Connect with us

Politik

Rizieq Shihab Mangkir Panggilan Polisi, PKB: Sebaiknya Datang Jika Sehat

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mangkir dari pemanggilan polisi terkait kerumunan acara pernikahan anaknya. PKB menilai sebaiknya Habib Rizieq memberikan alasan jika tidak memenuhi panggilan polisi.

“Saya berpendapat sebaiknya HRS kalau memang sehat dapat memenuhi panggilan polisi,” kata Ketua DPP PKB Faisol Riza kepada wartawan, Selasa (1/12/2020).

Habib Rizieq sejatinya dipanggil Polda Metro Jaya pada hari ini. Faisol mengatakan, jika memang Habib Rizieq tak memenuhi panggilan polisi karena sakit, seharusnya menyampaikan alasannya.

Baca juga: Hari Ini Diperiksa, Polisi: Rizieq Shihab Jangan Bawa Massa  

“Tapi kalau memang sakit sebaiknya disampaikan juga alasannya agar tidak ada simpang siur,” ujarnya. Sebelumnya, Polda Metro Jaya masih menunggu konfirmasi kehadiran Habib Rizieq Shihab untuk menjalani pemeriksaan soal kasus kerumunan di Petamburan. Jika hingga malam ini Habib Rizieq tak juga hadir, polisi akan melayangkan surat panggilan kedua.

“Kalau tidak ada malam ini, kita layangkan lagi surat panggilan kedua terhadap MRS dan MHA,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12).

Tak hanya Habib Rizieq, menantunya, Hanif Alatas, juga ditunggu oleh penyidik. Keduanya akan dipanggil kembali pada Kamis (3/12) jika hingga malam ini tak menghadiri pemeriksaan.

“Mudah-mudahan kita jadwalkan hari Kamis (3/12) nanti panggilan kedua untuk bisa yang bersangkutan hadir untuk memenuhi panggilan penyidik Krimum Polda Metro Jaya,” kata Yusri.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

DPR Minta Kemendikbud Pastikan Pemaksaan Jilbab Tidak Terulang

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian meminta Kemendikbud memastikan peristiwa pemaksaan jilbab terhadap siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Padang, Sumatera Barat itu tak terulang. Ia mengatakan, kebebasan untuk mempraktikkan ajaran agama sesuai kepercayaan masing-masing adalah hak yang terjamin dalam konstitusi.

“Kemendikbud harus memberikan penekanan bahwa praktik seperti itu tidak dibenarkan kepada seluruh satuan pendidikan,” kata Hetifah, Senin (25/01).

“Semoga preseden di SMKN 2 Padang menjadi pembelajaran agar hal-hal serupa tidak terjadi lagi,” kata politikus Golkar ini menambahkan.

Baca juga: Tak Ingin Pemaksaan Pemakaian Jilbab Terulang, Kemendikbud Akan Buat Hotline

Ia pun mengapresiasi langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam merespons insiden pemaksaan.

Hetifah juga berharap masyarakat dapat turut mengawasi. Dia meminta publik melapor melalui hotline pengaduan yang akan dibuka Kemendikbud jika menemui praktik-praktik diskriminasi dan intoleransi di satuan pendidikan.

Mendikbud Nadiem Makarim sebelumnya mengatakan, Kementeriannya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menindak tegas kasus intoleransi di SMKN 2 Padang. Sekolah tersebut menuai sorotan lantaran ditengarai memaksa siswi nonmuslim mengenakan jilbab.

Nadiem meminta pemerintah daerah memberikan sanksi tegas sesuai mekanisme yang berlaku. “Termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan,” kata Nadiem dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya @nadiemmakarim, Minggu, (24/1).

Menurut Nadiem, tindakan sekolah tersebut bertentangan dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Nadiem mengatakan sekolah tak boleh membuat peraturan atau imbauan kepada siswa untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai seragam sekolah, apalagi jika tak sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut siswa. Dia berujar, hal itu merupakan bentuk intoleransi keberagaman yang bukan cuma melanggar undang-undang, melainkan nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan.

“Untuk itu, pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut,” ujar Nadiem Makarim.

IG

Continue Reading

Politik

DPR Minta Pemerintah Perbaiki Aturan Karantina dan PCR WNI dari LN Diperbaiki

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta agar pemerintah memberikan fasilitas karantina dan tes usap PCR gratis diberikan kepada yang layak menerima sesuai aturan. Karena dia menemukan fakta di lapangan tidak tepatnya pemberian fasilitas karantina dan tes usap PCR gratis yang diperuntukkan bagi WNI setiba di Bandara Soekarno-Hatta.

“Sudah ada dalam Keputusan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 No 6 Tahun 2001 siapa saja yang berhak mendapatkan fasilitas karantina gratis yakni Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar/mahasiswa atau WNI yang secara ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tidak Mampu (SPTM),” ujar Mufida, Senin (25/1).

Ia pun mendesak agak pemerintah untuk memperbaiki tata laksana teknis karantina bagi WNI yang melakukan perjalanan dari luar negeri. Dimulai dari penyaringan sejak sebelum WNI mendarat di Tanah Air. Seperti PCR harus dua kali dalam waktu 4-5 hari, sampai dengan keluarnya surat izin pulang ke rumah.

Mufida pun langsung mendatangi tempat karantina mandiri bagi WNI yang pulang ke tanah air di wilayah Tangerang, Banten. Ia menyebut berdasarkan laporan yang ia terima, ternyata banyak WNI yang langsung diberikan formulir SPTM untuk diisi dan tandatangan. Tentu saja kondisi ini menjadi pertanyaan besar.

“Kenapa tidak sejak awal disampaikan secara terbuka tentang isi kebijakan tersebut? Ini aneh. Tiba-tiba penumpang diminta tanda tangan pernyataan tidak mampu. Kami menerima informasi ini dan langsung konfirmasi ke lapangan,” ungkapnya.

“Temuan ini menunjukkan ada fakta tidak tepatnya sasaran penggunaan dana untuk karantina mandiri dan telah terjadi ketidak adilan implementasi kebijakan. Jika semua penumpang dibawa dan diberikan formulir SPTM berarti semua WNI yang pulang ke Indonesia dianggap tidak mampu dan diberikan subsidi biaya karantina mandiri. Ini harus dievaluasi dan diperbaiki segera,” imbuhnya.

Temuan lain di lapangan adanya keanehan PCR yang harus dilakukan dua kali pada penumpang yang menjalani karantina. Saat sebelum terbang ke Indonesia, penumpang WNI sudah melakukan tes PCR sebagai syarat naik pesawat. Setiba di bandara, harus tes PCR lagi di lokasi karantina. Selang tiga hari, sebelum pulang ke rumah, harus PCR lagi.

“Bagaimana mungkin seseorang, harus menjalani tiga kali PCR dalam hitungan sepekan, sangat tidak logis dan menurut saya berpotensi iritasi pada hidung. Belum lagi aspek psikologi dan biaya yang harus ditanggung oleh APBN maupun pribadi penumpang. Ini sangat aneh. Harus diperbaiki kebijakan ini,” tutur dia.

Mufida juga meminta agar koordinasi antar instansi benar-benar diperbaiki. Ia sudah mengingatkan pada berbagai kesempatan tentang terlalu banyaknya stakeholder dan kuatnya ego sektoral dalam mitigas pandemi Covid-19.

Baca juga: GeNose C19 UGM Bakal Digunakan KAI Untuk Deteksi Covid-19 

Mufida mengaku dirinya sudah menyampaikan berkali-kali terkait persoalan birokrasi di Indonesia adalah tidak efisien dalam manajemen kerja dan penggunaan anggaran sehingga sering terjadi saling lempar tanggung jawab.

Antara regulator dan pelaksana regulasi kurang memahami situasi di lapangan. Sosialisasi kebijakan ke masyarakat sangat minim dan tidak jelas substansinya.

“Implementasi Kebijakan di lapangan sering tidak sesuai dan terjadi pembiaran situasi tersebut. Ini catatan yang harus segera diperbaiki,” ungkapnya.

Mufida memastikan Komisi IX akan mendukung langkah penanggulangan Covid-19 jika dilakukan secara transparan, solutif dan adil.

“Kita pastinya mendukung kebijakan yang transparan, solutif, positif dan adil bagi semua masyarakat dalam mitigasi pandemi yang berat ini,” ucapnya.

IG

Continue Reading

Politik

Pasang Foto Pigai dengan Gorila, Anggota DPD: Jangan Coba Buat Bara Api

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Senator asal Papua Filep Wamafma meminta agar perbuatan rasis Ambroncius Nababan diproses hukum karena melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Diketahui, Ketua Relawan Pro Jokowi Amin (Projamin), Ambroncius, memasang foto tokoh kemanusiaan Papua Natalius Pigai berdampingan dengan seekor gorila

“Saya minta negara segera menindak tegas sikap Ambroncius IM Nababan karena telah bersikap rasis. Ini tidak main-main. Jangan coba-coba membuat bara api,” ujar Filep yang merupakan anggota DPD RI terpilih mewakili daerah pemilihan Papua Barat itu, Senin (25/1).

Baca juga: Panglima TNI: Tidak Boleh Ada Rasis di Negeri Ini 

Selain itu, Filep juga khawatir jika negara tidak segera bertindak, gejolak sosial penolakan dari masyarakat Papua akan terjadi, seperti kasus rasisme Surabaya sebelumnya. Apalagi, rasisme Ambroncius terhadap tokoh Papua, sambung dia, dilakukan secara terang-benderang di media sosialnya yang tentunya bisa dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Inilah saatnya negara memperlihatkan keberpihakannya kepada semua masyarakat Indonesia bahwa siapa pun yang melanggar hukum harus segera ditindak. Apalagi, sikap Ambroncius IM Nababan ini sudah di luar batas kewajaran,” kata Filep.

Sebelumnya, Natalius memberikan komentar terkait sikap pemerintah yang mewajibkan warga negara Indonesia untuk divaksin. Menurutnya, pemerintah tidak boleh memaksa jika ada warga negara yang menolak untuk divaksin. Natalius menyebut bahwa keinginan untuk divaksin atau tidak adalah Hak Asasi Manusia.

Melalui melalui akun Facebook-nya, Ambroncius menanggapi sikap Natalius tersebut dengan kata-kata rasisnya. Sikap rasis tersebut yang kemudian yang menjadi perbincangan hangat publik akhir-akhir ini. Namun belakangan, tulisan rasis Ambroncius tersebut telah dihapus.

“Mohon maaf yg sebesar-besarnya. Vaksin sinovac itu dibuat utk MANUSIA bukan utk GORILLA apalagi KADAL GURUN. Karena menurut UU Gorilla dan kadal gurun tidak perlu di Vaksin. Faham?” tulis Ambroncius.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC