Connect with us

Politik

Komisi I DPR RI Mempertanyakan APBN untuk Bayar Buzzer

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa penggunaan anggaran belanja pemerintah pusat untuk menggandeng influencer demi mensosialisasikan berbagai kebijakan mencapai Rp90,45 miliar.

Merespons hal itu, anggota Komisi I DPR RI, Almuzzamil Yusuf mengkritisi penggunaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang diperuntukkan membayar influencer.

“Peneliti ICW dalam sebuah diskusi 20 Agustus 2020 menunjukkan pemerintah Jokowi telah menggelontorkan dana lebih dari Rp 90 M sejak 2014 untuk influencer dan key opinion leader, tak tertutup kemungkinan dana lebih besar dari itu, lebih besar dari Rp 90 miliar tersebut,” kata Muzzamil dalam rapat paripurna yang dikutip dari Youtube DPR, Jumat (12/2).

Baca juga: ISRI: Demokrasi dan Buzzer Bukan Barang Baru 

Lebih lanjut, Almuzzamil juga menyoroti sosok Permadi Arya alias Abu Janda sebagai influencer yang kerap menuai kontroversi dengan komentar negatif berbau SARA. Abu Janda mengaku bahwa sejak 2018 menjadi tim sukses Jokowi, yang mengajaknya bergabung menjadi influencer dan dibayar dengan nominal besar.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan seusai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta.

“Pertanyaan kami apakah permadi arya dibayar dengan anggaran APBN? Apakah demokrasi kita akan dibangun dengan influencer dengan karakter seperti Permadi Arya yang beberapa komentarnya menjurus pada tuduhan rasialis dan penistaan agama?” tanyanya.

Ditambah lagi, kata Muzzamil, Permadi Arya juga kerap dilaporkan masyarakat namun proses hukum tidak pernah berjalan sampai tuntas. “Sehingga menimbulkan kesan publik pada Pak Jokowi bahwa pendukung Pak Jokowi atau influencer yang kerja untuk pak Jokowi seakan mendapat kekebalan hukum,” pungkas Muzzamil.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Hanya Bikin Malu, Gerindra Nilai Moeldoko Layak Dipecat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Partai Gerindra turut angkat suara terkait kisruh yang dialami Partai Demokrat belakangan ini. Terlebih, saat ini Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko didaulat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Medan.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Kawendra Lukistian, mengatakan langkah Moeldoko tersebut hanya membuat malu Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Kepala Staf Presiden Moeldoko dari jabatannya. Pasalnya, Moeldoko dianggap hanya bikin malu pihak Istana terkait kisruh Partai Demokrat.

“Saran saya sebagai rakyat Indonesia yang bosan dengan kebisingan terlebih di tengah pandemi seperti ini, sebaiknya pak Moeldoko mundur dari KSP. Atau Pak Jokowi berhentikan saja pak Moeldoko, bikin malu bapak, pak,” kata Kawendra dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Datangi Kemenkumham, AHY Minta KLB Versi Sumut Ditolak 

Kawendra mengatakan, sebagai pemegang jabatan strategis di Istana, Moeldoko dianggap telah bertingkah rendahan.

Ia menilai mantan panglima TNI itu tak punya malu dengan mengaku sebagai ketua umum Demokrat.

“Harusnya dengan jabatan yang diemban saat ini dengan posisi ‘satu jengkal’ dari Presiden Joko Widodo jangan sampai melakukan tindakan rendahan,” tuturnya.

Lebih lanjut, untuk itu ia menyarankan kepada Jokowi untuk memberhentikan Moeldoko sebagai KSP. Ia menilai apa yang dilakukannya itu telah merusak marwah negara.

“Berpotensi merusak marwah negara. Bikin malu Presiden kita,” tandasnya.

Diketahui, Jenderal Purnawirawan Moeldoko resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, versi Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Dalam sidang pleno KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Jumat siang, Moeldoko didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 – 2025 menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, sidang pleno KLB Partai Demokrat juga memutuskan secara aklamasi bahwa Marzuki Alie menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Keputusan itu dibacakan oleh pemimpin sidang pleno KLB Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun.

“Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) DR Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Demokrat hasil kongres luar biasa periode 2021-2025,” kata Jhoni Allen Marbun membacakan hasil sidang.

Peserta KLB awalnya mengusulkan dua nama sebagai calon ketua umum, yakni Marzuki Alie dan nama Moeldoko.

Namun, Marzuki Alie mengundurkan diri dan dengan demikian secara otomatis menyatakan Moeldoko sebagai calon tunggal dan dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demorat hasil kongres luar biasa.

Sementara itu, Marzuki Alie ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Periode 2021-2025.

Moeldoko melalui sambungan telepon, mengatakan berterimakasih telah memilih dan mempercayakannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demorat.

“Saya berterimakasih, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan saya kepada peserta forum, apakah pemilihan di kongres sudah dilakukan sesuai AD/ART partai?” kata Moeldoko yang disambut sorakan peserta forum.

IG

Continue Reading

Politik

Serahkan 5 Kontainer Dokumen, AHY: KLB Deli Serdang Ilegal

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Rombongan pengurus Partai Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan lima kontainer berisi dokumen keabsahan partai Demokrat kubu miliknya. Kelima kontainer tersebut kemudian diserahkan kepada kementerian hukum dan ham (kemenkumham) sebagai bahan pertimbangan.

“Ada lima kontainer yang disiapkan untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan gerakan pengambilalihan kepengurusan partai Demokrat melalui KLB di Deli Serdang memang benar-benar ilegal dan ikonstitusional,” kata AHY usai menemui Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) di Jakarta, Senin (8/3).

AHY mengatakan, dokumen-dokumen itu akan melengkapi laporan verbal yang mereka lakukan ke kemenkumham saat ini. Dia melanjutkan, berkas-berkas tersebut akan melengkapi fakta yang dikumpulkan bahwa KLB di Deli Serdang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun.

Baca juga: Dipecat AHY, Jhoni Allen Marbun Dapat Jatah Sekjen dari Moeldoko 

“Ini langkah yang kami tempuh, kami punya hak dan tentunya terus mencari keadilan,” ujarnya.

AHY mengungkapkan, dokumen berisi diantaranya adalah konstitusi partai Demokrat yakni AD/ART yang telah disahkan pemerintah pada tahun lalu. Dokumen juga berisikan data kepengurusan dan kepemimpinan partai berdasarkan kongres pada 5 maret 2020 lalu yang telah disahkan kemenkumham.

“Saya punya keyakinan bahwa kemenkumham memiliki integritas dan bertindak objektif menggunakan segala data bukti dan fakta yang kami serahkan hari ini,” katanya.

Seperti diketahui, KLB partai Demokrat di Deli Serdang menunjuk Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum menggeser Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). KLB juga menunjuk mantan ketua DPR RI Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.

Menkopolhukam Mahfud MD sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah tidak dapat ikut campur masalah partai bila tidak ada laporan. Dia mengatakan, Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat merupakan masalah internal partai.

“Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD (partai Demokrat). Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum,” kata Mahfud MD pada Sabtu (6/3).

IG

Continue Reading

Politik

Gatot Mengaku Diajak Kudeta AHY, Demokrat: Itu Keterlaluan !

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Partai Demokrat turut angkat suara terkait pengukuan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang mengaku juga pernah diajak melakukan kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan partainya baru mengetahui kabar tersebut setelah diumumkan Gatot.

Herzaky mengatakan Partai Demokrat kaget dengan klaim yang disebutkan Gatot. Ia tak menyangka sempat ada pihak yang lain ingin merebut Demokrat dari dinasti Cikeas selain oleh Moeldoko.

Herzaky juga menyampaikan sampai saat ini Gatot belum pernah menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) guna membahas rencana awal kudeta Demokrat. Ia menganggap Gatot tak mau terlibat kudeta karena masih menghargai SBY.

“Tidak ada laporan atau pertemuan antara pak Gatot dengan pak SBY soal tawaran kudeta. Mungkin karena Pak Gatot menolak dan menganggap itu mungkin keterlaluan untuk dilakukan,” ucap Herzaky dilansir Republika.co.id, Senin (8/3).

Ajakan kudeta terhadap partai Demokrat pada Gatot disampaikan sebelum Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ditetapkan sebagai ketua umum versi kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Herzaky sayangnya enggan memaparkan lebih lanjut soal rencana kudeta yang disampaikan Gatot.

“Mungkin bisa ditanyakan ke pak Gatot langsung,” kata Herzaky.

Sebelumnya, Gatot mengungkapkan pernah ditawari mengkudeta Demokrat dalam video di media sosial. Sayangnya, Gatot tak membeberkan siapa yang menawarinya. Gatot menolak ajakan itu karena SBY merupakan sosok yang telah membantunya meraih prestasi di dunia militer.

IG

Continue Reading

HOT TOPIC