Connect with us

Nasional

Din Syamsuddin Dilaporkan, Muhammadiyah: Jangan Menghakimi Tanpa Bukti

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, pihak Muhammadiyah, menurutnya, memang tidak menjadi pihak terlapor, layaknya Din Syamsuddin oleh GAR ITB.

Karena itu, pihaknya mengaku tidak akan mengambil sikap menyoal pelaporan GAR ITB yang mencemarkan nama baik Din Syamsuddin dan pihak tertentu. “Semuanya terpulang kepada Pak Din,” ujarnya, Senin (15/2).

Kendati demikian, dia mengingatkan agar semua pihak bisa berhati-hati dalam memberikan penilaian pada figur tertentu. Mengingat, hal tersebut bisa menjadi delik pencemaran nama baik. “Jangan mudah menghakimi tanpa bukti,” tegas dia.

Mu’ti menjelaskan, Din adalah tokoh masyarakat yang kedekatannya tidak terbatasi. Utamanya, pada kalangan tertentu, baik umat Islam warga persyarikatan hingga masyarakat secara umum.

Baca juga: PP Muhammadiyah: Pelaporan Din Syamsudin Bisa Picu Kemarahan Warga Muhammadiyah 

“Walaupun tidak lagi menjadi ketua umum (Muhammadiyah), Pak Din masih sering berkunjung ke daerah dan menyapa warga Muhammadiyah,” ujar dia.

Sehingga, dengan adanya pelaporan dan tuduhan terhadap Din Syamsuddin, kata dia, wajar bila masyarakat marah. Terlebih, ketika hubungan emosional Din bersama masyarakat masih sangat kuat.

Sebelumnya, sejumlah tokoh dari kalangan Muhammadiyah, PBNU, politisi hingga pejabat menentang pelaporan Din Syamsuddin ke KASN oleh GAR ITB. Pembelaan tersebut menyoal Din Syamsuddin yang diklaim GAR ITB telah melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN. Pelaporan itu awalnya dilakukan oleh GAR ITB yang dengan bersurat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ketua Majelis Wali Amanat ITB. Isinya, meminta Din diberhentikan dari anggota MWA ITB.

Dalam lampiran surat, setidaknya ada 1.335 nama yang diklaim alumni ITB dari berbagai jurusan. Mulai dari angkatan 1957 hingga 2014. Alasan yang digunakan GAR ITB itu, hampir sama dengan isi surat kepada KASN dan BKN.

GAR ITB kembali menilai Din telah bersikap konfrontatif terhadap lembaga negara dan keputusannya. Klaim tersebut merujuk pada pernyataan Din yang dianggap melontarkan tuduhan tentang adanya ketidakjujuran dalam proses peradilan MK di Pilpres 2019 lalu.

Selama ini, Din memang kerap melontarkan kritik tajam ke pemerintah. Din merupakan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bersama eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Prof Rochmat Wahab.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Warga NTT Saat Kunker Jokowi: Cinta yang Membuat Kami Menutup Jalan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Maumere tanggal 23 Februari lalu disorot. Kerumunan warga setempat tanpa saling jaga jarak berjejer di pinggir jalan menyambut Jokowi yang melintas dalam iring-iringan kendaraan.

Jokowi yang saat itu hendak menuju lokasi peresmian Bendungan Napun Gete sempat keluar dari atap mobil dan melambaikan tangan ke kerumunan warga.

Juru Bicara Pemprov NTT, Marius Jelamu mengklaim telah mengimbau warga Maumere agar tidak berbondong-bondong menyaksikan konvoi Jokowi.
Dan saat kerumunan itu akhirnya tetap terjadi, kata Marius, otoritas setempat tidak dapat membubarkan massa.

Salah satu warga, Even Edomeko membenarkan bahwa pihak pemerintah sudah melarang warga untuk tidak datang. “…Beliau dgn tegas menyuruh tak boleh ada penyambutan. Baliho tak boleh. Tarian tak boleh. Semua adat penerimaan tamu beliau tolak. Makan pun tidak. Minum saja tidak. Kurang apa coba?,” tulis Even Edomeko lewat akun Facebooknya, Jumat (26/2).

“Kekurangan itu yakni justru CINTA KAMI PADANYA MENJADI SEMAKIN BESAAAR. Cinta itulah yang membuat kami menutup jalan saat mobilnya melambat di tikungan L,” sambungnya.

Senada, Oswald pun mengakui kedatangan dirinya berdasarkan keinginan sendiri meski pihak keaman melarang datang saat kunker Jokowi.

“Kami datang sendiri. Tidak ada pengerahan massa. Tidak diundang..Ini keinginan kami sendiri. Jangan salahkan apparat, bupati..satgas..dan Bapak Presiden. Sebagai bentuk kerinduan kami untuk bertemu orang no 1 di negri ini…,” tulisnya.

Dikethaui, mobil Presiden Jokowi pun sempat tertahan tak bisa melaju. Banyak warga yang nekat mengadang mobil Presiden Jokowi.

Presiden pun akhirnya menyapa warga dari atas mobil sambil mengingatkan warga untuk tetap memakai masker.
Video yang memperlihatkan kerumunan ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Nusa Tenggara Timur (NTT) beredar di dunia maya.

Pihak Istana pun telah membenarkan isi dari video tersebut, termasuk Jokowi yang berada di antara kerumunan masyarakat.

“Benar itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Selasa (23/2).

IG

Continue Reading

Hot Topic

Wartawan Dilarang Meliput Vaksinasi, DPR: Keluarga Ada yang Keberatan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan larangan wartawan meliput vaksinasi anggota DPR dan keluarga karena ada anggota yang keberatan jika dilakukan pengambilan gambar ketika proses dilakukan. Ia meminta awak media memahami kondisi tersebut.

“Ada yang juga takut-takut kalau kemudian diambil gambarnya segala macam, mungkin mereka keberatan. Jadi kalau pengambilan gambar itu dari kejauhan mungkin, ya mungkin ini juga keberatan dari yang divaksinasi, tolong juga wartawan ngerti lho,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).

Ia membantah bila DPR terkesan menutup-nutupi soal kegiatan vaksinasi tersebut. Menurutnya vaksinasi adalah program pemerintah dan tidak benar kalau digelar tertutup.

“Oleh karena sedang reses, kesetjenan memberikan informasi kepada fraksi-fraksi yang kemudian memberikan informasi kepada anggotanya. Jadi tidak benar kalau vaksinasi ini soal tertutup-tertutup, enggak ada yang ditutup-tutupi, wong vaksinasi ini program pemerintah kok,” ujarnya.

Dasco pun membenarkan bahwa vaksinasi memang tidak hanya diterima oleh pegawai dan anggota DPR. Keluarga anggota DPR juga divaksin. Menurutnya, jatah itu berdasarkan alokasi dari kementerian kesehatan.

“Kita mendapatkan jatah dari Kementerian Kesehatan, DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di kesetjenan DPR itu yang dapat. Jadi alokasi itu dari Kemenkes,” kata Dasco.

Ia mengaku tidak mengetahui berapa alokasi jatah vaksin yang diterima DPR. Namun, Dasco menambahkan, selain pegawai dan anggota, staf pendukung, petugas keamanan, hingga petugas kebersihan juga mendapatkan jatah vaksinasi Covid-19. Hal itu untuk menekan lonjakan kasus Covid-19 di DPR.

“Karena DPR ini area sudah area merah, sudah banyak Pamdal, sudah banyak pegawai yang terkena covid, sehingga kita lebih banyak kegiatan kemarin WFO,” ucapnya.

“Sehingga saya tekankan sekali lagi tidak ada soal yang tertutup soal vaksinasi di DPR ini, kami mendukung program pemerintah justru diadakan terbuka cuma karena kondisi reses, mungkin informasinya terlambat dari fraksi ke anggota-anggotanya,” sambung politisi Gerindra itu.

IG

Continue Reading

Nasional

Tegas Menegakkan Prokes, Satpam di Makassar Raih Penghargaan dari Polri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Aksi seorang satpam bernama Nasruddin viral di media sosial. Dia melarang seorang pria yang mengaku pimpinan LSM bersama anggotanya untuk masuk ke kantor BRI sentral Makassar, Sulawesi Selatan.

Nasruddin melarang masuk karena pria dan rombongannya itu tidak mengenakan masker. Pria itu pun marah-marah dan mengomeli Nasruddin.

Sejumlah netizen memuji tindakan satpam Nasruddin. Nasrudin dinilai tetap tegas menegakkan protokol kesehatan (prokes) sesuai aturan yang berlaku.

Pujian serupa diberikan oleh Baharkam Polri melalui Kakorbinmas Polri. Bahkan, Kakorbinmas memberikan penghargaan kepada Nasruddin.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan, penghargaan diberikan kepada Satpam bernama Nasruddin karena ketegasan ke pelanggar prokes.

“Penghargaan yang diberikan berupa piagam dan uang pembinaan. Polri mengapresiasi kinerja Satpam tersebut karena ketegasan ke pelanggar protokol kesehatan,” kata Argo, Jumat 25 Februari 2021.

Usai viral, pihak oknum LSM tersebut meminta maaf atas kesalahannya karena tidak patuh prokes.

Permohonan maaf pun dilakukan usai proses mediasi yang dilakukan Polsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar.

Atas permasalahan yang diselesaikan secara musyawarah ini, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Suwondo Nainggolan pun mengapresiasi hal tersebut.

“Kakorbinmas memberikan apresiasi terhadap hal ini karena masalah ini dapat dimusyawarahkan dan dimediasi oleh Kapolsek. Dan kepada pihak oknum LSM mengucapkan terima kasih karena telah legowo dan meminta maaf. Intinya kita harus mengedepankan mediasi secara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah,” tuturnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC