Connect with us

Nasional

PP Muhammadiyah: Pelaporan Din Syamsuddin Bisa Picu Kemarahan Warga Muhammadiyah

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda (PP) Muhammadiyah, Razikin angkat suara terkait dilaporkannya mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ke Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) sebagai sosok radikal, anti-Pancasila dan anti-NKRI.

Razikin menegaskan, jika GAR ITB memang berniat menyingkirkan Din dari wali amanat ITB, sebaiknya bisa menempuh jalan yang benar. Alih-alih dari menuduh Din Syamsuddin sebagai tokoh radikal yang hanya membesarkan masalah mereka.

Menurut dia, tuduhan radikalisme terhadap Din merupakan hal yang mengada-ngada. Ia mengatakan, laporan yang dilayangan Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) itu, juga bisa memicu kemarahan warga Muhammadiyah secara keseluruhan.

“Menuduh Pak Din sebagai tokoh radikal sama dengan membuat ketersinggungan dan kemarahan warga Muhammadiyah,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (12/2).

Baca juga: Din Syamsudin Minta Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU HIP

Karenanya, ia meminta supaya GAR ITB bisa mencabut laporan terhadap Din Syamsuddin. Razikin juga menuntut agar mereka bisa meminta maaf atas tuduhan yang tidak berdasar itu.  “Kami akan memberikan kesempatan kepada GAR ITB sebelum kami mengambil langkah-langkah hukum,” ucap Razikin.

Dia menilai, upaya pelaporan GAR ITB sangat mencederai Muhammadiyah. Terlebih, mengingat Din Syamsuddin yang sempat menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015. Din juga pernah menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah

“Jadi, saya peringatkan kepada GAR ITB, kalian jangan coba-coba ganggu Prof Din,” tuturnya.

Selain radikalisme, GAR ITB melaporkan Din ke KASN berkenaan dengan pelanggaran kode etik dan perilaku. Awalnya, pelaporan tersebut dilayangkan ke KASN melalui email dan surat pada Oktober 2020. Kemudian, pengurus GAR ITB mendatangi langsung KASN dengan membuat laporan sikap Din yang dianggap mengeksploitasi sentimen agama.

Selama ini, Din memang kerap melontarkan kritik tajam ke pemerintah. Din merupakan deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) bersama eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Noermantyo dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Prof Rochmat Wahab.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Jokowi: Kecepatan Penanganan Pandemi Kunci Pemulihan Ekonomi

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kunci dari pemulihan ekonomi nasional saat ini ialah bagaimana pandemi Covid-19 yang melanda setidaknya 215 negara dunia dapat teratasi. Untuk menangani hal tersebut, pemerintah Indonesia tengah berupaya keras untuk melakukan percepatan dalam penanganan krisis kesehatan.

Saat menyampaikan pidato kunci secara virtual pada acara tahunan CNBC Indonesia Economic Outlook 2021 pada Kamis, 25 Februari 2021, yang mengangkat tema “Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia 2021”, Presiden Joko Widodo menguraikan fokus kerja pemerintah dalam melakukan penanganan pandemi beserta dampak yang ditimbulkannya.

“Kunci pemulihan ekonomi kita adalah kemampuan kita dalam mengatasi pandemi. Penanganan 3M, 3T dan PPKM skala mikro harus terus kita lanjutkan. Pada saat yang sama, sekarang ini kita besar-besaran melakukan vaksinasi,” ujarnya.

Indonesia sendiri termasuk negara tercepat yang melakukan vaksinasi Covid-19 bagi warganya di antara negara-negara Asia lainnya. Vaksinasi tersebut pada tahapan awal memprioritaskan tenaga kesehatan dan pekerja publik sebelum kemudian berlanjut kepada masyarakat luas.

Kecepatan dalam penanganan krisis kesehatan tersebut selaras dengan upaya pemerintah untuk turut mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Tahun 2021 ini, Presiden mengungkap, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp372 triliun untuk mengupayakan hal itu.

“Berbagai stimulus telah diberikan dari sisi permintaan dan penawaran baik melalui bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi gaji, Kartu Prakerja, program padat karya yang sangat banyak, bantuan produktif bagi UMKM, serta relaksasi maupun restrukturisasi pinjaman, keringanan pajak, dan kemudahan-kemudahan lainnya,” imbuhnya.

Melalui sejumlah program seperti padat karya dan belanja pemerintah, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat terdampak dapat diwujudkan dalam jangka pendek. Namun, Kepala Negara menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan hanya dapat diwujudkan dari para pelaku usaha di sektor swasta.

Oleh karena itu, untuk mendorong pergerakan perekonomian sektor swasta, pemerintah telah mengeluarkan beragam insentif dan kemudahan. Selain hal tersebut, pemerintah juga sudah bersiap untuk memulihkan ekonomi nasional yang di antaranya diupayakan melalui reformasi struktural dan Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya.

“Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, PP dan Perpres, sudah selesai disiapkan yang memberikan kemudahan bagi pengembangan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sovereign Wealth Fund, Indonesia Investment Authority (INA), juga telah terbentuk agar kita mempunyai alternatif pembiayaan baru yang murah,” kata Presiden.

Sebelumnya, sejumlah lembaga keuangan dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini akan tumbuh positif antara 4 sampai 5 persen. Beberapa indikator perekonomian di dalam negeri juga menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.

Dengan modal tersebut dan dengan bergerak bersama seluruh pihak terkait, upaya pemulihan ekonomi nasional akan menjadi semakin efektif. Presiden juga menyebut bahwa sumbangsih pemikiran para ekonom, pelaku usaha, dan para investor dalam memformulasikan kebijakan ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi saat ini juga amat dinantikan.

“Mari kita buktikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021 ini lebih tinggi dari yang telah diperkirakan serta lapangan kerja terbuka dan kesejahteraan rakyat meningkat,” tuturnya.

 

Continue Reading

Nasional

Kepala Bappenas: Rakortekbang Simpul Penyelarasan Rencana Kerja Pusat-Daerah

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menjelaskan, Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) merupakan simpul penyelarasan Rencana Kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan.

“Jadi ada beberapa sumber yang lain sampai nanti Musrenbang provinsi, Musrenbang nasional. Intinya adalah agar terbentuk dan terjadi sinergi perencanaan pusat-daerah dan RKP 2022 ini menjadi salah satu turunan dari RPJMN 2020-2025,” katanya dalam acara pembukaan Rakortekrenbang Tahun 2021, di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (25/02).

Baca juga: Sinkronisasi Pembangunan Pusat-Daerah, Kemendagri Gelar Kortekrenbang 2021

Suharso menuturkan, koordinasi teknis tersebut merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bersama-sama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

“Kita berharap rencana kerja pemerintah daerah/RKPD-nya itu bisa juga sinkron dengan rencana kerja pemerintah, agar kualitas belanja (budget qualitynya) itu menjadi lebih baik lagi. Kualitas belanja yang bagus itu, antara lain sinkronnya anggaran yang tersedia di tingkat nasional melalui APBN (dengan) di tingkat provinsi dan kabupaten,” tuturnya.

Tak hanya itu, sambung Suharso, Rakortekrenbang juga merupakan bagian dari rangkaian aktivitas perencanaan tahunan baik di Pusat maupun di daerah.

“Tujuan Rakortekrenbang adalah terbangunnya sinkronisasi rencana program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional,”tutupnya.

Adapun hasil yang dicapai Rakortekrenbang 2021 akan menjadi bahan masukan Ranpermendagri tentang Pedoman Umum RKPD Tahun 2022 untuk dapat dipedomani oleh Pemerintah Daerah, serta sinkron dengan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Continue Reading

Nasional

Sinkronisasi Pembangunan Pusat-Daerah, Kemendagri Gelar Kortekrenbang 2021

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2021. Acara diselenggarakan di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/21), dan dibuka oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.

Dalam laporannya Plh. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Sri Purwaningsih mengatakan, Rakortekrenbang 2021 dilaksanakan sesuai amanat Pasal 259 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam upaya mensinkronkan target pembangunan nasional, maka dikoordinasikan bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

“Kolaborasi kedua kementerian ini diharapkan menghasilkan suatu sinkronisasi dalam perencanaan pusat dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional,” kata Sri.

Pembagian peran antara Kemendagri dan Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelenggaraan Rakortekrenbang ini sangat jelas. Kemendagri menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah, termasuk pembinaan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Rakortekrenbang merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu Kementerian PPN/Bappenas memiliki fungsi untuk mengawal perencanaan program prioritas nasional, yang pada selanjutnya dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

”Maksud dari penyelenggraan Rakortekrenbang tahun 2021, adalah menjadi pijakan dalam penyusunan RKP dan RKPD, serta mensinkronkan sasaran makro pembangunan, major project atau program strategis nasional dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren,” jelasnya.

Sri menambahkan, penyelenggaraan Rakortekrenbang bertujuan untuk menyepakati target indikator makro pembangunan tahun 2022, serta strategi dan aksi pusat dan daerah dalam pencapaiannya.

“Pembahasan usulan teknis dan dukungan teknis daerah terhadap program kegiatan K/L yang sesuai dengan prioritas nasional dan proyek strategis nasional atau major projectnya, dan  mensinkronkan rencana kerja daerah yang tertuang dalam RKPD dan renja perangkat daerah dengan rencana kerja K/L yang tertuang dalam RKP dan rencana kerja K/L sebagai upaya mencapai target kinerja nasional per urusan,” bebernya.

Pelaksanaan Rakortekrenbang ini dilaksanakan mulai dari tanggal 25 Februari hingga 10 Maret Tahun 2021. Nantinya, akan dibagi ke dalam 40 Desk Online yang diikuti perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi.

”Pelaksanaan Rakortekrenbang tahun 2021 pada hari ini akan berlangsung sampai dengan 10 Maret 2021, yang sebelumnya telah didahului dengan Pra Rakortekrenbang pada tanggal 16 Februari 2021 dengan seluruh K/L dan Pra Rakortekrenbang pada tanggal 18 Februari 2021 dengan seluruh provinsi,” imbuhnya.

Pelaksanaan Rakortekrenbang dilakukan dengan mekanisme online berbasis sistem informasi yang terintegrasi dengan SIPD.

Adapun peserta Rakortekrenbang yang diundang terdiri dari pemerintah pusat yang terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian/Lembaga seluruh pengampu urusan, dan pemerintah daerah; Gubernur dan Sekda Provinsi seluruh Indonesia secara online, Bappeda dan perangkat daerah provinsi.

“Peserta yang sudah hadir 1.326 orang dari 1.661 orang yang diundang baik secara virtual maupun secara offline,” tutup Sri.

 

Continue Reading

HOT TOPIC