Connect with us

Opini

‘Nalar Keindonesiaan’ Versus ‘Polusi Nalar’

Published

on

Oleh: Soffa Ihsan

Channel9.id – Jakarta. Kegaduhan demi kegaduhan tengah membisingkan negeri ini. Ucapan kotor dan penuh caci maki disertai sikap dan tindakan kekerasan terus meluberi ‘polusi nalar’ yang mencemari kehidupan khalayak. Belum reda, aksi teror nan sadis dari Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso barusan berselang kian meneror ketenangan masyarakat.

Penangkapan demi penangkapan oleh Densus 88 tak memudarkan militansi kelompok terorisme untuk beraksi. Masih bersemayam sel-sel teroris yang terus menggeliat. Kelompok ini masih membiak dan memiliki jejaring yang cukup kuat disamping dukungan masyarakat sekitar.

Di sebelah fakta lain, mengerasnya identitas. Disini yang terbangun dan bermunculan di banyak wilayah di Indonesia memperlihatkan kecenderungan dua pola, yaitu positif dan negatif atau bahkan destruktif. Untuk pola yang kedua tampak pada kelompok-kelompok keagamaan yang mengukuhkan identitasnya dengan menafikan, menyingkirkan, dan memberantas yang lain. Logika seperti ini dikembangkan berdasarkan apa yang disebut Jacques Derrida sebagai prinsip ”oposisi biner” atau Michel Foucault sebagai ”logika strategis” seperti modern-tradisional, superior-inferior, mayorita-sminoritas, Barat-Timur, dan Islam-kafir (sesat).

Tak pelak, terjadilah pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian. Fakta ini sesungguhnya adalah salah satu permasalahan kebudayaan yang mengemuka hampir merata di tiap daerah. Dimana-mana merebak konflik sosial berbasis etnis, keagamaan atau perbedaan cara dan orientasi hidup. Konflik-konflik itu kerapkali juga diwarnai oleh sentimen yang menolak kepentingan kebangsaan dan lebih mengunggulkan kepentingan kelompok atau golongan sendiri.

Medan Pertarungan

Ruang publik seringkali disengketakan. Klaim atas kepemilikan ruang publik pada ranah praksis menyebabkan banyaknya konflik yang mengarah, tidak hanya pada potensi disintegrasi, tetapi juga sampai pada tataran penggerusan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Kelompok-kelompok sedemikian rupa bersaing dalam masyarakat sehingga kelompok yang tidak berafiliasi pada kelompok dengan keyakinan tertentu kurang mendapatkan perhatian.

Kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia dewasa ini adalah contoh nyata dari perebutan atas ruang publik. Demikian juga kondisi ini merupakan aplikasi dari ketidakteraturan gagasan dalam penataan ruang publik yang damai bagi masyarakat plural seperti Indonesia.

Fakta radikalisme yang memunggungi dan bahkan menolak kebinekaan tentu mengejutkan banyak pihak. Indonesia yang selama ini dikenal dengan masyarakatnya yang moderat, multikultur, dan menyimpan jamak kearifan lokal harus menerima ‘nasib’ diterpa oleh tumbuh kembang radikalisme yang memekakkan.

Bagaimana memahami cuaca kultural bangsa ini yang sedang ditandai oleh berbagai gejala seperti fanatisme dan radikalisme, yang persis merupakan penghalang kemungkinan membentuk masyarakat yang pluralis dan multikultur?

Menyitir ungkapan dari Karlina Supelli (2011) dalam merebaknya berbagai gejala tersebut, apa yang rupanya terjadi adalah kecenderungan pemutlakan, yang mengarah pada dogmatisasi pengetahuan melalui penyingkiran ciri antropologis yang intrinsik pada actus mengetahui itu sendiri. Peluang bagi dialog antara sains, filsafat, dan agama akan terbuka jika dan hanya jika ciri antropologis pengetahuan dihargai secara memadai.

Nalar Filosofis Keindonesiaan

Setelah Indonesia merdeka, keinginan untuk menjadi bangsa yang bangkit dan mandiri terus dikumandangkan oleh pemimpin nasional saat itu. Soekarno senantiasa membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri dengan ajakan berdikari, yaitu “berdiri di atas kaki sendiri”.

Ajakan untuk menjadi bangsa yang mandiri ini dilanjutkan dengan “Trisakti”, yaitu kemandirian di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Semangat untuk menjadi bangsa yang berkarakter dan mandiri ditegaskan lagi dengan pencanangan “Nation and Character Building” dalam rangka membangun dan mengembangkan karakter bangsa Indonesia guna mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara spesifik, amanat ini berfokus tentang pentingnya karakter ini sebagai “mental investment”.

Demikianlah, para founding-fathers bangsa kita sedari awal kemerdekaan menyadari betul pentingnya dimensi kesadaran kolektif-spiritual dari kata bangsa itu. Pancasila muncul antara lain sebagai upaya untuk menegaskan kembali ikatan spiritual bangsa Indonesia yang secara historis sebenarnya telah terbentuk sejak berabad-abad lalu.

Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka tidak instan, Indonesia berdiri sendiri atas perjuangan bangsa Indonesia yang kritis, rasional dan bertumpah darah. Dan filsafat menjadi ujung tombak perjuangan bangsa Indonesia. Para founding father kita membaca karya-karya filsafat dari para filsuf dunia. Bung Karno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka, Sutan Takdir Alisyahbana, dan lainnya merupakan cetakan filsafat.

Walaupun mereka tidak membidangi filsafat dibangku sekolah. Soekarno dalam karya-karyanya seperti Indonesia Menggugat dan Di bawah Bendera Revolusi, sangat dipengaruhi oleh Plato dalam karyanya “The Republic” dan Karl Marx dalam karyanya “Das Capital”.

Tidak hanya itu, Hatta turut menganalisis dalam filsafat ekonomi Keynesian dan Adam Smith yang beraliran kapitalisme. Hatta sangat anti terhadap kapitalisme yang menjadikan Indonesia objek dari eksploitasi sumberdaya alam dan manusia demi income dari negara penjajah.

Inilah sebabnya mengapa para pahlawan kita disebut sebagai founding father, karena mereka bukan hanya berjiwa pejuang, tetapi juga pemikir. Dan ini dilalui dengan landasan berfikir kritis serta prinsip bahwa filsafat mampu merubah dunia.

Belakangan, dengan kita saksikan munculnya berbagai konflik, menunjukkan masyarakat kita tidak atau belum bisa menerima adanya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat, ideologi, agama, suku, dan budaya sering menjadi sumber konflik sosial maupun politik. Perbedaan nilai dan norma tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mencapai kepentingannya dengan menciptakan konflik sosial maupun konflik politik.

Cara berpikir diagonalistik seperti saat ini sangat potensial menjadi sumber konflik, bila ada yang memprovokasi akan mudah meluap terutama pada saat menjelang kontes politik. Masing-masing pendukung partai memandang pendukung partai lainnya sebagai lawan yang harus dihancurkan, termasuk dengan kekerasan. Konflik antar pendukung calon dalam Pilkada yang terjadi di berbagai daerah sepanjang ini juga disebabkan oleh paradigma berpikir diagonalistik.

Disinilah perlunya mengemukakan kembali cara berfikir filosofis. Filsafat sejatinya adalah suatu tindakan, suatu aktivitas. Filsafat adalah aktivitas untuk berpikir secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup manusia, semisal apa tujuan hidup, apakah Tuhan ada, bagaimana menata organisasi dan masyarakat, serta bagaimana hidup yang baik serta mencoba menjawabnya secara rasional, kritis, dan sistematis.

Tak terelakkan, filsafat menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Secara ilmiah, filsafat diakui sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Filsafat merupakan landasan untuk mengembangkan pengetahuan yang sangat berguna bagi peradaban manusia.

Menekuni filsafat akan mengantarkan manusia mencapai kebijaksanaan yang akan membuat kualitas hidup menjadi lebih berarti. Filsafat sejak dulu berada di balik semua gerakan sosial yang terjadi pada masyarakat. Filsafat telah menggariskan idea bagi manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, selain fungsi akademis dalam menafsirkan kosmos dan mengarahkan manusia kepada kemajuan. Daya berpikir tingkat tinggi selalu menjadi patokan utama dalam filsafat, inilah manusia dengan entitas ekstrim dalam berpikir.

Bagaimana dengan filsafat Indonesia?

Filsafat Indonesia adalah filsafat yang diproduksi oleh semua orang yang menetap di wilayah yang bernama Indonesia, yang menggunakan bahasa-bahasa di Indonesia sebagai mediumnya, dan yang isinya memiliki segi distingtif bila dibandingkan dengan filsafat lainnya, seperti filsafat Barat dan filsafat Timur.

Menarik untuk mencuplik apa yang pernah dirasakan oleh Tan Malaka. Dalam beberapa kesempatan, ia mengeluhkan minimnya buku filsafat dapat dijumpai di Indonesia, selang beberapa saat dia kembali ke tanah air dari pelariannya. Tan Malaka yang membutuhkan referensi buku filsafat untuk menuliskan banyak pemikiran dan gagasannya tentang Indonesia, kemudian menyadari betapa miripnya tanah kelahirannya dengan negeri penjajahnya, Belanda. Filsafat merupakan hal yang tidak populer di Belanda. Itulah sebab mengapa politik Belanda demikian rumitnya, dipenuhi banyak partai politik, senang mempersoalkan hal yang remeh temeh, namun melupakan hal substansial.

Bahkan Tan menyebut, di Belanda terdapat puluhan partai politik yang saling berkelahi sendiri saat pasukan Panser Jerman menggulung Belanda hanya dalam hitungan jam pada Perang Dunia II.

Sebagai suatu tradisi pemikiran abstrak, menurut studi Mochtar Lubis dalam Indonesia: Land under The Rainbow (1990), filsafat Indonesia sudah dimulai oleh jenius lokal Nusantara di era neolitikum, sekitar tahun 3500–2500 SM. Tapi, sebagai nama kajian akademis diantara kajian-kajian akademis yang lain, seperti kajian Filsafat Timur atau Filsafat Barat, Filsafat Indonesia merupakan kajian akademis baru yang berkembang pada dasawarsa 1960-an, lewat tulisan rintisan M. Nasroen, Guru Besar Luar Biasa pada Jurusan Filsafat di Universitas Indonesia, yang berjudul Falsafah Indonesia (1967).

Kehadiran ilmu filsafat di Bumi Pertiwi memang masih berusia muda bila dibandingkan dengan usia kelahiran ilmu ini di Yunani pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Filsafat sebagai kajian akademis baru hadir di Indonesia pada abad ke-20. Berbagai ide filosofis bisa kita tengarai kehadirannya sepanjang sejarah pergulatan menuju kemerdekaan.

Namun, bila istilah filsafat tidak kita batasi sebagai kajian akademis, melainkan merujuk pada cara berpikir khas di Nusantara, kita bisa menunjukkan teks-teks sastra Jawa pada abad ke-11-12 M, atau bahkan pada mitos-mitos yang kita tidak tahu persis dari abad berapa muncul di Bumi Pertiwi.

Dalam khazanah filsafat di Indonesia kita menyebutkan adanya “individu-individu hebat” semisal Mpu Kanwa dengan Arjunawiwaha-nya di abad ke-11, Mpu Sedah dan Panuluh dengan Bharatayudha-nya di abad ke-12, Mpu Tantular dengan Arjunawijaya-nya di abad ke-13, Yosodipura yang menyadur Dewaruci di abad ke-18, serta Mangkunegara IV dengan Pakem Pedalangan dan Ronggowarsito dengan Serat Pustaka Rajapurwa-nya.

Secara umum, banyak orang berpendapat bahwa ada perbedaan antara Barat dan Timur. Dalam buku To Thi Anh, Eastern & Western Cultural Values: Conflict or Harmony (1975) berbicara dengan lebih mendalam mengenai hal ini. Perbedaan yang dimaksud bukanlah klise bahwa Barat adalah “actif, progressif materialistik” dan Timur adalah “passif, traditionalis, spiritual”. Rasanya buka rahasia lagi bahwa orang Timur pun bisa sangat aktif seperti orang Jepang atau orang Korea, bisa sangat progresif semisal lahirnya Revolusi China dan juga bisa sangat tidak spiritual sebagaimana terlihat kebanyakan anak muda Asia sekarang yang sama sekali tidak spiritual

Ideal hidup orang Barat dipengaruhi oleh konsepsi judeo-kristiani yang meletakkan manusia sebagai “actor” pusat dalam pembentukan dunia dan sejarahnya. Visi judeo-kristiani yang digabungkan dengan “greek intellectual search” telah memunculkan penemuan-penemuan ilmiah yang mengandaikan penaklukan alam. Sementara di Timur, meski cara hidup orang Asia menganjurkan keterlibatan pada hidup bermasyarakat, ideal orang Timur adalah “non interference, moderation, humanity, and patience”. Oleh karena itu, orang Timur lebih mengidealkan hidup yang: “sederhana, tenteram, mencukupkan diri dengan kebutuhan yang seperlunya berkat pekerjaan yang menurutnya cocok untuk itu.

Ideal orang Timur adalah hidup yang bebas dari pencarian nilai-nilai duniawi: kenyamanan, keterkenalan, kekuasaan, dan kekayaan.

Nah, disinilah ada kebutuhan perlunya mengkaji filsafat Indonesia. Studi filsafat Indonesia belum disentuh oleh para cendikia Indonesia. Saat ini, banyak peneliti dari negara lain mempelajari objek material budaya Indonesia, akan tetapi pribadi masyarakat Indonesia belum dipahami oleh para peneliti dari negara lain tersebut sehingga studi yang dilakukan dangkal dan kering karena belum menyentuh pada nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia

Secara kepentingan praktis, studi kefilsafatan Indonesia ini dapat dikemas semenarik mungkin sehingga dapat disosialisasikan dan dapat menjadi orientasi terutama bagi pembangunan visi keindonesiaan yang berkarakter (national character building). Sedangkan misi paradigmatik yang diemban adalah merekontruksi pemikiran Filsafat Indonesia dimana saat ini ada asumsi-asumsi yang harus dibangun kembali.

Disis lain, ada pemikiran bahwa filsafat Indonesia identik dengan filsafat Pancasila. Pancasila adalah bagian dari kenusantaraan yang secara ilmiah harus dibedakan. Dalam mencetuskan pikiran ataupun budaya Indonesia, keduanya berdialektika menjadi civillization. Local genius merupakan penanda yang menunjukan identitas yang berbeda dengan suku bangsa yang lain.

Sistematika pemikiran Filsafat Indonesia bisa diklasifikasikan dalam 3 pilar jati diri, yaitu, pertama, Pilar Ontologis. Pilar ontologis disini adalah manusia Indonesia yang terdiri atas jiwa dan raga keindonesiaan. Penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang diakui secara formal, mempunyai tradisi yang khas Indonesia, mempunyai karakter-karakter manusia Indonesia yang tercermin dalam objek materialnya. Kerangka ontologis ini tercermin misalnya dari karya-karya sastra Indonesia. Misalnya, karya Hamzah Fansuri mengenai tasawuf Aceh yang jelas berbeda dengan tasawuf Arab.

Kedua, Pilar Aksiologis. Pilar aksiologis adalah nilai-nilai luhur Indonesia seperti ramah-tamah, gotong-royong, nilai estetik Indonesia yang khas yang membedakan dengan bangsa lain. Misalnya seni tradisi reog, nilai-nilai yang melatarbelakanginya berasal dari nilai bangsa Indonesia yang berbeda dengan Malaysia. Ketiga, Pilar Epistemologis. Pilar epistemologis mencakup pengetahuan dan sejarah asal-muasal terbentuknya budaya tersebut.

Dalam mendiskusikan soal “filsafat asli”, Zoetmulder (2000) menghindarkan kita untuk berpikir bahwa “filsafat” haruslah berwujud sistem berpikir yang penuh dan utuh sebagaimana berkembang dalam tradisi rasionalisme atau empirisme di Barat. Bagi Zoetmulder, filsafat secara umum dapat didefinisikan sebagai “suatu pencarian dengan kekuatan sendiri tentang hakikat segala wujud (fenomena) yang bersifat mendalam dan mendasar”. Manakala dalam unsur-unsur kebudayaan, misalnya Jawa, ditemukan pencarian semacam itu, maka jelas bahwa sebuah filsafat juga bisa ditemukan di situ. Memang benar bahwa pencarian itu belum terwujudnyatakan dalam sebuah sistem berpikir yang utuh. Namun, bila kita menilik karya-karya sastra di Jawa, atau mengamati cara hidup rakyat biasa, menurut Zoetmulder, kita bisa menemukan “kecintaan mereka (rakyat) terhadap renungan filsafat.”

Dengan istilah “asli,” Zoetmulder juga tidak memaksudkan seolah-olah filsafat harus murni bertumbuh dari bumi Indonesia. Sebab, yang disebut Filsafat Barat pun asalmuasalnya tidak dari Barat, melainkan dari daerah Mediterania (Yunani). Kisah-kisah pewayangan yang sangat hidup dalam imajinasi rakyat misalnya tokoh Werkudara atau Bima yang mencari air hidup untuk mendapatkan ilmu sejati, jelas berasal dari epos Mahabharata. Meskipun berasal dari India, kisah ini sangat hidup dan berkembang di kalangan umum rakyat Jawa, bisa menjadi bahan untuk direnungkan dimensi filosofisnya.

Penegasan Kembali

Zoetmulder sepakat bahwa pendidikan filsafat—entah itu yang asli sini atau Barat—harus diberikan supaya para siswa memiliki sikap kritis. Dengan mempelajari kebijaksanaan yang tumbuh dari akar budayanya sendiri, siswa bisa hormat dengan milik bangsa sendiri.

Sementara dengan mempelajari Filsafat Barat, para siswa bisa paham dengan berbagai pandangan yang bertumbuh pada bangsa lain, apalagi kalau paham-paham itu telah merasuki ke bangsa kita juga.

Penegasan adalah sebuah pengingatan atau upaya untuk mengingat kembali, sebuah upaya untuk kembali menyatukan diri. Yang mau ditegaskan, diingat, disatukan kembali adalah dasar yang memungkinkan masing-masing kita bisa hidup, berpikir, bersuara, bekerja dan terlibat sebagai warga di dalam komunitas bangsa yang khas, dalam hal ini adalah Indonesia. Tetapi, setiap penegasan dan pengingatan memang akan selalu dibayang-bayangi oleh kemungkinan pelupaan dan ketidakpedulian. Hanya jika manusia bisa melupakan, maka ia bisa mengingat. Demikian juga setiap ingatan selalu dibangun di atas dasar pelupaan.

Akhirnya, berangkat dari sinilah terasa pentingnya untuk ‘kembali ke akar’, yakni dengan mengembalikan jati diri manusia Indonesia untuk mau dan mampu berfikir secara mendalam dan komprehensif. Pendangkalan pemikiran yang terjadi selama ini telah membuat banyak implikasi yang berbahaya bagi kelangsungan keindonesiaan. Situasi bangsa kita tampaknya memerlukan perhatian serius, tak hanya pada sistem dan praktik, melainkan konsepsinya.

Pengayaan konseptual pada elit bangsa, sekaligus penyadaran pada masyarakat yang selama ini cenderung menjadi objek semata, merupakan sebuah keniscayaan. Perenungan filosofis atas situasi objektif akan mampu melahirkan konsepsi yang membumi, sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia saat ini. Sehingga diharapkan dapat membawa bangsa ini melewati kebuntuan-kebuntuan dalam membangun peradaban keindonesiaan yang lebih baik dan indah.

Penulis adalah Marbot Lembaga Daulat Bangsa (LDB) dan Rumah Daulat Buku (Rudalku).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Rizal Ramli Soal Presidential Treshold: “Mereka Takut Banget Saya Gugat …”

Published

on

By

Oleh: Arief Gunawan*

Channel9.id-Jakarta. Waktu Indonesia mau merdeka bumiputera terdidik jumlahnya cuma sedikit. Lebih sedikit lagi lulusan universitas. Ketika Sukarno terjun ke lapangan politik, 1927, lulusan HBS (SMA) hanya 78 orang. Orang Belanda pertama-tama bikin sekolah pertanian. Disusul sekolah kedokteran. Sekolah hukum termasuk belakangan. Ilmu-ilmu humaniora lebih dulu mereka kembangkan.

Namun konstruksi konstitusi dan ketatanegaraan Republik ini dibangun oleh para ahli hukum bumiputera yang jumlahnya tak banyak itu. Mereka umumnya bukan hanya memiliki bobot intelektualitas dan pemahaman ilmu yang tinggi, tetapi juga bernyali.

Bernyali maksudnya berani mengambil keputusan yang memihak rakyat, yang tercermin dari produk konstitusi mereka yaitu UUD 1945, yang kini banyak diselewengkan elit kekuasaan. Sutan Sjahrir yang anak jaksa studi hukum di Leiden. Ali Sastroamidjojo, Mr Soepomo,  Iwa Kusumasumantri, dan lainnya.

Mereka memandang hukum sebagai Volkgeist (Jiwa Bangsa) yang waktu itu lagi sakit. Karena itu harus disembuhkan. Penyelewengan konstitusi kini justru dipertontonkan.

Salah satunya presidential treshold, ambang batas pencalonan presiden 20 persen yang diatur UU 7/2017 tentang Pemilu. Aturan ini seperti jagal. Menutup peluang figur potensial jadi presiden.

“Mahkamah Konstitusi sangat berwenang menghapusnya, sebagai satu-satunya lembaga yang ditugaskan mengawal UUD ‘45, agar betul-betul diterapkan dalam pembentukan undang-undang,” kata pakar hukum tatanegara Feri Amsari.

Presidential Treshold 20 persen nyatanya memang tidak diatur UUD ‘45. Pasal 6A ayat (2) UUD ‘45 tidak menyebut pembatasan dalam pencalonan presiden. Justru menegaskan setiap partai politik dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden.

“Jadi secara konstitusional keberadaan ambang batas pencalonan presiden 20 persen  tidak dibenarkan,” tegas Feri Amsari.

Tokoh nasional Dr Rizal Ramli sendiri menggugat peraturan tersebut melalui judicial review. Mahkamah Konstitusi menolak meski Presidential Treshold bertentangan dengan UUD ‘45.

“Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi bahwa saya tidak punya legal standing untuk menggugat presidential threshold, kekanak-kanakan,” kata Rizal Ramli.

Presidential Threshold pernah digugat duabelas kali. Sebelas diantaranya diterima dan diproses oleh Mahkamah Konstitusi. Para penggugat adalah individu, termasuk Rizal Ramli, maupun individu yang mewakili organisasi.

“Mereka takut banget saya gugat,” kata Rizal lagi.

Faktanya Rizal Ramli punya legal standing dalam melakukan gugatan.  Pada 2009 Rizal didukung sembilan partai yang tergabung dalam Blok Perubahan, antara lain Partai Buruh Sejahtera, Partai Kedaulatan, Partai PNBK dan lain-lain, untuk menjadi calon presiden.

“Itu bukti saya sebetulnya bisa mencalonkan diri,” ucap Rizal.

Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi tidak masuk logika, sebab menyebut Rizal Ramli tak memiliki legal standing, karena tidak mewakili partai politik sebagai pihak yang berkepentingan dengan pencalonan presiden.

“Lho, yang mau kita ubah ini pola dan perilaku partai yang selalu dapat setoran dari calon presiden, karena presidential threshold 20 persen. Mereka tidak suka kalau dihapus,” kata Rizal.

Sistem ambang batas presiden 20 persen merupakan legalitas dari sistem politik uang dan demokrasi kriminal yang merusak kehidupan bernegara. Mengakibatkan kekuatan uang jadi sangat menentukan dalam pemilihan pemimpin di Indonesia. Kelompok utama yang mendukung sistem ini adalah bandar dan cukong.

“Saya yakin kalau berdebat soal ini hakim Mahkamah Konstitusi nggak berani. Mereka tidak percaya diri bisa menang argumen. Kami memang meragukan bobot intelektual hakim Mahkamah Konstitusi,” papar Rizal Ramli.

Hal lainnya,  48 negara di dunia menggunakan sistem pemilihan dua tahap seperti di Indonesia, tapi tidak memberlakukan presidential threshold.

“Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi ketinggalan, karena kurang baca. 48 negara  sudah meninggalkan sistem presidential treshold,” tegas Rizal.

*Wartawan Senior

 

Continue Reading

Opini

Komjen Listyo Sigit Prabowo, Institusi Polri, Indonesia Maju, dan Persatuan Nasional

Published

on

By

Oleh: Firman Jaya Daeli*

Channel9.id-Jakarta. Presiden RI Jokowi mengusulkan Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) kepada DPR-RI. Pengusulan ini untuk mendapat Persetujuan DPR-RI sebagai dasar konstitusional bagi Presiden RI Jokowi mengangkat Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Presiden RI Jokowi menugaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Pratikno sebagai perwakilan resmi Presiden RI Jokowi (Pemerintah Nasional) untuk menyampaikan dan menyerahkan Surat Presiden RI perihal pengusulan ini kepada DPR-RI.

Kemudian Ketua DPR-RI Puan Maharani yang didampingi oleh para Wakil Ketua DPR-RI sebagai Pimpinan DPR-RI, menerima dan membacakan Surat Presiden RI sembari menyampaikan pernyataan resmi kelembagaan mengenai tahapan, prosedur, dan mekanisme konstitusional ketatanegaraan selanjutnya. Mensesneg RI Pratikno, juga menyampaikan pernyataan singkat, jelas, dan padat atas perihal ini.

Puncak terakhir dari tahapan, prosedur, dan mekanisme konstitusional ketatanegaraan ini, ditandai dan dimaknai dengan agenda final kenegaraan dalam bentuk protokol pemberhentian Kapolri lama dan pengangkatan Kapolri baru. Kemudian Presiden RI Jokowi mengangkat dan melantik Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis, berdasarkan Persetujuan DPR-RI. Tahapan dan tingkatan sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengajukan sejumlah perwira tinggi Polri berpangkat jenderal bintang tiga (Komjen) sebagai bakal calon Kapolri kepada Presiden RI Jokowi.

Konstitusionalitas pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan oleh Presiden RI Jokowi secara substansial dan prosedural. Presiden RI Jokowi, juga menjalankan keseluruhan substansi tahapan dan prosedur tingkatan ketatanegaraan dalam perihal pergantian Kapolri. Inilah bentuk nyata dan konsistensi komitmen ketaatan dan kepatuhan Presiden RI Jokowi terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berideologi dan berfalsafah Pancasila dalam masyarakat dan bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.

Baca juga: Polisi Komjen Listyo Sigit Anggota Terbaik

Beberapa perwira tinggi Polri (jenderal bintang tiga) yang diajukan Kompolnas sebagai bakal calon Kapolri kepada Presiden RI Jokowi, yaitu:  Wakil Kapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono ; Kepala BNPT-RI Komjen Pol. Boy Rafli Amar; Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo ; Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Arief Sulistyanto; dan Kabaharkam Polri Komjen Pol. Agus Andrianto.

Kelima bakal calon Kapolri ini adalah beberapa sosok jenderal yang berpengalaman dan berprestasi. Dan merupakan beberapa sosok bakal calon Kapolri yang tepat, sesuai, dan terbaik karena bermodalkan pada keutuhan sisi integritas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, profesionalitas, dan loyalitas. Rata-rata para bakal calon Kapolri merupakan Bhayangkara Negara, yang mantap dan matang teruji melalui berbagai jalur dan jenjang penjaringan dan penyaringan kepemimpinan satuan kerja dan satuan wilayah Polri secara profesional serta dengan ketat, jelas, dan teratur.

Saya kebetulan mengenal dekat dan bersahabat lama dengan kelima jenderal bintang tiga yang merupakan bakal calon Kapolri yang diajukan Kompolnas ini di atas. Secara khusus, saya kebetulan juga mengenal dekat dan bersahabat lama dengan Listyo Sigit Prabowo sejak menjadi Kapolsek Duren Sawit Polres Jaktim dan Kapolsek Tambora Polres Jakbar Polda Metro Jaya, dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) Mantap/Senior. Persahabatan berlanjut sampai sekarang ini ketika diusulkan sebagai calon tunggal Kapolri memimpin institusi Polri. Saya berkomunikasi dan berbicara dengan Komjen listyo Sigit Prabowo, secara langsung sesaat setelah selesai Konferensi Pers pembacaan dan pernyataan resmi mengenai Pengusulan calon tunggal Kapolri dari Presiden RI Jokowi kepada DPR-RI. Saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pencalonan menjadi Kapolri.

Komjen Listyo Sigit Prabowo adalah lulusan Akpol tahun 1991, kelahiran Ambon, Maluku, 5 Mei 1969. Ada beberapa perwira tinggi jenderal lulusan Akpol tahun 1991, yang mengabdi di beberapa jabatan kepemimpinan satuan kerja (Pejabat Utama/PJU) Mabes Polri; dan jabatan kepemimpinan satuan wilayah Polri (Kapolda dan Wakil Kapolda). Sosok Komjen Listyo Sigit Prabowo adalah lulusan Akpol tahun 1991, yang memecahkan rekor meraih jenderal bintang satu (Brigjen), dengan jabatan Kapolda Banten. Kemudian memecahkan rekor lagi meraih jenderal bintang dua (Irjen), dengan jabatan Kadiv Propam Polri. Lalu memecahkan rekor lagi meraih jenderal bintang tiga (Komjen), dengan jabatan Kabareskrim Polri. Dan memecahkan rekor lagi meraih jenderal bintang empat (Jenderal Penuh), dengan jabatan Kapolri.

Komjen Listyo Sigit Prabowo memiliki keahlian dengan spesialisasi kejuruan dan kemampuan reserse dan intelijen. Juga memiliki riwayat penugasan di sejumlah bidang dan satuan Polri: satuan kerja SDM; serta satuan kerja Pengawasan dan Pengamanan. Pernah beberapa kali mengabdi sebagai Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil), yaitu: Kapolsek Duren Sawit Polres Jaktim Polda Metro Jaya; Kapolsek Tambora Polres Jakbar Polda Metro Jaya; Kapolres Pati Polda Jateng; Kapolres Sukoharjo Polda Jateng; Wakil Kapolrestabes Semarang Polda Jateng;  Kapolresta Surakarta Polda Jateng; Kapolda Banten.

Pernah beberapa kali mengabdi sebagai Kepala Satuan Kerja (Kasatker), yaitu: Kasat Intelkam Polres Jakbar Polda Metro Jaya; Direktur Reskrimum Polda Sultra; Kadiv Propam Polri; Kabareskrim Polri. Pernah beberapa kali mengabdi sebagai Staf, yaitu: lama mengabdi sebagai perwira pertama di Polres Tangerang Polda Metro Jaya; sebagai perwira menengah (AKBP) mengabdi sebagai salah seorang Kabag di Biro SDM Polda Metro Jaya, dan sebagai perwira menengah (KBP) mengabdi sebagai salah seorang Kasubdit di Dit Tipidum Bareskrim Polri.

Komjen Listyo Sigit Prabowo pernah mendapat penugasan khusus dan strategis kenegaraan yaitu saat diangkat menjadi Ajudan (ADC) Presiden RI Jokowi di masa awal periode pertama kepemimpinan Presiden RI Jokowi (2014).

Komjen Listyo Sigit Prabowo merupakan jenderal yang sudah berpengalaman dan berprestasi di berbagai medan pengabdian kenegaraan dan berbagai satuan penugasan kebhayangkaraan. Pengalaman dan prestasi ini, pada dasarnya berbasis integritas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, profesionalitas, dan loyalitas, yang mewarnai dan melekat pada kepribadian dan kepemimpinan Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Sosok yang berkarakter, bersikap, berpendirian, berkomitmen, berkepribadian, kredibel, reformis, sederhana, tenang, bersahaja, familiar, berani, tegas, teguh, cerdas, tangkas, setia, tegak lurus, arif, bijak, egaliter, solider, tidak diskriminatif, tidak meledak-ledak, tidak gaduh, tidak plin-plan, relatif pendiam, tidak terlalu mau dan tidak sering berbicara, hanya berbicara sekadarnya dan seadanya secara pokok dan hakiki, mampu membangun komunikasi politik, sosial, dan budaya dengan berbagai elemen dan kalangan eksternal Polri, tidak mau menonjolkan diri, dan sebagainya.

Institusi Polri dan kepemimpinan Komjen Listyo Sigit Prabowo sedang berhadapan dan akan menghadapi berbagai pergumulan, peluang, dan tantangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Polri juga tengah berstrategi unggul dan kompetitif, berfikir cerdas dan cemerlang, bekerja efektif dan tuntas untuk mengantisipasi, menangani, dan mengatasi sejumlah hal Membangun Indonesia Maju. Polri beserta jajaran dengan formasi sepenuhnya dan partisipasi seutuhnya, harus memastikan untuk senantiasa menjaga dan memelihara kualitas sistem keamanan nasional, ketertiban umum, dan kenyamanan masyarakat. Polri beserta jajaran, harus memastikan untuk senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat ; dan juga memastikan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 secara konstitusional mengamanatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Posisi dan peran Polri secara konstitusional, mesti diletakkan dan dibangun dalam kerangka Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan dalam konteks Tujuan Nasional NKRI. Tujuan ini bertemakan dan berintikan pada : (1). melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ; (2). memajukan kesejahteraan umum ; (3). mencerdaskan kehidupan bangsa ; (4). melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kebijakan strategis penyelenggaraan dan agenda tehnis pelaksanaan Pembangunan Indonesia Maju, pada dasarnya berlandasi dan berorientasi pada Tujuan Nasional. Pembumian Visi, Misi, Program Pemerintah Nasional NKRI (Indonesia Maju) di bawah kepemimpinan nasional Presiden RI Jokowi, membutuhkan dukungan serius, optimum, maksimal, dan efektif. Dukungan berbagai perihal strategis sebagai prasyarat dasar dan mutlak untuk menginisiasi, mengkondisikan, dan memfasilitasi peningkatan dan percepatan Pembangunan Indonesia Maju.

Perihal kondisi dan bangunan stabilitas keamanan nasional, ketertiban umum, dan kenyamanan masyarakat, yang dinamis dan efektif, menjadi prasyarat dasar dan mutlak ketika masyarakat dan bangsa Indonesia bergotongroyong bersama jajaran pemerintah menyelenggarakan Pembangunan Indonesia Maju. Jaminan tegas dan jelas dari Negara beserta segenap jajaran untuk memastikan bertumbuhnya kualitas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap rakyat (masyarakat/publik), menjadi penting dan mutlak dihadirkan secara otentik dan konkrit. Konstruksi dan substansi penegakan hukum yang profesional, moderen, terpercaya, adil, dan nondiskriminatif, menjadi instrumen yang menciptakan dan menumbuhkan kepercayaan umum masyarakat nasional, regional, dan internasional terhadap Polri dan NKRI.

Perspektif pemikiran dan pengharapan ini mengingatkan ulang kembali akan hakekat keberadaan institusi Polri. Kinerja terbaik dan tertinggi dari Polri beserta jajaran keanggotaan dan kepemimpinan Polri, pada gilirannya amat relevan dengan issue-issue strategis, antara lain keamanan, ketertiban, kenyamanan; perlindungan, pengayoman, pelayanan; hukum dan keadilan; dan sebagainya. Perkembangan dan pergerakan institusi Polri mengandung materi yang berdampak dan berpengaruh serius, yang memiliki relasi dengan Pembangunan Indonesia Maju. Pada titik simpul strategis inilah, posisi dan peran kepemimpinan Polri (sosok Kapolri) menjadi amat relevan, penting, dan strategis.

Sosok Komjen Listyo Sigit Prabowo, hakekat keberadaan Institusi Polri, agenda dan kebijakan Pembangunan Indonesia Maju, dan semangat perjuangan penguatan Persatuan Nasional, adalah merupakan serangkaian prinsip dan perihal tematik yang utuh dan terkait antar beberapa dimensi. Juga serangkaian hal strategis prinsipil yang memiliki relasi struktural, kultural, dan fungsional. Pergumulan, peluang, dan tantangan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, yaitu antara lain: mengorganisasikan, menggerakkan, memaksimalkan, dan mengefektifkan keseluruhan sumber daya strategis dan teknis, sumber daya manusia, berbagai relasi, dan jaringan institusional yang dimiliki Polri untuk Membangun Indonesia Maju. Juga untuk menegakkan dan memajukan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bergotongroyong, kuat, demokratis, majemuk-beragam, egaliter, toleran, adil, sejahtera, dan makmur. Konsolidasi dan aksi Polri di bawah kepemimpinan Komjen Listyo Sigit Prabowo, pada dasarnya berfungsi dan berorientasi pada penataan, penguatan, dan pembangunan konsolidasi nasional Indonesia di berbagai bidang yang strategis, berpengaruh, dan menentukan.

Konsolidasi Nasional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan refleksi dari melekatnya dan menguatnya sistem dan kelembagaan nasional. Kemudian sistem dan kelembagaan ini menyatu padu bersama dengan atmosfir Pemerintah Nasional NKRI di bawah kepemimpinan nasional Presiden RI Jokowi. Kualitas konsolidasi keamanan, konsolidasi kepartaian, konsolidasi keorganisasian, konsolidasi ketahanan, konsolidasi kelembagaan, konsolidasi kemasyarakatan, konsolidasi sosial, politik, ekonomi semakin terbangun kuat, dinamis, dan rapi. Kualitas konsolidasi ini semakin menumbuhkan dan menguatkan konsolidasi nasional. Spektrum konsolidasi nasional tambah memaknai dan menguati suasana dan atmosfir Membangun Indonesia Maju.

Presiden RI Jokowi beserta jajaran Pemerintah Nasional NKRI, membangun konsolidasi nasional secara bergotongroyong, dengan semangat Persatuan Indonesia dan Persahabatan Internasional. Perihal ini tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia yang berideologi dan berfalsafah Pancasila, yang Bhinneka Tunggal Ika. Institusi Polri melalui fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggungjawab bersama keanggotaan dan kepemimpinan institusi, telah berperanan membangun konsolidasi nasional dan Indonesia Maju.

Atmosfir yang baik dan positif ini, menjadi perlu dan penting untuk senantiasa dilanjutkan dan dipastikan kegunaannya dan kemanfaatannya. Posisi struktural dan profesional, serta peran fungsional dan substansial institusi dan kepemimpinan Polri menjadi relevan dalam kerangka pemikiran strategis ini dan dalam konteks pertimbangan teknis ini. Pencalonan dan pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri oleh Presiden RI Jokowi, mesti diletakkan dan difahami dalam kerangka dan konteks ini.

Saya dahulu sebagai Anggota Komisi Politik dan Hukum DPR-RI, pernah terlibat dan berperan aktif dalam pelaksanaan Fit and Proper Test terhadap calon tunggal Kapolri yang diusulkan oleh Presiden RI. Kegiatan Parlemen Nasional (DPR-RI) ini merupakan sebuah rangkaian agenda  konstitusional, sebelum DPR-RI menyampaikan sikap pendirian resmi dan keputusan formal institusional mengenai persetujuan DPR-RI terhadap calon tunggal Kapolri yang diusulkan oleh Presiden RI: Apakah Menyetujui atau Tidak. Tingkatan bobot dan leveling strategis Persetujuan berbeda dengan Pertimbangan. Perihal Persetujuan DPR-RI lebih tinggi dibanding dari pada Pertimbangan DPR-RI, karena keduanya masing-masing berbeda konsekuensi konstitusionalnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif konstitusional Presiden RI. Terminologi substansial dan ketentuan konstitusional perihal ini, pada dasarnya memastikan bahwa penggunaan dan penerapan hak prerogatif konstitusional adalah konsekuensi logis konstitusional dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan pada sistem Presidensial. Bahwa kemudian Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri harus dengan Persetujuan DPR-RI, maka perihal ini lebih karena diletakkan dan difahami dalam kerangka dan konteks check and balances politik demokrasi konstitusional Indonesia.

Perihal ini berkaitan dengan keberadaan kelembagaan Polri sebagai institusi negara ; dan kehadiran kepemimpinan Kapolri sebagai pejabat tinggi negara yang memiliki posisi, peran, fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggungjawab yang amat strategis, berdampak, berpengaruh, dan menentukan di Indonesia (UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR-RI No. VI/MPR/2000, Ketetapan MPR-RI No. VII/MPR/2000, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, dan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait lainnya). Terminologi Persetujuan merupakan “ruang dan momentum konstitusional sebagai simbol yang melambangkan agenda pemberitahuan resmi dan penyampaian formal kenegaraan kepada rakyat Indonesia melalui mekanisme dan instrumen kelembagaan sistem demokrasi perwakilan, yaitu melalui dan kepada DPR-RI”.

Segi ketentuan konstitusi kenegaraan dan praktek tradisi ketatanegaraan Indonesia, pada dasarnya Presiden RI mengusulkan calon tunggal Kapolri ke DPR-RI (hanya seorang calon). Praktik tradisi ini karena proses konstitusional ketatanegaraan mengenai pengusulan calon Kapolri oleh Presiden RI kepada DPR-RI adalah tidak bersifat dan bukan bersifat pemilihan (selection antar sejumlah calon) serta tidak bersifat dan bukan bersifat persaingan (kompetition antar sejumlah calon). Ketentuan dan praktek ini untuk menguatkan dan menegaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kapolri adalah hak prerogatif konstitusional Presiden RI.

Segi praktek tradisi ketatanegaraan juga, DPR-RI Menyampaikan Persetujuan (Menyetujui) calon tunggal Kapolri yang diusulkan oleh Presiden RI. Hampir tidak ada ruang yang tersedia dan nyaris tidak ada titik yang tertinggal sebagai bahan argumentasi DPR-RI untuk Tidak Menyampaikan Persetujuan (Tidak Menyetujui) calon tunggal Kapolri. Meski secara formal prosedural, DPR-RI berhak menolak atau tidak menyetujui. Penerimaan dan penyampaian Persetujuan DPR-RI selain karena merupakan faktor hak prerogatif konstitusional Presiden RI, juga karena faktor dukungan optimum dan maksimal terhadap sosok calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden RI.

Sosok calon tunggal Kapolri, pada dasarnya dan biasanya memenuhi berbagai syarat-syarat dan kualifikasi yang ditentukan. Lagi pula sosok yang dicalonkan adalah simbol utama yang tertinggi dan terdepan dari sebuah institusi resmi kenegaraan, yang di dalamnya memiliki dan mengandung kata/frasa/diksi “Indonesia”, yaitu: POLRI (Kepolisian Negara Republik INDONESIA). Anatomi dan konfigurasi Parlemen Nasional (DPR-RI) berikut dengan pemetaan politik DPR-RI, pada dasarnya merupakan mitra strategis yang mendukung kebijakan, program, dan kegiatan yang baik dan positif dari Presiden RI yang mengusulkan calon tunggal Kapolri. Demikian juga dengan konteks kekinian dalam masa bakti periode kepemimpinan nasional Presiden RI Jokowi.

Ruang dan waktu konstitusional dimiliki oleh DPR-RI untuk menyampaikan Persetujuan. Ada sejumlah rangkaian kegiatan standar dalam tahapan pelaksanaan Fit and Proper Test di DPR-RI. Agenda dan konten kegiatan ini sebagai bahan masukan bagi DPR-RI ketika memutuskan menyampaikan Persetujuan (Menyetujui) calon tunggal Kapolri untuk diangkat oleh Presiden RI. Proses ketatanegaraan ini menjadi kesempatan terbaik bagi DPR-RI untuk menunjukkan dan memastikan bahwa agenda penegakan NKRI, pembangunan Indonesia Maju, dan penguatan Persatuan Nasional adalah tugas dan tanggung bersama secara bergotongrorong.

Lembaga DPR-RI menjadi garda terdepan mengajak masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menunaikan tugas dan tanggungjawab bersama mengukuhkan dan memastikan bahwa NKRI adalah sebuah Rumah Besar Kerakyatan, Kebangsaan, dan Kenegaraan Indonesia. Juga merupakan Rumah Bersama dan Milik Bersama sebagai tempat berkehidupan untuk menumbuhkan dan mengembangkan persaudaraan dan persahabatan yang otentik, konkrit, dan toleran.

DPR-RI dapat meniup terompet dan bisa membunyikan klakson untuk menunjukkan dan mengukuhkan “keagungan dan kebesaran” Indonesia. NKRI senantiasa dan semakin berdiri tegak dan berjalan utuh karena memiliki ideologi dan falsafah Pancasila dengan Nilai-Nilai Pancasila. Memiliki konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dengan ketentuan konstitusi yang egaliter dan nondiskriminatif. Memiliki motto dan etos semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan prinsip-prinsip kebhinnekaan (kemajemukan) dan ketunggalan (kesatuan/keutuhan/kebersamaan). Proses ketatanegaraan dan prosedur konstitusional Persetujuan DPR-RI semakin mendukung posisi dan peran DPR-RI untuk menegakkan dan mengukuhkan Persatuan Nasional dan Membangun Indonesia Maju.

Hak prerogatif konstitusional Presiden RI Jokowi mengusulkan calon tunggal Kapolri Listyo Sigit Prabowo kepada DPR-RI, sesungguhnya dan sejatinya melambangkan dan menyampaikan sejumlah pesan moral kenegaraan dan pernyataan kultural kebangsaan. Presiden RI Jokowi “berkomunikasi” dengan tegas dan kuat akan perihal Keindonesiaan Indonesia Maju. Presiden RI Jokowi, juga “berpesan” dengan kuat dan terang benderang akan perihal Indonesia Maju yang inklusif, responsif, akomodatif, toleran, dan nondiskriminatif terhadap kebhinnekaan, kemajemukan, keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia.

Presiden RI Jokowi sungguh-sungguh serius, berkemauan kuat, dan bertekad bulat untuk memberitahukan dan mengingatkan ulang kembali bahwa NKRI ini adalah Rumah Besar Kerakyatan, Kebangsaan, Kenegaraan; Rumah Besar Bersama sebagai Milik Bersama; Rumah Besar yang Dijaga, Dikawal, Dirawat, Diorganisasikan Bersama. Setiap warga negara Indonesia dan semua warga masyarakat Indonesia berhak dan bertanggungjawab menunaikan Tugas Pengabdian Kenegaraan. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pendekatan mayoritas dan minoritas. Tidak boleh ada pembedaan perlakuan dan perlakuan berbeda terhadap asal usul dan latar belakang kepemimpinan secara diskriminatif primordial.

Presiden RI Jokowi “berkomunikasi dan berpesan” kepada publik masyarakat nasional, regional, dan internasional bahwa Indonesia Maju mencalonkan dan mengangkat Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai warga negara Indonesia, sebagai anggota Polri, sebagai lulusan Akpol, sebagai perwira tinggi jenderal bintang tiga Polri, berhak dicalonkan dan diangkat menjadi Kapolri. Ini sama sekali jelas, tegas, dan confirm bahwa perihal ini bukan dan tidak berkaitan dengan perihal alumni angkatan tua dan muda serta NRP tua dan muda. Juga sama sekali jelas, tegas, dan confirm bahwa perihal ini bukan dan tidak berkaitan dengan perihal asal usul dan latar belakang seseorang.

Namun perihal ini adalah jelas, tegas, dan confirm berkaitan dan berintikan dengan “Bumi Indonesia sebagai Negara Pancasila”. Ini adalah kultur meritokrasi yang berbasis pada integritas, kualitas, kredibilitas, kapasitas, profesionalitas, dan loyalitas. Ini adalah sistem demokrasi konstitusional Indonesia yang berbasis pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara Indonesia untuk diangkat dan bertugas mengabdi dan memimpin.

Inilah amanah, mandat, dan kepercayaan penuh kepada Komjen Listyo Sigit Prabowo. Juga merupakan pergumulan, peluang, dan tantangan serius bagi Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk menerima, menanggapi, dan menjawabnya melalui dan dengan kualitas kinerja dan kepemimpinan sebagai Kapolri.

Kebijakan strategis konstitusional berbasis Nilai-Nilai Pancasila dari Presiden RI Jokowi merupakan pelajaran yang amat bernilai dan bersifat monumental. Kebijakan ini menjadi monumen yang menorehkan tinta emas bagi perjalanan dan perkembangan institusi Polri, institusi-institusi lain, dan Indonesia. Demi untuk masa kini dan masa depan bersama. Selamat dan sukses bagi Komjen Listyo Sigit Prabowo dicalonkan dan diangkat menjadi Kapolri. Semoga senantiasa sehat dan sukses dalam menunaikan Tugas Pengabdian Kenegaraan RI.

*Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Mantan Komisi Politik & Hukum DPR-RI, Pernah Menjadi Dosen Tamu Sespimmen & Sespimti Polri

Continue Reading

Opini

Radikalisme Ala Ngaji Sosial

Published

on

By

Oleh: Soffa Ihsan

Channel9.id – Jakarta. Gelombang masyarakat yang terpapar radikalisme dari hari ke hari tampaknya semakin meningkat. Kendatipun pemerintah beserta pihak-pihak terkait telah melakukan berbagai upaya konter narasi dan moderasi, namun benih-benih calon “jihadis dadakan” selalu saja muncul bertebaran dimana-mana. Bagaimana fenomena ini bisa tumbuh, berkembang dan menyebar?

Pada lebih dari satu dekade terakhir ini, pola pikir, sikap dan tindakan ekstrimisme berbasis keagamaan dengan segala bentuk latar historis, model gerakan dan kompleksitas permasalahan yang melatari semakin marak terjadi. Memang dalam perhitungan sejarahnya, sikap dan tindakan radikal tidak bisa dilepaskan dengan unsur agama. Bahkan semua agama-agama besar yang ada di muka bumi ini pernah dijadikan sebagai alat pembenar radikalisme.

Praktik Sosial

Pada konteks Indonesia, kekerasan komunal termasuk di dalamnya karena faktor agama merupakan kekerasan dengan korban terbanyak dibanding dengan tiga kelompok kekerasan lainnya seperti kekerasan saparatis, kekerasan negara masyarakat dan kekerasan hubungan industrial. Hal ini mengindikasikan bahwa realitas keberagamaan manusia Indonesia memiliki potensi besar untuk diolah menjadi sumber lahirnya kelompok-kelompok ekstrimis yang menjadikan kekerasan atas nama agama sebagai sarana dan media paling rasional dalam menuju arah perubahan.

Keterlibatan masyarakat dalam radikalisme yang dalam hal ini berupa partisipasi aktif tidaklah berada dalam ruang kosong. Kemauan masyarakat untuk melibatkan diri berada dalam suatu habitus sosial tertentu yang sarat dengan kepercayaan, nilai dan norma-norma tertentu. Artinya, praktik sosial berupa partisipasi masyarakat dalam sikap dan tindakan radikalisme berada pada konteks sosial tertentu dalam suatu masyarakat. Hal ini oleh karena masyarakat apapun tidak mungkin terorganisasi tanpa suatu “budaya” yang mengorganisasikan makna dan praktik sosial mereka sehari-hari. Ini mengisyaratkan eksisnya “budaya” sebagai pilar bangunan struktur yang mengatur agen para pelaku praktik sosial sehari-hari.

Namun pada sisi yang lain, manusia juga diyakini bukanlah robot yang bergerak penuh dengan mekanistik. Manusia bukanlah hamba struktur yang pasif, namun manusia merupakan mahluk aktif yang senantiasa melibatkan pemaknaan dalam setiap tindakannya. Kendatipun dalam proses bertindak manusia mengacu pada aturan yang sama, akan tetapi pemaknaan pada tataran agen individu tidaklah akan sama.

Sikap dan tindakan radikalisme memang dibentuk oleh struktur yaitu hal-hal di luar individu yang berperan sebagai patokan umum bagi agen dalam bertindak, namun keberadaan struktur itu sendiri juga dibentuk oleh agen. Meminjam istilah Anthony Giddens, antara agen dan struktur, hubungan yang terjalin bukan dualisme melainkan dualitas. Struktur adalah medium dari agen, dan pada saat yang bersamaan struktur merupakan produk dari agen. Agen bukan sekedar mereproduksi struktur tapi juga memproduksi struktur. Pernyataan Giddens tersebut menunjukkan bahwa suatu realitas sosial juga kental dengan dimensi subjektif pelaku. Selain itu, realitas sosial juga bersifat jamak tidak tunggal karena bergantung pada keragaman makna subjektif para agen.

Cara pandang teoritis ini mengambil posisi untuk memahami proses terbentuknya partisipasi masyarakat dalam sikap dan tindakan radikalisme. Partisipasi masyarakat diasumsikan sebagai praktik sosial yang dalam konteks ini yang dimaksud praktik sosial adalah bergabungnya dengan kelompok-kelompok radikal yang berulang. Teori Strukturasi Giddens merupakan sebuah teori yang menghubungkan antara agen dan struktur dengan pusat perhatian pada praktik sosial yang berulang (Ritzer, 2005). Dalam kaca mata teori ini antara agen dan struktur tidak berdiri sendiri dan terpisah antara satu dengan yang lain, namun terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara agen dan struktur. Relasi dualitas antara agen dan struktur terjadi dalam praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu.

Pada tataran teoritis, konsep pertautan antara agen dan struktur sebenarnya telah banyak melahirkan aktor-aktor intelektual seperti Anthony Giddens, Arcehr, Pierre Bourdieu, Jurgen Habermas dan George Ritzer. Pada deretan nama-nama tersebut, selain memiliki perbedaan istilah teoritis, masing-masing tokoh juga memiliki perbedaan substansial dalam bangunan konsep teoritisnya.

Disini ingin menegaskan bahwa sebenarnya individu secara nyata ikut memproses “tatanan bayangan” dan “patokan umum” yang terstruktur. Aktor terlibat secara aktif dalam rangkaian proses menstruktur tatanan bayangan yang dimaksud. Kemudian secara bersamaan, struktur itu juga memproduksi tindakan sosial yang menstruktur. Pendek kata, sikap dan tindakan radikalisme memang dibentuk oleh struktur yaitu hal-hal di luar individu yang berperan sebagai patokan umum bagi agen dalam bertindak, namun keberadaan struktur itu sendiri juga dibentuk oleh agen.

Keberadaan struktur ditempatkan sebagai “tatanan bayangan” dan “patokan umum” yang ikut dipertimbangkan oleh masyarakat dalam kerangka untuk ikut serta berpartisipasi. Apa yang seharusnya dikerjakan, kapan, oleh siapa, untuk tujuan apa dan bagaimana berpartisipasi tentunya tidak terlepas dari aturan-aturan yang telah terstruktur sedemikian rupa, sesuai dengan lingkungan sosial budaya setempat. Para anggota masyarakat tentu tidak akan menutup mata terhadap hal-hal demikian, karena ketentuan-ketentuan itu bagian dari pola kehidupan yang telah dijalani selama ini. Hal serupa juga terjadi dalam proses partisipasi masyarakat dalam sikap dan tindakan radikalisme.

Sebagai bentuk “tindakan sosial”, sikap berpatisipasi bukanlah terjadi dalam ruang kehidupan masyarakat yang hampa akan kebiasaan-kebiasaan umum. Kesediaan individu sebagai suatu komunitas tertentu atau anggota kelompok untuk berperan serta dalam proses radikalisme tidak bisa dilepaskan dari latar sosial budaya dimana dia hidup. Realitas keikutsertaan masyarakat dalam mendukung radikalisme telah menjelma sebagai “pedoman” hidup yang baku dalam berinteraksi dengan anggota masyarakat lain. Keberadaan pedoman hidup ini akan senantiasa berperan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang pada akhirnya menuntun perilakunya agar mengikuti pola baku kehidupan, yaitu sikap berpartisipasi yang sudah berjalan selama ini sehingga kebiasaan mengikuti pola baku tersebut pada akhirnya akan terwarisi antar generasi.

Pada sisi yang lain, ketika masing-masing individu dalam komunitas ikut serta untuk berpartisipasi dalam radikalisme dimana sikap seperti ini telah menjadi “kebiasaan dan pemadangan umum”, maka apa yang dilakukan olehnya itu sebenarnya telah melestarikan keberadaan “pola baku kehidupan” yang dimaksud. Fenomena ini semakin mempertegas bahwa kemauan untuk berpartisipasi merupakan produk dari tindakan yang dilakukan agen, namun pada waktu yang sama kebiasaan berpartisipasi itu sendiri juga berperan sebagai media yang mengakomodir tindakan individu.

Dengan memiliki motivasi dalam bertindak, maka motivasi pada dasarnya meliputi keinginan dan hasrat yang mendorong tindakan. Jadi, motivasi menyediakan rencana menyeluruh untuk bertindak. Tetapi menurut Giddens, sebagian besar tindakan tidak dimotivasi secara langsung. Kendatipun tindakan tertentu tidak dimotivasi dan motivasi umumnya tidak disadari, namun motivasi memainkan peran penting dalam tindakan manusia (Ritzer, 2005). Oleh karena itu, untuk terjun dalam praktik sosial seorang aktor atau pelaku harus mengetahui cara berpartisipasi sesuai konteks dan cara mengikuti suatu peraturan. Pengetahuan itulah yang disebut dengan kesadaran praktis.

Partisipasi aktor dalam kehidupan praktis berdasarkan pengetahuan tentang bagaimana mengikuti aturan ini disebut Giddens dengan sifat kehidupan sosial recursive. Lebih lanjut Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku dalam motivasi tak sadar, kesadaran praktis dan kesadaran diskursif. Motivasi tak sadar menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri. Kesadaran diskursif mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan agen. Adapun kesadaran praktis menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa diurai. Kesadaran praktis inilah yang merupakan kunci untuk memahami proses bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial kita lambat laun menjadi stuktur, dan bagaimana struktur itu mengekang serta memampukan praktik sosial.

Agen bila merujuk pada pandangan Pierre Bourdieu yang didominasi oleh ‘habitus’ lebih bersifat mekanis dibanding dengan konsep agen menurut Giddens. Agen menurut Giddens mungkin saja tidak mempunyai tujuan dan kemauan bebas, namun memiliki lebih banyak kekuasaan dari pada agen menurut Bourdieu. Agen menurut Bourdieu lebih didominasi oleh kebiasaannya atau oleh struktur internal, sedangkan agen dalam pandangan Giddens adalah pelaksananya tindakan. Agen dalam konsep Giddens mempunyai beberapa pilihan, setidaknya berpeluang untuk bertindak berbeda-beda dari yang seharusnya dilakukan. Agen menurut Giddens memiliki kekuasaan sehingga memungkinkan mereka untuk menciptakan pertentangan dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, agen menurut Bourdieu adakalanya merupakan habitus terpisah yang terlibat dalam hubungan dialektika dengan dunia eksternal (Ritzer, 2005).

Gerakan Sosial

Merujuk pada Blumer (dalam Sztompka, 2005) bahwa gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk membangun tatanan kehidupan baru. Sebagai tindakan kolektif maka gerakan sosial merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri termasuk segmen anggotanya. Karena itu, dalam keanggotaannya gerakan sosial terjadi dalam masyarakat dan bertindak terhadap masyarakat dari dalam. Sebagian besar perubahan yang dihasilkan oleh gerakan sosial adalah perubahan internal dalam gerakan sosial itu sendiri seperti anggota, ideologi, hukum, pranata, bentuk organisasi dan sebagainya. Sementara perubahan eksternal dalam masyarakat lebih luas yang ditimbulkan oleh umpan balik gerakan terhadap anggotanya dan struktur itu sendiri.

Salah satu hal yang mendasari terbentuknya gerakan sosial adalah fundamentalisme agama yang pada akhirnya mudah untuk menciptakan tindakan kekerasan kolektif atas nama agama. Fundamentalisme agama dikategorikan sebagai kelompok gerakan sosial karena memiliki tiga ciri yakni pertama, gerakan fundamentalisme melibatkan banyak orang dan jaringan yang cukup luas sehingga bisa disebut sebagai tindakan kolektif. Kedua, gerakan fundamentalisme memiliki ideologi yang meliputi tujuan gerakan, kumpulan doktrin, mitos gerakan, taktik dan penilaian terhadap struktur yang hendak dirubah. Ketiga, gerakan fundamentalisme tidak lahir dalam ruang kosong akan tetapi ada faktor luar yang mempengaruhi kelahirannya.

Dari sini sekira cukuplah dapat dipahami bahwa kelompok Islam radikal melihat pertarungan ideologi belum selesai. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa ideologi liberal atau kapitalisme itu hanyalah ciptaan manusia yang lebih banyak mendatangkan kemudaratan dari pada manfaat. Dalam pandangan mereka, hanya Islam yang mampu menandingi ideologi barat seperti itu.

Ada dua variabel penting yang membentuk gerakan-gerakan radikal dalam kalangan Islam, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor dari dalam lebih banyak berkaitan dengan penafsiran konsep jihad yang dipahami sebagai perang terhadap non Islam. Mereka selalu melihat dunia dengan dua sisi saja, hitam-putih, baik-buruk dan muslim-non muslim. Adapun faktor eksternal merupakan reaksi terhadap modernisasi yang dilakukan oleh barat terhadap dunia Islam. Pada konteks kekinian, radikalisme di kalangan sebagian penganut Islam didorong oleh kondisi sosial ekonomi internasional yang dianggap tidak adil bagi kaum muslimin.

Tak pelak, aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama masih akan terus bergelinjang dan mengembang. Indonesia adalah salah satu negara potensial penyumbang sumber daya manusianya. Sebabnya sederhana karena dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan dengan dasar beragama Islam yang masih dominan sebagai bungkus sosial saja, maka peluang merekrut anggota baru dari negeri ini masih sangat besar. Proses perekrutan anggota baru tidaklah terjadi dengan sendirinya. Tapi ia lahir dari “rahim” pola interaksi sosial tertentu masyarakat. Dalam “rahim” tersebut terkumpul aneka macam dogma, pemahaman keagamaan, keyakinan individu, kultur keagamaan, pengaruh media masa, kondisi sosial politik lokal ataupun global beserta segenap kompleksitas faktor pendukung lainnya.

Penulis adalah Marbot Lembaga Daulat Bangsa (LDB) dan Rumah Daulat Buku (Rudalku)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC