Connect with us

Hot Topic

Kasus Corona Jateng Membludak, Opsi Pembukaan RS Khusus Mencuat

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mulai mempersiapkan penambahan ruangan isolasi menyusul peningkatan kasus virus Corona atau COVID-19 di wilayahnya. Skenario terburuknya adalah pembukaan rumah sakit baru khusus COVID-19.

Gubernur Jateng Ganjar mengatakan hal tersebut sempat dibahas dalam rapat. Namun saat ini diupayakan menggunakan fasilitas yang ada termasuk dengan memanfaatkan hotel sebagai tempat isolasi.

“Pertama tambah dulu tempat tidur untuk ICU sama isolasi baik di rumah sakit atau yang mandiri. Untuk yang mandiri, karena banyak yang di rumah tidak nyaman sekarang siapkan, udah Donohudan (asrama haji Boyolali) buka sekarang, yang gede-gede. Hotel yang siap ya siapkan, nanti kita bayar, isolasi di sana kan nyaman. Beda kan kalau di stadion. Skenario berikutnya ya rumah sakit darurat. Sudah komunikasi sih dengan pusat, sudah siapkan dan menawari, skenario terakhir,” ujar Ganjar, Selasa (1/12).

Baca juga: Mendagri: Kepala Daerah Fokus Mengendalikan Penyebaran Covid-19 

Menurutnya, saat ini ruang isolasi pasien Corona di rumah sakit di Jateng sudah terisi lebih dari 60 persen sehingga harus sudah ada persiapan penambahan.

“Untuk persentasenya untuk ICU (terisi) 58,61 persen, isolasi COVID (terisi) 76,73 persen. Itungannya kalau sudah lebih 60 persen mesti siap-siap. Untuk ICU masih cukup, untuk isolasi sudah perlu ditambah,” kata Ganjar.

“Saya lihat ruangnya masih cukup. Badan Diklat yang ada di provinsi di Semarang hanya terisi 11. Jadi masih punya untuk isolasi,” imbuhnya.

Sementara untuk penambahan ruang isolasi di rumah sakit, lanjut Ganjar, bisa dengan memanfaatkan ruang perawatan umum menjadi ruang isolasi. Sehingga tidak perlu membuat bangunan baru.

“Cuma yang penting di rumah sakitnya. Ada dua cara. Untuk penanganan non-COVID dipakai COVID kan tidak nambah,” katanya.

Untuk diketahui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merilis data terbaru lewat corona.jatengprov.go.id. Tercatat total ada 57.094 kasus virus Corona di Jateng hingga saat ini. Dari angka di tersebut, 8.998 pasien masih dirawat, 44.341 sembuh, dan 3.755 meninggal.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Tepis Isu Taliban dan Radikalisme, KPK: Taliban Hanya Ada di Afganistan

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata merespon isu terkait adanya taliban dan radikalisme di KPK. Dia mengatakan, isu radikalisme dan taliban dalam KPK merupakan kabar angin yang berhembus sejak 2019 lalu.

Menurut Marwata, taliban hanya ada di Afganistan dan tidak ada di KPK.

“Kami pastikan dan tegaskan bahkan dari lembaga mana itu yang menyampaikan, enggak ada itu di KPK unsur radikalisme atau taliban,” katanya, Senin (25/1).

Baca juga: Kelompok Radikal Jadikan Rohis Tempat Kaderisasi 

Marwata menegaskan, satu-satunya sifat militan yang ada di KPK adalah memberangus korupsi dari Indonesia. “Kalau Taliban dalam artian militan melakukan pemberantasan korupsi mungkin iya,” katanya.

Video Taliban yang dimaksudnya sempat diunggah oleh akun Twitter @mochamadarip pada Sabtu (23/1) lalu. Dalam video itu, Febri menjadi orang yang dicatut sebagai anggota Taliban KPK dan disebut tengah menggembleng mahasiswa untuk melakukan tindakan anarkis saat demo menolak revisi UU KPK 2019 lalu.

Hal tersebut lantas mendapat tanggapan dari Penyidik Senior KPK Novel Baswedan. Dia mengatakan, isu radikalisme dan taliban yang kini kembali ramai di media sosial merupakan alat yang digunakan oleh pendukung koruptor yang kepentingannya terganggu dengan kerja pengusutan korupsi yang dilakukan KPK.

“Isu radikal-taliban sudah sering digunakan oleh para pendukung koruptor padahal jelas itu isu tidak benar dan mengada-ada,” tandasnya.

IG

Continue Reading

Hot Topic

Menkes Diminta Segera Jadwalkan Vaksinasi Bagi TNI dan Polri

Published

on

By

Channel9 id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepada Menteri Kesehatan untuk segera memprioritaskan dan menjadwalkan vaksinisasi bagi TNI dan Polri setelah Tenaga Kesehatan.

Sebab, meski masuk ke kelompok prioritas, sejauh ini, TNI Polri belum dijadwalkan menerima vaksin.

Adapun mereka yang termasuk penerima prioritas vaksin adalah para tenaga kesehatan, TNI-Polri, aparat penegak hukum, petugas pelayanan publik.

“Hingga saat ini Menteri Kesehatan belum menjadwalkan vaksinisasi untuk anggota Polri dan TNI yang jelas. Untuk itu saya minta kepada Pak Menteri untuk segera menjadwalkannya. Mereka harus divaksin dahulu setelah tenaga kesehatan karena mereka garda terdepan negara,” kata Sahroni dalam keterangannya, Senin 25 Januari 2021.

Menurutnya, TNI Polri ini penting untuk didahulukan karena mereka memiliki tanggung jawab yang besar sama halnya seperti para tenaga kesehatan.

Sahroni menyatakan, kedua elemen tadi adalah garda terdepan yang selalu melayani rakyat dalam kondisi apapun.

“Polisi dan tentara kita adalah garda terdepan sama seperti para nakes, mereka memiliki tugas yang berat. Mereka selalu melayani rakyat, bertemu banyak orang baru setiap harinya dalam kondisi apapun,” ucapnya.

“Apalagi pada kondisi seperti sekarang, mereka harus terjun langsung membantu para korban bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi perlindungan terhadap TNI Polri ini penting sekali,” lanjutnya.

Belum lagi, Sahroni menyebut, di negara lain, jajaran militer dan polisi didahulukan oleh negara. Karena itu, sangat wajar jika Indonesia juga melakukan hal yang sama.

“Seperti misalnya di Rusia, mereka sudah konkret tuh akan memvaksinisasi lebih dari 400.000 anggota militernya. Ini dapat dijadikan contoh untuk pak Menkes bahwa anggota militer kita dan polisi memang harus dipriotitaskan. Kalau untuk anggota DPR mah, belakangan aja,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Hot Topic

Dugaan SARA ke Natalius Pigai, Bareskrim Polri Panggil Ambroncius Nababan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Penyidik Bareskrim Polri telah memanggil Ambroncius Nababan terkait dengan kasus dugaan tindakan SARA terhadap eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Dalam hal ini, pihak kepolisian sudah melayangkan surat pemanggilan kepada Nababan. Diketahui pada akun Facebooknya, Nababan menyebut Pigai sebagai gorila dan kadrun gurun.

“Kebetulan untuk yang diduga mempunyai FB, yang mengunggah tentang rasisme itu hari ini sudah kami layangkan surat panggilan. Sudah dibuat oleh Bareskrim untuk dilakukan pemanggilan, sudah kami serahkan kepada yang bersangkutan,” kata Argo di Gedung Humas Polri, Senin 25 Januari 2021.

Argo menyampaikan, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Nababan terkait postinganya itu. Pun memastikan akun tersebut memang benar milik yang bersangkutan atau bukan.

“Kami akan menanyakan atau meminta keterangan apakah medsos itu, facebook itu adalah milik yang bersangkutan. Karena dinsinyalir banyak, kami harus memastikan bahwa penyidik itu harus memastika dengan ilmiah bahwa siapa yang mempunyai akun tersebut,” kata Argo.

Tidak hanya itu, penyidik akan meminta keterangan saksi ahli terkait dengan kasus tersebut. Keterangan ahli dibutuhkan untuk proses penyelidikan.

Tindakan SARA Nababan itu bisa dilihat melalui akun facebook miliknya. Nababan memasang foto Natalius berdampingan dengan seekor Gorilla dan Kadrun gurun.

Tindakan Nababan itu untuk menyikapi pernyataan Natalius yang menyatakan masyarakat berhak untuk menolak vaksin Covid-19 karena menolak atau menerima vaksin adalah hak asasi manusia.

HY

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC