Connect with us

Nasional

Di Tengah Pandemi, Kerukunan Beragama Harus Tetap Dijaga

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menekankan, kerukunan umat beragama harus terus di rawat di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, memelihara kerukunan umat beragama di tengah pandemi tidak hanya menjadi kebutuhan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) maupun negara.

“Kerukunan ini harus kita rawat di tengah pandemi ini, karena pandemi ini melanda seluruh dunia termasuk kita, negara Indonesia,” ujar Bahtiar saat memberi pengantar pada diskusi virtual dengan tema “Peran Forum Kerumunan Umat Beragama (FKUB) dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Masa Pandemi Covid-19”, yang digelar Ditjen Pol & PUM, Kamis (05/08).

Dia menjelaskan, Indonesia dapat menjadi kiblat bagi negara lain dalam memelihara kerukunan sosial, termasuk keagamaan. Bahtiar menyebut, beberapa gerakan sosial yang sebelumnya tak pernah terjadi, tetapi kini dialami oleh sejumlah negara.

“Beberapa kejadian terjadi gerakan sosial justru terjadi di saat pandemi, yang dulunya tidak pernah terjadi, bahkan ada gerakan-gerakan rasial di negara-negara yang kita anggap campaign- campaign demokrasi,” tuturnya.

Baca juga: Dirjen Politik dan PUM Kemendagri: Peran FKUB Penting di Masa Pandemi Covid-19 

Mewakili Kemendagri, Bahtiar menyampaikan rasa terima kasihnya atas kesungguhan pemerintah daerah termasuk jajaran Kementerian Agama (Kemenag) di pusat maupun daerah, termasuk FKUB yang telah banyak membantu pemerintah dalam menjaga kerukunan.

“Kalau saya lihat tidak bermaksud melebihkan, tapi inilah cara bangsa ini untuk merawat kerukunan di negeri ini, yang mungkin bisa menjadi contoh bagi negara lain,” ucapnya.

Bahtiar menilai, FKUB merupakan lembaga yang dibutuhkan masyarakat dan telah memberikan langkah nyata membantu dan merawat kehidupan berbangsa dan keumatan.

Namun, sambungnya, beberapa daerah belum memiliki organisasi FKUB. Dirinya meminta dukungan kepada pihak terkait untuk segera membentuk organisasi tersebut. Dia mengatakan, Kemendagri telah menerbitkan regulasi terkait pembentukan FKUB termasuk penganggarannya.

Sebagai informasi, dalam webinar tersebut hadir pula narasumber lainnya, di antaranya Staf Khusus Wakil Presiden Ikhsan Abdullah dan Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kemenag Nifasri.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Dialog Bersama Jokowi, Pelajar Ungkap Kegembiraan Bisa PTM

Published

on

By

Channel.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kegiatan vaksinasi bagi pelajar yang digelar di SMKN 1 Beringin, Kabupaten Deli Serdang, pada Kamis (16/9). Selain peninjauan, Kepala Negara juga berkesempatan untuk berdialog bersama para pelajar melalui konferensi video di enam kabupaten/kota lain yang secara bersamaan melakukan kegiatan vaksinasi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menanyakan kepada para siswa perihal pembelajaran tatap muka (PTM) yang mulai dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota. Salah satu siswa dari SMAN 1 Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kalisa, mengaku senang telah divaksin sehingga bisa melakukan PTM.

“Sudah berapa minggu yang lalu atau berapa hari yang lalu (PTM)?” tanya Jokowi.

“Sudah dua minggu Pak,” jawab Kalisa.

Baca juga: Serentak Vaksinasi di Pesantren, Presiden Jokowi: Kita Ingin Melindungi Para Santri 

Siswa lain dari SMAN 1 Perbaungan, Fajar juga mengaku bersyukur sudah divaksin sehingga bisa melakukan PTM meskipun secara terbatas. Jokowi menegaskan bahwa PTM dapat dilakukan dengan syarat level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kabupaten/kota tersebut berada di level 3 atau 2.

“Gurunya divaksinasi, anaknya divaksinasi. Enggak apa-apa vaksinasi pertama dulu enggak apa-apa. Silahkan tetapi juga pembelajaran tatap muka terbatas, bisa 30 persen, bisa 50 persen,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu siswa dari SMA Negeri 1 Tenggarong, Nerisa mengungkapkan keinginannya untuk bisa datang ke salah satu festival adat yaitu Tenggarong International Folk Arts Festival (TIFAF). Ia berharap, pandemi segera berakhir agar festival adat tersebut dapat kembali diselenggarakan di Tenggarong.

“Nah sedih bener Pak. Padahal saya tunggu awal datangnya upacara adat tu Pak,” ungkap Nerisa.

Terkait hal tersebut, Jokowi mengatakan bahwa berbagai kegiatan seperti festival adat dapat diselenggarakan kembali apabila masyarakat telah mendapatkan suntikan vaksin.

Meski demikian, ia pun mengingatkan untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan meskipun nantinya kegiatan festival maupun pertunjukan sudah bisa diselenggarakan.

“Kalau nanti pandemi sudah menurun, menurun, menurun silakan untuk diadakan kembali,” pungkas Jokowi.

Continue Reading

Nasional

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Melakukan Inovasi

Published

on

By

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Melakukan Inovasi

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengungkapkan, sejumlah alasan pentingnya pemerintah daerah (pemda) melakukan inovasi. Menurutnya, pemda perlu melakukan terobosan kebijakan agar dapat memberikan sumbangsih bagi negara, salah satunya dengan mendongkrak capaian posisi Indonesia dalam Global Competitiveness Index (GCI) serta Global Innovation Index (GII). Selain itu, inovasi merupakan upaya untuk memanfaatkan peluang terhadap tren peningkatan pengguna seluler dan internet di Indonesia.

“Penguna ponsel dan internet cukup banyak. Bahkan penggunaan seluler melebihi jumlah penduduk. Peluang inilah yang harus ditangkap pemda melalui inovasi,” ujar Fatoni saat menjadi narasumber Podcast Rabu Belajar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Dirjen Bina Adwil: Akurasi Data Jadi Kunci Kebijakan yang Efektif

Fatoni melanjutkan, alasan lain mengapa pemda penting berinovasi, yakni untuk mempercepat tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Secara umum, kata dia, tujuan otonomi daerah itu ada tiga, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Di sisi lain, inovasi mampu mempercepat capaian sasaran otonomi daerah baik di bidang administrasi maupun politik. “Dalam konteks ini, inovasi dilakukan dalam rangka mengubah mindset, tata kelola, dan pelayanan publik,” tambahnya.

Fatoni menjelaskan, tuntutan zaman yang serba cepat mendorong dibutuhkannya perubahan budaya kerja baru di lingkungan pemerintah, yakni dengan bekerja secara efektif, totalitas, dan berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, penting pula untuk menerapkan prinsip kolaborasi, serta pola pikir untuk membahagiakan dan melayani masyarakat. Menurut Fatoni, untuk mewujudkan berbagai perubahan tersebut, pemda harus melakukan inovasi.

Selain itu, lanjut Fatoni, inovasi juga perlu diterapkan oleh pemda agar dapat memperbaiki pelayanan publik. Melalui berbagai terobosan, diharapkan dapat mendukung terciptanya pelayanan yang lebih cepat, mudah, pintar, nyaman, murah, dan lebih baik. Inovasi juga perlu dilakukan untuk mempercepat tercapainya visi misi pemerintah dan sinergisitas antara pusat dan daerah. “Langkah tersebut sekaligus untuk mempercepat tercapainya tujuan visi misi Indonesia, serta untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Continue Reading

Nasional

Dirjen Bina Adwil: Akurasi Data Jadi Kunci Kebijakan yang Efektif

Published

on

By

Dirjen Bina Adwil: Akurasi Data Jadi Kunci Kebijakan yang Efektif

Channel9.id-Jakarta. Direktur Jenderal Bina Adminstarasi Kewilayahan, Safrizal ZA menggelar rapat internal dalam rangka strukturisasi data PPKM berdasarkan output pada Kepmendagri Nomor 440-457 Tahun 2021 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Penerapan PPKM di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, secara virtual pada Rabu (15/9/2021).

Dalam arahannya, Safrizal mengatakan tujuan diadakannya rapat ini untuk tingkatkan motivasi dan sinergitas jajaranya. Terutama untuk fokus di 3 agenda prioritas Ditjen Bina Adwil, yakni Penanganan Covid, Cipta Kerja dan turunannya, serta Penyelesaian Batas Daerah.

“Saya perlu mengarahkan, menyelaraskan 3 kinerja tugas prioritas kita. Penanganan Covid-19, cipta kerja dan penyelesaian batas dalam cipta kerja,” kata Safrizal.

Baca juga: Mendagri Apresiasi Peluncuran Aplikasi ASAP Digital Nasional

Lebih jauh, ia menginstruksikan jajaranya untuk lebih bekerja keras dalam akuntabilitas data pengendalian Covid-19. Kata Safrizal, pendataan yang cepat, akurat dan sinkron sangat dibutuhkan dalam upaya pengambilan keputusan.

“Saya berharap teman teman dapat bekerja keras lagi, terutama dalam ketelitian data. Jangan ada lagi gap (perbedaan) data yang kita miliki dengan data rill di lapangan. Karena akurasi data, menjadi kunci kebijakan yang efektif,” jelasnya.

Di akhir paparannya, ia juga berharap jajarannya setelah pelaksanaan rapat kerja dapat langsung membuat rencana aksi dan target waktu penyelesaiannya terkait dengan dengan permasalahan dan target-target kinerja yang hendak dicapai.

Bahkan, Safrizal meminta jajarannya segera bertugas untuk memverifikasi data yang dibutuhkan, khususnya dalam 3 agenda prioritas Ditjen Bina Adwil tersebut.

“Sebagian ada yang cek data, ada yang tugasnya monitor data, ada yang memantau di lapangan. Konfirmasi semuanya. Ini harus dilakukan. Nanti, pertemuan dengan tim kecil ini akan kita bahas Minggu depan,” pungkasnya.

Diketahui, giat rapat internal dalam rangka strukturisasi data PPKM berdasarkan output pada Kepmendagri Nomor 440-457 Tahun 2021 ini, dihadiri Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Direktur Dekon TP dan Kerja Sama, Direktur Pol PP dan Linmas, Direktur Waskoban, Direktur MPBK dan para Pejabat Administrator/JFT Ahli Madya. Serta sejumlah Pejabat Pengawas/JFT Ahli Muda di lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Continue Reading

HOT TOPIC