasi bagi TNI dan Polri setelah Tenaga Kesehatan.

Sebab, meski masuk ke kelompok prioritas, sejauh ini, TNI Polri belum dijadwalkan menerima vaksin.

Adapun mereka yang termasuk penerima prioritas vaksin adalah para tenaga kesehatan, TNI-Polri, aparat penegak hukum, petugas pelayanan publik.

“Hingga saat ini Menteri Kesehatan belum menjadwalkan vaksinisasi untuk anggota Polri dan TNI yang jelas. Untuk itu saya minta kepada Pak Menteri untuk segera menjadwalkannya. Mereka harus divaksin dahulu setelah tenaga kesehatan karena mereka garda terdepan negara,” kata Sahroni dalam keterangannya, Senin 25 Januari 2021.

Menurutnya, TNI Polri ini penting untuk didahulukan karena mereka memiliki tanggung jawab yang besar sama halnya seperti para tenaga kesehatan.

Sahroni menyatakan, kedua elemen tadi adalah garda terdepan yang selalu melayani rakyat dalam kondisi apapun.

“Polisi dan tentara kita adalah garda terdepan sama seperti para nakes, mereka memiliki tugas yang berat. Mereka selalu melayani rakyat, bertemu banyak orang baru setiap harinya dalam kondisi apapun,” ucapnya.

“Apalagi pada kondisi seperti sekarang, mereka harus terjun langsung membantu para korban bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi perlindungan terhadap TNI Polri ini penting sekali,” lanjutnya.

Belum lagi, Sahroni menyebut, di negara lain, jajaran militer dan polisi didahulukan oleh negara. Karena itu, sangat wajar jika Indonesia juga melakukan hal yang sama.

“Seperti misalnya di Rusia, mereka sudah konkret tuh akan memvaksinisasi lebih dari 400.000 anggota militernya. Ini dapat dijadikan contoh untuk pak Menkes bahwa anggota militer kita dan polisi memang harus dipriotitaskan. Kalau untuk anggota DPR mah, belakangan aja,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Dugaan SARA ke Natalius Pigai, Bareskrim Polri Panggil Ambroncius Nababan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Penyidik Bareskrim Polri telah memanggil Ambroncius Nababan terkait dengan kasus dugaan tindakan SARA terhadap eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Dalam hal ini, pihak kepolisian sudah melayangkan surat pemanggilan kepada Nababan. Diketahui pada akun Facebooknya, Nababan menyebut Pigai sebagai gorila dan kadrun gurun.

“Kebetulan untuk yang diduga mempunyai FB, yang mengunggah tentang rasisme itu hari ini sudah kami layangkan surat panggilan. Sudah dibuat oleh Bareskrim untuk dilakukan pemanggilan, sudah kami serahkan kepada yang bersangkutan,” kata Argo di Gedung Humas Polri, Senin 25 Januari 2021.

Argo menyampaikan, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Nababan terkait postinganya itu. Pun memastikan akun tersebut memang benar milik yang bersangkutan atau bukan.

“Kami akan menanyakan atau meminta keterangan apakah medsos itu, facebook itu adalah milik yang bersangkutan. Karena dinsinyalir banyak, kami harus memastikan bahwa penyidik itu harus memastika dengan ilmiah bahwa siapa yang mempunyai akun tersebut,” kata Argo.

Tidak hanya itu, penyidik akan meminta keterangan saksi ahli terkait dengan kasus tersebut. Keterangan ahli dibutuhkan untuk proses penyelidikan.

Tindakan SARA Nababan itu bisa dilihat melalui akun facebook miliknya. Nababan memasang foto Natalius berdampingan dengan seekor Gorilla dan Kadrun gurun.

Tindakan Nababan itu untuk menyikapi pernyataan Natalius yang menyatakan masyarakat berhak untuk menolak vaksin Covid-19 karena menolak atau menerima vaksin adalah hak asasi manusia.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Polisi Kembali Tangkap Sindikat Penjual Surat Hasil PCR dan SWAB Antigen Palsu

Published

on

By

Channe9.id – Jakarta. Polda Metro Jaya kembali mengungkap sindikat penjual surat hasil PCR dan SWAB Antigen palsu. Adapun polisi berhasil mengamankan delapan orang tersangka. Ini merupakan kelompok ketiga setelah kelompok lainnya yang sudah ditangkap.

“Kita mengamankan sebetulnya delapan tersangka tapi satu masih di bawah umur dan kita tidak tampilkan,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat, Senin 25 Januari 2021.

Tubagus menyampaikan, mulanya kasus ini diketahui dari adanya informasi di media sosial terkait jasa penjualan surat hasil PCR dan swab antigen palsu. Dari adanya informasi itu, polisi segera melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap sejumlah tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan, delapan pelaku memiliki peran yang berbeda-beda dalam membuat dan memasarkan surat palsu tersebut.

Untuk tersangka berinisial RSH berperan menawarkan bisnis surat palsu. Kemudian, RHM yang membuat surat palsu sekaligus bekerja di lab, SP yang menawarkan, MA bagian pemasaran dan KA yang memasarkan surat palsu melalui media sosial. Sedangkan pengguna adalah MA, Y, dan IS.

“Jadi mereka mempunyai PDF dari surat palsunya, tinggal diprint out hasilnya sesuai keinginan mereka,” kata Yusri.

Untuk meyakinkan konsumen, sindikat ini juga membuat stempel klinik untuk surat tersebut. Adapun surat palsu dikeluarkan untuk keperluan bepergian baik dengan pesawat maupun kereta api. Surat palsu PCR dihargai Rp900 Ribu, sedangkan surat swab dihargai Rp75 ribu.

Menurut Yusri, surat tersebut sangat membahayakan lantaran pemesan surat tidak harus melalui tes.

“Kalau si pemesan itu positif maka bisa saja lolos dan tidak diketahui,” ucapnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 263 ayat (1) dengan ancaman hukuman penjara selama enam tahun. Selain itu, pelaku juga dijerat undang-undang ITE.

HY

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC