Connect with us

Hot Topic

Dituding Endapkan Dana di Bank, Ini Respon Ganjar Pranowo

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menepis tudingan terkait banyaknya anggaran pemerintah daerah yang mengendap di bank. Ia mengatakan, tudingan tersebut menggelikan.

“Sebenarnya cerita seperti ini menggelikan buat saya, menakutkan si tidak, tapi menggelikan,” kata Ganjar dalam acara diskusi virtual bertajuk “Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan” yang disiarkan Youtube Kemendagri, Kamis (16/9).

Ganjar menegaskan bahwa saat ini Pemprov Jawa Tengah memiliki saldo kas per Agustus 2021 sebesar Rp 2,39 triliun. Pihaknya, kata dia, tidak ada upaya kesengajaan untuk mengendapkan dananya di bank.

Ganjar menjelaskan dana yang mengendap di bank adalah proses yang normal dan selalu terjadi di setiap daerah. Pasalnya, seluruh dana yang masuk dan keluar harus lewat rekening daerah yang ada di perbankan.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Kalau memang serapan mau cepat, boleh tidak gaji PNS dibayar pada Januari untuk satu tahun? Boleh tidak ya kami paksakan lelang-lelang itu kami langsung bayar, tidak perlu terminasi? Tapi kan faktanya tidak demikian,” ungkap Ganjar dalam Talkshow `Membedah Uang Kas Pemda di Perbankan`, Kamis (16/9).

Baca juga: Dukung PPKM, Ganjar Pranowo: Prioritaskan Kesehatan Dulu 

Sementara, Ganjar menyebut seluruh pendapatan asli daerah (PAD) akan masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD). Dengan begitu, saldo di RKUD akan bertambah setiap hari.

“Pajak masuk maka RKUD akan naik turun. Penggunaannya akan mengikuti kapan belanja harus dikeluarkan,” terang Ganjar.

Ganjar juga membantah bahwa pemprov atau pihaknya sengaja menyimpan dana di bank dalam waktu lama demi imbal hasil atau bunga. Menurutnya, bunga dari dana yang disimpan di perbankan bukan target pemprov.

“Apalagi bunga diambil kepala daerah, itu berlebihan deh,” imbuh Ganjar.
Selain itu, beberapa hal lain yang membuat ada dana yang disimpan lama di bank lantaran ada aturan tertentu kapan pemda bisa mengeluarkan uang tersebut. Sebagai contoh, pemda bisa membayar barang yang dibeli setelah barang itu diterima.

“Sesuai aturan pembayaran APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima, kadang kan ada yang terlambat juga (barang atau jasanya),” kata Ganjar.

Selain itu, dana yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur di daerah tak bisa dicairkan cepat karena kontraktor terkadang tak ingin terima uang muka.

“Banyak kontraktor tidak mau ambil uang muka karena modal kerja mereka kuat. Otomatis uang daerah yang belum digunakan akan mengendap di bank,” jelas Ganjar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto mengatakan total simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan sebesar Rp178,95 triliun per akhir Agustus 2021. Angkanya naik dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp173,73 triliun.

Ia menjelaskan simpanan ini terdiri dari pemerintah provinsi yang sebesar Rp56,42 triliun dan kabupaten/kota sebesar Rp122,53 triliun.

Lebih rinci, mayoritas simpanan itu disimpan dalam bentuk giro, yakni Rp122,42 triliun. Sisanya, sebesar Rp51,86 triliun dalam bentuk deposito dan tabungan Rp4,67 triliun.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Luhut: Presiden Instruksikan Harga PCR Turun Jadi Rp300 Ribu

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan harga tes PCR turun menjadi Rp 300.000. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan  dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 25 Oktober 2021.

“Arahan Presiden agar harga PCR dapat diturunkan menjadi Rp 300.000 dan berlaku selama 3×24 jam untuk perjalanan pesawat,” kata Luhut.

Luhut menjelaskan, meski kasus Covid-19 sudah menurun, pemerintah harus tetap memperkuat 3T (testing, tracing, treatment). Pun demikian dengan protokol kesehatan 3M tetap dijalankan agar tidak terjadi lonjakan kasus terutama selama periode libur Natal dan tahun baru.

“Secara bertahap penggunaan PCR akan diterapkan pada transportasi lainnya selama mengantisipasi Natal dan Tahun Baru,” jelasnya.

Baca juga: Ketua DPR: Syarat PCR Bagi Penerbangan Membingungkan Masyarakat 

Luhut mencontohkan, syarat penerbangan ke Bali juga menggunakan tes PCR pada tahun lalu. Namun, mobilitas masyarakat tetap tinggi meski tanpa varian Delta.

Ia menilai, saat ini mobilitas di Bali sudah sama seperti libur nataru tahun lalu. “Sehingga ini akan meningkatkan risiko kenaikan kasus Covid-19,” tegas Luhut.

Terkait banyaknya kritik terkait wajib tes PCR untuk penumpang pesawat, Luhut menegaskan, kebijakan tersebut diberlakukan karena penyebaran virus akan semakin meningkat seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat.

“Sekali lagi, saya tegaskan kita belajar dari banyak negara yang melakukan relaksasi aktivitas masyarakat dan protokol kesehatan kemudian kasusnya meningkat pesat meski vaksinasinya jauh tinggi dibandingkan Indonesia,”tutupnya.

Continue Reading

Hot Topic

Polri Tangkap 3 Tersangka Pinjol Berkedok KSP yang Sebabkan Ibu di Wonogiri Bunuh Diri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap kasus pinjaman online (pinjol) ilegal berkedok Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Polisi mengamankan tiga tersangka terkait kasus ini.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika menyampaikan, tiga tersangka tersebut merupakan pengelola pinjol ilegal berkedok KSP Solusi Andalan Bersama (SAB) yang melakukan peneroran seorang ibu di Wonogiri hingga bunuh diri.

“Informasinya korban terlibat dengan pinjol. Setelah dilakukan pendalaman ada 23 pinjol yang terkait dengan korban di Wonogiri itu. Dari korban itu kita melakukan pendalaman dan mengamankan 3 orang itu,” kata Helmy dalam konferensi pers, Senin 25 Oktober 2021.

Baca juga: Polda Jabar Tangkap Manajer Senior Pinjol Ilegal Yogyakarta

Tiga tersangka itu yakni JS, DN, dan SR. Mereka memiliki peran yang berbeda-beda. Helmy menyampaikan, JS berperan untuk mencari pendana dari warga negara asing.

“Saudara JS ini peran untuk mencari, merekrut, memfasilitasi warga negara asing untuk bisa ke Indonesia dan juga mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses administrasi, baik itu di pembukaan atau tanda daftar perusahaan sampai dengan pembukaan di payment gateway,” kata Helmy.

Sementara itu, kedua tersangka lain berperan sebagai direktur atau pembantu lainya. Adapun polisi mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya akta pendirian KSP, kartu ATM dan kartu NPWP.

“Dari pengembangan atau dari penindakan ini, jajaran Dirtipideksus berhasil mengamankan barang bukti sejumlah, banyak ya berupa dokumen ini ada akta pendirian, KSP Solusi Andalan bersama kemudian dokumen-dokumen pendirian KSP yang lainnya kemudian perjanjian kerjasama dengan payment gateway,” kata Helmy.

“Jadi satu payment gateway bisa melakukan perjanjian kerja sama dengan beberapa pinjol kurang lebih seperti itu, kemudian handphone, kemudian beberapa kartu ATM buku tabungan kemudian juga kartu NPWP,” sambungnya.

Helmy menambahkan, JS ternyata membuat 95 KSP lainnya terkait pinjol ilegal ini. Namun, semua KSP yang dibuat JS itu ternyata fiktif.

“Hal ini nanti kita akan koordinasikan dengan kementerian terkait untuk proses perizinannya namun informasinya ini adalah fiktif,” kata Helmy.

HY

Continue Reading

Ekbis

Ketua DPR Minta Kenaikan Upah Minimum 2022

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar kenaikan upah minimum tahun 2022 dapat direalisasikan. Tujuanya demi pemulihan kesejahteraan rakyat, khususnya kaum buruh yang terdampak pandemi Covid-19.

“Kami mendorong agar kenaikan upah minimum 2022 dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang banyak terdampak akibat pandemi Covid-19. Kenaikan upah minimum harus bisa memenuhi kebutuhan rakyat,” kata Puan dalam keterangannya, Senin 25 Oktober 2021.

Dia meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mempertimbangkan harapan buruh karena berdasarkan survei terhadap peningkatan harga-harga komoditas di pasar dari berbagai daerah, terjadi kenaikan harga sebagian besar komoditas.

Baca juga: Upah Minimum 2022 Dikaji Kemenaker dan Depenas

Puan meyakini kenaikan upah bisa kembali membangkitkan daya beli buruh sehingga diharapkan kesejahteraan buruh bisa bertambah.

“Karena tidak sedikit dari kawan-kawan buruh yang mengalami pengurangan upah, bahkan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dia mengapresiasi pemerintah khususnya Kemnaker yang memberi sinyal akan ada kenaikan upah minimum, meskipun besaran peningkatannya masih dalam proses penghitungan.

Mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu meminta masyarakat memahami bahwa kenaikan upah minimum tidak dapat memenuhi ekspektasi semua pihak.

“Namun saya berharap ada jalan tengah agar besaran kenaikan upah minimum dapat mengakomodir kebutuhan buruh, sekaligus sesuai dengan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional,” katanya.

Puan juga meminta Kemnaker untuk terus melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan upah minimum dan pendekatan humanis kepada kelompok buruh harus dikedepankan.

Dia mengingatkan agar pemerintah melibatkan kelompok buruh dalam pembahasan rencana kenaikan upah minimum dan bagi pihak buruh, diharapkan bisa menerima apabila kenaikan upah minimum tahun ini tidak sesuai ekspetasi.

“Kita ketahui saat ini masih dalam masa pemulihan dari dampak Covid-19. Adanya rencana kenaikan upah minimum tahun ini juga tentunya lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 yang tidak ada kenaikan,” ujarnya.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC